erek 73

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

Daftar 10 Jabatan yang Diemban Luhut Selain Menko Marinves******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarinves) Luhut Panjaitan kembali mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia ditunjuk sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (NEPIO).

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (Sekjen DEN) ESDM Djoko Siswanto mengatakan keputusan itu seiring terbitnya Kepmen ESDM Nomor 250.k/hk.02/mem/2021 Tentang Tim Persiapan Pembentukan NEPIO.

Adapun anggota dari tim ini terdiri dari ketua dewan pengarah BRIN, menteri/kepala lembaga terkait, anggota DEN ESDM, dan ketua Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir (MPTN).

Tim NEPIO bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Tim dikerahkan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan emisi nol bersih 2060.

Penunjukan sebagai ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir menambah deret jabatan yang diiemban Luhut. Berikut sejumlah jabatan yang dipegang Luhut:

1. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN)

Penunjukkan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Mengutip CNBC Indonesia, tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

2. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional yang diteken Jokowi pada 2021 lalu, salah satu tugas dewan pengarah adalah memantau dan mengawasi penyelamatan danau prioritas nasional serta melaporkan hasilnya kepada presiden.

3. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Jokowi menunjuk Luhut untuk memimpin Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung. Luhut memiliki tugas untuk mengkoordinasikan prasarana dan sarana moda transportasi itu.

4. Ketua Dewan Sumber Daya Air (SDA) Nasional

Luhut ditunjuk menjadi Ketua Dewan SDA oleh Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional. Untuk jabatannya ini, dia bisa menetapkan rencana kerja Dewan SDA Nasional.

5. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Jokowi membentuk Tim Gernas BBI pada 2021 lalu dengan Luhut sebagai ketua. Pembentukan tim itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) 15/2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

6. Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara

Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kepres Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Luhut memimpin susunan pengarah yang tugasnya memberi arahan kepada Pelaksana terkait kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan dan peningkatan tata kelola industri kelapa sawit serta penyelesaian dan pemulihan penerimaan negara dari pajak dan bukan pajak pada industri kelapa sawit.

7. Koordinator Penanganan Polusi DKI Jakarta

Jokowi menunjuk Luhut memimpin penanganan polusi udara Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan itu dibuat dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (28/8).

8. Koordinator Penggunaan Kendaraan Listrik sebagai Kendaraan Operasional Pemerintah

Jokowi menugaskan Luhut mengoordinasikan pelaksanaan instruksi presiden (inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ada tiga poin yang menjadi arahan khusus Jokowi kepada Luhut yaitu koordinasi pelaksanaan inpres, penyelesaian permasalahan, dan pelaporan pelaksanaan inpres.

9. Ketua Satgas Investasi IKN

Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua satgas untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan satgas tersebut akan mengkoordinasi antar kementerian dan lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%******

Belanja makin hemat di Transmart kalau transaksinya pakai Allo Bank atau Bank Mega. Soalnya bisa langsung dapat diskon belanja 20 persen!

Selain itu, ada juga diskon hingga 50 persen untuk beragam produk terpilih di Transmart Full Day Sale yang berlaku di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi, Diskon Seharian di Semua Gerai!

Belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Tenang, tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget kan produknya? Cus, siapkan daftar belanjaan buat ke Transmart sekarang juga, ya!

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik.

Kaisar Iblis Abadi

BEI Setop Sementara Perdagangan Saham WIKA Buntut Gagal Bayar Sukuk******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan sahamPT Wijaya Karya(Persero) Tbk atau WIKA pada Senin (18/12) ini.

Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

[Gambas:Video CNN]

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI. 

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

WIKA berdalih menunda pembayaran pokok sukuk dengan dua pertimbangan.

Pertama,pemberlakuan equal treatmentkepada para kreditur, khususnya pemegang obligasi PUB I Tahap 1 Tahun 2020 yang telah menyetujui perpanjangan jatuh tempo pokok obligasi Seri A selama 2 (dua) tahun dengan opsi beli (call option) sejak tanggal jatuh tempo dengan perseroan tetap membayarkan bunga tanpa melakukan perubahan terhadap tingkat bunga dan jadwal pembayarannya;

Kedua, proyeksi arus kas perseroan di akhir 2023 yang terbatas keterbatasan. Karena terbatas, perseroan memprioritaskan penggunaan kas untuk modal kerja dan pembayaran mitra kerja sebagai bagian dari langkah penyehatan.

Guru Besar Wuji

3 Pesawat Boeing 737 Max 9 Lion Air Dilarang Terbang******

Tiga pesawat Boeing 737 Max 9milik Lion Airdilarang terbang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang ketiga pesawat mengudara sebagai imbas kasus terbaru armada Boeing jenis pesawat tersebut di Amerika Serikat.

Pesawat Boeing 737 Max 9 milik Lion Air yang dilarang terbang itu bernomor registrasi PK-LRF, PK-LRG, dan PK-LRI.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah berkoordinasi dengan Federal Aviation Administration (FAA) Amerika Serikat Regional Asia Pacific, Boeing serta Lion Air sebagai pengguna Boeing 737-9 Max.

Lion Air menyatakan Boeing telah memberikan konfirmasi melalui surat elektronik yang diterima pada 7 Januari 2024. Isinya, tiga unit pesawat Boeing 737-9 Max milik Lion Air tidak termasuk dalam kategori tersebut karena memiliki perbedaan tipe pintu Mid Exit dengan pesawat milik Alaska Airlines.

Menurut Lion, Boeing 737-9 Max miliknya tidak menggunakan tipe mid exit door plug, tetapi menggunakan mid cabin emergency exit door type II, yang berarti sistem pada pintu darurat bagian tengah tersebut berfungsi aktif dan dapat digunakan untuk proses evakuasi.

Ditjen Perhubungan Udara telah menerbitkan Airworthiness Directives (AD) atau Petunjuk Pelaksanaan Kelaikan Udara 24-01-001-U tentang pemberlakuan FAA AD 2024-02-51 yang dikhususkan untuk pesawat B737-9 yang memiliki mid cabin door plug yang diterbitkan tanggal 7 Januari 2024.

"Ditjen Perhubungan Udara selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak FAA, Boeing dan Lion Air untuk terus memonitor situasi tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut seiring dengan perkembangan situasi. Keamanan dan keselamatan operasi penerbangan tetap menjadi prioritas kami," imbuhnya.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak Tak Direstui

Pesawat Alaska Airlines yang membawa 174 penumpang dan enam awak penerbangan melakukan pendaratan darurat di usai panel jendela pesawat pecah di udara, tak lama setelah lepas landas dari Portland, Negara Bagian Oregon, Amerika Serikat (AS).

Dewan Keselamatan Transportasi Nasional AS pun melakukan investigasi atas insiden yang terjadi di pesawat Boeing 737-9 Max maskapai Alaska Airlines tersebut.

Selain itu, Kantor Penerbangan Federal AS (FAA) pada Sabtu (6/1) memutuskan untuk melarang terbang (grounding) pesawat terkait dulu sementara waktu.

MengutipReuters, Administrator FAA Mike Whitaker mengatakan badan tersebut memerlukan pemeriksaan segera terhadap pesawat-pesawat terkait sebelum mereka dapat kembali terbang.

Imbasnya, perintah tersebut mempengaruhi setidaknya terhadap 171 pesawat sejenis di seluruh dunia. Petunjuk kelaikan udara darurat akan mewajibkan operator untuk memeriksa pesawat sebelum penerbangan selanjutnya yang tidak memenuhi siklus inspeksi.

Whitaker mengatakan inspeksi yang diperlukan akan memakan waktu sekitar empat hingga delapan jam per pesawat.

Sementara itu, perusahaan penerbangan Boeing menyatakan pihaknya mendukung tindakan inspeksi terhadap pesawat-pesawat jenis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa segala sesuatu

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]