cara biar bisa dapat uang banyak

Berubah menjadi seorang putri

prediksi togel hari ini 2023

Luhut Sebut Ada Menteri yang Sudah Ditawari Mundur Tapi Tak Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Marves Luhut Panjaitan merespons kabar Menkeu Sri Mulyanihingga Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mundur dari kabinet.

Tanpa merujuk pada nama satu menteri, dia mengungkap ada menteri yang sudah ditawari mundur tapi tidak kunjung hengkang dari jabatannya.

"Silakan saja mundur. Sudah ditawari mundur enggak mundur-mundur," ucap Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

"Saya masih ketemu baik kok," tegas Luhut yang segera beranjak masuk mobil.

Awalnya, isu Sri Mulyani dan Basuki mundur dicetuskan ekonom senior Institute of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri. Dia kecewa terhadap pemerintahan Jokowi yang dianggap memihak ke paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Sementara itu, Mahfud MD yang kini maju sebagai cawapres mendampingi Ganjar Pranowo menyatakan dirinya akan mundur dari jabatan Menko Polhukam. Namun ia belum memberikan detail waktunya.

Dalam gelaran 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, keputusannya untuk mundur ini memang sudah kesepakatan antara dirinya dan Ganjar sejak awal.

"Bahwa, saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar," kata Mahfud pada Selasa (23/1).

[Gambas:Video CNN]

(skt/els)

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

slot gacor 01

KCIC Akan Ubah Tarif Whoosh, Murah Saat Sepi dan Mahal Kalau Ramai******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) akan mengubah sistem tarif Kereta Cepat Whooshdengan skema dynamic pricing.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya sudah menemukan pola perjalanan penumpang Whoosh dari Halim-Tegalluar maupun sebaliknya. Oleh karena itu, tarif Whoosh akan dipatok tinggi saat ramai dan murah ketika sepi.

"Kami tidak ngomong tarif normal atau promo. Pokoknya, kapan kita ada demandyang tinggi ya kita kasih tarif tinggi, kapan ada demandyang rendah kita kasih tarif rendah," ucap Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).

Kendati, Dwiyana belum bisa merinci kapan skema tarif anyar itu diberlakukan. Ia hanya menegaskan sesegera mungkin skema tarif dinamis diumumkan oleh KCIC di tahun ini.

"(Dynamic pricing) sudah kayak KAI hingga hotel, di peak(hours) tarifnya premium, di lowerya lowertarif. Memang dinamika dan demandpasarnya meminta seperti itu, jadi benar-benar kita ikuti pola perjalanan dan permintaannya," tuturnya.

"Kita sebagai operator harus tahu pola seperti itu, kapan menerapkan tarif tinggi, kapan tarif rendah. Yang penting pelayanannya maksimal, bagaimana prinsip kami bisa memindahkan polusi jalan raya ke kereta cepat," imbuh Dwiyana.

Berdasarkan aplikasi Access by KAI, tarif Kereta Cepat Whoosh pada weekday masih Rp200 ribu dari Stasiun Halim-Tegalluar. Sedangkan pada akhir pekan dipatok dengan harga Rp250 ribu untuk rute yang sama.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Hidup di dunia tanpa akhir

bendera88

Puan Cs Bakal Dapat Pelayanan Spesial Saat Naik KA dan Whoosh******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR RI bakal mendapatkan pelayanan spesial dari PT Kereta Api Indonesia(KAI) dan PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC).

Pelayanan spesial ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan KAI dan KCIC. Pemberian pelayanan dalam bentuk protokoler ini berlaku selama 2024-2025.

"Yang pasti saat ini Kereta Cepat Whoosh menjadi alternatif moda transportasi yang digunakan oleh bapak/ibu anggota DPR, termasuk Bu Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani). Jadi, semuanya menggunakan Kereta Cepat Whoosh dan alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik, termasuk protokolernya," jelas Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai acara di Kompleks DPR RI, Kamis (25/1).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPR RI yang mempercayakan keprotokolan anggota parlemen kepadanya. Berbeda dengan KCIC, ini kali kedua KAI bekerja sama dengan DPR RI usai sebelumnya terjadi pada 2020-2021.

Didiek berharap para pimpinan dan anggota DPR RI bisa lebih banyak menggunakan kereta api dalam perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatra. Ia menekankan KA ramah lingkungan dan on time.

"Jadi, ini MoU mengenai keprotokolan. Kami kalau ada pimpinan, anggota, atau maupun secara pribadi akan memberitahukan kepada kami. Nanti, pada saat kedatangan, kami akan sambut. Sehingga penyambutan, penyediaan parkir, penyediaan ruang VIP, termasuk pengantaran ke kereta sampai nanti ke tujuan, itu protokolernya kita atur," jelas Didiek.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan DPR adalah satu-satunya lembaga tinggi yang menyebutkan dalam undang-undang soal keprotokolan. Indra mengatakan keprotokolan adalah salah satu hak utama anggota DPR yang tertuang dalam UU MD3, yakni UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

"KCIC (Whoosh) saat ini moda yang sangat membantu banyak anggota dalam mobilitas ke beberapa tempat di Jawa Barat. Sehingga anggota dewan dapat memperoleh kenyamanan dan hak-hak protokoler sebagai pejabat negara," ucap Indra saat sambutan penandatangan nota kesepahaman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Raja Iblis Abadi

jago88 slot

Kemenkes anjurkan manajemen obesitas bersama dokter******

Jakarta (ANTARA) - Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menganjurkan manajemen obesitas bersama dokter paling tidak dilakukan satu tahun satu kali.

"Untuk gerakan deteksi dini, memeriksakan paling tidak satu tahun satu kali," kata Ketua Tim Kerja Diabetes Melitus dan Gangguan Metabolik, Direktorat P2PTM Kemenkes dr Esti Widiastuti M., MScPH pada sebuah diskusi bersama awak media di Jakarta, Jumat.

Terkait biaya, kata dr Esti, sejauh itu dilayani pada fasilitas pelayanan kesehatan primer, pemeriksaan itu akan ditanggung oleh BPJS.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia (HISOBI) Dr. dr. Gaga Irawan Nugraha, Sp.GK(K) menambahkan bahwa dalam manajemen obesitas, masyarakat diharapkan tidak hanya fokus melulu pada berat badan, tapi lihatlah kelainan metabolik yang ditimbulkan.

Baca juga: Hindari obesitas sedari kecil

Misal, belakangan sering bangun tidak dalam keadaan segar. Karena saat tidur, aluran pernapasan tertutupi lemak dan mengakibatkan dengkuran semakin keras.

Tidur mendengkur termasuk ciri kelainan metabolik yang penting diatasi dengan manajemen obesitas bersama dokter.

"Jadi, lihatlah itu bukan hanya dari berat badannya, tapi juga keluhannya berkurang. Bisa jadi berat badannya turun hanya lima kilogram, tetapi kelainan metabolik berkurang," kata dr Gaga.

Obesitas merupakan masalah global yang berdampak pada dua miliar penduduk dunia dan mengancam kesehatan masyarakat termasuk di Indonesia.

Pada 2030 diperkirakan 1 dari 5 wanita dan 1 dari 7 pria akan hidup dengan obesitas (setara dengan lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia).

Prevalensi obesitas global lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki dan jumlah terbesar orang dengan obesitas berada di negara berkembang, di mana beban ganda malnutrisi terus berlanjut dan sistem sangat kurang siap dan tidak dilengkapi dengan baik untuk mengatasi obesitas dan konsekuensinya secara efektif.

Secara global, lebih dari 160 juta tahun kehidupan sehat yang hilang disebabkan oleh indeks massa tubuh yang tinggi pada tahun 2019, dan angkanya kemungkinan akan lebih tinggi setiap tahun.

Ini berarti lebih dari 20 persen dari semua tahun kehidupan sehat yang hilang yang disebabkan oleh kesehatan kronis yang dapat dicegah.

Jika kita ingin mengatasi penyakit tidak menular, yang dapat dicegah, maka keberhasilan dalam mengatasi obesitas sangat penting.

Baca juga: Laki-laki yang lahir dari ibu obesitas bisa terkena masalah kesehatan

Di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terjadi peningkatan obesitas yang cukup signifikan, dari 10,5 persen di tahun 2007 menjadi 21,8 persen di tahun 2018.

Obesitas menjadi faktor risiko terjadinya penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, jantung, kanker, hipertensi dan penyakit metabolik maupun non metabolik lainnya serta berkontribusi pada penyebab kematian akibat penyakit kardiovaskular (5,87 persen dari total kematian), penyakit diabetes dan ginjal (1,84 persen dari total kematian).

Oleh karena itu, obesitas saat ini telah digolongkan sebagai penyakit yang perlu diintervensi secara komprehensif.

Obesitas merupakan masalah multifaktor. Peningkatan asupan energi, perubahan pola makan dari tradisional ke modern, urbanisasi dan penurunan aktivitas fisik, semuanya berperan terhadap peningkatan obesitas.

Faktor tersebut didukung oleh kontribusi faktor lain seperti aspek sosial ekonomi, budaya, perilaku dan lingkungan.

Obesitas juga dipicu oleh kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan fenomena khas daerah urban yaitu berkurangnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan sebagai arena bermain dan berolahraga.

Kemudahan mengakses sarana modern berteknologi tinggi juga menjadi faktor penyebab kurangnya aktivitas fisik remaja terutama di daerah perkotaan.

Hari Obesitas Sedunia saat ini, menjadi kesempatan kita membangun momentum untuk mengubah cara pandang semua pihak terhadap obesitas dan segera mengambil peran secara bersama-sama agar menjadi tindakan yang efektif.

Dengan tajuk “World Obesity Day, Let’s Talk about Obesity and The Science Behind It”, diskusi hari itu mengajak semua pihak yang hadir untuk membahas dan berbagi pandangan tentang obesitas dan mengambil tindakan nyata yang efektif untuk mengenali, mencegah dan mengatasi obesitas demi hidup lebih sehat dan produktif.

Baca juga: IDAI: Cegah obesitas pada anak dengan atur jumlah pemberian susu

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Menelan Surga Kuno Lin Han

situs slot yang sering kasih jackpot

Kemenko minta TPID jaga pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan******

Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga panga

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangan tetap terjaga,” kata Ferry Irawan dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa inflasi beberapa provinsi yang merupakan daerah sentra penghasil komoditas pangan di Pulau Jawa, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, justru lebih tinggi daripada daerah yang mayoritas dihuni oleh para konsumen, seperti Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa tingkat inflasi tahunan (y-o-y) pada Februari 2024 mencapai 2,12 persen di Jakarta, 3,09 persen di Jawa Barat, 2,98 persen di Jawa Tengah, 2,75 persen di Yogyakarta, serta masing-masing 2,81 persen di Jawa Timur dan Banten.

“Sehingga sinergi pengendalian inflasi antar provinsi di Jawa menjadi keniscayaan karena merupakan satu kesatuan wilayah yang saling terhubung,” ucap Ferry.

Ia mengatakan untuk menekan kenaikan harga pangan, terutama beras, pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar tradisional, distributor, maupun ritel modern

Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat, mengintensifkan pelaksanaan operasi pasar murah maupun Gerakan Pangan Murah, serta mengalihkan alokasi cadangan beras pemerintah (CBP) ke sektor komersil untuk mengendalikan harga beras jenis premium.

“Kami berharap momentum inflasi wilayah Jawa yang terus terkendali dapat dijaga melalui sinergi program pengendalian inflasi daerah untuk mendukung capaian inflasi nasional,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan bahwa tingkat inflasi nasional tahun ini terjaga stabil dalam rentang 2,5±1 persen.

Baca juga: Kemenkeu antisipasi pasokan dan harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang Ramadhan

Baca juga: Bapanas: Pemerintah percepat tambahan stok beras untuk hadapi Ramadhan
 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

produser superstar

rajawin

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024******

Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 belum ada perubahannya," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional di mana pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 pada Rabu, 27 November 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegasnya.

Baca juga: Komisi II DPR: Belum ada perubahan jadwal pilkada 2024

Baca juga: Wapres: Jaga pengalaman nilai demokrasi jelang Pilkada serentak

Baca juga: Pemungutan suara Pilkada 2024 digelar 27 November

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, MK melarang jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

UU Pilkada Pasal tersebut menjelaskan, 'Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024'.

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2).

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Adapun Pileg 2024 digelar pada 14 Februari 2024 dan hasilnya akan diketahui per 20 Maret 2024. Sedangkan Pilkada 2024 dalam UU dijadwalkan pemungutan suaranya pada 27 November 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024