menang maxwin

Sistem boneka pamungkas

bagi hoki4d

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Gambar Dewa Takdir

pasti menang 123

Banjir Aceh Utara, 4.048 jiwa mengungsi dan aktivitas ekonomi terputus******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Utara, Aceh, melaporkan sebanyak 1.173 KK atau 4.048 jiwa terpaksa harus mengungsi akibat banjir yang meluas di wilayah tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara Asnawi dalam keterangannya disiarkan di Jakarta, Kamis, melaporkan perluasan cakupan wilayah yang terendam banjir terpantau di Kecamatan Lhoksukon dan Tanah Luas.  

"Banjir telah berdampak pada 12.826 KK atau 44.244 jiwa. Sebanyak 1.173 KK atau 4.048 jiwa terpaksa harus mengungsi di 18 titik. Dari hasil asesmen, banjir telah berdampak di 108 gampong yang berada di 13 kecamatan dengan ketinggian air bervariasi antara 10-80 sentimeter," kata dia.  

Kendati demikian ada beberapa titik di lokasi lain yang mulai berangsur surut.

Di samping itu, Asnawi juga menyebut bahwa banjir telah menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Hal itu dikarenakan banjir telah menyebabkan jebolnya beberapa tanggul seperti di Gampong Paya Berandang, Lhok Meurbo dan Tanjung Awe hingga mengakibatkan jalan raya terputus.

Ribuan hektare sawah dan ratusan hektare tambak juga turut terdampak banjir. Cakupan detil luasan dan kerugian akibat banjir masih dalam pendataan.

“Masyarakat tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi,” ujar Asnawi.

Sebagai upaya percepatan penanganan darurat, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menerbitkan Status Tanggap Darurat Banjir bernomor 360/869/2023 yang berlaku untuk 14 hari ke depan.

BPBD Kabupaten Aceh Utara bersama lintas forkopimda setempat terus mengupayakan penanganan darurat seperti membantu evakuasi masyarakat, memenuhi kebutuhan dasar, melakukan kaji cepat, memantau kondisi banjir hingga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk memberikan pelayanan terbaik selama masa tanggap darurat.

Baca juga: BPBA: Banjir tiga kecamatan di Aceh Utara mulai surut

Baca juga: BPBD: Tiga kecamatan di Aceh Utara masih terendam banjir

Baca juga: Tujuh kecamatan terendam banjir di Aceh Utara, 10.923 warga terdampak

 

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023

Jalannya menghadap ke langit

depo 10 bonus 15

Gempa magnitudo 5,1 guncang Kupang NTT******

Jakarta (ANTARA) - Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis, sekitar pukul 01.52 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan.

Gempa tersebut berpusat di darat sekitar 15 km barat daya Kabupaten Kupang dengan kedalaman 32 km pada koordinat 10.08 lintang selatan dan 123.78 bujur timur.

Gempa dirasakan di Kota Kupang dengan skala III Modified Mercally Intensity (MMI). Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah.

BMKG mengimbau warga agar waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

Baca juga: BMKG catat Aceh alami 1.202 kali gempa bumi sepanjang 2023
Baca juga: BMKG: 50 gempa dangkal guncang Sulut selama sepekan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023

teramat

pinjaman cepat cair tanpa bi checking

KH Marzuki hormati keputusan PBNU soal pemberhentian dari Ketua PWNU******

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian,"

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Marzuki Mustamar yang diberhentikan dari jabatannya oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan menghormati keputusan tersebut.

KH Marzuki di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat mengatakan bahwa ia telah menerima surat pemberhentian yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, pada Kamis (28/12) sore.

"Kami tetap menghormati ketika keputusan itu dibuat oleh orang yang kami hormati. Maka secara struktural, kami sebagai kader NU tentu menerima secara keorganisasian," kata Kiai Marzuki.

Ia menjelaskan, terkait dengan alasan pemberhentian dirinya sebagai Ketua PWNU Jawa Timur melalui Surat Keputusan PBNU No.274/PB.01/A.II.01.44/99/12/2023 tentang Pemberhentian Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, ia mengaku belum mengetahui.

Namun, meskipun tidak mengetahui secara pasti alasan pemberhentian tersebut, ia tetap menghormati keputusan itu. Ia berharap, cara seperti itu hanya terjadi pada dirinya, dan bukan untuk orang lain.

"Kami tidak tahu dalam konteks apa diberhentikan, tidak tahu. Tapi sebagai keputusan, kami menghormati, menerima," katanya.

Ia menambahkan, juga tidak mengetahui apakah pemberhentian dirinya tersebut juga terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun, ia menegaskan bahwa selama ini pihaknya bersikap netral terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Kami tidak tahu, apa kesalahan saya. Sejak ada penetapan Pilpres, semua saya ajak untuk netral. PBNU instruksi secara umum netral, instruksi itu yang kami pegang," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur K.H. Marzuki Mustamar telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata Amin Said dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Kamis (28/12).

Amin Said menyebut pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi.

Menurut Amin Said karena bersifat biasa, maka semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah pemberhentian KH Marzuki tersebut.

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

Jiwa Takdir yang Abadi

zoom188

Kemenkes tegaskan tak ada pungli dalam rekrutmen tenaga kesehatan haji******

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa tidak ada pungutan atau kegiatan transaksional dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan haji (TKH) tahun 2024.

"Kepada seluruh calon petugas kesehatan haji tahun 2024 Masehi/1445 Hijriah, kami sampaikan bahwa semua proses rekrutmen tidak dipungut biaya apapun alias gratis," tegas Kepala Pusat Kesehatan Haji Liliek Marhaendro Susilo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Liliek mengimbau masyarakat yang akan mengikuti proses rekrutmen agar tidak mempercayai apabila ada orang, pihak tertentu atau calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam proses rekrutmen. Terlebih, jika calo itu mengharuskan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya.

Baca juga: Kemenkes butuh 2.052 petugas kesehatan haji 2024

"Apabila ada oknum yang mengatasnamakan tim rekrutmen, baik di pusat maupun daerah yang menjanjikan lulus seleksi dengan imbalan uang atau hadiah, itu tidak benar," ujarnya.

Bila masyarakat menemukan indikasi penipuan dalam proses rekrutmen, Liliek meminta agar tidak ragu untuk segera melaporkannya kepada panitia rekrutmen lewat Halo Kemkes melalui nomor 1500-567.

Kemenkes membutuhkan sebanyak 2.052 calon petugas kesehatan haji untuk bertugas melayani jamaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 Masehi/1445 Hijriah, dengan komposisi sebanyak 598 dokter dan 1.196 perawat untuk kelompok terbang (kloter), serta 258 petugas kesehatan haji (PPIH) untuk penempatan di Arab Saudi.

Proses pendaftaran dibuka secara daring melalui aplikasi Daftarin yang dapat diakses melalui laman web https://daftarin.kemkes.go.id/ yang berlangsung pada 18 hingga 31 Desember 2023. Sementara penetapan hasil rekrutmen dilakukan pada 26-28 Januari 2024.

Baca juga: Sekjen Kemenkes minta petugas haji tekan angka kematian jamaah

Baca juga: Calon haji diimbau Kemenkes mulai latihan fisik tiga kali sepekan

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas menyatakan kuota petugas ibadah haji 1445 Hijriah/2024 Masehi bertambah dari yang awalnya hanya 2.100 orang menjadi 4.421 orang.

Kepastian tersebut disampaikan Menag setelah menggelar pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Arab Saudi Taufiq F. Al Rabiah di Jeddah.

"Saya juga mengajukan penambahan kuota petugas haji untuk lebih memaksimalkan layanan. Semoga ini juga bisa disetujui Menhaj Saudi," ujar Menag Yaqut.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

Curang dan memasuki dunia lain

cara kredit barang di blibli

Gus Miftah klarifikasi video bagi******

Saya diminta ikut bagi duit, masa saya tolak

Jakarta (ANTARA) - Ulama kondang Miftah Maulana Habiburrohman atau Gus Miftah mengklarifikasi videonya, yang menampilkan sedang bagi-bagi uang di Pamekasan, Madura.

"Itu acara saya di Pamekasan atas undangan Haji Her, pengusaha tembakau di Pamekasan," katanya dalam keterangan melalui video di Jakarta, Jumat.

Gus Miftah mengungkapkan Haji Her mempunyai kebiasaan sedekah tiap hari. Bahkan Haji Her membangun rumah sederhana untuk orang miskin lebih dari 1.000 unit.

"Kebetulan saya dapat undangan bertepatan dengan jadwal bagi-bagi duit. Saya diminta ikut bagi duit, masa saya tolak, kan minimal saya dapat pahalanya, ikut bagi-bagi," jelasnya.

Gus Miftah menegaskan pembagian duit itu murni sedekah dan tidak ada kaitan dengan apa pun, apalagi politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Penegasan itu disampaikan Gus Miftah menanggapi sebuah potongan video, dimana Gus Miftah membagi-bagikan uang ke masyarakat viral di media sosial. Dalam video itu terlihat seseorang di belakang Gus Miftah menunjukkan kaos Prabowo Subianto.

"Ada yang bertanya, itu ada kaos Prabowo, silahkan anda yang menvideo dan membawa kaos," ujarnya.

Selain itu, Gus Miftah juga mengklarifikasi, jika dirinya bukan bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Saya klarifikasi, saya bukan TKN, bukan tim kampanye, saya tidak tertulis sebagai TKN," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu selidiki aksi bagi-bagi uang Gus Miftah di Pamekasan
Baca juga: Gus Miftah bantah berikan uang agar tidak pilih Anies-Muhaimin

Pewarta: Fauzi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023