akulaku pinjaman online

Reinkarnasi terlarang

Cek Daftar Rest Area Tol yang Gelar Salat Idulfitri Sabtu Besok******

Sejumlah rest areadi ruas tol PTJasa Marga Tbk akan menggelar Salat Idulfitri 1444 H/2023 pada 22 April 2023. Hal ini untuk melayani pemudik yang masih dalam perjalanan.

Direktur Pengelolaan Gedung dan Fasilitas PT Jasamarga Related Business (JMRB) Tita Paulina Purbasari mengungkapkan penyelenggaraan salat Idulfitri di rest area terbuka untuk umum, baik pengguna jalan tol, masyarakat sekitar, petugas, maupun tenant.

"Pelaksanaan Salat Idulfitri di rest areamerupakan bentuk pelayanan dari Jasa Marga Group kepada pengguna jalan tol, khususnya para pemudik yang masih melakukan perjalanan menuju kampung halaman masing-masing," ujar Tita dalam keterangan resmi, Kamis (21/4).

Selain melaksanakan Salat Idulfitri, masjid di Rest Area Travoy kerap menggelar kegiatan keagamaan sepanjang Ramadan 1444 H, seperti pelaksanaan salat tarawih, tadarus Al-Quran, pembagian takjil bagi pengunjung rest area, dan sebagainya.

Berikut daftar rest area di ruas Jasa Marga Group yang akan menyelenggarakan Salat Idulfitri 1444 H pada 22 April 2023:

1. Rest Area Km 13A Jakarta-Tangerang;
2. Rest Area Km 14B Jakarta-Tangerang;
3. Rest Area Km 6B Jakarta-Cikampek;
4. Rest Area Km 19A Jakarta-Cikampek;
5. Rest Area Km 39A Jakarta-Cikampek;
6. Rest Area Km 57A Jakarta-Cikampek;
7. Rest Area Km 62B Jakarta-Cikampek;
8. Rest Area Km 42B Jakarta-Cikampek;
9. Rest Area Km 72A Cipularang;
10. Rest Area Km 72B Cipularang;
11. Rest Area Km 88A Cipularang;
12. Rest Area Km 97B Cipularang.
13. Rest Area Km 125B Purbaleunyi;
14. Rest Area Km 149B Purbaleunyi;
15. Rest Area Km 207A Palikanci;
16. Rest Area Km 208B Palikanci;
17. Rest Area Km 379A Batang-Semarang;
18. Rest Area Km 429A Semarang-Solo;
19. Rest Area Km 519A Solo-Ngawi;
20. Rest Area Km 519B Solo-Ngawi;
21. Rest Area Km 575A Solo-Ngawi;
22. Rest Area Km 575B Solo-Ngawi, dan;
23. Rest Area Km 726B Surabaya-Mojokerto.

[Gambas:Video CNN]

orang yang tidak bermoral

Jasa Marga Imbau Pemudik Hindari Puncak Arus Balik Hari Ini dan Besok******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi arus balik Lebaran 2023 terjadi 24-25 April 2023 alias hari ini dan besok. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana juga memperkirakan arus balik selanjutnya terjadi Minggu (30/4) dan Senin (1/5).

Oleh sebab itu, ia mengimbau masyarakat pengguna jalan tol menunda kepulangan di tanggal-tanggal tersebut agar tidak terjadi penumpukan di jalan.

Lihat Juga : Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 20 Persen dari Semarang ke Jakarta

Menurut Lisye, diskon itu hanya berlaku untuk perjalanan menerus yang melakukan tap-in di Gerbang Tol Kalikangkung dan melakukan tap-out di GT Cikampek Utama. Ia pun menegaskan itu berlaku untuk penggunaan uang elektronik.

[Gambas:Video CNN]

Oleh sebab itu, ia mengimbau pengguna jalan untuk memastikan kesiapannya saldo uang elektronik sebelum melakukan perjalanan.

"Khusus untuk perjalanan di Jalan Tol Trans Jawa, hanya bisa menggunakan e-toll yang sama saat tap in dan tap out. Tidak bisa meminjam e-toll pengguna jalan lainnya jika saldo kurang," ucapnya.

Selain itu, menurut Lisye, para pengguna jasa jalan tol juga harus menghindari perjalanan di waktu-waktu favorit seperti pagi dan malam hari.

Tak hanya Jasa Marga, Presiden Jokowi juga mengimbau pemudik untuk menunda kepulangan demi menghindari penumpukan kendaraan di jalan.

Permintaan tersebut disampaikan Jokowi dengan harapan dapat mengurai potensi kemacetan saat puncak arus balik mudik Lebaran 2023 yang diprediksi terjadi hari ini, Senin (24/4), dan Selasa (25/4).

"Pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau mengundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023," ujar Jokowi dalam keterangan yang disiarkan YouTube Sekretariat Kabinet.

Jokowi menyarankan agar masyarakat yang tidak memiliki keperluan yang mendesak dapat menunda mudik dengan mengambil cuti tambahan atau cuti lainnya sesuai dengan teknis di perusahaan dan instansi masing-masing.

"Ketentuan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, dan BUMN atau pun pegawai swasta yang teknisnya dapat diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing seperti bentuk cuti tambahan atau bentuk cuti lainnya," jelasnya.

belas kasihan Tuhan

Pelindo Diskon Biaya Penumpukan Peti Kemas 50 Persen Selama Mudik******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo akan memberikan insentif berupa keringanan biaya sebesar 50 persen atas tagihan jasa penumpukan barang dan peti kemas selama masa pembatasan angkutan barang arus mudik dan balik Lebaran 2023.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pemberian diskon merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam mendukung kebijakan pemerintah.

Keringanan tersebut diberikan terhadap barang dan peti kemas yang berada di area penumpukan pada periode 17 April sampai dengan 2 Mei 2023.

Selain itu, diskon juga berlaku di seluruh terminal yang dioperasikan oleh grup perseroan, termasuk Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP), PT Jakarta International Container Terminal (JICT), KSO Terminal Petikemas Koja, dan PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1) yang terkena dampak pembatasan operasional angkutan.

"Diskon ini berlaku untuk pelayanan bongkar barang dan peti kemas antar pulau dan peti kemas impor yang tidak dapat keluar dari terminal (delivery), karena adanya pembatasan angkutan barang selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran 2023," ujar Ali mengutip Antara, Senin (17/4). 

Kendati demikian, sepanjang periode libur Lebaran 2023 operasional terminal tetap berlangsung. Pelindo menjamin pelayanan bongkar muat kapal, penumpukan barang, penyediaan air bersih, dan layanan pendukung lainnya tetap berjalan 24 jam 7 hari.

Lihat Juga : Kekayaan Kadis PUPR Empat Lawang yang Dicopot Buntut Pamer Harta Rp5 M

Selanjutnya agar tidak terjadi penumpukan yang berlebih di dalam area terminal, Pelindo juga akan mengoptimalkan lapangan penumpukan yang ada di satu area terminal.

Hal itu dilakukan karena kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas tetap berlangsung, namun barang dan peti kemas tersebut tidak dapat keluar dari terminal karena pembatasan.

Sebab itu, Pelindo mengharapkan pemilik barang tetap mengeluarkan barang dan peti kemas mereka pada saat hari tidak ada pembatasan, sehingga dapat membantu mengurangi penumpukan barang dan peti kemas di pelabuhan.

"Aktivitas di dalam terminal tetap normal, bongkar muat barang dan peti kemas di dermaga tetap berlangsung. Kami telah menyiapkan area pendukung untuk lapangan penumpukan agar tidak berlebih, termasuk juga rekayasa penumpukan di dalam terminal," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha memastikan pasokan logistik berjalan lancar selama masa libur Lebaran 2023. Pengguna jasa dan masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan pelabuhan tetap melayani bongkar muat untuk kebutuhan logistik selama masa Lebaran.

"Jadi, pengguna jasa tidak perlu khawatir dengan masa libur Lebaran ini, pelabuhan tetap melayani bongkar muat berdasarkan kebutuhan daerah tersebut. Diharapkan juga masyarakat tidak perlu panik akan kebutuhan bahan pokok, karena secara maksimal Ditjen Hubla akan melayani bongkar muat kebutuhan logistik masyarakat," ujar Arif.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan yang berbeda

Kemnaker Terima 1.394 Aduan THR, Perusahaan DKI******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 1.394 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) per 17 April 2023 pukul 12.00 WIB. Berdasarkan aduan tersebut, perusahaan di DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi yang paling banyak dilaporkan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut aduan tersebut melibatkan 992 perusahaan di seluruh Indonesia. Berdasarkan 1.394 aduan pekerja, ditemukan masih ada perusahaan yang nunggak THR.

"Saat ini terdapat 36 aduan yang ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota," kata Anwar dalam keterangan resmi, Senin (17/4).

Berdasarkan provinsi sebaran, aduan terbanyak diterima dari DKI Jakarta mencapai 455 aduan. Sedangkan Jawa Barat membuntuti dengan 322 aduan THR.

Sementara itu, belum ada laporan soal THR yang diterima Kemnaker dari dua provinsi, yakni Sulawesi Barat dan Papua Barat.

Selain aduan, posko THR Kemnaker juga menerima 1.182 layanan konsultasi. Dengan begitu, sudah ada 2.576 layanan di posko tersebut per kemarin.

Berikut rincian 1.394 aduan THR yang diterima Kemnaker berdasarkan provinsi:

- Aceh: 3
- Sumatra Utara: 24
- Sumatra Barat: 18
- Riau: 17
- Jambi: 11
- Sumatra Selatan: 24
- Bengkulu: 1
- Lampung: 5
- Kepulauan Bangka Belitung: 5
- Kepulauan Riau: 17
- DKI Jakarta: 455
- Jawa Barat: 322
- Jawa Tengah: 147
- Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): 43
- Jawa Timur: 84
- Banten: 120
- Bali: 9
- Nusa Tenggara Barat (NTB): 2
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 2
- Kalimantan Barat: 7
- Kalimantan Tengah: 11
- Kalimantan Selatan: 17
- Kalimantan Timur: 16
- Kalimantan Utara: 2
- Sulawesi Utara: 2
- Sulawesi Tengah: 6
- Sulawesi Selatan: 11
- Sulawesi Tenggara: 6
- Gorontalo: 2
- Sulawesi Barat: 0
- Maluku: 1
- Maluku Utara: 1
- Papua: 3
- Papua Barat: 0

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI

Tuan Abadi Perkotaan

Melihat Masalah Industri Sawit di Balik Keppres Satgas Khusus Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 9 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Dalam beleid itu, Jokowi menyebut industri berbasis komoditas kelapa sawit Indonesia memang mengalami peningkatan produktivitas, tetapi masih mengalami masalah.

"Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan produktivitas, namun berdasarkan hasil audit masih terdapat permasalahan dalam tata kelola industri kelapa sawit yang berpotensi pada hilangnya penerimaan negara dari pajak dan/atau bukan pajak," kata Jokowi seperti dikutip dari pertimbangan beleid yang diteken pada 14 April kemarin.

"Pembentukan Satuan Tugas bertujuan melakukan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit," dikutip dari Pasal 3 Keppres itu.

Lantas apa permasalahan industri kelapa sawit hingga Jokowi harus menerbitkan Keppres itu?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan setidaknya ada enam masalah terkait industri kelapa sawit. Pertama,pendataan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit yang perlu diperbaiki sehingga menurunkan risiko perusahaan sawit menggunakan lahan tidak sesuai peruntukannya.

Misalnya, perusahaan sawit yang diberikan HGU 10 ribu hektar tetapi menanam di 15 ribu hektar, artinya tidak sesuai data dan bisa menimbulkan masalah penggunaan lahan ilegal.

"Contohnya kasus PT Duta Palma yang menggunakan lahan ilegal dalam operasional sawit. Itu kerugian negara besar di atas Rp78 triliun," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (17/4).

Masalah kedua,beberapa oknum perusahaan sawit mencoba melakukan underinvoicing atau tidak melaporkan ekspor sesuai fakta.

Hal ini terjadi ketika data bea cukai dengan data di negara tujuan ekspor beda sekali, padahal memiliki HS Code yang sama. Ini berarti ada potensi pendapatan negara yang hilang.

Ketiga,perusahaan sawit melakukanlayeringdengan menggunakan perusahaan cangkang di luar negeri untuk mengelabui transaksi keuangan dan menghindari pajak. Hal ini, kata Bhima, harus segera dilacak dan diatur ketat.

"Parah kalau ekspor sawitnya sedang boomingtapi Devisa Hasil Ekspor yang masuk tidak seberapa. Belum soal pajak pajaknya," kata Bhima.

Masalah keempatterkait pengaturan stok sawit untuk bahan baku minyak goreng di mana pengusaha lebih senang ekspor karena harganya lebih tinggi dibanding memasok di dalam negeri.

Padahal, minyak goreng dalam negeri harus diprioritaskan karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi pemicu inflasi tinggi di 2022 lalu.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Banyak PR untuk Benahi Industri Sawit RI