cnn slot gacor 33Jutaan kata 566731Orang-orang telah membaca serialisasi
《betspin777》
Pengamat: Klaim Presiden Boleh Berpihak Preseden Buruk, Wajar Ada Pemakzulan******
JAKARTA — Klaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dapat memihak dan melakukan kampanye pada pemilihan umum (Pemilu) dinilai menjadi preseden tak baik bagi sistem tata negara maupun etika bernegara.
Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menanggapi pernyataan Presiden Jokowi ihwal keberpihakan Kepala Negara dalam Pemilu dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
Promosi Semakin Populer di Internasional, BRI & Pegadaian Dukung UMKM Kopi Go Global
Pangi bahkan menilai pernyataan Jokowi soal keberpihakan itu justru akan membuat gerakan pemakzulan atau impeachmenttampak wajar saat ini.
“Kalau presiden memihak kaya gini. Wajarlah, kalau misalkan ada gerakan impeachmentPresiden,” kata Pangi kepada Bisnis, Rabu (24/1/2024).
Pasalnya, kata Pangi, gerakan itu merupakan upaya untuk menyelamatkan pesta demokrasi atau Pemilu dengan adil tanpa penyalahgunaan kekuasaan untuk salah satu paslon tertentu.
Dia juga kemudian mempertanyakan soal konsistensi Jokowi dalam pernyataannya selama menjabat.
Misalnya, soal larangan menteri yang tidak boleh rangkap jabatan. Kini, terdapat beberapa menteri yang merangkap jabatan.
“Jadi inkonsistensi itu makin telanjang diperlihatkan oleh Pak Jokowi, itu yang saya pahami. Begitu juga beliau [mengatakan] tidak cawe-cawe kemudian cawe-cawe, kemudian muncul lagi statement beliau boleh berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara ini makin ngawur, makin tidak jelas menurut saya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi sebut presiden juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada pemilu asal tidak menggunakan fasilitas negara. Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024).
Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak, presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.
“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak?” ujarnya sambil tertawa.
Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Klaim Keberpihakan Presiden Jadi Preseden Buruk, Pengamat: Wajar Ada Pemakzulan”
Pakar Ingatkan Jokowi Soal Etika Bernegara Terkait Presiden Boleh Berpihak******
SOLO —Pengamat Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, mengingatkan etika bernegara yang dimiliki Presiden Joko Widodo (Jokowi). Peringatan itu disampaikan seusai Jokowi menyebut bahwa presiden boleh berkampanye dan memihak dalam pemilu, Rabu (24/1/2024).
Menurutnya, pernyataan itu menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa membedakan posisinya sebagai kepala negara sekaligus politikus dengan status pribadi sebagai warga negara, sehingga menuai dugaan konflik kepentingan.
Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas
“Kalau Jokowi sebagai pribadi sah-sah saja, dia berhak untuk kemudian mendukung. Tapi kalau Jokowi sebagai presiden, ada aturan perundangan-undangan dan ada etika bernegara yang paling tidak membatasi dia untuk berkampanye atau melakukan dukungan,” katanya sebagaimana dilansir dari Bisnis,Rabu (24/1/2024).
Kunto menjelaskan, presiden tidak semestinya melakukan tindakan atau membuat peraturan yang menguntungkan salah satu maupun beberapa pasangan calon (paslon) dalam pemilu.
Dia lantas menukil isi Pasal 281 Undang-undang (UU) No. 7/2017 tentang Pemilu yang memberi berbagai syarat bagi pejabat negara, termasuk kepala negara dan menteri, untuk berkampanye.
“Iya presiden boleh berkampanye, tetapi syaratnya ada dua. Satu, tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kedua, harus cuti di luar tanggungan negara, kan gitu,” sambungnya.
Dia lantas menyoroti momentum Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut. Diketahui, Jokowi memberikan pernyataan itu usai menghadiri seremoni penyerahan pesawat militer di Lanud Halim Perdana Kusuma yang juga dihadiri capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
“Pak Jokowi melontarkan pernyataannya tentang presiden boleh mendukung dan berkampanye di depan Pak Prabowo dan di markas militer TNI AU, kan. Itu bisa menjadi semacam simbolisme kalau presiden memberikan dukungannya,” ujar Kunto.
Itu sebabnya, dia menyayangkan pernyataan yang disampaikan Jokowi, dan menggarisbawahi bahwa atribut kenegaraan harus dilepas apabila Jokowi memang hendak ikut berkampanye.
Sebagai informasi, seusai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma pada Rabu (24/1/2024), Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dalam pemilu.
Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang, sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) maupun nonparpol memiliki hak yang sama.
“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.
Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.
Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Bilang Presiden Boleh Memihak, Akademisi Ingatkan Etika Bernegara”
Survei EPI Center Sebut Elektabilitas Prabowo******
JAKARTA –Survei Economics & Political Insight (EPI) Center menyebutkan elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mencapai 50,2 persen dan berpeluang memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Dalam survei tersebut, elektabilitas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebesar 21,3 persen, terpaut tipis dari Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 20,1 persen. Sisanya sebanyak 8,5 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Promosi Agen Mitra UMi BRILink Ini Selamatkan Masyarakat dari Jerat Rentenir
“Elektabilitas Prabowo-Gibran menembus hingga 50,2 persen, artinya diprediksi bakal memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran,” kata peneliti EPI Center Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima Antaranewsdi Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Menurut Mursalin, setidaknya ada tiga faktor yang bisa menjelaskan tingginya elektabilitas Prabowo-Gibran. Pertama adalah dukungan dari Presiden Jokowi kepada Prabowo dan diperkuat dengan majunya Gibran sebagai cawapres.
“Majunya Gibran yang notabene putra sulung Jokowi memberi isyarat kuat dukungan mengarah kepada Prabowo, alih-alih Ganjar,” sebut Mursalin.
Sebelumnya, Jokowi membagi dukungan kepada Ganjar hingga terjadi perpecahan antara Jokowi dengan elite PDI Perjuangan.
“Jokowi akhirnya memilih mendukung Prabowo, mantan rivalnya pada dua kali pemilu,” tambah Mursalin.
Seusai Pemilu 2019, Jokowi menawarkan rekonsiliasi dan mengajak Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan dengan memberi posisi sebagai Menteri Pertahanan.
Faktor kedua adalah pergeseran pemilih Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 yang mengikuti arah dukungan Jokowi.
“Terjadi gelombang perpindahan dukungan, pemilih yang awalnya masih mendukung Ganjar kini beralih sepenuhnya mendukung Prabowo,” jelas Mursalin.
Praktis pemilih Ganjar sekarang lebih didominasi pemilih PDI Perjuangan, terlihat dari elektabilitas Ganjar-Mahfud dan PDI Perjuangan hanya berselisih sedikit.
“Faktor ketiga, yaitu korelasi antara tingkat kepuasan publik dengan elektabilitas capres-cawapres yang didukung Jokowi,” sebut Mursalin menambahkan.
Publik yang merasa puas cenderung mendukung Prabowo-Gibran, sisanya diperebutkan oleh Ganjar-Mahfud. Sebaliknya, publik yang merasa tidak puas cenderung memilih Anies-Muhaimin yang menyuarakan jargon perubahan.
“Wacana keberlanjutan versus perubahan menjadi salah satu faktor yang menentukan keputusan publik memilih capres-cawapres,” ujar Mursalin.
Dengan sisa waktu menuju pencoblosan kurang dari sebulan lagi, kecil kemungkinan bakal terjadi perubahan signifikan pada peta kontestasi Pilpres 2024.
“Pemilu diperkirakan bakal finis pada 14 Februari 2024 dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran,” tambah Mursalin.
Survei Economics & Political Insight (EPI) Center dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2024 secara tatap muka dengan melibatkan 1.200 responden mewakili 38 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP sekaligus Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Muhammad Romahurmuziy, mengatakan bahwa narasi Pilpres 2024 akan berlangsung satu putaran merupakan propaganda dan gimik.
“Setiap pasang yang menyampaikan narasi satu putaran, pahami lah itu sebagai propaganda dan gimik,” kata pria yang akrab disapa Romy saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Menurutnya, kondisi perpolitikan Indonesia tak menghendaki itu. Sebab, hasil survei pasangan calon presiden dan wakil presiden yang beredar saat ini tidak ada yang memenuhi syarat terjadinya satu putaran.
“Kenyataan politiknya seperti apa per hari ini, kita wawancara, saya pastikan tak ada satu putaran,” ujarnya.
Dia juga menyoroti tren elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang berada di atas 20 persen berpotensi terbuka-nya dua putaran.
“Karena angka perolehan dari Mas Ganjar dengan Mas Anies itu sudah jauh di atas 50 persen berdua,” jelas Romy.
Oleh karena itu, dia menegaskan Pilpres 2024 tak akan terjadi satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur.
“Jadi, tidak akan ada pilpres satu putaran, kecuali ada kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM),” tegasnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menyiapkan 2.000 personel untuk mengamankan debat keempat calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.
“Menyiapkan 2.000 personel untuk pelaksanaan pengamanan kegiatan debat ke-4 cawapres yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Januari 2024,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Untuk pengaturan lalu lintas di lokasi sekitar acara debat, Ade Ary menjelaskan, tidak ada rekayasa lalu lintas. Tidak ada buka-tutup jalan dan pengaturan lalu lintas dilakukan secara normal.
“Kami mohon dukungan dan kerja sama dari semua pihak dari masyarakat agar kegiatan bisa berlangsung aman dan tertib,” katanya.
Label:cara pengajuan limit akulaku、slot gampang menang terpercaya、sydney paito warna angkanet
Terkait:slot malam minggu、bola88alternatif、jk jp slot、slot terbaik dan gacor、1 play slot、daftar pinjol ilegal、slot gacor jam 8 malam、situs slot terbaru dan gacor、rumah slot 123、pinjam bank bca
bab terbaru:pinjam uang di gojek(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
《betspin777》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot gacor sore iniHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《betspin777》bab terbaru。