petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pola gacor mahjong ways 2 hari ini

orion88 704Jutaan kata 754801Orang-orang telah membaca serialisasi

《pola gacor mahjong ways 2 hari ini》

Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera******

Helikopter WBN dilaporkan hilang kontak di hutan Halmahera
Helikopter Bell 429 PK-WSW milik Helicity yang merupakan kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) hilang kontak dengan Air Traffic Control (ATC) Bandara Cekel, Weda Tengah, pada pukul 13.16 WIT, Selasa, 20 Februari 2024 di antara Pinto dan Pit Kaurahe. ANTARA/Abdul Fatah.
Ternate (ANTARA) - Perusahaan tambang PT Weda Bay Nickel (WBN) yang beroperasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara, menyatakan helikopter yang disewanya diduga mengalami masalah dan hilang kontak di sekitar hutan Halmahera pada Selasa (20/2) sekitar pukul 13.16 WIT.

Communications Weda Bay Project, Bilal Sau dihubungi, Selasa, mengatakan Helikopter Bell 429 PK-WSW milik Helicity yang merupakan kontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN) hilang kontak dengan Air Traffic Control (ATC) Bandara Cekel, Weda Tengah, pada pukul 13.16 WIT, Selasa, 20 Februari 2024 di antara Pinto dan Pit Kaurahe

"Saat kejadian, helikopter yang digunakan untuk logistik eksplorasi ini membawa 3 orang, yakni 2 pilot dan satu penumpang," kata Bilal Sau, saat dikonfirmasi melalui telpon selulernya.

Baca juga: Basarnas kerahkan helikopter cari enam penumpang KM Rukun Jaya

Baca juga: Kapolri: Heli hilang kontak dalam kondisi cuaca buruk

Sementara itu, informasi yang diperoleh, helikopter milik PT IWIP jenis bel 429 PK – SWS membawa satu orang penumpang dan dua orang kru.

Sedangkan, Kapolres Halteng, AKBP Faidil Zikri saat dikonfirmasi mengatakan dirinya telah menuju ke PT IWIP dan belum bisa menjawab untuk data lengkap. Dirinya meminta untuk hubungi Basarnas Ternate.

Oleh karena itu, saat ini ini pihaknya bersama manajemen PT WBN telah berkomunikasi dengan Badan SAR Nasional (Basarnas) di Ternate, juga membentuk tim untuk melakukan pencarian.

Sementara itu, Kepala Basarnas Ternate, Fathur Rahman mengatakan saat ini tim SAR gabungan telah diterjunkan untuk menuju lokasi dan melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan serta pihak terkait guna memastikan lokasi hilang kontak helikopter tersebut untuk mempermudah tim SAR gabungan yang telah diterjunkan ke lokasi kejadian.*

Baca juga: Helikopter Polri hilang kontak di Belitung Timur layak terbang

Baca juga: Polri berupaya cari helikopter hilang kontak di Belitung Timur

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR******

Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani/pri.
Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons isu rencana pelantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Jokowi meminta masyarakat menunggu hingga perombakan(reshuffle) kabinet dilaksanakan pada Rabu (21/2).

"Besok ditunggu saja jam 10.00 (WIB)," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2024 di Jakarta, Selasa.

Agenda pelantikan Menko Polhukam serta Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional oleh Presiden Jokowi telah dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden RI Ari Dwipayana.

Ari menyebut pelantikan akan dilaksanakan pada Rabu di Istana Merdeka, Jakarta.

Baca juga: Presiden lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR/BPN Rabu besok

Baca juga: Jokowi: Perpres "Publisher Rights" bukan untuk kurangi kebebasan pers

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

"Mengenai siapa yang akan diangkat dan dilantik oleh Bapak Presiden untuk mengisi dua posisi itu, kita tunggu besok ya," kata Ari melalui pesan singkat.

Sebelumnya beredar informasi di kalangan wartawan bahwa Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto akan dilantik Presiden sebagai Menko Polhukam definitif. Isu itu juga diketahui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Seiring dengan munculnya isu itu, beredar pula kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Dimintai tanggapannya soal isu itu, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Namun demikian, kata Herzaky, jika negara memanggil, AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

BRI siapkan strategi jelang berakhirnya restrukturisasi COVID******

BRI siapkan strategi jelang berakhirnya restrukturisasi COVID-19
Direktur Utama BRI Sunarso. ANTARA/HO-Humas BRI/aa.
Apabila dihitung dari puncaknya, sebesar Rp210 triliun itu sudah keluar dari status restrukturisasi sehingga sekarang outstanding-nya tinggal Rp54 triliun....
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menyiapkan strategi pencadangan dalam menghadapi berakhirnya program restrukturisasi kredit COVID-19 pada Maret 2024 sebagaimana kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan bahwa perseroan telah mencatatkan penyusutan nilai kredit terdampak COVID-19 yang direstrukturisasi, di mana outstandingkredit restrukturisasi COVID-19 per Desember 2023 turun menjadi Rp54,5 triliun dari Rp107,2 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Apabila dihitung dari puncaknya, sebesar Rp210 triliun itu sudah keluar dari status restrukturisasi sehingga sekarang outstanding-nya tinggal Rp54 triliun,” kata Sunarso dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca juga: BRI jadi perusahaan pertama di Indonesia yang penuhi standar PRISMA versi Kemenkumham

Dengan persiapan berakhirnya restrukturisasi tersebut, BRI menyiapkan pencadangan yang memadai dengan Non Performing Loan(NPL) Coveragemencapai 215,27 persen per Desember 2023, lebih dua kali dari NPL yang telah dicadangkan.

“Saya kira itu lebih dari cukup ya. Dan kemudian kualitas kredit atau NPL BRI terkendali di level 2,95 persen,” ujar dia.

Di samping itu, strategi lain yang dilakukan, yakni dengan selective growthdan tetap memperkuat risk management. BRI telah membentuk regional risk managementdi setiap wilayah untuk mengawal kualitas kredit serta secara aktif melakukan pemantauan pada portofolio kredit.

BRI juga akan berfokus pada penguatan kapabilitas retail banking serta memiliki aspirasi tambahan, yaitu optimalisasi kontribusi perusahaan anak. Juga, fokus pada  UMKM, khususnya di ultra mikro, yang diwujudkan dengan melanjutkan kinerja dan strategi Holding UMi menjadi prioritas utama sebagai sumber pertumbuhan baru.

“BRI akan tetap memastikan tersedianya sumber pertumbuhan baru, terutama datang dari segmen ultra mikro, yang kedua adalah memastikan kecukupan modal untuk meng-coverpertumbuhan bisnis secara sustaindi tahun 2024 ini,” tutur Sunarso.

Dari sisi fungsi intermediasi hingga akhir Desember 2023, BRI berhasil mendorong penyaluran kredit tumbuh 11,2 persen year-on-year(yoy) menjadi Rp1.266,4 triliun. Pencapaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan penyaluran kredit industri perbankan nasional yang sebesar 10,4 persen yoy di sepanjang 2023.

Baca juga: OJK: Kredit restrukturisasi COVID-19 menurun jadi Rp285,32 triliun

Sementara itu, kinerja BRI sepanjang 2023 secara konsolidasian tercatat aset perseroan tumbuh 5,3 persen yoy menjadi sebesar Rp1.965 triliun, dan membukukan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen yoy.

Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), hingga akhir Desember 2023 BRI berhasil menghimpun DPK sebesar Rp1.358,3 triliun atau tumbuh 3,9 persen yoy, lebih baik dibandingkan dengan DPK industri perbankan nasional yang tumbuh 3,8 persen secara yoy pada akhir Desember 2023. Penghimpunan DPK BRI masih didominasi oleh dana murah (CASA) dengan persentase mencapai 64,4 persen atau setara dengan Rp874,1 triliun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jagobet4d

Perbarui waktu:2024-07-10

Daftar bab terbaru
84 di erek erek
3 macam slot login
slot demo raja89
situs slot play
aplikasi kredit elektronik online
unsurtoto
modalku pinjaman online
akulaku bukalapak
sumber slot net
Daftar isi semua bab
Bab 1 akun gacor malam ini
Bab 2 10000 tafsir mimpi 4d abjad lengkap
Bab 3 slot gacor resmi hari ini
Bab 4 depototo
Bab 5 slot online tergacor
Bab 6 idola88
Bab 7 daftar kredivo tanpa slip gaji dan npwp
Bab 8 game slot populer
Bab 9 ok bank pinjaman online
Bab 10 kredivo ditutup
Bab 11 cara meminjam uang di bank bca tanpa jaminan
Bab 12 rajagacor88
Bab 13 pinjam uang di line bank
Bab 14 generator prediksi togel
Bab 15 elexistogel
Bab 16 slot gacor hari ini rtp
Bab 17 game slot gacor pagi ini
Bab 18 mudah menang slot
Bab 19 rog777
Bab 20 kalau tidak bayar kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8439bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Aliansi mitos saya

pola gacor olympus 2023
Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. ANTARA/HO-Humas DPR RI/pri.
Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendengar adanya isu Hadi Tjahjanto segera dilantik sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Hadi Tjahjanto saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Mahfud serahkan surat pengunduran diri setelah balik dari Aceh
Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pihaknya segera menunjuk Menko Polhukam definitif secepatnya, yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari nonpartai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2).

Hadi Tjahjanto adalah mantan Panglima TNI yang dilantik pada tahun 2017 menggantikan Gatot Nurmantyo. Sebelum diangkat sebagai Panglima TNI, Hadi juga merupakan Kepala Staf TNI AU periode 2017—2018.

Presiden sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) menggantikan Mahfud Md. yang telah mengundurkan diri.

Penunjukan itu disampaikan Presiden dalam Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2024 yang ditandatangani di Jakarta, Jumat. Keppres itu juga berisi tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md.

Sebagaimana isi keppres tersebut, Tito Karnavian akan menjadi Plt. Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju periode 2019—2024 sampai adanya Menko Polhukam definitif.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Mekanik

bolagilacom
KPU akui Sirekap sempat dihentikan sementara untuk sinkronisasi
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan Tanah Abang menata kotak suara untuk rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara secara manual tingkat Kecamatan di GOR Tanah Abang, Jakarta, Senin (19/2/2024). (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengaku sempat ada penghentian data pada aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) Pemilu 2024 untuk sinkronisasi data.

Menurut Idham, sinkronisasi itu dilakukan untuk memenuhi hak informasi publik. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi akurat terkait publikasi perolehan suara peserta Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Sebab, hari kemarin dan hari ini kami sedang fokus melakukan sinkronisasi data, tampilan di website pemilu2024kpu.go.id," kata Idham di Jakarta, Senin.

Dia juga menepis informasi dari Partai Buruh yang menyebut penghitungan surat suara menggunakan Sirekap di tingkat kecamatan diberhentikan selama tiga hari.

Baca juga: DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara

Idham menegaskan rekapitulasi tetap berjalan meskipun terhenti sementara. Hal itu dibuktikan dengan telah selesainya proses rekapitulasi oleh 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

"Hari kemarin itu ada 33 PPK yang telah menyelesaikan proses rekapitulasinya," jelas Idham.

Sebelumnya, Ketua Tim Khusus Pemenang Partai Buruh Said Salahudin mengatakan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dihentikan.

Pemberhentian sementara rekapitulasi itu sejak Minggu (18/2) hingga Selasa (20/2), menyusul Sirekap yang sedang galat. Said sendiri mengaku sudah mendapat informasi tersebut dari berbagai pengurus daerah Partai Buruh sejak Minggu.

"Pengurus daerah menyampaikan bahwa proses rekap di kecamatan disetop oleh Panitia Pemilihan Kecamatan berdasarkan instruksi KPU RI, dengan alasan sistem Sirekap error. Terus terang ini membuat kami bingung. Kenapa munculnya permasalahan pada Sirekap menyebabkan proses rekapitulasi harus ditunda," kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Baca juga: Perludem nilai Sirekap tidak perlu ditutup

Padahal, lanjut Said, Sirekap dan proses rekapitulasi suara merupakan dua tahap berbeda dan tidak boleh saling memengaruhi satu sama lain.

Dia menjelaskan Sirekap sendiri merupakan instrumen untuk memenuhi asas keterbukaan informasi publik atas hasil pemilu sebagai bagian dari data publik yang berhak diketahui oleh masyarakat.

"Data Sirekap bukan data resmi hasil pemilu. Hal ini jelas disebutkan dalam peraturan KPU," ujarnya.

Said menilai apabila muncul masalah pada Sirekap, hal itu semata-mata masalah teknis yang sama sekali tidak akan memengaruhi keabsahan hasil pemilu.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pasangan abadi yang lahir di surga

bisa 123 slot
TPN Ganjar-Mahfud resmi bentuk tim hukum usut kecurangan Pemilu 2024
Arsip- Cawapres Mahfud Md ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/aa.
Jakarta (ANTARA) - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud resmi membentuk tim hukum untuk mengusut dan mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pembentukan tim hukum ini bertujuan untuk memperkarakan pemilu," kata Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD saat ditemui usai rapat terbatas di Gedung High End, Jakarta, Senin

Dalam kesempatan yang sama, Deputi 360 TPN Ganjar-Mahfud, Syafril Nasution menambahkan, pembentukan tim hukum tersebut dilakukan berdasarkan arahan pasangan calon (paslon) Ganjar Pranowo-Mahfud MD serta para ketua umum partai politik pengusung pasangan capres -cawapres Ganjar-Mahfud, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Setelah resmi membentuk tim hukum yang bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud , ia mengatakan TPN juga menunjuk dua advokat senior, yakni Todung Mulya Lubis sebagai ketua tim hukum dan Hendry Yosodiningrat sebagai wakil ketua.

"Tim ini akan bekerja menyusun suatu persiapan untuk dihadapi nanti ke depannya," ujar Syafril

Syafril menuturkan sejauh ini tim hukum tersebut sudah membahas beberapa temuan terkait kejanggalan dalam Pemilu 2024 yang dinilai  terstruktur dan masif.

Berbagai temuan itu, kata dia, nantinya akan menjadi bukti TPN Ganjar-Mahfud untuk mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu tahun ini diikuti 18 partai politik nasional, sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: TPN minta publik kawal rekapitulasi suara Pemilu 2024
Baca juga: TPN investigasi pilpres dinodai kecurangan

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sayap Beku

derekturtoto
Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah
Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru berinisial RL, selaku General Manajer PT TIN dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022, Senin (19/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty
Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi di Jakarta, Senin, menyebutkan satu tersangka ditetapkan berinisial RL, selaku General Manajer (GM) PT TIN. "Setelah yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan secara intensif dan berdasarkan alat bukti yang sudah cukup sehingga kemudian kami tetapkan sebagai tersangka," kata Kuntadi. Peran RL dalam perkara ini, bersama-sama dengan tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018 menandatangani kontrak kerja sama. Di mana dalam perjanjian kerja sama tersebut, kata Kuntadi, tersangka RL melakukan pengumpulan bijih timah yang di-coverdengan pembentukan perusahaan boneka. "Perusahaan-perusahaan boneka ini dipergunakan oleh tersangka RL untuk mengakomodasi pengumpulan biji timah," kata Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Baca juga: Kejagung sita emas dan uang tunai terkait kasus PT Timah Tersangka RL disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1. Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sementara itu, penyidikan perkara ini masih terus berlanjut. Total sudah ada 130 saksi yang diperiksa penyidik kejaksaan Dari 130 saksi tersebut, sembilan orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dengan rincian, dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Kemudian lima tersangka ditetapkan Jumat (16/2), yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018. Selanjutnya, pada Minggu (18/2), penyidik kejaksaan menetapkan dua orang tersangka baru berinisial BY selaku Mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

dapat dollar gratis 100 masuk paypal
KPU tegaskan tak ada penggelembungan suara PSI
Suasana panel B “Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional serta Penetapan Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024” yang dipimpin Anggota KPU RI Idham Holik di Gedung KPU RI, Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Rio Feisal)
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan, tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

”Tidak ada terjadi penggelembungan suara,” ujar Idham di Jakarta, Senin.

Baca juga: PSI DKI nilai Kaesang pengaruhi naiknya suara secara nasional

Dia menjelaskan, yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.

"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," katanya.

Baca juga: PSI: "Kaesang effect" dapat tingkatkan suara di daerah 

Idham pun menegaskan Sirekap yang merupakan alat bantu penghitungan suara sudah sesuai dengan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait data C.Hasil plano yang harus diakurasi.

Selain itu, dia menekankan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu sudah berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang.

“Mulai dari Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota dan KPU provinsi dan pada akhirnya pada level KPU RI, rekapitulasi tingkat nasional,” kata Idham menjelaskan.

Baca juga: KPU RI soal kenaikan suara PSI di Sirekap: Foto C.Hasil rujukan utama

Adapun terkait mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK dilakukan dengan cara membuka kotak suara yang berisi formulir C.Hasil plano dan dibaca satu per satu.

Hasil pembacaan yang dilakukan oleh salah satu anggota PPK kemudian di-input dengan menggunakan file template formulir D.Hasil yang masih kosong. Kemudian, formulir hasil itu dikirim lewat Sirekap.

”Apabila ada gangguan, maka dikirim melalui email atau link cloud,” ujarnya.

Baca juga: Berita terpopuler akhir pekan, PSI sebut jumlah suara meningkat karena dukungan dari daerah hingga harga beras Februari tertinggi dalam tiga tahun terakhir

Sebelumnya, pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12, mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model C.Hasil Plano pada Sabtu (2/3), pukul 16.11 WIB.

"Karena banyak yang nemu kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba nyari sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta.

Baca juga: PSI: Penambahan suara saat rekapitulasi wajar

TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, D.I.Y Web KPU: 31 C Hasil: 5"

Cuitan tersebut hingga Minggu pukul 16.40 WIB telah disukai 11 ribu akun, dikutip 5 ribu akun, dan mencapai impresi sebanyak 892,3 ribu tayangan.

Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 16.40 WIB, PSI memperoleh 2.403.316 suara atau 3,13 persen di Pileg DPR RI.

Baca juga: Faktor Kaesang dongkrak perolehan suara PSI di Solo

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Baca juga: PSI sebut kader dan saksi efektif kawal penghitungan suara

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Mencuri Langit

slot tergacor
KBRI belum dapat notifikasi soal penangkapan ratusan WNI di Malaysia
Arsip foto - Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) berjalan menuju bus setibanya dari Malaysia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (24/2/2023). Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Baru memulangkan 61 WNI yang ditangkap akibat tinggal secara ilegal di pemukiman dalam sebuah perkebunan di wilayah Nilai Springs, Negeri Sembilan, Malaysia. ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa KBRI Kuala Lumpur belum menerima notifikasi kekonsuleran mengenai penangkapan sekitar 130 WNI di Shah Alam, Malaysia.

“Sekitar 130 WNI ditangkap oleh Imigrasi Malaysia dalam operasi gabungan penyerbuan Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) di Shah Alam, pada 18 Februari pagi,” kata Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhamad Iqbal melalui pesan singkat, Senin.

Berdasarkan informasi dari laman media sosial Imigrasi Malaysia, 130 WNI yang ditangkap itu terdiri atas 76 laki-laki, 41 perempuan, dan 13 anak-anak, termasuk bayi yang baru berusia sembilan bulan.

Iqbal memastikan bahwa segera setelah menerima notifikasi kekonsuleran, KBRI Kuala Lumpur akan memberikan bantuan kekonsuleran, termasuk upaya percepatan pemulangan bagi para WNI yang termasuk dalam kelompok rentan.

Imigrasi Malaysia menyebut operasi dilakukan di permukiman ilegal di dekat perkebunan kelapa sawit di Shah Alam, di mana mereka juga menangkap dua warga negara Bangladesh.

Wakil Direktur Jenderal Imigrasi Malaysia Jafri Embok Taha mengatakan permukiman itu telah berdiri selama empat tahun terakhir dan dilengkapi dengan listrik.

“Warga negara asing ini diyakini menyewa permukiman ini dari warga lokal, yang juga menyediakan listrik. Ketua kampung di sini menyebut mereka membayar sekitar 6.000 ringgit Malaysia (sekitar Rp19,6 juta) per bulan untuk menyewa 0,6 hektare lahan,” kata Taha, seperti dilaporkan Bernama.

Dia mengatakan sebagian warga asing yang tinggal di permukiman ilegal tersebut bekerja di bidang jasa pembersihan, restoran, dan konstruksi.

Mereka semua disebut tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan telah melebihi izin tinggal di Malaysia.

Baca juga: Polisi Malaysia tembak mati tersangka pembunuh WNI di Petaling Jaya
Baca juga: Difasilitasi KBRI-KJRI, empat WNI lolos dari hukuman mati di Malaysia

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024