situs tergacor maxwin

Guizhou Fengyun

Erick Thohir: Stok Pupuk Subsidi NPK dan Urea 720 Ribu Ton******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pasokan pupuk bersubsidi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) Tbk mencapai 720 ribu ton per 15 November 2022, yang mencakup pupuk urea dan NPK.

"Stok pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk jenis urea dan NPK saat ini tercatat sebanyak 720.552 ton dengan rincian pupuk urea sebanyak 437.770 ton dan pupuk NPK sebanyak 282.782 ton," kata Erick lewat keterangan tertulisnya, Rabu (16/11).

Erick mengatakan pupuk tersebut akan didistribusikan kepada petani yang terdaftar dalam kelompok tani dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Saat ini Pupuk Indonesia memiliki 590 gudang dengan kapasitas 2,5 juta ton, dan jaringan 1.100 lebih distributor, serta 28 ribu lebih kios resmi.

"Sudah pasti kami mengamankan ketersediaan pupuk bersubsidi sesuai amanat konstitusi," ucap Erick.

Lebih jauh, ia juga mengatakan penyediaan pupuk non-subsidi juga semakin luas di kios-kios jaringan Pupuk Indonesia. Beberapa yang telah beroperasi ada di provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, hingga Aceh.

"Program pupuk non subsidi juga bertujuan untuk memajukan usaha dan kesejahteraan petani. Jika produktivitas meningkat dan hasil pertanian terserap maksimal, maka kesejahteraan petani dapat meningkat dan stok pangan nasional juga terjaga," papar Erick.

Hal ini ia ungkapkan untuk merespons pidato Presiden Joko Widodo yang meminta penguatan pada industri pupuk. Pasalnya, pupuk berperan strategis dalam ketahanan pangan.

"Kementerian BUMN sudah menetapkan peta jalan, kolaborasi, dan aliansi strategis yang berkelanjutan dari beberapa BUMN yang berkepentingan dalam penyediaan pupuk berkualitas yang meningkatkan produktivitas pertanian dan kebutuhan pangan," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta agar masalah pupuk tak disepelekan. Hal ini mengingat 48 negara berkembang akan menghadapi kondisi serius di tengah ancaman krisis pangan.

"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/11).

[Gambas:Video CNN]

raja ciptaan

Jepang dan Inggris Lirik Proyek Pengembangan MRT Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim Jepangdan Inggrismelirik dan berminat untuk berpartisipasi dalam proyek pengembangan angkutan massal perkotaan MRT Jakarta.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dan Pemerintah Inggris di Nusa Dua, Bali, Senin (14/11).

Penandatanganan dihadiri langsung oleh Budi Karya, Wakil Menteri untuk Kerja Sama Luar Negeri Jepang Satoru Mizushima, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Kedua, kata Budi Karya, Letter of Intent (LoI) antara RI dengan Inggris tentang Kerja Sama Pembangunan MRT Jakarta.

Menurut dia, saat ini banyak negara yang berkeinginan untuk melakukan investasi pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya MRT.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strategis Indonesia yang telah banyak melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang, termasuk sektor transportasi," terang dia.

Diharapkan, melalui nota kesepahaman ini, akan menjadi langkah awal percepatan pengembangan MRT di Jakarta, sehingga dapat menjadi solusi mengurangi kemacetan dan juga moda transportasi publik yang ramah lingkungan.

Budi Karya menjelaskan momentum Presidensi Indonesia dalam KTT G20 tahun ini dimanfaatkan untuk mencari peluang kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi dengan banyak negara, melalui pendanaan kreatif non-APBN.

Hal ini dilakukan agar pembangunan infrastruktur transportasi dapat terus dilakukan dalam rangka meningkatkan konektivitas dan daya saing negara di tengah keterbatasan APBN.

Saat ini, DKI Jakarta dinilai sebagai kota yang cukup representatif sebagai percontohan pengembangan angkutan massal perkotaan.

"Tempat-tempat lain yang sekarang sedang akan dilakukan studi berkaitan dengan MRT dan LRT, yaitu Medan, Bandung, Surabaya, dan Bali," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Owen Jenkins mengungkapkan kebanggaannya karena Inggris telah mengambil bagian dalam pengembangan transportasi kereta di Indonesia, termasuk proyek MRT Jakarta East-West fase pertama dan proyek LRT Jakarta.

Ia mengatakan Inggris selalu siap untuk mendukung Kementerian Perhubungan dan Pemerintah DKI Jakarta untuk mengembangkan fase-fase MRT berikutnya, termasuk melalui Expression of Interest dari UK Export Finance untuk menyiapkan pendanaan sebesar US,25 miliar.

"Kami siap untuk berkolaborasi dengan seluruh mitra untuk membawa kerja sama ini ke tahap selanjutnya," tutur Owen.

Sementara itu, Satoru Mizushima mengatakan Jepang telah berpartisipasi pada pembangunan MRT Jakarta koridor selatan-utara (Lebak Bulus - HI) yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Maret 2019.

Ia meyakini dengan pengalaman kerja sama kedua negara dalam membangun MRT, maka akan membantu dalam memfasilitasi pembangunan MRT selanjutnya, yaitu koridor timur-barat (east - west).

"Saya berharap kelanjutan kerja sama ini akan semakin meningkatkan kerja sama kedua negara ke depannya di sektor perkeretaapian," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pengembangan diri para bos hiburan

Cegah PHK, Pengusaha Ngotot Desak Menaker Rilis Aturan No Work No Pay******

Pengusaha ngotot mendesak Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk mengeluarkan aturan soalno work no pay,alias tidak kerja tidak dapat upah.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menegaskan desakan disampaikan karena aturan no work no payadalah jalan keluar untuk mengurangi jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri padat karya.

"Kami tuh ingin memberikan semacam jalan keluar kepada pemerintah kalau bisa kita itu hanya menggaji berdasarkan prorate jam kerja. Artinya kalau secara bahasa medianya itu no work no pay," kata Eddy yang hadir virtual dalam acara Apindo, Rabu (16/11).

Lebih lanjut, ia menjelaskan tidak pernah dalam 1 tahun pun Nike dan Adidas menurunkan order di bawah 10 persen. Bahkan, setiap tahun order bisa naik 10 hingga 30 persen. Namun, tahun ini mereka harus menurunkan order sampai 50 persen dan menjadi yang pertama kali terjadi.

"Sehingga dengan demikian, beberapa negara, seperti Vietnam dan China mengajukan kepada pemerintah agar bisa dilakukan pengurangan jam kerja. Dari 40 jam per minggu menjadi 25-35 jam per minggu. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bulan-bulan lalu," tuturnya.

Esensino work no paydalam pemikiran Eddy adalah pengajuan kelonggaran kepada pemerintah di kondisi sekarang ini untuk bisa mengurangi jam kerja supaya tidak melakukan PHK

Ia menjelaskan 27.500 buruh di pabrik sepatu yang terkena PHK sejauh ini barulah 10 persen. Sementara, ia mengeluh karyawan yang ada saat ini bekerjanya tidak penuh.

Dengan kata lain katanya, pekerja hanya bekerja  setengah hari atau hanya 70 persen karena memang order-order yang ada tidak memadai,

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari mulut Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11).

[Gambas:Video CNN]

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no payharus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

"Enggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no payini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris cabang terbaik

Bandara Bali Ramai di Puncak Kepulangan Pesawat VVIP dari G20******

Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Baliramai pada hari puncak kepulangan para pemimpin negara anggota G20dan delegasi dengan pesawat VVIP, Rabu (16/11).

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, sekitar pukul 13.50 WITA, suasana bandara ramai oleh penumpang reguler, meski tidak terlalu padat.

Tampak antrean sejumlah penumpang reguler yang sedang melakukan self check in maupun melalui konter.

Di sudut-sudut kios penjual oleh-oleh di dalam bandara, tampak kepadatan pengunjung yang ingin berbelanja atau sekadar cuci mata.

Di area landasan pesawat, terlihat beberapa pesawat kepresidenan, termasuk Air Force One milik Presiden AS Joe Biden, dan pesawat kenegaraan milik Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni.

Penumpang di dalam bandara yang ikut menyaksikan pesawat kenegaraan berjejer pun bergegas menangkap gambar dari kejauhan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut puncak kepulangan pesawat VVIP terjadi pada hari ini.

"Rabu (16/11) adalah puncak pergerakan kepulangan pesawat para pemimpin negara," ujar Sekretaris Jenderal Kemenhub Novie Ariyanto dilansir Antara, Selasa (15/11).

Novie mengungkap beberapa pesawat VVIP sudah ada yang kembali pulang sejak kemarin dari forum raksasa ekonomi global itu ke negara asal masing-masing.

Kemenhub telah menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP tersebut dari Bandara Internasional Ngurah Rai Bali.

Rentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 itu dimulai 15-22 November 2022.

Menurut Novie, penanganan kepulangan lebih kompleks ketimbang kedatangan lantaran jam terbang berdekatan. "Untuk itu, perlu persiapan pengaturan penerbangan yang cermat," imbuhnya.

Kemenhub, sambung Novie, berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari pergerakan kepulangan pesawat VVIP dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pihaknya juga telah membatasi penerbangan reguler dan mengimbau warga untuk mengatur ulang perjalanan dari dan ke Bali selama periode 13-17 November 2022.

Puncak acara KTT G20 sendiri digelar pada 15-16 November 2022. Para pemimpin negara anggota dan delegasi datang menggunakan pesawat kepresidenan, termasuk juga penerbangan komersial (terjadwal).

[Gambas:Video CNN]

Alice di Alam Impian

Korsel Bakal Bangun Sistem Air Bersih di IKN******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Korea Selatanakan berpartisipasi membangun sistem air bersihdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rencananya, konstruksi akan dibangun pada 2024, namun Kementerian PUPR meminta percepatan proses penyusunan rencana teknis, sehingga instalasinya dapat dibangun pada 2023.

"Kami mengapresiasi rencana Korsel untuk berpartisipasi membangun sistem penyediaan air bersih di IKN Nusantara," ujarnya, dilansir Antara, Selasa (15/11).

Sebelumnya, pada 10 November 2022 lalu, Pemerintah Indonesia dengan World Water Council (WWC) telah menandatangani Framework Agreement 10th WWF.

"Kami akan bekerja dengan cermat karena waktu persiapan kurang dari dua tahun. Kami berharap Republik Korea ikut berpartisipasi aktif untuk membantu kami dalam persiapan 20th WWF," ungkap Basuki.

Basuki bersama Menteri Lingkungan Republik Korea Han Wha Jin meneken Joint Statement on the Green Transition Initiative di Nusa Dua, Bali, pada Senin (14/11) sebagai bagian dari perhelatan KTT G20.

Joint Statement tersebut merupakan tindak lanjut dari MoU Pembangunan Infrastruktur Hijau yang telah ditandatangani pada 15 Maret 2022 di Labuan Bajo.

Kerja sama bidang infrastruktur hijau mencakup manajemen sumber daya air dan penyediaan air bersih, konstruksi bangunan efisiensi energi, kota eco-smart, serta identifikasi dan infrastruktur untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]