ajaib88

kemabukan

pola slot gacor hari ini pragmatic play

OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia, melalui Enhanced Nationally Determined Contributions (ENDC) telah meningkatkan ambisinya dalam komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Semula, target penurunan emisi GRK Indonesia dengan kemampuan sendiri adalah 29%, menjadi 31,89% pada ENDC, sedangkan target dengan dukungan internasional sebesar 41% menjadi 43,20% pada ENDC. Peningkatan target tersebut didasarkan kepada kebijakan-kebijakan nasional terakhir terkait perubahan iklim, seperti kebijakan sektoral terkait, antara lain FOLU Net-sink 2030, percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, peningkatan aksi di sektor limbah seperti pemanfaatan sludge IPAL, serta peningkatan target pada sektor pertanian dan industri.
Nilai Ekonomi Karbon, pengaturan di Indonesia
Perpres 98/2021 mengatur pelaksanaan aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan lklim yang dilakukan melalui penyelenggaraan NEK untuk mencapai target NDC dan pengendalian emisi untuk pembangunan nasional. Penyelenggaraan NEK dilakukan pada sektor dan sub sektor dengan pelaksana oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat, melalui 4 (empat) mekanisme yaitu: Perdagangan Karbon; Pembayaran Berbasis Kinerja, Pungutan atas Karbon; dan/atau Mekanisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, adanya NEK dapat menjadi insentif untuk pencapaian NDC dengan mendukung upaya yang selama ini dilakukan seperti pengendalian kebakaran hutan, pencegahan deforestasi dan degradasi hutan, atau transisi teknologi untuk mewujudkan energi baru terbarukan.
Perpres NEK ditujukan untuk pasar domestik maupun internasional. Apabila perdagangan karbon terjadi antara dua entitas di dalam negeri, maka perhitungan pengurangan emisi GRK yang dicapai akan tetap diperhitungkan sebagai kontribusi Indonesia. Adanya regulasi pasar karbon membuka peluang Indonesia untuk menerima pendanaan yang lebih luas dalam pengendalian perubahan iklim. NEK merupakan ukuran kinerja dunia dalam pengelolaan perubahan iklim yang merefleksikan tingkat keberhasilan negara dalam mengendalikan perubahan iklim. Bagi Indonesia, NEK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan dikuasai oleh negara, sesuai dengan azas filosofis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.
Sebelum Paris Agreement, atau yang sering disebut dengan rejim Protokol Kyoto, perdagangan karbon telah diatur dan berlangsung dengan mekanisme Clean Development Mechanism/CDM, Joint Credit Mechanism (JCM) yang merupakan kerjasama bilateral Indonesia-Jepang). Di sisi lain Protokol Kyoto memicu perdagangan yang juga tidak diatur secara spesifik di Protokol Kyoto, yaitu mekanisme perdagangan karbon sukarela (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) yang dilakukan secara langsung oleh pihak independen (tanpa ada pencatatan oleh negara).
Pada saat itu muncullah berbagai skema perdagangan karbon voluntary seperti banyak dikenal skema crediting Plan Vivo, Verra, Gold Standard, dan lain-lain (penilai independen internasional dan diantaranya menjadi market place). Di masing-masing negara besar seperti Amerika, muncul berbagai skema crediting yang juga masih berjalan sampai saat ini. Beberapa skema crediting tersebut juga masuk ke Indonesia dan menjalankan transaksi serta kerja sama skema crediting dan beroperasi di Indonesia. Mencatat hasil persidangan di COP28 di Dubai UEA (rejim Paris Agreement), dipastikan tidak ada pengaturan dan rekognisi terhadap perdagangan karbon secara sukarela atau VCM. Indonesia secara tegas telah berkomitmen dan meratifikasi Paris Agreement melalui UU Nomer 16 tahun 2016, sehingga dalam peraturan yang berlaku di Perpres 98 Tahun 2021 dan PermenLHK 21 tahun 2022 tidak mengatur dan mengenali VCM di Indonesia.
Di era Protokol Kyoto telah terjadi perdagangan karbon tanpa otorisasi dan pencatatan (karena sifat sukarela-nya, sehingga pasar-lah yang menentukan dirinya sendiri, bagaimana kredit dihitung, tata aturan bisnis karbon yang ditetapkan sendiri, ukuran pasar dan kapitalisasi ditetapkan sendiri dan berbagai tata aturan main yang memang ditentukan oleh pasar dengan kesepakatan masing-masing, sehingga skema crediting ini lebih dikenal sebagai private crediting scheme).
Direktur Mobilisasi Sumber Daya Sektoral dan Regional, KLHK, Dr. Wahyu Marjaka menjelaskan, untuk pencapaian NDC dan dengan insentif karbon dikenal aturan dengan Perpres 98/2021 serta PermenLHK 21/2022. Ada beberapa pihak pemilik konsesi kehutanan yang sudah menjalankan kontrak dagang karbon dengan pihak-pihak skema crediting private tersebut yang tidak sesuai dengan aturan Indonesia dan terhadapnya telah dilakukan tindakan oleh pemerintah, demikian ditegaskan Wahyu Marjaka di Jakarta, Jumat (01/03/2024).
Terbaik dan Jadi Rujukan
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, sampai saat ini, bursa karbon Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, bursa karbon Indonesia jauh lebih baik, Bahkan di tingkat ASEAN, kita terbesar. Pada saat launching volume transaksi terbesar cukup besar. “Menariknya adalah timeline, karena pemerintah pusat dan kementerian terkait sepakat bahwa launching itu harus disegerakan, sebab isu perubahan iklim sangat mengemuka dan mendesak dicarikan solusi efektifnya,” ujar Direktur Pengawasan Bursa Karbon OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Aldy Erfanda, menjawab pertanyaan terkait perkembangan perdagangan di bursa karbon Indonesia, Jumat (01/03/2024).
Untuk besaran volume perdagangan di bursa karbon Indonesia, dapat dilihat pada tabel terlampir.
Seperti diketahui, Indonesia telah memulai perdagangan kredit karbon perdananya pada tanggal 26 September 2023. Hal tersebut menjadi catatan sejarah bagi Indonesia karena memiliki misi yang cukup penting, yaitu menciptakan pasar dalam mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjadi peserta utama dalam perdagangan karbon global.
Peluncuran perdagangan bursa karbon diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyelenggarakan perdagangan ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon telah diberikan kepada BEI oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan nomor KEP-77/D.04/2023 pada 18 September 2023 lalu.
Aldy mengatakan, perdagangan karbon melalui bursa karbon jadi proyek strategis nasional. Di samping volume, kita perlu berbangga dengan apa yang kita jalankan, karena konsep perdagangan karbon, kita mengadopsi sistem perdagangan karbon yang paling kompleks di dunia. Kenapa paling kompleks? Karena kita memilih proses Cap-Trade-Tax. artinya dilakukan penetapan cap atau allowance- kemudian dilakukan trade artinya perdagangan karbon dan -tax artinya diterapkan pajak karbon.
Di negara lain lebih sederhana, di beberapa negara tetangga, langsung tax, tidak ada penetapan batas atas, tidak ada fasilitas tradingnya, negara tersebut tidak mau ribet. Ada juga negara lain yang menerapkan yang ada batas atas dan trade-nya, tidak ada tax-nya. “Nah, itu yang perlu kita banggakan dengan sistem yang kita pilih, meski sangat kompleks,” kata Aldy.
Secara global, kata Aldy, Indonesia menjadi negara yang sangat dipandang secara internasional mengenai perdagangan karbon melalui bursa karbon, meskipun untuk mendapatkan progres seperti ini tidak mudah. Apalagi kita sangat spesifik untuk mencapai target NDC. Jadi per sektor harus bekerja, seperti sektor FOLU, Energi, dan limbah. Aldy menjelaskan, secara teknis, semua itu terkait dengan kerangka atau frame work yang jelas dan pengampunya ada di KLHK, jadi memang tidak mudah tugas dan peran KLHK.
Saat ini memang banyak yang harus kita kerjakan demi keberlangsungan perdagangan karbon melalui bursa karbon yang terbaik. Dikatakan Aldy, Indonesia mencoba mengadopsi yang paling kompleks agar kita mendapatkan perdagangan yang kredibel. Untuk menjaga kredibilitas secara nasional dan internasional, maka aturannya tidak mudah dan perlu kajian komprehensif. “Nah, yang namanya regulasi, pasti ada pihak yang suka dan tidak suka. Tapi secara umum kita sudah satu suara dan satu misi yaitu kita ingin Indonesia memiliki perdagangan carbon, yang integritasnya, transparansinya baik dan mencegah double counting- carbon.
Rintis Perdagangan Karbon Internasional
Ke depan lanjut Aldy, masih banyak pekerjaan rumah. Dalam waktu dekat kita merencanakan pilot proyek mengenai perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia dan menuju ke sana, kita sudah rapat kordinasi regulator, (Menkomarinvest, OJK, ESDM, KLHK). Di situ ada kemajuan pesat, sudah ada kesepakatan mengenai perdagangan internasional.
Selama ini banyak pihak yang skeptis yang menyebut kita lambat dan macam-macamlah, tapi kita tetap berproses. “Target? Tahun 2024 ini sudah bisa dibuka perdagangan karbon internasional di bursa karbon Indonesia. Ini tidak mudah, karena kita harus mempersiapkan bermacam regulasi yang mendukung target tersebut yang sudah ada regulasi mendasarnya,” katanya.
Tentu saja ini kita buat pilot projek bersama kementerian terkait lainnya, bukan hanya OJK. Dengan tahapan ini, memang banyak dunia internasional melalui Kedubes mereka di Jakarta menemui OJK untuk menanyakan soal ini, ada yang dari Australia, AS, Jepang, Taiwan , dan sebagainya. “Mereka interst sekali. Ke depannya, kita akan koordinasi dengan Kemenlu. Tim teknis sudah melakukan itu, juga kementerian terkait akan kita libatkan.”
Antusiasme dunia internasional tertarik karena potensi karbon Indonesia, karena Indonesia salah satu negara yang memiliki hutan yang besar. Nature base kita memang sangat besar. Kita bekerja keras soal perdagangan karbon ini karena kita ingin memberikan kontribusi yang juga amat besar bukan saja bagi kepentingan nasional, tapi dunia internasional mengingat penurunan emisi global sangat penting.
Harapannya, progress regulasi-regulasi itu bakal berkembang pesat. Kenapa framenya regulasi, sebab target NDC kita menuntut 5 sektor bekerja, tapi selama ini yang bekerja baru dari KLHK, dan ESDM yang lain harus menyusul termasuk pertanian, dan perindustrian.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

gadis perunggu di sebelah

cara menghasilkan uang sehari 200 ribu

Kemendagri cermati esensi dan praktik revitalisasi KUA******

"Saat ini akan kita cermati dari aspek esensi dan praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara di dunia,"

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi mengatakan pihaknya akan mencermati rencana merevitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama dari aspek esensi dan praktik yang terjadi di berbagai negara.

"Saat ini akan kita cermati dari aspek esensi dan praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara di dunia," ujar Teguh saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Tak hanya itu, Kementerian Dalam Negeri juga menaruh atensi pada sisi hukum hingga asas kebermanfaatannya bagi masyarakat.

Dia pun ikut mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait rencana itu.

"Pastinya dari Kemendagri inginnya yang terbaik bagi masyarakat, negara dan bangsa," tegasnya.

Kendati demikian, Teguh enggan menjelaskan lebih detail terkait rencana Kementerian Agama bersama Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi untuk melakukan penyesuaian maupun penataan regulasi usulan KUA bagi semua agama.

"Ya, kita tunggu," ucap Teguh.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan KUA akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan nikah bagi semua umat beragama.

"Kami sudah sepakat sejak awal bahwa KUA ini akan kami jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," kata Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/2).

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan secara agama selain Islam, maka diharapkan data-data pernikahan dan perceraian di Indonesia bisa lebih terintegrasi dengan baik.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Diamond Ace Raja Kursus

sayirhk

Joymeal rilis dua rasa abonori berbahan alami pendamping makan anak******

Jakarta (ANTARA) - Mengonsumsi protein hewani menjadi cara terbaik untuk memberikan nutrisi pada anak dan mencegah stunting. Berdasarkan laman Sehat Negriku Kementerian Kesehatan, tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat. Berdasarkan Susenas 2022, konsumsi protein per kapita sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein nasional yaitu 62,21 gram namun masih cukup rendah untuk protein hewani yaitu kelompok ikan/udang/cumi/kerang 9,58 gram; daging 4,79 gram; telur dan susu 3,37 gram.(https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230121/1542263/protein-hewani-efektif-cegah-anak-alami-stunting/)
Baca juga: Presidium GKIA rilis buku MPASI Kaya Protein

Baca juga: Dokter: Beri gula pada makanan pendamping ASI setengah sendok teh
 Melihat hal itu, Produk perawatan bayi Gently Indonesia secara resmi meluncurkan makanan sehat anak JoyMeal Abonori sebagai pendamping makanan bayi dan anak berbahan dasar alami. JoyMeal ABONORI merupakan makanan dengan perpaduan antara abon, Japanese nori, wijen, dan Australian cheddar cheese yang menghadirkan rasa gurih dan nikmat. Di samping itu, JoyMeal ABONORI juga mengandung zat besi dan fosfor untuk membantu asupan pertumbuhan tulang dan pembentukan sel darah merah untuk bayi dan anak dari umur 6 bulan hingga 10 tahun. JoyMeal ABONORI dibuat tanpa kandungan MSG (Monosodium Glutamat), pengawet, penguat rasa, pewarna sintetis, dan pemanis buatan. JoyMeal ABONORI menggunakan gula nira organik yang memiliki indeks glikemik lebih rendah dibandingkan gula putih untuk membantu pencegahan diabetes dan obesitas pada bayi dan anak. ANTARA pun turut mencicipi JoyMeal Abonori yang terdiri dari dua rasa  yakni Beef dan Chicken. Saat dilihat pertama kali, JoyMeal Abonori memiliki tekstur yang berbeda dengan abon dewasa yang cenderung berserat panjang dan tebal. JoyMeal Abonori memiliki bentuk dengan serat lebih halus dan tidak menggumpal. *JoyMeal Abonori Beef

 Untuk varian rasa Beef atau daging, terbuat dari daging sapi tenderloin, yakni bagian has dalam daging sapi. Tekstur JoyMeal abonori Beef sangat lembut dengan taburan biji wijen dan nori dan memiliki warna khas abon sapi. Rasanya gurih dan pas, tidak terlalu asin. Bagi anak pecinta makanan gurih, varian ini sangat cocok untuk dimakan berdampingan dengan nasi hangat. Varian ini juga dilengkapi dengan keju cheddar sebagai tambahan rasa gurih. *JoyMeal Abonori Chicken

 Untuk varian ayam atau chicken, JoyMeal Abonori diklaim abon pertama yang terbuat dari ayam kampung. JoyMeal Abonori varian ayam lebih terasa manis dengan warna yang lebih terang dari Abonori sapi. Teksturnya tidak kalah lembut dan sangat mudah dikonsumsi, dan terasa lumer dimulut. Namun bagi anak yang menyukai rasa gurih, mungkin masih kurang cocok di lidah dengan rasa abon ayam yang manis. Kedua varian ini sangat mudah dikonsumsi baik secara langsung atau sebagai tambahan protein hewani dimakanan bayi dan anak. Karena tekstur yang halus, abon ini mudah dimakan meskipun untuk bayi dibawah satu tahun yang belum memiliki gigi yang sempurna. *Solusi makanan sehat anak Co-Founder & CEO dari Gently dan JoyMeal Nyoman Anjani yang juga seorang ibu, mengatakan, kesehatan anak adalah prioritas utama dan setiap Ibu pasti ingin memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk mengoptimalkan tumbuh kembang si kecil di masa Golden Age Period (periode usia emas). Namun tantangan saat ini di Indonesia, para Ibu sering mengalami kesulitan untuk meningkatkan nafsu makan anak dan belum banyak pilihan makanan yang praktis, alami, dan bergizi untuk membantu mengatasi masalah ini. "Oleh karena itu, kami menghadirkan JoyMeal sebagai solusi bagi para ibu untuk memberikan asupan gizi tambahan yang bernutrisi, alami, berkualitas, halal, dan aman untuk si kecil. Kini para ibu tidak perlu lagi khawatir karena JoyMeal ABONORI dapat menjadi salah satu sumber gizi untuk membantu memenuhi kecukupan gizi bayi dan anak," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (1/3). Kemasan yang praktis dengan ziplock membuat JoyMeal Abonori dapat mudah dibawa kemanapun sebagai solusi makanan sehat dan cepat saji. Baca juga: Manfaat makanan pendamping ASI organik untuk anak

Baca juga: Ahli Gizi paparkan Six Pas sebagai metode pemberian MPASI
 

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

pasar slot login

PGRI dorong pemerintah tak bebani guru dengan urusan administrasi******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mendorong agar pemerintah tidak membebani guru dengan berbagai urusan administrasi.
 "Kami mendorong pemerintah menyediakan sekolah, fasilitas, dan sumber belajar yang bermutu dan/atau berbasis teknologi-informasi, namun tanpa membebani guru dengan administrasi, " ujar Unifah pada pembukaan Kongres PGRI XXIII di Jakarta, Sabtu.
 Pemerintah perlu mengurangi beban administrasi yang harus dilakukan guru seperti, mengisi aplikasi platform Merdeka Mengajar. Guru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
 "Pemerintah harus memberikan waktu luang yang cukup bagi guru untuk berekspresi, meningkatkan kompetensi, dan bercengkerama dengan keluarga dan masyarakat agar produktif, kreatif, dan inovatif," katanya.
 Dalam kesempatan itu, Unifah juga mengingatkan para guru untuk dapat adaptif dengan perubahan yang terjadi begitu cepat.

Baca juga: Presiden Jokowi buka kongres ke-23 PGRI ingatkan soal Indonesia EmasDia menjelaskan perang Ukraina-Rusia, Israel-Palestina, serta terjadinya pandemi COVID-19 merupakan beberapa contoh perubahan yang begitu cepat terjadi dan sulit diprediksi di dunia.
 "Oleh karena itu seluruh bidang kehidupan perlu mengantisipasinya termasuk dunia pendidikan, " terang dia.
 Arah pendidikan pun perlu berubah yang lebih mengutamakan pengembangan tata nilai dan norma serta penumbuhan karakter. Estafet kepemimpinan nasional harus tetap melanjutkan pembangunan kualitas sumber daya manusia melalui pembenahan sistem pendidikan nasional yang bermutu.
 Sistem pendidikan nasional harus terus dibenahi karena data menunjukkan kualitas pendidikan kita belum setara di lingkup regional maupun internasional.
 "Selama dua dekade terakhir, kualitas pendidikan kita masih stagnan terlihat dari beberapa ukuran-ukuran internasional seperti TIMMS dan PISA, " jelas dia.
 Kata kunci untuk perbaikan mutu pendidikan, lanjut dia, terletak pada tata kelola guru yang baik. Oleh karena itu, kebijakan tata kelola guru harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir agar terbentuk sistem manajemen guru yang terpadu.
 "Untuk itulah, PGRI menyerukan perlu adanya manajemen satu pintu dalam pengelolaan guru, " jelas dia.
 Unifah juga meminta pemerintah menyediakan akses gratis warga miskin atas fasilitas perumahan, pendidikan, kesehatan, air bersih, listrik, dan gas.
 Mendesak pemerintah menjalankan kebijakan kesejahteraan guru, perlindungan guru, dan pemenuhan kekurangan guru, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA, dan tanpa dikotomi guru negeri dan swasta.
 Mendesak pemerintah menuntaskan permasalahan P1, P2, P3, dan P4 dalam seleksi ASN PPPK, pencabutan moratorium dan pembukaan kembali penerimaan CPNS guru, serta penyelesaian 1,6 juta guru non sertifikat pendidik.
 Serta meminta guru Indonesia terus meningkatkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga pembelajaran berlangsung secara humanis dan mengembangkan karakter. ***3***
Baca juga: PGRI harap guru honorer mendapat ruang jadi ASN PPPK
Baca juga: PGRI komitmen majukan pendidikan nasional

Pewarta: Indriani
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Pahlawan yang Berakhir

pinjol ilegal 2022 cepat cair tanpa verifikasi wajah

Kawasan PLBN Aruk terdampak banjir bandang******

Dua desa terdampak banjir

Pontianak (ANTARA) - Kawasan perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan sekitarnya di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat saat ini terdampak banjir bandang dengan ketinggian capai lutut orang dewasa.

"Iya benar terjadi banjir di Kecamatan Sajingan Besar termasuk di Kawasan PLBN Aruk," ujar Camat Aruk Obertus di Pontianak, Sabtu.

Ia menjelaskan dari kondisi di lapangan,sementara ada dua desa terdampak banjir bandang akibat hujan deras kemarin yakni Desa Sebunga dan Kaliau.

"Dua desa terdampak banjir dan untuk saat ini ada yang mulai surut. Tentu kita berharap tidak berdampak luas dalam berbagai hal atas banjir ini. Semoga cepat surut sehingga aktivitas masyarakat dan lainnya bisa normal," kata dia.

Baca juga: Bupati Sambas salurkan bantuan bagi warga terdampak banjir di dua desa
Baca juga: Banjir berdampak pada 63.519 orang di Kabupaten Sambas

Sementara itu, Ketua Satgas Informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel mengatakan bahwa saat ini memang pihaknya telah menerima laporan dari BPBD Sambas atas terjadinya banjir.

"Tim BPBD Kabupaten Sambas sudah menginformasikan kejadian banjir dan sudah berada di lapangan," kata dia.

Untuk informasi detail jumlah warga terdampak dan fasilitas umum, saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan di lapangan.

"Sejauh ini tim masih fokus melakukan penanganan terdampak banjir dan potensinya. Untuk data lengkap kami tengah melakukan pengecekan di lapangan dan koordinasi. Kemudian upaya-upaya untuk penanganan dari para pihak terus dilakukan di lapangan. Informasi lengkap nanti kami sampaikan lagi," ucap dia.

Baca juga: BNPB: Banjir di Jakarta bisa cepat teratasi
Baca juga: Sebanyak 450 korban banjir Cilacap sudah kembali ke rumah
Baca juga: PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

 

Pewarta: Dedi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Tianxuan

situs berita terpercaya di indonesia

Polres Jepara gelar operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024******

"Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran,"

Jepara (ANTARA) - Kepolisian Resor Jepara, Jawa Tengah, menggelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi "Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024" untuk menciptakan situasi wilayah tetap kondusif menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 H/Tahun 2024. "Operasi 'Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024' berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 4-17 Maret 2024 dengan fokus pada kegiatan preemtif dan preventif serta teguran," kata Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setyawan saat memimpin apel gelar pasukan di Mapolres Jepara, Sabtu. Apel gelar pasukan itu melibatkan unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, para komunitas, mahasiswa, siswa sekolah hingga perwakilan masyarakat dan tamu undangan lainnya. Ia berharap dengan adanya Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi Tahun 2024 ini bisa meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta menurunkan angka pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas, sehingga tercipta keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas yang optimal. "Mudah-mudahan operasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan hasil positif dalam menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," ujarnya. Berdasarkan data, jumlah pelanggaran lalu lintas selama 2023 mengalami penurunan 11 persen menjadi 86.176 pelanggaran dibandingkan tahun 2022. Diikuti dengan penurunan jumlah tilang sebesar 43 persen menjadi 207.346 lembar pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah teguran mengalami peningkatan signifikan menjadi 121.170 teguran atau naik 46 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam apel gelar pasukan tersebut, perwakilan pelajar juga membacakan ikrar deklarasi aksi keselamatan jalan yang menegaskan komitmen untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga berjanji untuk saling menghargai dan menghormati hak pengguna jalan sesuai amanat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, serta bersedia untuk bersama-sama dengan Kepolisian memberikan sosialisasi, edukasi, dan partisipasi dalam upaya mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Operasi Keselamatan Lalu Lintas Candi 2024 diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas, serta menciptakan lingkungan berlalu lintas yang lebih aman dan tertib bagi semua pihak.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024