link tergacor di dunia

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Imbal Hasil Obligasi AS Melemah, Emas Antam Bertengger di Rp980 Ribu******

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp980 ribu per gram pada Jumat (25/11). Harga emas Antam ini turun Rp1.000 per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Begitu juga harga pembelian kembali (buyback) turun Rp1.000 dari sebelumnya Rp885 ribu per gram menjadi Rp884 per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp540 ribu, 2 gram Rp1,9 juta, 3 gram Rp2,825 juta, 5 gram Rp4,675 juta, 10 gram Rp9,295 juta, 25 gram Rp23,112 juta, dan 50 gram Rp45,145 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,51 persen menjadi US.769 per troy ons. Begitu juga harga emas di perdagangan spot menguat 0,03 persen menjadi US.755 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas berpotensi menguat pada perdagangan hari ini didorong oleh melemahnya imbal hasil obligasi AS.

"Emas diperkirakan masih berpotensi menguat dengan imbal hasil obligasi AS 10 tahun yang turun ke level terendah dalam 1,5 bulan, namun kenaikan akan terbatas dalam perdagangan yang sepi oleh liburan thanksgiving di AS," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.745 per troy ons dan resistance US.765 per troy ons.

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Pengadilan Tolak Gugatan Obligor BLBI Buka Blokir 20 Perusahaan di AHU******

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan obligor BLBI Kaharudin Ongko untuk membuka blokir 20 perusahaan ke layanan administrasi hukum umum (AHU).

Adapun gugatan didaftarkan di PTUN Jakarta pada 4 Juli 2022 dan ditujukan kepada Satgas BLBI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly sebagai tergugat. Hal ini dilakukan karena Kemenkum HAM membekukan rekening PT Mahkota Berlian Cemerlang milik penggugat.

Namun, gugatan tersebut ditolak oleh PTUN Jakarta. "Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp296 ribu," tulis putusan pengadilan yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (26/11).

Satgas BLBI menyatakan ada 22 perusahaan yang belum diserahkan obligor BLBI Kaharudin Ongko dalam rangka Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Bank Umum Nasional dan memohon untuk melakukan pemblokiran perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Lalu, pada 30 November 2021, Kemenkum HAM mengabulkan permohonan Satgas BLBI melalui surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.UM.01.01-4293 yang intinya dinyatakan bahwa dari 22 perusahaan yang dimohonkan blokir, terdapat 20 perusahaan dapat dilakukan pemblokiran akses dan dua perusahaan tidak dapat dilakukan pemblokiran karena telah dibubarkan.

Sebagai informasi, Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7,72 triliun atau tepatnya Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359,43 miliar atau Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10 persen).

[Gambas:Video CNN]

Perang Wu Geng Liuli

Kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 Diumumkan 28 November******

Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono akan mengumumkan besaran Upah MinimumProvinsi (UMP) DKI Jakarta pada Senin depan (28/11).

Ia menyebut pihaknya bersama sejumlah pihak terkait masih menghitung besaran UMP.

"Mungkin sebelum 28 atau pas tanggal 28 (diumumkan). Lagi dihitung sama-sama," kata Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/11).

Apindo mengusulkan kenaikan sebesar 2,62 persen menjadi Rp4,7 juta, angka ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021.

Lalu Kadin mengusulkan kenaikan 5,11 persen menjadi Rp4,8 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

Kemudian unsur pekerja mengusulkan kenaikan hingga 10,55 persen menjadi Rp5,1 juta.

Sedangkan Pemprov DKI mengajukan kenaikan sebesar 5,6 persen menjadi Rp4,9 juta dengan merujuk pada Permenaker Nomor 18 tahun 2022.

"Kita kemarin sudah sepakat di dalam sidang dewan pengupahan bahwa baseline untuk penetapan UMP itu adalah (Kepgub)1517," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Buruh Protes Kenaikan UMP 2023, Tuntut Revisi******

Presiden Partai Buruhsekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengancam melakukan aksi demo merespons kenaikan upahminimum provinsi (UMP) sejumlah daerah.

Tidak cuma itu, buruh yang tergabung dalam KSPI mendesak pemerintah merevisi besaran kenaikan UMP 2023 yang dinilai tidak sesuai inflasi.

Partai Buruh merilis lima sikap terkait penetapan kenaikan UMP 2023 yang sudah dilakukan di beberapa daerah, mulai dari DKI Jakarta yang naik sebesar 5,6 persen hingga Jawa Timur 7,85 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflansi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan. Bukan menggunakan inflansi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau year on year (yoy)," terang Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin (28/11).

Kedua, Said menyoroti khusus kenaikan UMP DKI Jakarta. Buruh mengecam keras keputusan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang dianggap tidak sensitif dengan kehidupan buruh.

Kenaikan 5,6 persen diklaim masih di bawah nilai inflansi. Heru dianggap tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh.

Said mendesak agar merevisi kenaikan UMP tersebut menjadi 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta dari unsur serikat buruh.

Ia merinci biaya sewa rumah di kisaran Rp900 ribu, transportasi Rp900 ribu, hingga biaya makan dengan anggaran sehari Rp40 ribu bakal menghabiskan Rp1,2 juta per bulan.

Dengan biaya listrik Rp400 ribu dan biaya komunikasi Rp300 ribu, Said menjumlahkan pengeluaran buruh per bulan menembus Rp3,7 juta.

"Jika upah buruh DKI Jakarta Rp4,9 juta dikurangi Rp3,7 juta, maka sisanya Rp1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain? Jadi, dengan kenaikan 5,6 persen, buruh DKI Jakarta tetap miskin," tegasnya.

Ketiga, Said menegaskan kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 5,6 persen mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi serikat buruh tetap mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 dan tidak lagi menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menentukan kenaikan upah minimum 2023.

Kelima, Said Iqbal meminta kepada bupati dan walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke gubernur dengan kenaikan sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tandas Said.

[Gambas:Video CNN]

Pemecahan

KCIC Klaim Bangunan Kereta Cepat Tahan Gempa Magnitudo 8******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan struktur prasarana kereta cepat Jakarta-Bandung(KCJB) akan dibangun tahan gempa.

Prasarana seperti jembatan, subgrade hingga terowongan yang berada di sepanjang trase KCJB dirancang memiliki ketahanan gempa hingga 8-9 Skala Intensitas Seismik atau setara 8 magnitudo.

"Struktur prasarana KCJB sudah mempertimbangkan kondisi di Indonesia yang sering terjadi gempa. Struktur prasarana KCJB didesain tahan gempa dan bisa memiliki usia pakai hingga 100 tahun," ujar Dwiyana, dikutip dari detikcom, Kamis (24/11).

Selain struktur bangunan yang tahan gempa, sarana KCJB yakni kereta api cepat penumpang (EMU) dan kereta api cepat inspeksi (CIT) juga dilengkapi fitur disaster monitoring atau pendeteksi bencana.

"Desain struktur bangunan yang mumpuni dan juga fitur kereta api yang mampu mendeteksi bencana, disematkan untuk keamanan operasional KCJB. Diharapkan bisa memitigasi dampak apabila terjadi bencana," ujar Dwiyana.

Sebelumnya, Dwiyana mengatakan KCJB ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2023. Tiketnya dibanderol Rp125 ribu-Rp250 ribu untuk tiga tahun pertama KCJB beroperasi. Setelah tiga tahun, Dwiyana mengatakan tiket KCJB akan naik ke Rp150ribu-Rp350 ribu.

Dwiyana menjelaskan KJCB nantinya akan beroperasi mulai pukul 05.30 hingga 22.00 WIB dengan total 68 kereta yang akan beroperasi dalam sehari.

"Kapasitas per kereta itu 601 penumpang," ujar Dwiyana dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (23/11).

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJC mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overrun tersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata Kartika.

[Gambas:Video CNN]

Kota super terapung

Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Pengusaha akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid usai bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang menjadi anggota organisasinya. Ia berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

Menaker Ida Fauziyah pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.

Ida dalam pertimbangan aturan itu mengatakan Permenaker 18 dibuat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Ketiga,penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.