maxwin slot 88

Menantu Kaisar Abadi

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Naga Terkutuk

UMKM Ransel Bikin Desa di Bandung Menang Program Desa BRILian 2022******

Perindustrian dan sektor jasa membuat kemapanan ekonomi masyarakat Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung terus berkembang.

Masyarakat Desa mengoptimalkan warisan turun temurun dalam mengembangkan produk lokal berupa tas maupun ransel. Berkat itu, Desa Margahayu Tengah dinobatkan sebagai 15 pemenang desa utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

Desa Margahayu Tengah memiliki luas wilayah sebesar 115.42 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 18.201 Jiwa (5.205 KK, 16 RW & 88 RT). Karakteristik Desa Margahayu Tengah yaitu wilayah industri kecil dan menengah, perdagangan dan jasa.

"Selain produk tas. Masyarakat di masing-masing kampung di sini juga terhidupkan dengan aktivitas konveksi, mulai dari seragam hingga training sekolah," ungkap Zaenal.

Kolaborasi antara aparatur desa dengan warga merupakan kunci dari pembungan desa itu sendiri. Hal tersebut juga tergambarkan dari desa industrial ini.

Peran desa dalam memberikan fasilitas pelayanan masyarakat seperti mobil transportasi, wahana bermain anak serta pengelolaan sampah terpadu yang merupakan kolaborasi swadaya masyarakat.

Desa Margahayu Tengah juga memiliki beberapa potensi yang terus dikembangkan untuk memajukan perekonomian desa.

Potensi yang pertama yaitu Potensi Wisata terdiri dari Keretek/Delman/Andong Kuda Tunggang. Kemudian potensi Budaya yang terdiri dari Pencak Silat hingga Lingkung Seni.

Terakhir Potensi Ekonomi yang terdiri dari 31 Pabrik industri menengah, Industri Kecil Rumahan, Toko Warung, Swalayan, 11 Usaha Jasa, 7 Rumah Makan serta 4 Kelompok Tani Urban Farming.

Dalam rangka melestarikan program ketahanan pangan terpadu, Desa Margahayu Tengah membangun Greenhouse Tanaman Hidroponik yang bekerjasama dengan beberapa desa setempat.

Desa Margahayu Tengah juga melakukan pemberdayaan UMKM dalam bidang Konveksi Training serta terus berinovasi untuk mengembangkan Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel hingga menjadi kawasan Blok Ransel atau Sentra Industri Tas Desa Margahayu.

Selain itu, pengelolaan 32 Titik Air Bersih merupakan salah satu unit usaha BUMDes untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi 3.500 masyarakat desa.

BUMDes Margahayu Tengah berperan aktif dalam mendukung inklusi keuangan dengan aktif sebagai Agen Brilink, juga telah menjalankan sistem pembayaran tagihan air dengan memanfaatkan aplikasi Stroberi Tagihan, BRIMO dan Qris BRI.

"BUMDes Margahayu Tengah juga turut mengelola Klaster Usaha Konveksi Tas/Ransel yang merupakan sentra industri tas Desa Margahayu Tengah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan perekonomian Desa Margahayu Tengah," ujar Zaenal.

Dunia Kartu Mantra

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

<句子>

Paus Bola Basket

<句子>

Cerita Aneh dari Azeroth

<句子>