gg88

Dunia para dewa di akhir zaman

Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Melandai pada Juni******

Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI merosot dari 128,3 menjadi 127,1,3 pada Juni 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.

"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Juni 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (10/7).

Bank sentral menilai keyakinan konsumen terbilang kuat karena IKK masih di zona optimis atau lebih dari 100.

Selanjutnya, Erwin mengungkapkan menurunnya keyakinan konsumen pada Juni 2023 didorong oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang meningkat.

Tercatat, IKE Juni 2023 sebesar 116,8, lebih rendah dibandingkan 118,9 pada Mei 2023. Tetap terjaganya IKE Juni 2023 terutama didukung oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang tercatat sebesar 125,1 tetap stabil sebesar 0,3 poin dari Mei 2023.

Penurunan juga terjadi pada IEK Juni 2023 sebesar 137,5, lebih rendah dari 137,8 pada bulan sebelumnya.

Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang tetap kuat terutama didorong oleh ekspektasi penghasilan sebesar 138,1 pada Juni 2023, meningkat dibandingkan 136,9 pada Mei 2023.

"IEK tetap kuat terutama didorong oleh komponen Indeks Ekspektasi Penghasilan yang meningkat dibandingkan bulan sebelumnya," ujarnya.

Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.

[Gambas:Video CNN]

Zootopia Masa Depan

Proyek Tambahan Patimban Ditargetkan Rampung 2025******

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan proyek tambahan Pelabuhan Patimban bakal rampung akhir 2025.

Mulai dari paket 5 atau proyek penambahan kapasitas terminal kendaraan hingga paket 6 alias konstruksi terminal peti kemas.

"Saya yakin Patimban pasti selesai tepat waktu. Ini loan Jepang walau pelan, tapi progresnya jelas. Contoh, sekarang paket 5 dan 6 itu sesuai, on track. Dari sisi anggaran semua sudah siap. Menurut saya, anggaran itu tahun depan baru kami gunakan. Kalau sekarang kami gunakan IP-577 (nomor kesepakatan pinjaman JICA) dan IP-583," tutur Dian dalam Forum Group Discussion Patimban Connection di Hotel Mercure, Karawang, Rabu (12/7).

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha Tjahjagama mengatakan lahan tersebut nantinya juga bisa digunakan para pelaku usaha untuk menunjang operasi bisnisnya di Pelabuhan Patimban.

"Bapak/Ibu sekalian agar dapat berpartisipasi dan berinvestasi serta melakukan kegiatan bisnis di Pelabuhan Patimban. Di samping Patimban yang sedang dalam pengerjaan, juga tersedia back up area kurang lebih 300 hektare dapat digunakan kegiatan pendukung di Patimban karena sangat tersedia lahan cukup luas yang dapat digunakan dalam melakukan kegiatan usaha," kata Arif.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Beberapa potensi bisnis di back up area tersebut, antara lain penyimpanan komponen besar kendaraan, manajemen inventaris, perakitan, pengelolaan suku cadang, hingga jasa pergudangan di sektor fast moving consumer good (FMCG).

Di sisi lain, Dian menilai terkait demonstrasi warga lokal di Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat hal itu merupakan pengaruh dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Ia menyebut hampir setiap hari dirinya rapat membahas proyek Pelabuhan Patimban. Pembahasannya macam-macam, mulai dari koordinasi dengan kontraktor hingga bicara dengan warga lokal.

"Karena sebentar dikit, LSM dan teman-teman non-governmental organization (NGO), ah sudah tuh. Lalu, masyarakat lokal seperti itu, sebentar-sebentar mau demo," ungkap Dian.

"Tapi kami humble lah, mencoba mencari solusi terbaik. Toh, ke depan ini juga meningkatkan perekonomian dari Patimban atau Subang itu sendiri," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Perbaikan abadi

2 Harapan Pengusaha Pada Pemilu dan Presiden Terpilih 2024******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan harapan bagi perekonomian menjelang pemilu 2024, yakni stabilitas politik dan keamanan.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan dua stabilitas tersebut perlu dijaga. 

Menurutnya, dengan terjaganya stabilitas politik, maka ekonomi akan tumbuh positif. Tak hanya itu, jika pemilu 2024 nantinya berjalan damai, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Ia mengatakan terciptanya lapangan kerja merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi RI akan mengalami bonus demografi pada 2030. Maka dari itu, dibutuhkan investasi yang masuk demi terciptanya lapangan kerja.

Arsjad menambahkan presiden terpilih selanjutnya harus membawa kemajuan. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

"Bukan berarti semua harus diikuti, tapi kontinuitas itu penting supaya investor atau dunia usaha enggak bingung tiba-tiba, 'aduh diubah lagi, kok gini ya, kan dulu katanya gini'. Jangan dong. Kalau yang kurang diperbaiki, jangan fundamentalnya diubah," kata Arsjad.

Arsjad berharap presiden terpilih di 2024 mendatang melihat apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Lalu, meneruskan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang secara cepat karena dunia saat ini bergerak dengan cepat

"Jadi kecepatan menjadi kunci. Karena ujungnya dengan cepat dan kita mempertahankan ekonomi larinya untuk rakyat," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Jokowi Bakal Terbitkan Aturan Larangan Jual Pakaian Bekas******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang penjualan barang bekas impor termasuk pakaian.

Pelaksana Tugas (PLT) Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang mengatakan larangan itu akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

Moga menuturkan selain pakaian, barang bekas impor yang bakal dilarang untuk dijual juga meliputi barang berbahaya hingga mesin fotokopi berwarna.

"Ya waktu itu kan sudah harmonisasi tapi ada perbaikan dari KLHK sama Kemenhan, saya belum update lagi," ucap Moga di Kantor Kemendag, Senin (10/7).

Meski demikian, ia tak menjelaskan secara rinci kapan Perpres yang dimaksud akan diluncurkan.

Belakangan, pemerintah tengah getol mengampanyekan untuk tidak membeli pakaian bekas impor demi mendongkrak penjualan produk dalam negeri.

Lihat Juga : Jokowi: Mas Bahlil, Lawan Pengganggu Kedaulatan RI Termasuk IMF

Pemerintah bahkan mengancam importir pakaian bekas akan dikenakan sanksi berlapis jika nekat tetap jualan, mulai dari penjara hingga 10 tahun sampai denda maksimal Rp7 miliar.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyampaikan impor pakaian bekas sudah dilarang oleh pemerintah sejak 2015. Selain merugikan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam negeri, juga tidak terjamin kesehatannya.

"Intinya dalam rapat ini kita sepakat untuk berupaya menangani penjualan pakaian bekas ilegal ini," ujar Teten usai rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan e-commerce, Kamis (6/4) lalu.

Adapun sanksi bagi importir pakaian bekas yang nekat ini tertuang dalam beberapa aturan. Pertama, di Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Dalam Pasal 112 UU 7/2014 ini ditetapkan sanksi bagi importir yang nekat melakukan perdagangan yang dilarang pemerintah akan dikenakan pidana penjara maksimum lima tahun dan denda Rp5 miliar.

Lihat Juga : Jemaah Haji Asal Makassar Borong Oleh-oleh Emas 1 Kg dari Jeddah

Kemudian, ada juga UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 62 ayat 1 beleid ini, disebutkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan standar yang dipersyaratkan perundangan, maka akan dikenakan sanksi pidana lima tahun dan denda maksimum Rp2 miliar.

Artinya, jika importir pakaian bekas tetap nekat melakukan penjualan setelah ada pelarangan ini dan diketahui, maka pemerintah bisa kena sanksi pidana sampai 10 tahun dan denda hingga Rp7 miliar tersebut.

Sementara, untuk penjual pakaian bekas di platform belanja online atau e-commerce bisa juga dikenakan sanksi administratif berupa pemblokiran.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kemudian ada juga sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Harga Tomat di India Mahal, Melesat Lebih dari 400 Persen******

Harga tomat melonjak lebih dari 400 persen di India dalam beberapa pekan terakhir.

Hal ini terjadi karena kelangkaan sayuran tersebut imbas cuaca yang tak teratur. Curah hujan tinggi yang tidak sesuai dengan musimnya dalam beberapa bulan terakhir menghancurkan tanaman yang sedang tumbuh dan memicu penyakit jamur yang mematikan.

Dikutip dariThe Guardian,Rabu (12/7), harga tomat di Mumbai melonjak menjadi di atas 160 rupee atau sekitar Rp29,4 ribu per kg. Padahal, biasanya tomat biasanya dipatok seharga 40 rupee atau sekitar Rp7.300.

Para pedagang mengklaim belum pernah melihat harga tomat setinggi sekarang.

Kelangkaan dan tingginya harga tomat ini membuat restoran cepat saji seperti McDonald's menghilangkan sayuran ini dari menu mereka.

Di cabang-cabang McDonald's di India utara, timur, dan selatan, dipasang tanda-tanda yang menyatakan bahwa tomat tidak lagi dimasukkan ke dalam burger dan hidangan lainnya.

Keadaan cuaca di India tengah tak menentu. Curah hujan ekstrem lebih intens terjadi. Di sisi lain, gelombang panas juga terjadi.

Beberapa petani tomat skala kecil mengatakan bahwa ini adalah salah satu musim yang paling menghancurkan dalam hal produksi dan keuntungan.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

JPMorgan Bakal PHK 63 Karyawan di AS******

JPMorgan Chase berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 63 karyawan di Jersey City, New Jersey,Amerika Serikat(AS).

PHK tersebut rencananya akan mulai berlaku pada September 2023 mendatang. Perusahaan mengatakan PHK dilakukan sebagai bagian dari tinjauan rutin.

"Ini berdampak pada sejumlah kecil karyawan lokal dan kami bekerja keras untuk mempekerjakan mereka kembali. Strategi kami tidak berubah dan kami menjalankan perusahaan untuk berinvestasi melalui siklus. Kami sedang membangun untuk jangka panjang dan akan terus berinvestasi dalam perekrutan, pelatihan dan teknologi," kata JPMorgan seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/7).

PHK di JPMorgan ini bukan yang pertama. Pada Mei lalu, perusahaan merumahkan 500 karyawan di berbagai departemen. Selain itu, JPMorgan juga melakukan PHK pada hampir 1.000 karyawan First Republic, bank yang baru diakuisisi.

Bank yang berbasis di New York ini juga memangkas hampir 40 pekerjaan perbankan investasi pada bulan lalu setelah merosotnya aktivitas pembuatan kesepakatan.

Meski melakukan PHK, jumlah karyawan JPMorgan malah meningkat. Total tenaga kerja di JPMorgan mencapai 296.877 pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini naik 8 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]