Huang Quan tidak akan menyerah

link slot resmi terpercaya

Begini Reaksi Presiden Jokowi saat Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD******

Lalu, Mahfud pun mengungkap isi surat pengunduran dirinya yang disampaikan kepada Jokowi. Surat itu terdiri atas tiga paragraf.

Pertama, ucapan terima kasih atas pelantikan dirinya sebagai Menko Polhukam dan selama empat  tahun lebih bekerja sama dengan baik.

Kedua, karena  ikut kontestasi pemilu, maka mohon berhenti sebagai Menko Polhukam.

Ketiga, memohon maaf kalau selama membantu Presiden Jokowi ada kekurangan yang tidak berkenan di hati Presiden.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Reaksi Jokowi Saat Terima Surat Pengunduran Diri Mahfud MD”

Sage dan Gadis

cara pinjam di dana

Kerja Sama dengan Pemkab Sragen, Dosen FEB UNS Luncurkan Aplikasi Go to Sragen******

SOLO —Tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo baru saja meluncurkan super aplikasi Go to Sragen.

Aplikasi ini merupakan salah satu produk Kedaireka Matching Fund tim yang diketuai oleh Prof. Izza Mafruhah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Aplikasi ini diluncurkan secara terbatas pada Senin (21/11/2022) lalu. Go to Sragen mewadahi berbagai kebutuhan para pelancong saat berkunjung ke Kabupaten Sragen.

“Alhamdulillah aplikasi Go to Sragen hasil Kedaireka Sragen Hebat sudah bisa di-download pada Playstore. Apabila bapak/ibu mau tindak Sragen segala macam informasi ada di genggaman, mulai dari kuliner, tempat wisata, sampai toko oleh-oleh sudah tersedia,” terang Izza.

Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari kerja sama Kedaireka yang dilakukan oleh tim Izza. Program Kedaireka yang digagas oleh Izza bertajuk “Tiga Berlian”. Maksud “Tiga Berlian” ini adalah mengubah tiga destinasi wisata di Kabupaten Sragen yaitu Situs Purbakala Sangiran, Gunung Kemukus, dan Waduk Kedung Ombo menjadi destinasi yang diminati wisatawan.

Baca Juga: 4 Alasan Bali Cocok Jadi Lokasi Event Internasional Menurut Pakar Wisata UNS

Destinasi Waduk Kedung Ombo dan Gunung Kemukus diadakan program “Sailing to Boyolayar” atau berlayar menuju Boyolayar, sebuah tempat di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Wisatawan akan berlayar dari kawasan Gunung Kemukus ke Boyolayar selama satu jam. Selama perjalanan, ada pemandu wisata yang diminta untuk menceritakan sejarah dan hal menarik lain tentang kawasan yang dilewati. Begitu sampai di Boyolayar, wisatawan akan dijamu dengan makan siang di warung.

Sementara itu, pendekatan yang dipakai di destinasi Sangiran adalah menyediakan suvenir dengan harga yang ramah di kantong. Selama ini Sangiran terkenal dengan batu akik, tetapi harga batu akik melambung tinggi.

Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional

Untuk itu, pengrajin akik di sana akan dilatih cara membuat suvenir akik berharga murah sehingga nyaman di kantong wisatawan.

Program yang diinisiasi oleh Izza bersama lima anggota timnya lolos pendanaan Matching Fund Kedaireka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Program ini mendapat dana hingga Rp1 miliar untuk diimplementasikan pada tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Uns UNS Solo Aplikasi Wisata Sragen Share

---

TikTok Dorong Kreator Konten Unggah Video Horizontal Ala YouTube

TikTok Dorong Kreator Konten Unggah Video Horizontal Ala YouTubeNewswire ,  Akhmad Ludiyanto Selasa, 30 Januari 2024 - 11:55 WIB share SOLOPOS.COM - Ilustrasi membuka akun TIkTok. (Freepik)

JAKARTA –TikTok mendorong para kreator konten agar mengunggah video horizontal seperti video YouTube. Selain itu, TikTok juga mendorong mereka untuk membuat video dengan durasi panjang.

TikTok tampaknya memberikan insentif kepada para kreator konten untuk mulai mengunggah video horizontal yang berdurasi lebih dari satu menit, menurut kreator @candicedchap dan @kenlyealtumbiz, sebagaimana disiarkan laman The Verge, Selasa (30/1/2024).

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

TikTok mengatakan akan “meningkatkan” video-video ini dalam waktu 72 jam setelah diunggah. Kreator yang telah menggunakan TikTok selama lebih dari tiga bulan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peningkatan jumlah penonton, selama video tersebut bukan iklan atau dari partai politik.

“YouTube-isasi” TikTok telah terjadi untuk sementara waktu. Platform ini sedang menguji video berdurasi 30 menit, dan itu terjadi hanya beberapa bulan setelah mulai memperluas durasi video hingga 15 menit.

Sebagian besar video YouTube cenderung berdurasi 10 menit atau lebih (bayangkan vlog “satu hari dalam kehidupanku”) untuk alasan monetisasi daripada konten berdurasi pendek yang menjadi ciri khas TikTok.

Ini bukan pertama kalinya TikTok mendorong asetnya yang paling berharga, yaitu para kreator, untuk mengunggah lebih banyak konten seperti YouTube di platform ini.

Program Paywall barunya, Series, memungkinkan pengguna membuat koleksi video, hingga 20 menit, untuk pelanggan berbayar. Para kreator bisa menetapkan harga mulai dari USD1 hingga USD190 atau sekitar Rp3 juta (kurs saat ini).

Dengan video horizontal dan preferensi yang meningkat untuk konten yang lebih panjang, pembuat konten mungkin tergoda untuk mengunggah kembali materi YouTube mereka.

Meskipun YouTube, atau setidaknya YouTube Shorts, masih membayar kreator lebih banyak, mengulang konten yang sama di berbagai platform sudah terjadi. YouTube, di sisi lain, memperkenalkan lebih banyak fitur sehingga akan terasa lebih seperti TikTok.

Jika telah tersedia, TikTok horizontal akan terlihat bagus di aplikasi iPad yang telah diubah.

Dewa pejuang pertanian

mimpi 2d abjad

Hari Ini, Mahfud Md bakal Temui Jokowi, Serahkan Surat Pengunduran Diri******

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini memamerkan surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Surat pengunduran diri tersebut akan dijadwalkan akan disampaikan ketika Mahfud dan Jokowi berada di Jakarta pada Kamis (1/2/2024) hari ini.

Mahfud menyatakan hormati Jokowi yang sudah mengangkat secara terhormat. Oleh sebab itu, dia akan mundur secara terhormat dengan bertemu secara langsung.

Siap Lepas Jabatan

Sebelumnya, pada pekan lalu, Mahfud sudah menyatakan kesiapan lepas jabatan pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Bahkan, dia sudah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1/2024) malam. Mahfud memohon waktu untuk bertemu Jokowi.

Meski demikian, Pratikno menyatakan Mahfud belum memberikan surat pengunduran diri pada saat itu. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan, Mahfud terlebih dahulu menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Senin (29/1/2024) sore sebelum temui Pratikno.

Meski demikian, Hasto menampik pertemuan itu spesifik untuk membicarakan terkait wacana pengunduran diri Mahfud sebagai Menko Polhukam.

Di samping itu, dia mengakui Megawati sudah merestui Mahfud MD lepas jabatan yang sudah diembannya sejak 2019 itu.

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024). Dia berpendapat Mahfud sudah menaikkan standar Menko Polhukam.

Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit [semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Mahfud MD Temui Jokowi, Serahkan Surat Pengunduran Diri Hari Ini”

Indah seperti batu

org slot

Calon Mahasiswa Diterima SNBP atau SNBT 2024 Tidak Bisa Daftar Jalur Mandiri******

SOLO—Terdapat ketentuan tambahan dalam melaksanakan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). 

Sekretaris Eksekutif SNPMB, Bekti Cahyo Hidayanto mengatakan salah satu tambahan yang perlu diperhatikan calon mahasiswa terkait jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Pasalnya bagi siswa yang dinyatakan lolos melalui jalur SBBP sudah tidak bisa mendaftar jalur mandiri.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“Siswa yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024 tidak dapat mendaftarkan seleksi jalur Mandiri di PTN manapun,” kata dia dalam Sosialisasi Penerimaaan Mahasiswa Baru 2024 jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri Universitas Sebelas Maret (UNS) di auditorium kampus setempat, Selasa (30/1/2024).

Maka dia mengatakan calon mahasiswa perlu memperhatikan pilihannya agar sesuai minat. Selain itu, siswa yang telah dinyatakan lulus seleksi jalur SNBP 2024, SNBP 2023, dan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 2022 juga tidak dapat mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.

Ketentuan tersebut didasarkan pada terbitnya Permendikbudristek No 62/2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Sarjana pada PTN, 

Pada Pasal 10 Ayat 3 menunjukan bahwa calon mahasiswa yang diterima pada SNBP tidak dapat mendaftar pada SNBT dan seleksi secara mandiri di PTN.

Lalu dilanjutkan Pasal 11 Ayat 4 berbunyi calon mahasiswa yang telah diterima pada SNBT dan telah mendaftar ulang, tidak dapat diterima pada seleksi secara mandiri di PTN.

Sementara itu terdapat tiga jalur masuk penerimaan mahasiswa baru 2024 program diploma dan program sarjana pada PTN. Tiga jalur tersebut yaitu jalur SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri.

Mengutip situs Kemdikbud.go.id, lini masa SNPMB pada jalur SNBP dimulai dengan pengumumam kuota sekolah pada 28 Desember 2023 dan masa sanggah kuota sekolah pada 28 Desember 2023 hingga 17 Januari 2024.

Kemudian registrasi akun SNPMB Sekolah pada 8 Januari hingga 8 Februari 2024 dan registrasi akun SNPMB siswa pada 8 Januari hingga 15 Februari 2024. Adapun pengisian PDSS dilakukan pada 9 Januari sampai 9 Februari 2024 serta pendaftaran SNBP pada 14 sampai 28 Februari 2024. 

Sementara itu, tahap jalur SNBT diawali dengan registrasi akun SNPMB siswa pada 8 Januari sampai 15 Februari 2024 dan pendaftaran UTBK dan SNBT dilaksanakan pada 21 Maret sampai 5 April 2024.

Untuk pelaksanaan UTBK dilaksanakan dalam dua gelombang, yaitu gelombang satu pada 30 April 2024 dan 2 sampai 07 Mei 2024, sedangkan gelombang dua pada 14 sampai 20 Mei 2024. Adapun pengumuman hasil seleksi jalur SNBT pada 13 Juni 2024, kemudian masa unduh sertifikat UTBK pada 17 Juni hingga 31 Juli 2024.

Untuk pendaftar SNPMB Tahun 2024 dari keluarga yang secara eknomi kurang mampu, dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Informasi detail KIP Kuliah di Kemendikbudristek di https://puslapdik.kemdikbud.go.iddan informasi detail KIP Kuliah di Kemenag di https://kip-kuliah.kemenag.go.id.

Adapun Informasi resmi tentang SNPMB 2024 dapat dilihat pada laman http://www.snpmb.bppp.kemdikbud.go.id.Layanan Call Center pada nomor 0804 1 450 450 dan Help Desk melalui https://halo-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id. Akun media sosial SNPMB dapat dilihat pada IG: @_snpmbbppp, Twiter/X: @snpmb_bppp, Tiktok: @snpmb_bppp, atau Facebook dan Youtube: SNPMB BPPP.

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

daftar slot yang lagi gacor sekarang

Kalah Praperadilan, KPK Punya 2 Alat Bukti Kuat Kasus Eks******

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki dua alat bukti untuk menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka.

Hal itu disampaikan KPK seusai Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Eddy Hiariej dan menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah, Selasa (30/1/2024).

Promosi Tangguh Dampingi UMKM Selama Lebih dari Satu Abad, Ini Logo HUT BRI ke-128

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa pihaknya menghormati putusan hakim. Selanjutnya, lembaga antirasuah akan menunggu risalah putusan lengkap PN Jakarta Selatan untuk dipelajari guna menentukan langkah hukum berikutnya.

“Dalam penetapan seseorang menjadi Tersangka, KPK tentunya telah berdasarkan setidaknya dua alat bukti dan ini telah kami patuhi,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Di sisi lain, Ali mengatakan bahwa objek sidang praperadilan hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya.

Adapun dalam pertimbangan hakim, penetapan tersangka terhadap Eddy sebagai pihak Pemohon praperadilan dinyatakan tidak memenuhi minimum dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal Pasal 184  ayat (1)  Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Oleh sebab itu, Hakim menyatakan bahwa sampai kepada kesimpulan tindakan Termohon yakni KPK yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dengan demikian, Hakim menyatakan eksepsi yang diajukan Temohon tidak dapat diterima dan menyatakan penetapan Pemohon dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.   

“Menyatakan Penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,  terhadap Pemohon tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian ujar Hakim Estiono.

 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kalah Praperadilan, KPK Tegaskan Punya 2 Alat Bukti Kasus Eddy Hiariej

Tak terkalahkan

meja13

Muhammadiyah Desak Bawaslu & DPR Awasi Kedekatan Jokowi******

SOLO —Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendesak DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya demi memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo, mendesak Bawaslu dan DPR untuk mengawasi Presiden Joko Widodo secara penuh tanpa pandang bulu agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan netral tanpa campur tangan kekuasaan.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kami meminta dan menuntut Bawaslu dan DPR meningkatkan pengawsan terutama terhadap dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pemenangan satu kontestan tertentu,” katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dia mengakui bahwa Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menyebutkan presiden dan wakilnya tidak dilarang untuk melaksanakan kampanye Pemilu.

Namun, pasal tersebut tidak bisa dipandang sebagai sebuah norma yang terpisah dan tercerabut dari akar prinsip dan asas penyelenggaraan Pemilu yang di dalamnya terdapat aktivitas kampanye.

Selain itu, menurutnya pelaksanaan kampanye harus dipandang bukan hanya sekedar ajang memperkenalkan peserta kontestasi politik, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

“Bagaimana mungkin pendidikan politik masyarakat akan tercapai jika Presiden dan Wakil Presiden yang aktif menjabat kemudian mempromosikan salah satu kontestan, jadi dengan demikian, pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Presiden dibenarkan secara hukum untuk melakukan kampanye dan berpihak merupakan statemen yang berlindung dari teks norma yang dilepaskan dari esensi kampanye dan Pemilu itu sendiri,” tuturnya.

Dia menjelaskan daripada berkampanye untuk Prabowo-Gibran, sebaiknya Presiden Jokowi memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik dan berintegritas.

Menurutnya, pejabat publik disumpah untuk menjabat sepenuh waktu sehingga seharusnya memang tidak ada aktivitas lain selain aktivitas yang melekat pada jabatan.

“Maka secara filosofis posisi Presiden adalah pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan harus berdiri di atas dan untuk semua kontestan. Dengan demikian, secara filosofis, aktivitas untuk kampanye sekalipun dilakukan saat cuti adalah tidak tepat,” katanya.

PP Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut semua pernyataannya yang menjurus pada ketidaknetralan institusi kepresidenan, terlebih soal pernyataan bahwa Presiden boleh kampanye dan boleh berpihak dan meminta presiden untuk menjadi teladan yang baik dengan cara selalu taat hukum dan menjunjung tinggi etika dalam penyelenggaraan negara.

“Presiden harus menghindarkan diri dari segala bentuk pernyataan dan tindakan yang berpotensi menjadi pemicu fragmentasi sosial, terlebih dalam penyelenggaraan Pemilu yang tensinya semakin meninggi,” ujarnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Muhammadiyah Desak DPR dan Bawaslu Awasi Gerak-gerik Jokowi ke Prabowo-Gibran”

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di WhatsApp Komunitas dengan klik Solopos News Updatedan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini. Tags Bawaslu DPR Jokowi Muhammadiyah Pemilu 2024 Pilpres 2024 Prabowo Subianto Share

---

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024

Melihat Peluang Caleg Pendatang Baru Raih Kursi DPRD Wonogiri di Pemilu 2024Muhammad Diky Praditia ,  Suharsih Senin, 29 Januari 2024 - 23:25 WIB share SOLOPOS.COM - Pengendara sepeda motor melintas di depan deretan bendera parpol peserta Pemilu 2024 di depan Kantor KPU Wonogiri, Rabu (13/9/2023). (Solopos/Muhammad Diky Praditia)

WONOGIRI— Sebagai calon anggota legislatif atau caleg pendatang baru, Azalea Putri Utami, 26, menyadari betul butuh perjuangan keras agar bisa meraih kursi di DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. Caleg dari dari PDIP itu pun sudah menyiapkan strategi.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Ia menyampaikan sejak awal kampanye yang dia lakukan bukan mengajak warga untuk memilihnya, melainkan memilih parpol yang mengusungnya. Hal itu merupakan strategi dari parpol yang menerapkan prinsip gotong royong atau kolektif.

Masing-masing caleg dari PDIP di Wonogiri sudah memiliki wilayah ‘tempur’ dan sudah ada kesepakatan antaracaleg. Dia dan caleg lain dari partai yang sama harus turun ke bawah bersama masyarakat di wilayah masing-masing.

Dengan strategi itu, menurutnya, biaya kampanye yang dikeluarkan tidak terlalu banyak meski tidak juga berarti nihil biaya. Menurut dia, biaya kampanye yang dikeluarkan bukan untuk politik uang.

Bahkan parpolnya melarang melakukan hal itu dan mereka justru mengampanyekan antipolitik uang. “Biaya yang kami keluarkan paling untuk sumbangan ketika ada kegiatan warga untuk kebutuhan publik,” ungkap caleg pendatang baru DPRD Wonogiri itu.

Lea, sapaan akrabnya, tahu betul untuk bisa duduk di kursi DPRD Wonogiri butuh banyak suara mengingat dia berangkat dari parpol yang sudah memiliki enam calon petahana di daerah pemilihan atau dapilnya. Walau demikian, perempuan itu cukup optimistis bisa mendapatkan kursi di lembaga legislatif Wonogiri.

Caleg pendatang baru dari PDIP Wonogiri, Azalea Putri Utami, 26, siap bertarung memperebutkan kursi DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024. (Istimewa)

Optimisme yang sama disampaikan Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Wonogiri, Lasmini, meski juga sedikit pesimistis mengingat Partai Buruh masih tergolong partai baru. Lasmini mengatakan partainya hanya mencalonkan satu caleg di masing-masing dapil di Wonogiri.

Dia sadar betul dengan jumlah caleg yang sedikit bukan perkara mudah bagi caleg Partai Buruh sebagai pendatang baru untuk mendapatkan kursi di DPRD Wonogiri. Karenanya dia tidak pesimistis meski juga tidak terlalu optimistis untuk bisa meraih kursi. Partai Buruh sebagai partai baru berusaha mengikuti kontestasi Pemilu 2024 secara optimal.

Caleg Partai Gerindra dari Dapil 3, Suryo Suminto, juga mengaku cukup yakin bisa mendapatkan satu kursi meski tidak ada petahana dari partainya. Jumlah caleg Partai Gerinda di dapil 3 ada 10 orang, sesuai kuota maksimal di dapil tersebut, sehingga peluang untuk meraih kursi cukup besar.

40 Anggota DPRD Maju Lagi

Banyaknya calon petahana anggota DPRD Wonogiri pada Pemilu 2024 ini memang dinilai bakal menyulitkan para calon pendatang baru meraih kursi. Parpol baru dan nonparlemen diprediksi masih sukar menggeser parpol yang sudah bertengger di lembaga legislatif itu.

Parpol yang akan menduduki kursi di DPRD Wonogiri pun diprediksi tidak akan banyak berubah. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri, 40 dari 50 anggota DPRD Wonogiri kembali maju sebagai caleg pada Pemilu 2024. Sedangkan total jumlah caleg dari 14 parpol yang mengajukan calon di DPRD Wonogiri ada 423 orang.

Pengamat politik Wonogiri, Bambang Tetuko, mengatakan untuk melihat peluang caleg termasuk caleg pendatang baru mendapatkan kursi DPRD Wonogiri, terlebih dahulu harus melihat parpol pengusungnya. Sebab pada Pemilu 2024 parpol benar-benar ditempatkan sebagai peserta Pemilu seperti pada Pemilu 2019.

Suara yang diperoleh parpol akan menentukan berapa banyak kursi yang didapatkan untuk diisi caleg yang diusung. Hal itu karena perhitungan suara pada Pemilu 2024 menggunakan metode Sainte Lague.

Dengan metode ini, perolehan suara parpol di setiap dapil akan dihitung terlebih dulu untuk menentukan apakah parpol itu mendapatkan kursi atau tidak. Setiap perolehan total suara parpol akan dibagi dengan bilangan pembagi ganjil 1, 3, 5, dan 7.

BambangTetuko (Istimewa)

Sebagai contoh, parpol A mendapatkan total suara sebanyak 10.000, parpol B meraih total suara sejumlah 9.000, dan partai C mendapatkan total suara 8.000. Kemudian semua perolehan suara parpol dibagi 1, maka parpol A mendapatkan satu kursi karena memiliki hasil pembagian terbanyak yaitu 10.000.

Selanjutnya, perolehan suara parpol B dan C tetap masih dibagi 1 karena belum mendapatkan kursi. Sedangkan perolehan suara parpol A dibagi tiga karena pada pembagian bilangan 1 sudah mendapatkan suara. Dengan begitu, parpol B mendapatkan satu kursi karena hasil pembagiannya paling besar, yaitu 9.000 suara.

Sementara parpol C yang mendapatkan hasil pembagian dari bilangan 1 sebanyak 8.000 dan parpol yang mendapatkan hasil pembagian bilangan 3 sebanyak 3.333, belum mendapatkan kursi lagi. Begitu juga seterusnya sampai memenuhi kuota kursi yang tersedia di dapil itu.

Setelah parpol memastikan jumlah kursi yang didapat, caleg yang berhak mengisi kursi itu adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak dari parpol tersebut. Bambang menerangkan konsekuensi dari metode penghitungan suara itu, parpol harus bisa bekerja cerdas untuk meraih suara sebanyak-banyaknya.

Atur Strategi sesuai Metode Sainte Lague

Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan jatah kursi. Logikanya, semakin banyak calon yang diusung maka perolehan suara parpol semakin banyak. Peluang parpol untuk mendapatkan jatah kursi pun semakin tinggi.

Menurut dia, parpol akan lebih diuntungkan jika memiliki calon petahana atau incumbent. Apalagi jika jumlah calon petahana dari parpol itu banyak. Calon petahana seharusnya sudah memiliki kantong-kantong suara yang sudah mereka rawat selama minimal lima tahun terakhir.

Akan tetapi, lanjutnya, jika parpol tidak memiliki strategi yang baik, meski memiliki banyak calon petahana, tidak menjamin mereka bisa mempertahankan kadernya di DPRD Wonogiri. Sebagai contoh Partai Demokrat.

Pada Pemilu 2019, partai berlambang bintang mercy itu memiliki empat calon petahana. Tetapi pada Pemilu itu mereka justru tersingkir tidak mendapatkan kursi satu pun. Hal itu karena mereka tidak cukup baik dalam mengatur strategi mengamankan kursi untuk parpol.

Ilustrasi anggota DPRD Wonogiri mengikuti rapat di ruang paripurna Gedung DPRD Wonogiri. (Dok Solopos)

Bambang menyebutkan kondisi itu bisa terjadi karena belum semua parpol pada saat itu memahami metode penghitungan Sainte Lague. Perlu diketahui metode itu baru kali diterapkan di Wonogiri pada Pemilu 2019. Masing-masing caleg pada saat itu masih individual dalam berkampanye sehingga suara partai tidak diperhatikan.

Sementara pada Pemilu 2024, parpol seharusnya sudah paham betul metode penghitungan itu, sehingga strategi yang mereka terapkan bisa sesuai.

“Dengan begitu, parpol yang punya calon incumbentpeluangnya semakin besar untuk dapat kursi. Begitu juga calon incumbentakan semakin besar peluangnya dapat jatah kursi dengan perolehan suaranya,” kata Bambang saat dihubungi Solopos.com, Senin (29/1/2024).

Menurut dia, meski memiliki banyak calon incumbent, belum tentu juga calon dari parpol itu mudah mendapatkan kursi. Sebab semakin banyak calon petahana yang terpilih, harga kursi untuk calon dari partai itu juga tinggi berdasarkan penghitungan Sainte Lague.

Sebagai contoh, menurut data KPU Wonogiri, pada Pemilu 2019, total perolehan suara dari PDIP yang mendapatkan enam kursi di Dapil I sebanyak 75.415 suara. Caleg PDIP yang mendapatkan kursi di dapil itu perolehan suaranya paling banyak 13.400 suara dan paling sedikit 6.550 suara.

Memaksimalkan Potensi DPT

Bandingkan dengan Partai Golkar yang mendapatkan dua kursi dengan total perolehan 17.415 suara. Caleg Golkar yang mendapatkan kursi di dapil itu masing-masing memperoleh 5.488 dan 1.019 suara saja. Jumlah caleg dari kedua parpol itu sesuai kuota kursi yang tersedia.

Bambang menjelaskan jika parpol yang mengusung caleg banyak saja tidak menjamin mendapatkan banyak kursi, apalagi parpol yang tidak memenuhi kuota caleg yang tersedia. Dia mengatakan parpol nonparlemen dan parpol pendatang baru di Wonogiri pada kenyataanya tidak memaksimalkan kuota caleg.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri.”

Di sisi lain, semua caleg dari partai baru dan nonparlemen itu merupakan pendatang baru. Maka peluang mereka untuk mendapatkan kursi amat kecil.

“Kalau saya lihat parpol-paprol baru di Wonogiri sejauh ini belum bisa memberikan warna baru dalam politik lokal. Mereka belum bisa mengubah peta politik Wonogiri. Sementara parpol yang sudah ada, mereka punya calon petahana. Minimal mereka akan mempertahankan kursi itu. Maka, untuk parpol baru, apa boleh buat?” ujarnya.

Bambang memprediksi hasil Pemilu 2024 tidak akan banyak berubah dibanding Pemilu 2019. Mereka yang akan duduk di kursi DPRD Wonogiri masih akan didominasi wajah-wajah lama.

Menurut dia, parpol dan caleg pendatang baru bisa mengubah politik Wonogiri jika mereka benar-benar menjalankan fungsinya untuk melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Parpol seyogyanya rutin memberikan pendidikan politik.

Dengan begitu, parpol bisa dikenal warga sekaligus bisa mendapatkan konstituen. Parpol dan caleg pendatang baru tidak bisa hanya mengandalkan masa kampanye untuk dikenal masyarakat Wonogiri karena waktu yang ada sangatlah pendek.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Wonogiri, Joko Sutopo, menyampaikan tidak sepakat jika peluang caleg pendatang baru untuk mendapatkan kursi dinilai lebih kecil dibandingkan calon petahana.

Menurut Jekek, sapaan akrabnya, baik caleg pendatang baru maupun petahana memiliki peluang yang sama jika melihat sistem penghitungan menggunakan metode Sainte Lague.

Hal itu dengan catatan parpol bisa memaksimalkan potensi daftar pemilih tetap (DPT) yang ada sehingga akan mudah bagi pendatang baru untuk mendapatkan kursi.

”Caleg itu bisa raih suara paling banyak, paling sekitar 10.000 suara, tidak bisa lebih dari 10% [DPT], maka dari itu strategi yang kami lakukan adalah meminta masyarakat coblos partai. Di kami, tidak ada coblos by name,” ucap Jekek.