rtp uang77

Ayah anak itu menempel padaku

Bappebti 'Nawar' ke Zulhas soal Waktu Penetapan Harga Acuan CPO******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengaku bernegosiasi dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan terkait waktu penetapan harga acuan crude palm oil (CPO) agar tak mengikuti Malaysia.

Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengaku sudah merencanakan pengaturan harga acuan komoditas di bursa, termasuk CPO. Bahkan, progress road map penentuan harga acuan sudah 60 sampai 70 persen.

Namun, Bappebti menerima beberapa masukan dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk dari Mendag Zulhas. Oleh karena itu, ia mengatakan Bappebti bakal memperbaiki road map tersebut sesuai dengan masukan yang diterima.

Didid lantas menyinggung soal sejarah pembentukan Bursa Derivatif Malaysia (Malaysia Derivative Exchange/MDX). Ia mengklaim bahkan bursa Malaysia tersebut butuh waktu lebih dari 5 tahun untuk menentukan harga acuan.

Didid mengatakan road map tersebut diharapkan bisa tuntas dalam 2 pekan ke depan. Setelah road map selesai, Bappebti masih harus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Plt Kepala Bappebti itu mencontohkan bahwa pihaknya masih harus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian yang berwenang dari sisi penanaman sampai hasil tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Kemudian, Kementerian Perindustrian yang mengurusi dari TBS masuk ke pabrik kelapa sawit sampai menjadi CPO dan segala produk turunannya.

Ada juga pertemuan dengan beberapa BUMN, seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero). Selain itu, Didid menerangkan pihaknya juga harus bersua beberapa asosiasi petani hingga pengusaha kelapa sawit membahas harga acuan tersebut.

"Dengan rencana kerja tersebut kami optimistis Mei atau Juni (2023) selambat-lambatnya maka CPO sudah akan masuk ke dalam bursa," pungkasnya.

Sebelumnya, Zulhas memang mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Ia menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit.

Zulhas mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (19/1).

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Penduduk Akan Salip China, India Terancam Ledakan Angka Pengangguran******

India diprediksi segera mengambil alih posisi China sebagai negara dengan pendudukterpadat di dunia pada tahun ini.

Prediksi muncul setelah China melaporkan jumlah populasi mereka menyusut untuk pertama kalinya lebih dari 60 tahun pada 2022 kemarin. Padahal, sebelumnya jumlah penduduk ekonomi terbesar kedua dunia ini selalu bertambah setiap tahun.

Prediksi juga dibuat berdasarkan jumlah penduduk kedua negara itu saat ini. MengutipCNN, Rabu (18/1), kedua raksasa Asia ini masing-masing memiliki lebih dari 1,4 miliar penduduk.

Sebab, ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi lebih pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pekerja yang sehat.

Namun, di balik kondisi itu, ancaman pengangguran menghantui India. Apalagi, menurut data yang dirilis oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada 2021, jumlah populasi usia kerja di negara Asia Selatan itu mencapai lebih dari 900 juta.

Pemerintah India pernah memperkirakan jumlah ini bakal bertambah dan akan mencapai lebih dari 1 miliar pada dekade berikutnya.

Peningkatan itu menimbulkan kekhawatiran tidak bisa diimbangi penciptaan lapangan kerja yang memadai. Apalagi, ada jutaan pencari kerja muda baru yang siap memasuki dunia kerja setiap tahunnya.

Di saat yang sama, data Pusat Pemantauan Ekonomi India (CMIE), tingkat pengangguran India mencapai 8,3 persen per Desember 2022, jauh dibandingkan di AS yang hanya sekitar 3,5 persen.

"India sedang duduk di atas bom waktu. Akan ada keresahan sosial jika tidak dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup dalam waktu yang relatif singkat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Ia mengakui sebetulnya ancaman ini bisa diantisipasi jika pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja baru. Masalahnya, data menunjukkan bahwa keinginan warga India untuk mencari pekerjaan makin rendah.

Hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan dan upah rendah. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2021, tingkat partisipasi kerja di India hanya 46 persen, termasuk terendah di Asia. Sebagai perbandingan, di China dan Amerika Serikat (AS) masing-masing mencapai 68 persen dan 61 persen di tahun yang sama.

Untuk pekerja wanita, jumlah nya lebih memprihatinkan. Tingkat partisipasi kerja perempuan India hanya 19 persen pada 2021. Angka ini turun dari sekitar 26 persen pada 2005 lalu.

Tuan Bintang Bumi

Twitter Akan Lanjutkan Pemecatan Karyawan******

Twitter Inc berencana melanjutkan pemecatanterhadap karyawanmereka.

Mengutip situs beritaInsideryang dikutip dari Reuterspada Kamis (19/1), ada 50 karyawan yang jadi target pemecatan. Karyawan tersebut bekerja di divisi produk Twitter.

Pemecatan akan dilakukan dalam beberapa minggu mendatang. 

Tapi, Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters atas isu pemecatan karyawan tersebut.

Musk membeli dan mengambil alih kendali Twitter pada Oktober. Usai membeli platform media sosial itu, Musk dengan cepat melakukan sejumlah perubahan produk dan organisasi.

Salah satunya, memecat sekitar 50 persen karyawan.

Musk mengatakan pada November lalu Twitter menghadapi penurunan pendapatan besar-besaran karena ditinggalkan pengiklan.

Seorang eksekutif iklan terkemuka mengatakan pada Rabu (18/1) kemarin, pendapatan Twitter untuk kuartal keempat turun sekitar 35 persen menjadi US,025 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Kemnaker Akan Ambil Langkah Hukum Jika PT GNI Terbukti Langgar K3******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengambil langkah hukum jika PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) terbukti tidak menjalankan norma kerja maupun norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Upaya tersebut merespon insiden bentrokan maut di PT GNI, yang menewaskan dua pekerja.

Tim Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial Kemnaker mulai melakukan pengumpulan data ke PT GNI. Tim menggali informasi secara mendalam terkait pemicu terjadinya kerusuhan pekerja, khususnya yang terkait ketenagakerjaan.

"Apabila terbukti ditemukan perusahaan tidak menjalankan ketentuan ketenagakerjaan baik norma kerja maupun norma K3, tentu akan dilakukan langkah-langkah hukum untuk penegakannya," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (18/1).

Untuk memperoleh informasi, tim juga mengadakan rapat dengan jajaran manajemen perusahaan untuk meminta penjelasan tentang permasalahan ketenagakerjaan yang berkembang di media yang menjadi tuntutan serikat pekerja.

Informasi yang berkembang tersebut antara lain tuntutan penerapan prosedur K3 di perusahaan, memberikan APD lengkap kepada pekerja, dan peraturan perusahaan.

Lihat Juga : Dirut Bandara Bali Utara Respons Amukan Megawati

Lalu, kejelasan pemotongan upah, menyetop Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota serikat pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, serta memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.

Haiyani menuturkan peristiwa bentrokan yang memakan korban itu menjadi pelajaran berharga bagi dunia ketenagakerjaan di masa mendatang. Ia menambahkan pihaknya akan terus memantau pelaksanaan perbaikan dari manajemen perusahaan atas sejumlah temuan dari timnya.

"Kami ingin agar kejadian serupa tidak terjadi lagi dan tercipta hubungan industrial yang harmonis di PT GNI," ucap Haiyani.

Bentrokan di PT GNI terjadi pada Sabtu (14/1) malam. Bentrokan itu menyebabkan dua orang pekerja meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Sulteng, Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan korban adalah satu orang tenaga kerja Indonesia dan satu orang lainnya tenaga kerja asing (TKA).

Berdasarkan keterangan Polri, bentrokan dipicu karena pihak keamanan perusahaan menahan sekitar 500 pekerja yang mencoba memasuki pos 4 pabrik smelter milik PT GNI untuk melakukan aksi mogok kerja.

Mogok kerja itu dilakukan usai tujuh dari delapan tuntutan mereka belum disetujui oleh pihak perusahaan. Karena dihalangi masuk, pekerja lalu melempari dan merusak kantor security.

"Kemudian mereka menerobos masuk di pos 4 lalu menuju ke mess karyawan dan membakar sebuah mes karyawan hingga rata dengan tanah," ungkap Didik.

Polri dan TNI yang tiba di lokasi berusaha untuk menenangkan para pekerja. Kericuhan akhirnya bisa dikendalikan setelah petugas kepolisian melerai dua kelompok pekerja yang terlibat bentrok. Petugas juga mengimbau untuk membubarkan diri.

"Sementara untuk TKA diamankan dan dievakuasi di lokasi smelter 2 PT GNI," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan

Pisah dari Malaysia, RI Akan Luncurkan Harga Acuan Sawit Sendiri Juni******

Kementerian Perdagangan ingin membuat harga acuan minyak sawitIndonesia sendiri. Hal itu akan mereka wujudkan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). 

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menargetkan harga acuan itu bisa mulai diterapkan Juni mendatang. Dengan acuan sendiri itu, ia berharap Indonesia tidak lagi merujuk harga CPO pada bursa Malaysia lagi.

Ia menambahkan kepemilikan harga acuan CPO sendiri selalu disinggung Jokowi dalam sidang kabinet. Hal itu karena harga acuan CPO Indonesia sampai dengan saat ini masih bergantung pada Malaysia.

"Yang jelek siapa? Ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia. Loh, Bappebti nya ngapain aja kan gitu," kata Zulkifli.

Menurutnya, Bappebti harus bisa membuat referensi harga komoditi di bursa berjangka milik Indonesia sendiri. Dengan begitu patokan harga komoditas tersebut tidak perlu lagi mengacu pada bursa Malaysia.

Setelah CPO, kata Zulkifli, Bappebti juga membentuk bursa untuk karet, kopi, hingga lada.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Pengamat Proyeksi Properti IKN Minim Peminat di 2023, Jawa Masih Utama******

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan sektor propertidi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum terlalu menarik di 2023.

Menurutnya, Jawa masih menjadi magnet menarik untuk bisnis properti saat ini di mata pembeli.

"Tetap di Jawa. Properti prospeknya lebih banyak di Jawa untuk 2023. Meskipun IKN di Kalimantan Timur, tapi rasanya untuk properti tahun ini belum," ungkapnya dalam Indonesia Property Outlook 2023 di Pullman Jakarta Indonesia Thamrin CBD, Kamis (19/1).

Ia menekankan saat ini konsumen masih tetap memilih membeli properti di perkotaan, bukan pedesaan. Oleh karena itu, Rizal menyarankan pengembang untuk menghindari membangun perumahan di pedesaan jika demi tujuan komersil.

"Jabodetabek tetap menjadi tujuan utama di Jawa, kemudian Surabaya. Jabodetabek itu Depok, Bogor, dan Tangerang Selatan," ujarnya soal lokasi properti yang diminati konsumen.

Lihat Juga : Mulai 2045 Indonesia Andalkan Minyak Sawit Jadi BBM

Selain itu, Rizal menyebut Bandung, Bali, dan Medan juga masuk dalam lokasi prioritas properti. Faktor pendukung pemilihan properti oleh konsumen antara lain harga hingga aksesibilitas.

Ia menekankan aksesibilitas seperti kecukupan luas, air minum yang layak, akses terhadap sanitasi, hingga ketahanan bangunan adalah faktor penting yang menjadi penentu pemilihan properti.

Progres pembangunan infrastruktur di IKN secara keseluruhan baru mencapai 12-15 persen. Namun, sudah ada beberapa proyek yang selesai hampir 100 persen pengerjaannya.

Bendungan Sepaku Semoi menjadi salah satu bukti infrastruktur yang sudah hampir rampung. Saat ini, progresnya sudah mencapai 82 persen dan ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Ada juga rusun pekerja konstruksi dan tenaga ahli yang ditargetkan segera tuntas. Sebanyak 22 rusun hunian pekerja IKN dijadwalkan selesai bulan depan.

Kemudian, konstruksi Istana Negara yang mulai dibangun. Istana Negara IKN terletak di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Namun, pembangunan kawasan ini baru sampai tahap pembentukan lahan.

Selain kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), IKN juga terdiri dari berbagai kawasan. Ada 9 kawasan yang dibangun, termasuk pusat perekonomian hingga pariwisata.

[Gambas:Video CNN]