bersama4d

Pertempuran Galaksi

Transjakarta Respons Isu Tarif Naik Sesuai Status Ekonomi Penumpang******

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menepis isu tarif Transjakartaakan mengalami perubahan sesuai status ekonomi dan domisili penumpang.

Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transjakarta Wibowo menegaskan tarif bus Transjakarta saat ini masih sama dan belum mengalami perubahan.

"Tarif Transjakarta masih Rp3.500. Belum berubah," kata Wibowo kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/9).

Ia menyampaikan perubahan tarif bus Transjakarta menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, kata dia, sistem tiket berbasis akun atau account based ticketing (ABT)tengah dikaji secara mendalam oleh Transjakarta.

"Pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan. Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program," jelasnya.

Rencana perubahan tarif bus Transjakarta ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang ramai diperbincangkan di media sosial.

Akun X @TMIHARIINI menyebut tarif bus Transjakarta untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda.

"Tarif bus Transjakarta akan mengalami perubahan. Transjakarta berencana memberlakukan sistem Account-Based Ticketing (ABT) yang mana tarifnya ditentukan berdasarkan status ekonomi dan KTP domisili penumpang. Tarif untuk warga domisili DKI Jakarta dan non Jakarta akan berbeda," tulisnya, Jumat (22/9).

[Gambas:Video CNN]

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Hasil Rapat Istana soal Rempang: Tak Ada Penggusuran tapi Pergeseran******

Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Apa itu Bursa Karbon yang Baru Diluncurkan Jokowi Hari Ini?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Bursa Karbon Indonesia pada hari ini, Selasa (26/9).

Ia berharap kehadiran bursa karbon bisa berkontribusi untuk melawan krisis iklim.

"Hasil dari perdagangan ini akan direinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan khususnya melalui pengurangan emisi karbon," kata Jokowi saat meresmikan peluncuran bursa karbon di Gedung Bursa Efek Indonesia.

Jika dikalkulasi, potensi Bursa Karbon Indonesia diperkirakan melampaui Rp3.000 triliun.

Lantas apa itu bursa karbon?

Merujuk Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023, bursa karbon adalah sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan unit karbon.

Sementara, perdagangan karbon adalah mekanisme berbasis pasar yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon.

Yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran karbondioksida atau gas rumah kaca.

Mengutip Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, perdagangan karbon juga ditujukan untuk mengendalikan perubahan iklim.

Selain itu, kehadiran bursa karbon juga sebagai cara Indonesia berkontribusi dalam membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat celcius hingga 1,5 derajat celcius.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Ada Industri Nikel, 95 Persen Pendapatan Daerah Morowali Justru Keluar******

Hasil temuan Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AERR) mencatatkan 95,65 persen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Morowali, Sulawesi Tengah pada 2022, mengalir keluar daerah tersebut, meskipun terdapat industri pengolahan nikel.

Dalam kajian "Peran Perusahaan Multinasional dalam Hilirisasi Nikel di Indonesia", Arianto Sangadji selaku penulis mengatakan kondisi itu terjadi karena investor pengelolaan nikel Indonesia berasal dari China.

"PDRB yang dihasilkan di Morowali 95 persen dibawa keluar Morowali, karena investornya dari China, vendornya semua dari Jawa, ada dari Makassar," katanya dalam publikasi kajian di Jakarta, Senin (25/9).

Pada 2022, kemiskinan di Kabupaten Morowali mencapai 12,58 persen dan 12,97 persen di Morowali Utara. Angka itu di atas rata-rata kemiskinan di Sulawesi Tengah yakni 12,33 persen.

Penduduk yang tinggal di sekitar pertambangan dan pengolahan nikel juga menghadapi dampak-dampak lingkungan dan sosial seperti banjir dan sengketa tanah.

"Korban-korban sengketa tanah selalu terjadi hingga hari ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengatakan pemerintah terlalu fokus menjadikan Indonesia sebagai pusat nikel dunia, tetapi tidak memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di pengolahan nikel.

Faisal mengatakan sering terjadi pertentangan antara buruh Indonesia dengan buruh China karena perbedaan budaya. Misalnya buruh Indonesia yang bergabung dengan serikat buruh dan biasa menyampaikan protes. Namun, China tidak terbiasa dengan budaya itu.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak diperhitungkan oleh pemerintah.

"Itu enggak dihitung oleh pemerintah. Enggak perlu. Yang penting kita pusat nikel dunia," katanya.

"Enggak ada Kementerian Sosial diundang, ahli Antropologi, ahli Sosiologi, enggak ada," imbuhnya. 

[Gambas:Video CNN]

Petualangan seorang gadis cerdas

Hasil Rapat Istana soal Rempang: Tak Ada Penggusuran tapi Pergeseran******

Pemerintah memastikan tidak akan ada penggusuran bagi warga Rempang, Batam, Kepulauan Riau karena pembangunan proyek Rempang Eco-City, namun hanya menggeser ke kampung yang masih ada di wilayah tersebut.

Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipimpin Presiden Jokowi. Dalam rapat tersebut, pemerintah hanya akan memindahkan warga terdampak ke kampung yang berjarak 3 kilometer dari lokasi asal.

"Bukan penggusuran, sekali lagi. Kedua, bukan juga relokasi, tetapi adalah pergeseran. Kalau relokasi dari pulau A ke pulau B," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Dia menyebut warga akan dipindahkan ke Tanjung Banun. Menurutnya, sudah ada 300 kepala keluarga (KK) dari total 900 KK yang bersedia dipindahkan.

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap warga yang dipindah. Setiap KK akan mendapatkan rumah tipe 45 di Tanjung Banun. Bagi warga yang rumahnya lebih besar dari tipe 45, akan mendapat tambahan uang tunai.

Bahlil mengatakan rumah-rumah baru itu sedang dibangun. Dia memastikan warga terdampak akan mendapat bantuan uang tunai selama proses pembangunan berlangsung.

"Sambil menunggu rumah, namanya ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta per KK. Jadi kalau satu KK ada empat orang, maka dia mendapatkan uang tunggu Rp4,8 juta dan uang kontrak rumah Rp1,2 juta," ucapnya.

Sebelumnya, pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau berujung bentrok warga dengan aparat kepolisian. Warga menolak dipindahkan dari rumahnya, sedangkan polisi melakukan tindakan represif terhadap warga yang berdemonstrasi.

Presiden Jokowi mengakui ada komunikasi yang kurang baik dalam menerapkan kebijakan di Rempang. Sehingga, ia mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Rempang untuk menuntaskan polemik.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," tutur Jokowi saat ditemui di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]