mpo1881 852Jutaan kata 888437Orang-orang telah membaca serialisasi
《batik77》
Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******
Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.
Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.
Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.
Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.
Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.
Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).
Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.
Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.
"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.
Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.
"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).
"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.
Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.
"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.
"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.
Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.
Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.
"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.
AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.
"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:peraturan baru kredivo、adaqq、angka jitu 2d semua pasaran
Terkait:oxplay bonus new member、devil138、maxwin drake、gacor judi slot、slot yang mudah maxwin、uwakslot、trik pola slot zeus、hasilmacau、prosedur kredit hp、kakek zeus adalah
bab terbaru:surga 123 slot(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".
Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri
"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).
Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.
"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.
Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.
"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.
Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.
"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.
Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.
Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.
"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.
Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.
"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.
Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
(inh/inh)Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Saya akan berusaha, tapi saya enggak janjiJakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan bantuan pangan 10 kilogram beras setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat, diupayakan dapat berlanjut hingga akhir tahun.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah angkat bicara terkait tunjangan hari raya (THR) untuk ojol diberikan hanya berupa insentif oleh perusahaan aplikator.
Menurut Ida, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnnaker) sejak awal memang hanya memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR, tapi tidak wajib. Pasalnya, memang tidak ada dalam aturan resmi kewajiban memberikan tunjangan bagi driver ojol.
"Sebenarnya, itu adalah niat baik kami untuk dorong platform untuk memberikan THR, kalau dilihat ruang lingkupnya memang tidak masuk dalam surat edaran. Itu harus dipahami sebagai niat baik kami mendorong perusahaan aplikasi ini agar memberikan perhatian kepada drivernya," ujar Ida di Istana Negara, Senin (25/3).
"Karena ini kan hubungannya kemitraan, maka tidak masuk cakupan. Ini sebenarnya lebih ke niat baik kami," imbuhnya.
Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa pengusaha tidak melanggar aturan apapun walau hanya memberikan insentif dan bukan THR seperti yang diimbau.
"Ini kan kita pahaminya memang bukan hubungan tenaga kerja, hanya kemitraan terus kita dorong sih, semoga saja nanti ada aturannya. Sekali lagi dipahami, ini adalah niat baik kami agar mereka dapat perhatian," ungkap Ida.
Lebih lanjut, Ida mengungkapkan akan membahas kebijakan mengenai pemberian THR untuk pegawai swasta, termasuk kepada driver ojol bersama Komisi IX DPR RI.
"Besok ya saya ada raker di komisi 9. Kami akan berikan penjelasan lebih rinci ke komisi 9," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).
"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 PSN baru pada tahun ini, di antaranya PIK 2 dan BSD.
Dukungan yang dimaksud, imbuhnya, terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.
"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.
Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.
Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.
"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," kata dia.
Lanjutnya, kawasan BSD akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).
Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.
Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.
"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.
Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.
"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.
Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《batik77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot 888 asiaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《batik77》bab terbaru。