trik slot menang terus

Kendalikan dunia

akun slot terpercaya dan gacor

Kaesang bakal dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menjagokan nama anak Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

"Untuk Mas Kaesang, menurut saya, beliau sosok figur yang sangat baik," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Rabu.

Jika nantinya Kaesang mampu memenuhi persyaratan administratif pendaftaran calon gubernur (cagub) DKI, maka pihaknya tidak segan untuk mengusung Ketua Umum PSI tersebut.

Baca juga: Kaesang bersilaturahim minta nasihat ke PWNU Jakarta

Selain Kaesang, dia juga memiliki nama beberapa figur-figur internal yang juga layak menjadi pemimpin Jakarta.

"Selain Mas Kaesang, kami juga ada sosok Sis Grace yang suaranya terbesar di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, DKI III," ujarnya.

Grace Natalie mendapat suara terbanyak pada pemilu legislatif (Pileg) 2024 Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

Dari dapil itu, dia berhasil mendapat perolehan 193.556 suara. Hal ini membuktikan Grace juga dipercaya oleh warga Jakarta Barat hingga Jakarta Utara.

"Dari perolehan suara Sis Grace yang luar biasa itu saya kira kepercayaan masyarakat ke Sis Grace itu besar," ujarnya.

Baca juga: PSI nilai Jakarta butuh sosok Jokowi baru untuk calon gubernur

Dengan demikian, dia menilai nama Kaesang dan Grace merupakan figur internal PSI yang layak untuk menjadi Gubernur ataupun Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menilai Jakarta membutuhkan sosok Presiden Joko Widodo baru untuk calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3), menilai filosofi kepemimpinan Jokowi ketika memimpin Jakarta terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta saat ini, seperti MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Baca juga: Komjen (Purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta
Baca juga: PKS buka opsi bagi Anies untuk kembali pimpin DKI Jakarta

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Aroma dingin kamar kerja musim semi

buku mimpi 67

BKSDA Maluku terima penyerahan delapan satwa dilindungi******

Ambon (ANTARA) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Maluku menerima penyerahan sebanyak delapan satwa dilindungi dari Tim Smart Patroli Resort Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

“Resort Kairatu telah menyerahkan satwa burung yang dilindungi undang-undang berjumlah delapan ekor kepada kami. Burung tersebut diamankan pada saat petugas melakukan patroli di wilayah Kairatu” kata Polisi Hutan (Polhut) BKSDA Maluku Seto, di Ambon, Rabu.

Burung tersebut terdiri atas dua ekor nuri kepala hitam Papua (Lorius lory) dan enam ekor Nuri Maluku (Eos Bornea).

Satwa tersebut kini telah diserahkan kepada petugas perawat satwa di pusat konservasi satwa (PKS) di kebun cengkeh untuk direhabilitasikan,sebelum di lepas liarkan ke habitatnya.

“Nanti akan kami lepas liarkan ke habitatnya di Seram, tapi perlu direhabilitasi dulu karena sementara masih dalam kondisi jinak. Tetapi satwa tersebut dalam keadaan sehat,” ujarnya.

Baca juga: KLHK sudah lepasliarkan 500 ribu satwa dilindungi 

Kepada pelaku yang menyimpan satwa tersebut, petugas hanya memberikan pembinaan kepada pemilik satwa sehingga dengan sadar yang bersangkutan dapat menyerahkan burung tersebut.

“Pelaku hanya diberikan pembinaan sehingga dia mau menyerahkan satwa dilindungi itu dan tidak mengulanginya lagi karena satwa itu dilindungi undang-undang dan tidak boleh dipelihara,” ucap Seto.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa, Barangsiapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; (Pasal 21 ayat (2) huruf a), diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.100 juta (Pasal 40 ayat (2)).

Baca juga: BKSDA Maluku terima penyerahan satwa dilindungi nuri kepala hitam
Baca juga: BKSDA Sumbar lepasliarkan satwa dilindungi di kawasan konservasi
Baca juga: BKSDA Maluku terima 11 ekor burung paruh bengkok hasil translokasi

Pewarta: Winda Herman
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Sembilan hari guntur dan kesedihan

pinjol resmi ojk 2021 cepat cair bunga rendah

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

agen gacor slot

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Jakarta, CNN Indonesia--

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/pta)

Tentang mimpi musim panas

slot gacor kemarin

KPK panggil tujuh saksi korupsi gedung kantor Pemkab Lamongan******

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

"Hari ini bertempat di Polrestabes Surabaya, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Para saksi tersebut yakni Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya Suhardiono, Operasional Head PT Rodamas Inti Teknika Cab. Surabaya Suryadi, dan General Manager Divisi Regional III di PT Brantas Abipraya, 2015-2019 Herman Dwi Haryanto.

Kemudian Sales Engineer PT Wika Beton Wilayah Penjualan V Regional Surabaya Dodik Tri Setiyawan, Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Kabupaten Lamongan Rahman Yulianto, Staf Dept Human Capital PT Brantas Abipraya Mohammad Iqbal Yanuar, dan tenaga lepas ahli teknik tenaga listrik Nugroho Arianto.

KPK pada Jumat (15/9/2023) mengumumkan dimulainya proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Tim penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Namun KPK belum membeberkan identitas para tersangka. Hal itu akan diumumkan setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan, maupun rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta.

KPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

Dalam perkara tersebut KPK telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (12/10/2023) sebagai saksi dalam kasus dugaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan.

"Saya diperiksa sebagai saksi dan dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa kali istirahat," kata Yuhronur usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Yuhronur mengaku lupa dengan jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada dirinya selama pemeriksaan tersebut. Terkait tersangka dan siapa saja yang dipanggil, dia meminta awak media menunggu pengumuman KPK.

"Adalah nanti. Saya tidak enak untuk mengucapkannya," tambahnya.

Yusronur mengatakan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut terkait kapasitasnya saat itu sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lamongan.
Baca juga: KPK periksa bupati Lamongan jadi saksi dugaan korupsi pembangunan
Baca juga: KPK periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi delapan jam sebagai saksi
Baca juga: KPK panggil ketua DPRD Lamongan 2014-2018 Kaharudin

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Desainer game serba bisa

gbo4d slot

AHY Sebut Nilai Tambah Program Pendaftaran Tanah Tembus Rp6.076 T******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan (ATR/BPN) Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) mencatat nilai tambah ekonomi yang diperoleh sejak ditetapkannya Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) pada 2017 hingga 2023 mencapai Rp6.076 triliun.

"Pendaftaran tanah memberikan economic value added (EVA) kepada negara dan masyarakat," kata AHY dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Sejak dilaksanakannya pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2018 hingga tahun 2023, EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun yang terdiri dari pajak penghasilan (PPH), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT)," jelasnya lebih lanjut.

Untuk program PTSL, AHY melaporkan 111 juta bidang tanah terdaftar per Maret 2024 atau 88 persen dari target 126 juta bidang tanah terdaftar.

Sementara itu, 90,9 juta bidang tanah atau 72 persen telah bersertifikat.

"Hingga saat ini dari target 126 juta bidang tanah Kementerian ATR/BPN sudah berhasil mendaftar 111 juta bidang tanah, di mana 90,9 juta bidang tanah sudah bersertifikat," imbuhnya lebih lanjut.

AHY pun menjelaskan pada 2024, pihaknya menargetkan bisa mendaftarkan 9 juta bidang tanah, sehingga akan tercapai 120 juta bidang tanah terdaftar pada akhir tahun.

"Insyaallah pada 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah sehingga total terdaftar mencapai 100 persen sesuai dengan target pemerintah," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)