ceri188

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Kapan Pekerja Bisa Bergaji Rp10 Juta Hingga RI Bisa Naik Kelas 2045?******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut minimal gaji pekerja Indonesia harus mencapai Rp10 juta per bulan untuk mendukung Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Ia mencatat saat ini pendapatan per kapita Indonesia ada di angka US.700 atau setara Rp73 juta (asumsi kurs Rp15.693 per dolar AS). Lalu, pendapatan per kapita Indonesia ditargetkan naik ke US.500 atau Rp86 juta di 2024 dan US ribu alias Rp156 juta selepas 2030 hingga 2045.

Menurut Airlangga, Indonesia akan mengandalkan sektor manufaktur di masa mendatang, di mana saat ini kontribusinya 18 persen ke ekonomi tanah air. Pada 2030, sektor ini ditargetkan menyumbangkan 25 persen, terlebih digitalisasi dan industri 4.0.

"Artinya kita harus naik industrinya ke sofistikasi (kompleks), lebih tinggi. Atau kita lihat industri yang bisa menaikkan industri-industri dasar, seperti tekstil and footware, itu pada produk-produk yang punya nilai lebih tinggi. Kita harusmove awaydari industri yang bisa dikerjakan negara lain, seperti Bangladesh dan lain-lain," imbuhnya.

Lantas, kapan gaji pekerja Indonesia bisa minimal Rp10 juta?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai cita-cita gaji rata-rata pekerja Indonesia bisa mencapai Rp10 juta per bulan masih angan-angan.

Menurut perhitungannya, dengan pertumbuhan upah 1,8 persen per tahun, diperkirakan rata-rata upah pekerja baru mencapai Rp10 juta per bulan pada tahun 2092. Angka pertumbuhan 1,8 persen tersebut ia peroleh dari kenaikan upah Februari 2022 ke Februari 2023.

Sementara, menurut Bhima, untuk mencapai upah Rp10 juta per bulan pada 2045 maka dibutuhkan kenaikan upah rata-rata pekerja 6 persen setiap tahunnya.

Ia mengatakan negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi atau gaji pekerja tinggi biasanya adalah negara dengan struktur ekonomi yang kuat yang tercermin dari porsi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB)-nya.

"Negara agraris ditunjukkan juga oleh kontribusi sektor pertaniannya yang punya nilai tambah dan juga pemanfaatan teknologinya. Itu bisa mendukung industrialisasi dan sektor pertanian. Di dua sektor itulah pertanian dan industri pengolahan tempat serapan tenaga kerja yang besar," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/10).

"Jadi kalau industrinya bisa tumbuh tinggi dan berkualitas, maka akan berpengaruh juga terhadap gaji para pekerjanya," sambungnya.

Jika sektor pertanian Indonesia meningkat, bahkan bisa menyumbang ketahanan pangan, hal ini tentu akan berkorelasi. Menurut Bhima, meningkatnya sektor pertanian bisa membuat pekerja di sektor itu berpenghasilan tinggi.

Kemudian apa tantangan bagi pemerintah dalam memperoleh penghasilan yang tinggi?

Bhima mengatakan pemerintah harus selektif memilih investasi industri yang memiliki nilai tambah, transfer teknologi, dan juga transfer skill bagi para pekerja lokal.

Lalu, ia menganjurkan pemerintah untuk tidak mengeluarkan investasi secara ugal-ugalan dan memberikan insentif pajak secara sembarangan kepada investasi yang berkualitas rendah.

"Pelajarannya adalah sekarang momentum untuk menarik relokasi investasi atau relokasi industri. Terutama sejak adanya perang Ukraina dan juga perang dagang, dan adanya gejolak di Timur Tengah ini. Jadi ini kesempatan untuk menarik ke Indonesia. Ya berarti semua perangkat regulasinya disiapkan untuk itu," jelasnya.

Selain itu, ia berpendapat bahwa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja masih banyak yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di dalam UU tersebut justru terdapat banyak pasal di kluster ketenagakerjaan yang berisiko menurunkan upah.

"Ini yang jadi masalah nih. Kita mau jadi negara maju, upahnya naik, tapi banyak aturan, termasuk terkait dengan outsourcing, terkait dengan formulasi upah minimum misalnya, di dalam UU Ketenagakerjaan ini yang kontradiksi dengan cita-cita tadi. Nah, berarti harus ada perubahan regulasi dimulai dari UU cipta kerja," lanjut Bhima.

Jika berfokus pada sektor pertanian, menurut Bhima, salah satu masalah dalam mengangkat upah pekerja termasuk porsi impor yang dinilai terlalu besar. Hal ini menurutnya membuat orang malas untuk masuk di sektor pertanian karena pendapatan petani dinilai tidak berkembang.

Pada saat yang sama, ia menilai tingkat korupsi di sektor pertanian masih tinggi. Sehingga bantuan-bantuan kepada para petani dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Salah satu insidennya termasuk Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang baru-baru ini terjerat kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

"Harusnya ini kan, ada korelasi lah, ngasih subsidi pupuk, ngasih bantuan alat pertanian pendampingan petani dengan masalah ketahanan pangan produksi berasnya naik, ini kan enggak nih. Jadi kita malah mundur sekarang. Akhirnya apa? Generasi mudanya yang existing di sektor pertanian semakin sedikit," kata dia.

Sementara sektor pertanian di Indonesia tidak menjadi sektor yang menarik. Padahal, kata Bhima, negara-negara dengan upah yang cukup tinggi memiliki basis pertanian kuat, seperti Selandia Baru dan Denmark.

Selain itu, menurut dia, uang yang seharusnya digunakan untuk industri dan pertanian kini banyak terserap masuk ke kas pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena kondisi pemerintah yang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga menerbitkan utang dan diserap oleh bank.

"Logikanya adalah, oke pemerintah yang akan jadi motor pertumbuhan. Proyek-proyek infrastrukturnya banyak yang bermasalah, yang tidak menyelesaikan masalah utama pertumbuhan biaya logistik kita," jelas dia lebih lanjut.

"Jadi, memang untuk mencapai Rp10 juta itu, kalau sekarang dengan kondisi struktur ekonomi yang ada, kita juga bergantung naik turunnya harga komoditas seperti batu bara, sawit, yang kita tau kapan dia akan naik, kapan dia akan turun. Ya, itu yang membuat kita susah untuk lepas dari pendapatan yang rendah seperti sekarang," sambung Bhima.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Middle Income Trap dan Tuntutan Transformasi Ekonomi

tujuh belas lagi

Kerek Produksi Beras, Plt Mentan Pererat Koordinasi dengan Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) akan mempererat koordinasi dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam mendorong peningkatan produksi beras dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Plt Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan sektor pertanian selama ini merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar pada peningkatan daya saing baik melalui hilirisasi maupun jumlah produksi. Sementara, Bulog merupakan pihak yang akan menyerap hasil produksi petani.

"Satu persatu kita akan beresin ya kemudian Bulog juga sama teman-teman di Bulog harus melakukan penyerapan dalam negeri, tetapi kalau produksinya belum tinggi Bulog jangan masuk dulu karena. Karena itu fokus kami adalah menyiapkan CPP (cadangan pangan pemerintah). Di sinilah saya perlu BUMN di bidang pangan seperti ID Food," ujar Arief dalam program News Room CNN Indonesia, seperti dikutip dari keterangan resmi, Minggu (8/10).

"Saya sampaikan kalau ada produksi di salah satu daerah rendah itu bukan hanya kegagalan satu institusi saja, tetapi juga bisa karena climate change, bisa karena air, bisa karena hama dan gangguan lainnya," katanya.

Kendati demikian, Arief menegaskan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait akan dilakukan secara masif di seluruh Indonesa. Termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR.

"Kita akan koordinasi dengan Bulog, Kementerian Perdagangan agar tali koordinasinya itu bisa lebih dipersingkat untuk kita sama-sama mengelola termasuk diantaranya tadi ketersediaan produksi dan juga harga beras yang ini masih terus meningkat," katanya.

Arief sendiri baru saja mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan panen raya di Sukamandi, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

Di sana, Jokowi memastikan harga gabah di tingkat petani saat ini dalam kondisi bagus, di mana rata-rata harga jual berkisar Rp7.000 per kg. Meski demikian, pemerintah akan berupaya memberikan harga wajar bagi masyarakat selaku konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Buwas Curiga Ada Upaya Jelekkan Pemerintah Lewat Beras Plastik China******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas mencium ada pihak yang ingin mendiskreditkan pemerintah lewat isu berasatau pangan dari China.

Hal ini seiring dengan kabar warga Bukittinggi, Sumatera Barat, yang menemukan beras berbahan plastik atau sintetis. Warga yang mengkonsumsi beras tersebut keracunan dan mengalami sejumlah gejala, seperti pusing hingga demam tinggi.

Menurut Buwas, tidak mungkin pemerintah mengedarkan beras sintetis. Apalagi, beras itu berasal dari China.

"Karena beras dari china itu belum saya datangkan. Mana mungkin ada berita yang mengatakan beras china beracun. Ada lagi beras plastik dari China. Beras sama plastik itu mahal plastik. Jadi tidak masuk akal. Ini upaya-upaya kelompok-kelompok tertentu yang mau mendiskreditkan pemerintah melalui pangan," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

Buwas curiga pihak tersebut ingin menciptakan keresahan di masyarakat. Khususnya masyarakat yang mendapatkan bantuan sosial (bansos) beras dari pemerintah.

Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat yang menemukan hal-hal ganjil pada beras bisa mengkonfirmasi langsung ke Bulog.

Buwas mengatakan pihak yang mengedarkan beras sintetis dan membuat keresahan di masyarakat merupakan tindakan melanggar hukum.

"Saya sudah sudah sampaikan dengan Satgas Pangan dan Kepolisian, hal seperti ini jangan hanya minta maaf, lalu selesai. Tidak. Harus ada tindak lanjut secara hukum. Jangan dibiarkan," ucap Buwas.

Beberapa waktu lalu, warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi lantas meminta warga untuk melaporkan informasi peredaran beras itu ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi untuk nantinya dilaksanakan uji laboratorium.

[Gambas:Video CNN]

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kami mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

Artis pakaian wanita

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.

Dunia Kartu Mantra

Daftar 8 Produk Impor di E******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuanganakan mengenakan pungutan tambahan terhadap 8 produk imporyang dijual di e-commerce mulai 17 Oktober mendatang. 

Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Fadjar Donny Tjahjadi menyebut pungutan itu diberlakukan untuk melaksanakan perintah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Donny mengatakan beleid ini akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2023.

Komoditas yang dipungut adalah buku sebesar 0 persen, tas 15 persen-20 persen, produk tekstil 5 persen-25 persen, dan alas kaki atau sepatu 5 persen-30 persen.

Tarif MFN dipungut DJBC di luar bea masuk flat 7,5 persen dan pajak pertambahan nilai (PPN) 11 persen yang berlaku untuk semua barang kiriman.

"Dengan adanya PMK Nomor 96 ini, ada 4 komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN. Kenapa kita perlu menambah 4 item ini? Karena kami melihat berdasarkan transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini, khususnya misalkan komestik, impor komestik sangat tinggi sekali melalui barang kiriman," bebernya dalam media briefing di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (12/10).

"Kami juga melihat sepeda dan jam tangan, berdasarkan statistik kami melihat ini juga komoditas impor barang kiriman yang tinggi jumlahnya karena tren masyarakat kecenderungan sekarang bersepeda dan membeli jam tangan. Sepeda dimasukkan sesuai HS code dan pembebanan tarifnya 25 persen-40 persen, 40 persen untuk sepeda listrik. Sisanya sesuai HS code," imbuhnya.

Sedangkan 1 komoditas lain yang dikenakan tarif MFN dalam PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah besi dan baja. Tarifnya berkisar antara 0 persen hingga 20 persen.

Donny menyebut komoditas besi dan baja dimasukkan untuk mengantisipasi shifting importir dari kargo umum ke barang kiriman.

Berikut 8 barang kiriman di e-commerceyang kena tarif MFN:

1. Tas (15 persen-25 persen)
2. Buku (0 persen)
3. Produk tekstil (5 persen-25 persen)
4. Alas kaki/sepatu (5 persen-30 persen)
5. Kosmetik (10 persen-15 persen)
6. Besi dan baja (0 persen-20 persen)
7. Sepeda (25 persen-40 persen)
8. Jam tangan (10 persen)

[Gambas:Video CNN]

Tunggu sampai saya mendapatkan kembali gunung dan sungai lama saya

IHSG Diprediksi Masih Sulit Bangkit******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (19/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gerak IHSG masih sulit bangkit jelang rilis suku bunga Bank Indonesia (BI) yang diprediksi tak akan beranjak dari 5,75 persen. Oleh karena itu, ia mewanti-wanti investor untuk mewaspadai potensi koreksi wajar.

"Namun, selama support leveldapat dipertahankan maka momentum koreksi wajar masih dapat dimanfaatkan oleh para investor untuk melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka pendek," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBRI, ITMG, UNVR, TBIG, ASII, SMRA, AKRA, dan ASRI.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai indeks masih akan bergerak datar hingga beberapa waktu mendatang. Ia memprediksi IHSG akan berada di rentang 6.823-7.000.

"Belum ada indikasi baru yang tercermin pada IHSG. Sejauh ini terlihat pergerakan yang cenderung melemah, namun masih dalam tren sidewayssepanjang tahun," ungkapnya.

IHSG layu ke posisi 6.927 pada perdagangan Rabu (18/10). Indeks saham melemah 11,70 poin atau minus 0,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp17,83 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,37 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]