mpo388

evolusi pasang surut

Kampanye di Balikpapan, Ganjar Ajak Pendukung Prabowo Makan Bersama******

Mereka pun membentangkan kembali spanduk tersebut. Kemudian Ganjar berinteraksi dengan mereka. Ganjar pun menyampaikan terima kasih kepada mereka karena telah menyambut kedatangannya.

Dalam momen itu, pendukung Prabowo pun meminta foto bersama dengan Ganjar. Momen itu juga menarik perhatian masyarakat sekitar.

“Terima kasih yang telah menyambut ya,” tutur Ganjar sembari tersenyum. “Iya, pak,” jawabnya.

Ganjar menilai momen itu menjadi edukasi bahwa perbedaan pilihan harus dihormati dan harus tetap menjadikan Pemilu aman dan damai. Setelah menyampaikan pesan itu, Ganjar mengajak makan mereka bersama.

“Inilah pesan damai, dan tidak marah-marah, ya. Yuk ikut makan yuk. Enggak dimarahinPak Prabowo kok, nanti kalau dimarahinaku yang belain.Makan yuk, makan,” kata Ganjar kepada mereka.

Salah seorang pendukung Prabowo pun mengangguk, mengiyakan ajakan Ganjar untuk makan bersama.

Selain mengajak pendukung Prabowo, Ganjar juga mengajak para ibu-ibu petugas kebersihan atau pahlawan kebersihan yang sedang membersihkan jalan di Kota Balikpapan. Mereka pun sangat antusias untuk makan dan berfoto bersama dengan Ganjar.

Turut hadir mantan Wapolri Komnjen (Purn) Gatot Eddy, yang saat ini menjadi Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Md, serta sejumlah TPD Ganjar-Mahfud Md ditingkat provinsi maupun kota.

Ruang tamu Naruto

Ratusan Alumni Undip Siap Menangkan AMIN di Kandang Banteng******

Doddy menjelaskan setiap alumni Undip yang tergabung dalam RED4M juga berkomitmen untuk menjaring minimal 10 orang dari keluarga, kerabat, maupun tetangga mereka agar memilih pasangan calon nomor urut 1 Anies-Muhaimin saat hari pencoblosan, 14 Februari 2024 mendatang.

Selain itu, untuk merebut suara di wilayah pemilih yang didominasi partai pendukung pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, RED4M akan secara aktif menyelenggarakan forum-forum diskusi bagi alumnus Undip, baik secara daring maupun luring atau tatap muka.

Langkah tersebut, menurut Doddy dilakukan untuk menyosialisasikan secara terbuka terkait visi dan misi perubahan yang dibawa pasangan calon AMIN.

Doddy menambahkan saat ini jaringan RED4M sudah ada di 10 kabupaten dan kota seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Semarang, dan terdiri atas alumnus lintas fakultas dan angkatan.

Khusus di Semarang, RED4M akan secara intens mengedukasi dan berkomunikasi dengan alumnus lain Undip, masyarakat, dan keluarga terdekat; sehingga gagasan perubahan AMIN bisa dipahami secara jelas.

Reinkarnasi pesawat

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Rel Bisnis

AHY Sebut Hilirisasi Program Warisan SBY******

AHY mengatakan di era pemerintahan SBY, negara tidak diperkenankan mengekspor bahan mentah. Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan membangun smelterdi lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.

Pembangunan tersebut pun, kata AHY, tetap memperhatikan situasi alam sehingga tidak merusak ekosistem lingkungan.

“Kita juga melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat,” jelas AHY sebagaimana dilansir Antara.

Saat ini, program hilirisasi perekonomian masih berjalan dan akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka jika nanti terpilih.

Oleh sebab itu, dia berharap para simpatisan dan masyarakat memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 demi kemajuan ekonomi bangsa.

Hilirisasi adalah suatu proses transformasi ekonomi berkelanjutan di mana kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi, menuju struktur ekonomi yang lebih kompleks. Selain pertambangan, masih banyak potensi hilirisasi di komoditas lainnya dan produk turunan dari hilirisasi produk yang sudah ada.

Industri hilir terus berlanjut dengan pengembangan rantai pasok industri baterai dan Kawasan Industri Kalimantan Utara (KIPI) akan menjadi sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.

Potensi nilai tambah hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah dapat mencapai 3-180 kali lipat dari bijih. Hilirisasi dari bauksit, tembaga, dan timah juga mendukung value chain electric vehicle.

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

DKPP Sanksi Keras Ketua KPU, Pendaftaran Cawapres Gibran Terbukti Langgar Etik******

Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotanya terbukti melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU Cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno, dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative review dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim Cs malah menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada tanggal 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “DKPP Sanksi Ketua KPU, Langgar Etik Terkait Pendaftaran Cawapres Gibran”

Kepala sekolahku yang dingin

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.