slot raja win

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Daftar Negara dengan Inflasi 'Selangit' per Oktober 2022******

Inflasi tahunan Turkikembali terbang menjadi 85,51 persen pada Oktober 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi sejak 1997 silam.

Faktanya, lonjakan inflasi tak hanya dialami oleh Turki. Beberapa negara juga mengalami era inflasi tinggi, seperti Sri Lanka yang pada Oktober juga tembus 66 persen.

Inflasi memang saat ini menjadi musuh bersama banyak negara. Perang Rusia-Ukraina membuat kenaikan berbagai harga, baik pangan maupun energi, sehingga lonjakan inflasi tak terhindarkan.

Turki

Inflasi Turki pada Oktober tercatat sebesar 85,51 persen atau tertinggi sejak 1997 lalu. Inflasi tersebut naik dibandingkan September yang terealisasi 83,45 persen.

Kenaikan inflasi Turki memang sudah terjadi sejak tahun lalu. Inflasi Turki yang pada umumnya di kisaran 20 persen naik jadi 21,31 persen pada September 2021. Kemudian, pada Desember 2021 naik lagi menjadi 36,08 persen.

Sejak akhir tahun lalu, inflasi Turki terus merangkak hingga saat ini lebih dari 80 persen.

Kenaikan inflasi ini dikarenakan negara yang dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan ini tidak memberikan subsidi di tengah lonjakan harga energi. Selain itu, bank sentral negara justru memilih menaikkan suku bunga yang berdampak pada anjloknya mata uang lira.

Sri Lanka

Sri Lanka mencatat inflasi sebesar 66 persen pada Oktober 2022. Meski turun dibandingkan bulan lalu yang sebesar 69,8 persen, tapi masih tetap tinggi.

Berdasarkan tradingeconomic, inflasi bulan lalu ini ditopang oleh kenaikan harga makanan 85,6 persen, dan barang-barang non makanan 56,3 persen.

Untuk non makanan, kontribusi tertinggi ke inflasi berasal dari biaya transportasi, perumahan, restoran dan hotel.

Pasalnya, inflasi Sri Lanka normalnya ada di kisaran 3-5 persen. Namun, sejak Oktober 2021 tembus 7,6 persen dan sampai saat ini tembus puluhan persen.

Zimbabwe

Inflasi Zimbabwe tercatat sebesar 269 persen pada Oktober 2022 ini. Realisasi tersebut turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 280 persen.

Namun, hal tersebut tak mengherankan karena inflasi Zimbabwe pernah tercatat lebih tinggi lagi. Pada Juli 2020, inflasinya bahkan pernah tembus 837,53 persen.

Sebelumnya, untuk meredam inflasi tinggi ini, pemerintah Zimbabwe berencana untuk menerbitkan koin emas sebagai alat pembayaran. Namun, sampai saat ini belum ada kabar mengenai rencana tersebut.

Argentina

Argentina juga salah satu negara yang mengalami lonjakan inflasi. Pada Oktober ini, Argentina belum merilis data inflasinya, tapi data terakhir September lalu tercatat 83 persen atau naik dari Agustus sebesar 78,5 persen.

Inflasi Argentina memang terus mengalami lonjakan sejak dua tahun lalu. Pada akhir 2020 inflasinya tercatat 35 persen, namun sejak masuk 2021 terus terkerek hingga mencapai 83 persen.

Tahun ini, inflasi Argentina bahkan diprediksi bisa tembus 100 persen. Tercermin dari kondisi negara itu, di mana banyak warganya yang mencari pendapatan tambahan dengan menjadi pemulung.

Lebanon

Inflasi Lebanon juga tercatat tinggi sebesar 162 persen pada September 2022. Inflasinya naik dibandingkan dengan Agustus yang sebesar 161,89 persen, tetapi turun dari Juli yang sebesar 168,45 persen.

Lonjakan inflasi tersebut didorong oleh naiknya sejumlah harga sejumlah komponen, seperti makanan dan minuman sebesar 198,11 persen, rumah dan peralatan 99,89 persen, dan biaya transportasi sebesar 294,85 persen.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kelahiran kembali, saya menjadi seorang maniak yang melindungi suami

Kemenperin Buka Suara soal Rokok Murah Banjiri Pasar******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti fenomena rokok murahyang membanjiri pasar. Izin Usaha Industri (IUI) dan cukaiadalah hal penting yang menjadi sorotan.

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo menerangkan duduk perkara rokok murah hingga faktor yang bisa merugikan negara.

"Sepanjang perusahaan tersebut memiliki IUI dan membayar cukai, maka rokok murah itu tidak bisa dipersalahkan. Jadi itu kan semacam pricing policy daripada perusahaan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (1/11).

Edy merinci rokok murah ilegal berarti melanggar ketentuan peraturan menteri keuangan (PMK) tentang cukai serta menyalahi aspek pengawasan dan pengendalian.

Terkait rokok bermasalah, Edy menjelaskan bahwa tindakan penegakan hukumnya menjadi ranah Bea Cukai. Begitu juga pengawasan di lapangan terhadap rokok-rokok yang beredar dan potensi pelanggaran.

"Bisa salah peruntukkan, misal harusnya membayar (cukai) golongan 1 malah membayar golongan 2 atau 3 atau rokok polos tidak menggunakan cukai atau cukai palsu," imbuhnya soal kemungkinan pelanggaran.

Ia lantas menjelaskan peran Kemenperin dalam peredaran rokok murah yang membanjiri pasar saat ini.

"Kita ada kegiatan terkait registrasi mesin pelinting rokok, tetapi ini sifatnya juga koordinasi. Karena anggaran maupun dana untuk melakukan kegiatan registrasi mesin pelinting ini diberikan kepada pemda. Jadi, kita sifatnya hanya memonitor laporan dari pemda-pemda," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Agen Perjalanan Xuanjie

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi Xianxia

<句子>

Sejarah perjuangan putri saudagar

<句子>