terjerat pinjol legal

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Pengusaha Ngeluh Buka Bisnis di Daerah Sulit karena Sering 'Dipalak'******

Ketua KADIN DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan membangun usaha di daerah sulit karena sering diminta biaya tambahan oleh sejumlah pihak, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.

"Yang kami rasakan ternyata banyak sekali pungli (pungutan liar) di daerah. Kami di daerah tidak seperti di DKI, kebijakan yang dihadapi berbeda dan mereka halalkan, kalau kita istilahnya under table, selalu banyak," katanya dalam konferensi pers Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Rabu (10/1).

"Pemerintah daerah (pemda) seolah-olah enggak tau atau enggak lihat," imbuhnya.

Diana mengatakan kondisi itu membuat biaya membuka usaha di daerah menjadi lebih tinggi. Ia pun menyayangkan pemda yang tidak menindak tegas pihak yang melakukan pungutan liar (pungli) tersebut.

Karenanya, Diana berharap presiden yang terpilih di Pilpres 2024 nanti bisa memperhatikan masalah yang ada di daerah. Ia berharap pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebijakan pemda, meskipun ada otonomi daerah.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin menjadi negara besar jika daerah tidak didukung.

"Ini perlu diperhatikan. Jadi tolong bapak-bapak yang akan duduk di pemerintah pusat. Harapan kami bisa direalisasikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

Tim Anies: Indonesia Emas Bukan Hanya Soal Pendapatan Per Kapita******

Tim Ekonomi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Wijayanto Samirin mengatakan cita-cita Indonesia Emas 2045 bukan soal peningkatan pendapatan per kapita tetapi pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan jika Indonesia Emas 2045 ingin dicapai dengan menaikkan pendapatan per kapita menjadi US ribu, maka pertumbuhan ekonomi harus mencapai 7 hingga 8 persen.

Namun Anies-Cak Imin (AMIN), sambungnya, bukan menekankan pada pendapatan per kapita, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan hanya 5,5 persen hingga 6 persen.

Alih-alih berfokus pada pendapatan per kapita, Wijayanto mengatakan Anies-Cak Imin lebih memilih untuk memajukan 40 kota sehingga memiliki daya saing setara Jakarta. Dengan begitu cita-cita Indonesia pada 2045 bisa maju di setiap daerah.

Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi 5,5 sampai 6,5 persen yang ditargetkan Anies-Cak Imin merupakan angka yang progresif sekaligus realistis. Pasalnya, Bank Dunia katanya memprediksi ekonomi dunia melambat dan ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh di bawah 4,9 persen tahun ini.

"Jadi ini fenomena nyata di lapangan.Jadi target 5,5-6,5 persen angka yang progresif," imbuhnya.

Cak Imin sebelumnya memberi alasan ia dan Anies menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,5 hingga 6 persen jika nanti terpilih di Pilpres 2024. Ia mengatakan target itu tak dibuat dengan asal.

Menurutnya, target itu dibuat karena ia dan pasangannya khawatir utang negara semakin bengkak jika menetapkan target pertumbuhan di atas 6 persen, termasuk sampai 7 persen sebagaimana dijanjikan pesaingnya; Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pernyataan Cak Imin disampaikan dalam segmen keempat debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (22/12).

Cak Imin menanggapi pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD yang mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 hingga 6 persen.

"Kalau membuat target 7 atau 8 [persen] bisa saja, tapi kami ingin membuat target itu berkualitas dan inklusif," kata Cak Imin.

"Target 5,5 sampai 6 persen itu dengan kalkulasi karena kalau kami tidak terlalu realistis, nanti ujung-ujungnya utang luar negeri. Utang luar negeri yang terlampau banyak ini mengakibatkan bukan hanya pemerintahan saat ini, tapi juga anak dan cucu kita nanti mengalami beban utang yang panjang," ia menambahkan.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Erick Thohir Lantik 15 Pejabat Tinggi Kementerian BUMN Baru******

Menteri BUMNErick Thohir melantik 15 anak buah baru yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN, Selasa (9/1).

Erick mengatakan pelantikan pejabat itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Ia pun lantas mengingatkan pejabat dan para direksi yang hadir untuk dapat mencapai target key performance indicator(KPI). Adapun KPI itu diantaranya mengenai target penyelesaian 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang kini tersisa 9 proyek yang harus dicapai.

Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan mengenai penerapan core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus terus dilakukan.

Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi pencapaian target keterwakilan wanita dan generasi muda melalui pelantikan kali ini.

"Tentu saya senang dalam pelantikan ini dan ingin terus terjaga target-targetnya di mana saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen diantaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," kata Erick.

"Lalu untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mba Galuh yang bahkan usianya Mba Galuh ini masih 35 tahun yang termuda di antara Pejabat Eselon II," imbuhnya.

Berikut daftar 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Erick:

1. Chairia sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur

2. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun

3. Liliek Mayasari sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian

4. Bin Nahadi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan

5. Muhammad Khoerur Roziqin sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu bara

6. Rachman Ferry lsfianto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis

7. Anindita Eka Wibisono sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur

8. Edi Eko Cahyono sebagai Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

9. Endra Gunawan sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung

10. Faturohman sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan

11. Muhammad Rizal Kamal Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN

12. Fadjar Judisiawan sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan

13. Rainoc sebagai Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi

Selanjutnya, Erick melantik dua orang Pelaksana Tugas, yaitu Anas Puji Istanto yang baru diangkat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang peraturan Perundang-Undangan, dan Galuh Nuraddinda Herningtyas sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Keuangan.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-07/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

[Gambas:Video CNN]

Master Kustomisasi Mecha

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

Jiuhuang Yantianlu

Tarif Tol Sumatra Bakal Naik Usai Layani 1,5 Juta Mobil saat Nataru******

PT Hutama Karya selaku pengelola Tol Trans Sumatraatau Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) akan menaikkan tarif jalan bebas hambatan itu.

Mereka menyebut penyesuaian tarif akan diberlakukan di empat ruas; Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Indralaya, Tol Pekanbaru-Dumai, dan Tol Sigli-Banda Aceh.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyebut kenaikan tarif tak terhindarkan demi mengoptimalkan layanan dan pemeliharaan infrastruktur jalan tol.

Tjahjo menekankan penyesuaian tarif adalah strategi untuk menjaga keseimbangan perusahaan. HK perlu memikirkan pembiayaan operasional, pemeliharaan kualitas jalan tol, dan keberlanjutan investasi di sektor transportasi.

Di lain sisi, ia menegaskan komitmen Hutama Karya untuk meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) di ruas tol yang dikelola, termasuk JTTS.

"Sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, dilakukan penilaian dan pengujian terlebih dahulu. Selain itu, pada saat pelaksanaannya juga masih harus melihat kondisi dan situasi terkini. Jika ada special case, seperti sebelumnya ada pandemi, penyesuaian tarif juga harus ditunda terlebih dahulu," tandasnya.

Meski ada empat ruas yang akan mengalami kenaikan tarif, ada juga beberapa ruas lain yang masih beroperasi tanpa tarif. Mulai dari Tol Sigli-Banda Aceh Seksi 5 dan 6 (Blang Bintang-Baitussalam), Tol Binjai-Langsa Seksi 2 (Stabat-Kuala Bingai), Tol Indralaya-Prabumulih, dan Tol Indrapura-Lima Puluh.

Terpisah, HK mencatat lebih dari 1,5 juta kendaraan melintasi Tol Trans Sumatra selama periode Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Pencatatan dimulai dari 18 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024.

Capaian ini meningkat 38 persen jika dibandingkan volume lalu lintas (VLL) normal. Bahkan, naik 52 persen dari periode Nataru tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]