trik pola slot olympus maxwin

slot gacor 2023 hari ini 825Jutaan kata 350007Orang-orang telah membaca serialisasi

《trik pola slot olympus maxwin》

Anies: Permasalahan kesehatan harus diatasi lintas sektoral******

Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menilai permasalahan kesehatan di Indonesia harus diatasi lintas sektoral.

Pasalnya, kata dia, salah satu persoalan utama pusat kesehatan masyarakat di Tanah Air saat ini selalu diarahkan dan terlalu fokus kepada hal-hal yang bersifat kuratif.

"Jadi urusan kesehatan seakan menjadi urusan Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan saja, padahal salah satu masalah utama kesehatan banyak disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat," kata Anies dalam Debat Kelima Calon Presiden Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Minggu malam.

Maka dari itu, lanjut Anies, dengan mengatasi permasalahan kesehatan lintas sektoral, masalah kesehatan bisa diatasi dengan berimbang antara promotif, preventif, dan kuratif.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bercerita bahwa langkah tersebut pernah dilakukan di Jakarta, yakni dengan membangun sumber air bersih di Kepulauan Seribu agar masyarakat di sana bisa mendapatkan air yang sehat.

Baca juga: Cek fakta, Prabowo klaim stroke dan jantung penyebab utama kematian

Baca juga: Cek fakta, Ganjar klaim anggaran kesehatan hanya 5 persen dari APBN

Baca juga: Cek fakta, Anies Baswedan klaim 15 juta orang jadi korban kekerasan seksual

Selain itu, dibangun pula berbagai taman, jalur sepeda, trotoar agar para pejalan kaki nyaman, hingga menyelenggarakan festival olahraga.

"Jadi, unsurnya adalah lintas sektoral supaya dana itu bukan hanya pada Dinas Kesehatan. Tapi pada semua bidang yang terkait promotif dan preventif," tutur Anies.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama Pilpres 2024 pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, debat ketiga 7 Januari 2024, dan debat keempat pada 21 Januari 2024, KPU menggelar debat kelima di Balai Sidang Jakarta.

Debat pemungkas Pilpres 2024 sekaligus menjadi debat ketiga yang mempertemukan para capres dan KPU menyelenggarakannya dengan tema meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Pakar hukum: Status pendaftaran Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid berpendapat sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari tidak akan berdampak apapun kepada pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai "legal subject" Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta 'legitimate'," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

Fahri menerangkan dalam membaca putusan DKPP ini harus dilihat pada dua konteks yang berbeda, yaitu pertama status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Sedangkan yang kedua adalah bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi "a quo" tindakan KPU dianggap tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu, sehingga berkonsekuensi terjadi pelanggaran etik.

Fahri berpendapat bahwa dalam pertimbangan yuridis putusan DKPP mengatakan bahwa dalam melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku teradu tidak sejalan dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu.

"Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu," ujar Fahri.

Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan pelanggaran kode etik Ketua KPU beserta komisioner lainnya tidak memengaruhi pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024.

Menurutnya vonis yang telah diputuskannya tersebut terhadap Hasyim Asy'ari dkk, itu murni soal kode etik. Sehingga menurutnya hal tersebut tidak ada kaitannya dengan status Gibran yang kini menjadi peserta pemilu.

"Nggak ada kaitannya dengan pencalonan juga, ini murni soal etik, murni soal etik penyelenggara pemilu," kata Heddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan keputusan atau vonis dari DKPP itu tidak bersifat akumulatif, sehingga perkara pengaduan Ketua KPU itu berbeda dengan perkara pengaduan yang lainnya. Menurutnya putusan itu pun tidak membatalkan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.

"Tidak ada putusan akumulatif di DKPP, perkaranya beda. Yang dulu yang soal pengaduan lain ya berbeda, itu aja," tuturnya.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Baca juga: Pakar: Fungsi DKPP hanya menilai kebijakan penyelenggaraan pemilu
Baca juga: KPU: Putusan DKPP mengandung kalimat paradoksal

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor malam ini、osg888、pinjaman selain akulaku

Terkait：erek erek 02 2d、piala slot login、selot365、perhitungan kredivo、tiger178、slot turbo、situs slot online 24 jam、sevenslot777、member baru pasti menang、situs slot yang bagus

---

---

bab terbaru：slot online mudah menang（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10