gold party pragmatic

Puncak seni bela diri

Puluhan Siswa SD Bromantakan Pajang Lukisan Peringati Hari Antikorupsi******

SOLO–Puluhan poster larangan antikorupsi buatan para siswa SD Bromantakan terpajang di jalur pedestrian Ngarsopuro pada Jumat (8/12/2023). Aksi ini merupakan bentuk kerja sama antara Komunikotavisual dengan SD Bromantakan Solo.

Pembimbing Guru Lukis di SDN Bromontaman, Marzuki Widodo, mengatakan kegiatan hari itu diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada para siswa.

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

“Kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin ya bahwa setop [korupsi] atau anti korupsi kepada anak-anak,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi itu diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Bromantakan Solo. Para siswa menggambar dan mewarnai poster larangan korupsi dengan tulisan yang beragam. Lukisan dari 90 siswa tersebut kemudian dipajang di Jalan Ngarsopuro, depan Pasar Triwindu, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa.

Tampak lukisan tersebut juga menarik perhatian para pengunjung yang tengah melintas di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari.

Marzuki menambahkan karya para murid tersebut dipajang untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan antikorupsi.

Menurut dia, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan kepada anak-anak agar memupuk integritas dan kejujuran mereka sejak dini. Dia miris melihat berita sehari-hari kasus korupsi dari para pejabat di Indonesia.

Marzuki ingin menanamkan pengetahuan jika korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan dilarang dilakukan oleh siapapun.

Pantauan Solopos.comhasil lukisan para murid-murid sudah menunjukkan sikap antikorupsi. Beberapa murid sudah mengenal penggunaan simbol tikus berdasi sebagai lambang pejabat negara yang korup.

Anak-anak tersebut juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

Salah satunya Wuning, 11, siswa kelas 6 SDN Bromantakan yang tengah menggambar tikus sebagai lambang korupsi, dengan tulisan ‘Stop korupsi sejak dini, jujur itu hebat’.

“Menggambar tentang ajakan untuk tidak korupsi, harapannya bisa memberi tahu pejabat supaya tidak korupsi,” tutur Wuning.

Wuning juga berharap para petinggi di Kota Solo tidak korupsi. Salah satu perwakilan Komunikotavisual dari Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Candra Putra, mengatakan kegiatan dengan SD Bromantakan tersebut menjadi ajang mengedukasi para siswa sejak dini guna menanamkan karakter antikorupsi.

Candra berharap para siswa yang sudah dapat menggambar poster larangan korupsi tersebut dapat menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Manual Pengoperasian Pakan Meriam

Prihatin ke Gibran, Eros Djarot: Dia sedang Mencelakakan Indonesia******

SOLO —Politikus senior dan budawayan ternama, Eros Djarot, menyatakan keprihatinannya melihat kekacauan politik di Indonesia belakangan ini. Dia berpendapat hal itu bukan semata-mata ulah Gibran Rakabuming Raka, tetapi disebabkan juga oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menyebut manuver Gibran maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024 menuai polemik. Akan tetapi, Eros menilai bukan sepenuhnya polemik itu disebabkan kesalahan Gibran.

Promosi BRI Bayarkan Dividen Interim Rp12,7 Triliun, Negara Kantongi Rp6,8 Triliun

Polemik itu menurutnya dibuat oleh Jokowi. Sebab menurut Eros, Gibran hanya wayang yang menuruti kata dalangnya.

Dalam bincang-bincang bersama Abraham Samad, Eros dengan tegas menyebut bahwa dalang di balik kekacuan yang dibuat Gibran tak lain dan tidak bukan adalah Presiden Joko Widodo. Politikus senior tersebut bahkan merasa kasihan terhadap Gibran yang ia anggap hanya “disiksa” oleh Jokowi.

“Saya melihat Gibran itu kasihan lah. Gibran itu kan punya bapaknya. Punya bapak kan? Bapak itu ngajarinenggak? Kalau dia begitu dan semua dibebankan kepada Gibran, kasihan lah,” kata Eros Djarot. “Sebagai orang tua, janganlah menyiksa anaknya terlalu jauh,” katanya menambahkan.

Sebagaimana diketahui, Gibran telah lama menjadi bahan olok-olok sejumlah masyarakat lantaran pencalonannya sebagai cawapres dianggap tidak adil. Bermula dari keputusan MK hingga beberapa kesalahan sederhana saat kampanye dan debat, membuat Wali Kota Solo tersebut banyak menerima hujatan dari netizen.

Hal inilah yang kemudian membuat Eros Djarot merasa miris, sekaligus kasihan kepada cawapres berusia 36 tahun tersebut. Dalam pernyataannya, Eros Djarot sudah bertanya apakah pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo ini lantaran Jokowi sudah tidak bisa lagi menjabat di periode ketiga.

Eros juga mempertanyakan nasionalisme Jokowi setelah mencalonkan anak sulungnya sebagai calon RI 2 yang bisa berpotensi mencelakakan Indonesia. “Sebagai anak dia berbakti, tapi dia tidak tahu kalau dia sedang mencelakakan Indonesia,” tambahnya.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Eros Djarot: Sudahlah Pak Jokowi, Kasihan Gibran”

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

AIESEC UNS Edukasi Bahaya Pernikahan Dini di 4 Sekolah di Solo******

SOLO —Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengadakan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini di empat sekolah di Kota Solo pada awal 2023 ini.

Empat sekolah yang dimaksud adalah SMA Muhammadiyah 3 Solo, SMAN 5 Solo, SMP Kanisius 1 dan SMP Muhammadiyah 7 Solo. Edukasi tersebut merupakan rangkaian dari agenda kegiatan volunteer bernama Kids & Care 2.0 Local Project yang diselenggarakan oleh AIESEC in UNS.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

AIESEC merupakan organisasi kepemudaan terbesar di dunia yang salah satunya berada di UNS. Didirikan pada 1946 setelah perang dunia ke-2, AIESEC bertujuan mengembangkan jiwa kepemimpinan pemuda dan mewujudkan perdamaian dunia.

Sebagai organisasi kepemudaan, AIESEC turut serta berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kids & Care 2.0 Local Project AIESEC in UNS mengusung tema pernikahan dini.

Tema tersebut diambil karena Indonesia menempati posisi ke-7 sebagai negara dengan kasus pernikahan dini tertinggi di dunia. Pernikahan dini tentunya juga membawa dampak yang sangat besar di kehidupan masyarakat.

Selain segi ekonomi dan sosial, pernikahan dini dinilai berbahaya terhadap kesehatan karena rentan terkena penyakit reproduksi, mental, stunting, hingga risiko kematian ibu dan anak. Kegiatan volunteer ini dilaksanakan selama empat pekan yang dimulai dari 19 Desember hingga 13 Januari secara hybrid.

Pada pekan pertama, para volunteer mendapatkan pembekalan awal yang bertujuan sebagai tempat mengenal proyek secara detail serta pengenalan lingkungan sekitar. Para volunteer mendapatkan materi berupa pengenalan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), Komunitas di Solo, serta pengenalan pernikahan dini.

Pada pekan ini, kegiatan dilasanakan secara daring. Kemudian, pekan kedua berfokus pada pembekalan yang membahas permasalahan pernikahan dini secara spesifik. Ada empat aspek yang dibahas, yaitu kesehatan mental, kesehatan reproduksi, kesehatan anak, hingga risiko kematian ibu dan anak.

Para volunteer dibekali ilmu yang nantinya akan diajarkan kepada siswa-siswi di sekolah. Pada pekan ketiga, para volunteer melaksanakan tugasnya untuk menyebarkan kesadaran mengenai bahaya pernikahan dini terhadap kesehatan.

Pada pekan ini, seluruh kegiatan dilaksanakan secara luring. Para volunteer disebar ke empat sekolah yang ada di Solo yaitu SMA Muhammadiyah 3, SMA N 5, SMP Kanisius 1, dan SMP Muhammadiyah 7. Kids & Care 2.0 juga melakukan kunjungan ke Yayasan Rumah Lentera sebagai aksi dukungan untuk anak-anak dengan HIV & AIDS.

Pada pekan terakhir, para volunteer mengadakan webinar yang bertajuk Impact Report. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemampuan manajemen proyek para volunteer.

Kegiatan pada pekan ini dilaksanakan secara daring. Para volunteer membuat webinar yang menjelaskan seluruh kegiatan dan dampak yang telah dilakukan oleh para volunteer untuk lingkungan sekitar.

Sebagai pemuda dituntut sadar akan peran kita di masyarakat yaitu agen perubahan. Kids & Care 2.0 sukses mengadakan edukasi yang diikuti oleh lebih dari 800 siswa-siswi di empat sekolah. Melalui Kids & Care 2.0, diharapkan para pemuda akan terus bisa berdampak di lingkungan sekitar dalam mempromosikan bahaya pernikahan dini sebagai langkah prevetif untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia.

Master catur bersih

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya

Sangat pemburu

Guru Besar Ilmu Hukum UNS Bertambah, Sentot Sudarwanto Jadi Gubes ke******

SOLO–Albertus Sentot Sudarwanto dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum (FH) UNS di Auditorium G.P.H. Haryo Mataram UNS, Selasa (7/3/2023). Sentot menjadi guru besar ke-10 di Fakultas Hukum, sedangkan tingkat universitas dia merupakan guru besar  ke-255.

Sentot dalam pidato ilmiahnya menyoroti persoalan imbal jasa lingkungan atau IJL. Pidato ilmiah tersebut berjudul Model Imbal Jasa Lingkungan Berbasis Kontraktual Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perdata.

Promosi Dukung Desa BRILiaN, Wamen BUMN Yakin Pemberdayaan Desa Jadi Engine of Growth

Menurut dia, saat ini lingkungan hidup sedang mengalami krisis perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sentot mengatakan perubahan iklim memicu bencana seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan. 

Sementara itu, dia menjelaskan undang-undang  yang mengatur, tidak cukup untuk mengendalikan dan menyelesaikan permasalahan lingkungan.

“Pelaksanaan dan pengawasannya cenderung normatif, sementara eksploitasi sumber daya terus dilakukan,” ujar dia dalam pidato ilmiah, Selasa.

Dia menawarkan solusi berupa Imbal Jasa Lingkungan atau IJL untuk mengatasi persoalan lingkungan, termasuk potensi bencana yang dihasilkan. “Imbal Jasa Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan bencana hidrologi yang berkeadilan dan partisipatif,” ujar dia.

Dia menegaskan melalui Pasal 42 UU PPLH, salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup adalah instrumen ekonomi, yang meliputi perencanaan pembangunan, pendanaan lingkungan hidup, dan insentif.

Lalu dia menunjukan PP 46 Tahun 2017 yang mendefinisikan Imbal Jasa Lingkungan (IJL) sebagai pengalihan sejumlah uang, atau yang dapat dinilai dengan uang, antara Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dengan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup.

Dalam hal ini pemanfaat lingkungan hidup bisa dari kalangan masyarakat. Sedangkan penyedia jasa lingkungan hidup bisa dari pihak pemerintah daerah.

Sejauh ini, Sentot mengatakan sudah ada beberapa daerah yang sudah menerapkan IJL seperti pengelolaan sumber daya air di Lombok Barat; daerah aliran sungai (DAS) Krueng Muntala, Jantho, Aceh; dan Sub-DAS Cikapundung, Jawa Barat.

“Namun pelaksanaan IJL menghadapi berbagai problematika hukum. Pertama, kekosongan hukum soal pengaturan mengenai mekanisme dan penghitungan IJL. Kedua, Inkonsistensi kebijakan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga, belum adanya perjanjian kerjasama IJL, ini berujung pada rendahnya partisipasi pemanfaat jasa,” kata dia.

Dia menawarkan strategi hukum yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Peraturan Menteri LHK. Peraturan itu menurutnya untuk mengatur mengenai sistem dan mekanisme pelaksanaan IJL. 

Selain itu pemerintah daerah dirasa perlu mengeluarkan peraturan daerah atau Perda yang mendukung penerapan IJL sebagai instrumen ekonomi.

“Transaksi IJL dan tanggung jawab perdata pengelolaan lingkungan hidup, perlu dikemas dalam bentuk perjanjian kerjasama, yang mengakomodir teori keadilan ekologi berbasis kontrak,” ujar dia. 

Terakhir, menurut dia, Forum Koordinasi Pengelolaan DAS bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota perlu membentuk Lembaga Pengelola Jasa Lingkungan. “Tujuannya sebagai tim Ad Hocyang memiliki tugas mengelola dana Jasa Lingkungan,” kata dia.

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Daftar Lengkap Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, hingga PPLN******

JAKARTA — Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal menghitung hari. Para capres-cawapres hingga caleg masih terus berkampanye.

Sementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan logistik, petugas Pemilu di tingkat pusat hingga di tempat pemungutan suara (TPS) seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dilansir dari Indonesiabaik.id via Bisnis.com, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui pengajuan anggaran yang disampaikan KPU, untuk kenaikan honor ad hoc penyelenggara pemilu 2024.

Seperti data yang dirilis oleh KPU, keputusan ini tertuang dalam Surat Kementerian Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 5 Agustus 2022, perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan.

Jika dilihat dari perbandingan pada pemilu sebelumnya, honor badan ad hoc pada 2024 mengalami kenaikan. Kenaikan honor ini mencakup para penyelenggara pemilu mulai dari PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, hingga Pantarlih LN.

Adapun badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu 2024 itu meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Perincian honorarium badan ad hoc untuk pemilu 2024 sebagai berikut:

– PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan)

Ketua: Rp2,5 juta Anggota: Rp2,2 juta

Sekretaris: Rp1,85 juta

Pelaksana: Rp1,3 juta PPS

– (Panitia Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,5 juta

Anggota: Rp1,3 juta

Sekretaris: Rp1,15 juta

Pelaksana: Rp1,05 juta

– Pantarlih (Panitia Pendaftaran Pemilih): Rp1 juta

– KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Ketua: Rp1,2 juta (Pemilu 2024); Rp900.000 (Pilkada 2024)

Anggota: Rp1,1 juta (Pemilu 2024); Rp850.000 (Pilkada 2024)

Satlinmas: Rp700.000 (Pemilu 2024); Rp650.000 (Pilkada 2024)

– PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri)

Ketua: Rp8,4 juta Anggota: Rp8 juta

Sekretaris: Rp7 juta

Pelaksana: Rp6,5 juta

– Pantarlih Luar Negeri: Rp6,5 juta

– KPPS Luar Negeri

Ketua: Rp6,5 juta

Sekretaris: Rp6 juta

Satlinmas Luar Negeri: Rp4,5 juta

Selain kenaikan honor badan ad hoc, pemerintah juga telah menetapkan satuan biaya untuk perlindungan bagi petugas badan ad hoc selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Rinciannya, santunan bagi yang meninggal dunia Rp36 juta per orang, untuk yang cacat permanen Rp38 juta per orang, luka berat Rp16,5 juta per orang, luka sedang Rp8,25 juta per orang, serta, bantuan biaya pemakaman, Rp10 juta per orang.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Lengkap! Segini Gaji Petugas Pemilu 2024: PPK, PPS, KPPS, Hingga PPLN”