gaskeunbet

Kisah reboot Fahai

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

IHSG Berpeluang Cemerlang Jelang Rilis Data Inflasi******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat pada perdagangan Senin (1/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan menyambut awal pekan dan bulan baru, di mana akan terdapat rilis data inflasi di awal bulan, akan memberikan sentimen terhadap pola gerak IHSG.

Pasalnya, kondisi perekonomian yang cukup stabil dapat memberikan perkiraan inflasi dalam kondisi normal dan stabil.

Namun, lanjutnya, selama rentang konsolidasi belum mampu digeser ke arah yang lebih baik, maka para investor masih harus mewaspadai potensi tekanan terbatas.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support7.212 dan resistance7.389 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, AALI, BMRI, ICBP, AKRA, TBIG, dan ASRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memperkirakan IHSG akan mengalami reboundapabila masih berada di atas 7.223.

"Namun demikian, terjadinya penembusan di bawah 7.223 akan membuka jalan bagi IHSG untuk melanjutkan struktur wavey dari (iv) menuju 7.180 bahkan 7.111," tutur Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.223 dan resistance7.400 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.288 pada Kamis (28/3). Indeks saham melemah 21,2 poin atau minus 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,69 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15.22 miliar saham.

Pada penutupan ini, 164 saham menguat, 445 terkoreksi, dan 172 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Kemendagri Ungkap Sebab BUMD Bangkrut: Banyak Timses Kepala Daerah******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkap biang kerok pemicu banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMD) rugi.

Mereka menyebut 30 persen BUMD rugi. BUMD tersebut kehabisan modal dan karena itu terpaksa tutup.

"Sebanyak 30 persen BUMD tersebut merugi. Mayoritas di antaranya sudah rugi, modal habis, kita bayar pegawainya lagi. Kalau hasil auditnya rugi, modal habis, kita eksekusi tutup, daripada sudah rugi bayar pegawai," ungkap Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Korupsi Daerah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (20/3).

Akibatnya, kinerja BUMD menjadi tidak keruan.

"Dan di sini penempatannya (pejabat BUMD) banyak juga menempatkan orang-orang tidak profesional sebagai balas budi karena dulu sebagai tim pendukung (tim sukses kepala daerah) di daerah," ungkap Tomsi.

Tak hanya masalah BUMD, Tomsi juga menyoroti sejumlah titik potensi korupsi dalam urusan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, potensi fraudbahkan sudah mulai muncul sejak dalam tahap perencanaan.

"Pada area perencanaan sudah mulai terdapat kelemahan-kelemahan terjadi perdagangan pengaruh, intervensi, boleh dikatakan juga bancakan dalam penyusunan dokumen perencanaan. Di sini terjadi titik rawan di mana perencanaan tersebut yang berkaitan dengan pengadaan dan program yang berdampak pada titipan-titipan," bebernya.

"Berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa kami terus dorong pemda mengedepankan prinsip kehati-hatian. Karena mayoritas kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum berasal dari pengadaan barang jasa berupa kickback, markup, dan beberapa pekerjaan fiktif," tambah Tomsi soal potensi celah korupsi lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Pemerintah Berencana Revisi Aturan Harga Gabah******

Kepala Badan PanganNasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah tengah mengkaji revisi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah.

Arief menargetkan pembahasan revisi HPP gabah rampung pekan ini. Namun ia tidak menjelaskan apakah HPP gabah akan naik.

"Kita akan siapkan untuk menghitung HPP bersama. Apabila memang bisa kita selesaikan satu minggu bersama stakeholderpangan, sekitar petani, teman-teman petani, bersama Pak Mndag," katanya dalam acara Apel Siaga Pengamanan Pasokan dan Harga Jelang Idul Fitri 2024, di Kantor Perum Bulog Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (1/4).

"Jangan sampai di petani tinggi sekali misalnya GKP kemarin sampai Rp9.000, harga berasnya Rp20 ribu, kasihan yang di hilir. Kebalikannya pada saat ini harga beras yang cenderung turun jangan sampai di bawah Rp5.000 GKP-nya," katanya.

Arief mengatakan pemerintah tidak bisa menyenangkan semua pihak. Namun pemerintah berusaha menyeimbangkan harga di hulu, tengah, dan hilir.

"Izinkan kami review supaya harga ini juga jangan terlalu jatuh di tingkat petani tetapi di hilirnya harga yang masih bisa diterima masyarakat,"katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan HPP gabah saat ini memang sudah tidak relevan. Menurutnya, petani ingin HPP GKP di tingkat petani naik ke Rp6.000 per kg.

"Iya harapan petani begitu (HPP baru) karena banyak (biaya) yang naik," imbuhnya.

Pemerintah menetapkan HPP lewat Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Dalam aturan itu, HPP untuk gabah kering panen (GKP) ditetapkan Rp5.000 per kg di tingkat petani dan di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg.

Lalu harga gabah kering giling (GKG) ditetapkan Rp6.200 per kg di tingkat penggilingan dan di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

Pembalut Bawaan Penumpang Pesawat dari Luar RI dibatasi 5 Potong******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membatasi barang sepertipembalutatau tampon yang dibawa oleh penumpang pesawat dari luar negeri maksimal lima potong per orang.

Pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Dalam lampiran di beleid tersebut, pembalut bersama sanitary towel(pad), serbet (popok), pembebat popok dan barang semacam itu, dari bahan apapun, tergolong dalam HS96.19.

Kendati, terdapat sejumlah persyaratan, termasuk jumlah bawaan yang diperbolehkan.

Nah, khususnya barang tekstil sudah jadi lainnya yang mencakup pembalut hingga popok bayi, dibatasi maksimal lima potong per penumpang pesawat. JUmlah ini juga berlaku untuk pengiriman lewat pos.

"Paling banyak 5 (lima) pieceper pengiriman," demikian bunyi batasan jumlah dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024.

Aturan pembatasan ini pun dijalankan oleh Bea Cukai. Artinya, barang penumpang seperti pembalut itu bakal diperiksa.

Peraturan ini pun menuai kritik dari netizen di media sosial X. Kebanyakan dari mereka mengeluhkan pembatasan pembalut yang dinilai terlalu sedikit.

Sejumlah netizen itu memberikan gambaran kalau lima potong pembalut bisa kurang saat wanita tengah mengalami menstruasi. Apalagi jika durasi penerbangan lebih dari 12 jam.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan Bea Cukai melaksanakan tugas sesuai aturan dari Permendag di atas.

Ia pun menuturkan Bea Cukai tidak bisa mengubah ketentuan pemeriksaan bawaan penumpang. Lagi-lagi semua bergantung pada Kemendag.

"Kalau Kemendag mengubah, Bea Cukai juga akan ikut," kata Prastowo kepada CNNIndonesia.com.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Impor Kemendag Arif Sulistiyo untuk menanyakan lebih lanjut terkait aturan pembatasan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Pengaturan soal barang bawaan dari luar negeri yang harus dilaporkan ke Bea Cukai ini secara keseluruhan tengah menjadi perhatian publik. Sejumlah masyarakat dan asosiasi pun memprotes.

Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengecekan barang bawaan yang ketat juga terjadi di negara lain bukan hanya Indonesia. Ia menilai tindakan Bea Cukai wajar dan merupakan hal biasa dalam prosedur pemeriksaan barang bawaan dari luar negeri.

"Begini, kita ini kalau sama bangsa sendiri itu terus lebay gitu loh. Coba kalau kamu pergi ke mana Australia, Eropa, coba masuk bandara, sepatu aja dicopot. Celana diurek-urek , apalagi cuma tas," katanya di Pergudangan di kawasan Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari detik finance, Kamis (28/3).

"Ya wajar kalau Bea Cukai memeriksa itu kan wajar, apalagi kalau dicurigai, ya dia periksa, dia buka koper orang. Itu kan hal biasa aja, kenapa mesti ribut," imbuhnya.

Zulhas lantas mengatakan aturan yang saat ini diberlakukan memudahkan masyarakat yang akan membawa barang dari luar negeri agar tidak kena pajak. Ia mencontohkan membeli dua pasang sepatu diperbolehkan dan bebas pajak.

Namun, jika pembeliannya dalam jumlah banyak, tentu akan dicurigai dan harus dikenakan pajak.

"Justru sekarang pemerintah memberi, kalau dulu berapapun yang dibeli, bayar pajaknya. Kalau sekarang kan dikasih bonus, 2 pasang nggak usah bayar pajak, sepatu, handphone, ada tas boleh. Kalau belinya banyak ya bayar dong pajak sebagai warga negara gimana. Apalagi kalau buat dagang lagi, masa tidak bayar pajak," jelas Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Zulhas Tunda Sebagian Aturan Batas Impor Barang Penumpang Pesawat******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya bakal menunda sementara aturan pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat dari luar negeri.

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini sedianya berlaku pada 10 Maret 2024 kemarin.

Zulhas mengatakan penundaan pemberlakuan pembatasan barang impor itu seiring dengan banyaknya protes dari asosiasi dan masyarakat.

Lihat Juga : Daftar 5 Barang Impor Penumpang yang Dibatasi Bea Cukai per 10 Maret

"Permendag 36 karena banyak keluhan, ada soal bawa sepatu lah, soal bedak, atau macam-macam, nanti kita evaluasi sesudah bikin surat ke Menko Perekonomian untuk kita bahas kembali," katanya di Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, (14/3).

Kendati, Zuhas tidak merinci poin apa yang akan ia masukan dalam revisi permendag tersebut. Ia mengatakan sejatinya pembatasan barang impor bawaan penumpang pesawat sudah diterapkan lama.

Pembatasan langsung dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPUBC TMP) C Soekarno-Hatta, Tangerang membatasi lalu lintas barang impor penumpang pesawat dari luar negeri per 10 Maret lalu.

Setidaknya ada lima barang bawaan penumpang yang mereka batasi, yakni; alat elektronik, alas kaki, barang tekstil, tas, dan sepatu.

Lihat Juga : Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah

Dengan pembatasan itu, maka jumlah komoditas barang bawaan penumpang memiliki batas maksimal saat kembali pulang ke Tanah Air.

"Komoditas yang dibatasi jumlah bawaannya terdiri dari alas kaki maksimal dua pasang per penumpang, kemudian tas dua buah per penumpang, dan barang tekstil jadi lainnya maksimal lima buah per penumpang," kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo pekan lalu seperti dikutip dari Antara.

"Selanjutnya ada alat elektronik yang setiap penumpang hanya diizinkan membawa maksimal lima unit dengan total seharga 1.500 US$, lalu telepon seluler, headset, komputer tablet, maksimal dua unit per penumpang," imbuhnya

Ia mengatakan pembatasan itu dilakukan demi melaksanakan Permendag Nomor 36.

"Jadi begini, itu sebetulnya sudah lama. Cuma dulu mungkin belum dapat (titik tengahnya). Sekarang ditugaskan di Permendag, kalau kita belanja di luar negeri bawa kemari kan harus bayar pajak, masa tidak bayar, sekarang diatur yang beli kalau 2 pasang tidak apa-apa," ungkapnya.