trik menang slot online

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Unilever Tarik Sampo Kering Dove hingga TRESemme di AS******

Perusahaan multinasional asal Inggris, Unilever, menarik sejumlah produk sampo kering aerosol Dove hingga TRESemme karena potensi adanya benzena, bahan kimia yang menyebabkan kanker.

Mengutip CNN.com, Selasa (25/10), produk-produk yang diduga tercemar zat tersebut diproduksi sebelum Oktober 2021 dan didistribusikan di pengecer nasional.

Badan pengawas obat dan makanan (FDA) menyebutkan beberapa produk-produk seperti Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Kelapa Segar, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist dan Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive.

FDA juga menyatakan konsumen harus berhenti menggunakan produk sampo kering aerosol yang terkena dampak dan mengunjungi UnileverRecall.com untuk instruksi tentang cara menerima penggantian untuk produk yang memenuhi syarat.

Sebelumnya, pada tahun lalu, Procter & Gamble (PG) menarik lebih dari 30 produk perawatan rambut semprot aerosol, termasuk banyak sampo kering dan kondisioner kering, memperingatkan bahwa produk tersebut dapat mengandung benzena.

P&G juga mengeluarkan penarikan serupa untuk lebih dari selusin deodoran dan semprotan aerosol Old Spice dan Secret, memperingatkan bahwa produk tersebut juga dapat mengandung benzena.

[Gambas:Video CNN]

Remaja yang merindukan penyakit cinta

Produsen Tempe dan Tahu Bantah Stok Kedelai Cuma Cukup untuk 7 Hari******

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin membantah pernyataan Badan Pangan Nasional (BPN) yang menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan.

Aip menjelaskan bahwa ada rapat koordinasi Kementerian Perdagangan dengan para importir kedelai. Namun, hasil yang ia terima dari pertemuan tersebut berbeda dengan pernyataan BPN.

"Jadi pernyataan itu (BPN) tidak sesuai dengan data yang saya terima. Kenyataan di lapangan, kenyataan di seluruh Indonesia itu (stok kedelai) tidak kurang. Jadi ada terus," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Sementara, kebutuhan kedelai di Indonesia tercatat menyentuh 248,6 ribu ton per bulan. Dengan begitu, ketahanan stok kedelai masih sanggup hingga 1,6 bulan ke depan atau 48 hari.

Berdasarkan data tersebut, stok kedelai di Indonesia tidak akan habis dalam 7 hari ke depan, melainkan masih sanggup bertahan setidaknya sampai pertengahan Desember 2022.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memastikan stok kedelai dalam negeri mencukupi dan aman hingga tiga bulan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dariDetik, Selasa (25/10).

"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

Di lain sisi, Aip Syarifuddin mengaku kabar simpang siur ini membuat beberapa anggotanya resah dan memutuskan untuk mogok produksi pada 29 hingga 31 Oktober mendatang.

"Intinya tempe dan tahu di Indonesia ada. Cuma di beberapa kota, khususnya tahu, ada yang tidak ada. Tahu langka di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Subang dan Sumedang. Tapi tidak seluruh tukang tahu berhenti (mogok kerja). Kalau di Jakarta, kami pabrik tahu tetap jalan," pungkas Aip.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

Kemenperin Imbau Industri Farmasi Jaga Mutu dan Keamanan Obat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengimbau industri farmasi untuk menggunakan bahan baku obatyang sesuai dengan regulasi.

Untuk memastikan imbauan itu dipatuhi, mereka akan selalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala baik bersama-sama dengan BPOMmaupun pengujian secara independen.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga menyatakan untuk memastikan keamanan produk obat-obatan, Kemenperin juga meminta perusahaan untuk melakukan uji laboratorium terhadap parameter kritis seperti persyaratan cemaran pada bahan baku obat yang digunakan, sesuai dengan Farmakope Indonesia atau standar mutu lainnya yang berlaku.

Ia mengatakan semua langkah yang dilakukan itu untuk menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kasus gagal ginjal akut yang sudah menewaskan 143 orang di Indonesia belakangan ini.

Kasus tersebut diduga dipicu cemaran Etilen Flikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang melebihi ambang batas pada obat sirup.

Ia berharap dengan semua langkah itu seluruh faktor risiko penyebab gagal ginjal, baik dari sumber obat-obatan maupun potensi penyebab lainnya bisa dicegah.

[Gambas:Video CNN]

Hingga saat ini, lanjutnya, Kemenperin telah melakukan koordinasi secara langsung dengan mengunjungi beberapa fasilitas produksi industri farmasi untuk memastikan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan industri telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) serta produknya terdaftar, dan memiliki Nomor Izin Edar (NIE).

"Pengecekan ke fasilitas produksi dilakukan untuk memastikan bahwa industri tidak menggunakan EG dan DEG sebagai bahan baku tambahan dalam sirop obat," ujar Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Ignatius Warsito.

Kemenperin memastikan industri menghentikan proses produksi, distribusi, dan recall terhadap seluruh produk yang berdasarkan hasil pengujian diduga mengandung cemaran EG/DEG di atas ambang batas.

"Industri telah melakukan karantina terhadap seluruh produk sirop obat maupun bahan baku PEG, PG, sorbitol, dan gliserin/gliserol yang ada di gudang pada fasilitas produksi," imbuhnya.

Kemenperin juga memastikan industri memiliki tim khusus yang menangani laporan/keluhan pelanggan terhadap produknya serta melakukan farmakovigilans untuk memantau efek samping dari obat yang diproduksi.

Sistem evolusi jiwa bela diri tertinggi

UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.

Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.

"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.

Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.

Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.

"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.

Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.

"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.

Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.

Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.

"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).

Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.

Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.

"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.

"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.

Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.

Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.

"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.

"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.