togel 69

Wanita muda terkemuka

Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.

Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.

Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.

"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).

Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.

Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.

"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.

"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.

Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.

Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.

"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.

"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.

Sang Penyihir Kembali: Peringatan tentang Pangeran yang Benar-Benar Wangi

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Rencana Strategi Bumi Wisatawan

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

Hutan belantara fantasi

PKT Siap Garap Pasar Amonium Nitrat, Bantu Kurangi Impor******

PT Pupuk Kaltim (PKT) berinisiatif memulai strategi hilirisasi di industri petrokimia guna mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Strategi ini sejalan dengan target pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri energi dan industrinya.

PKT berinovasi dengan mengembangkan komoditas amonium nitrat. PKT melalui anak usahanya PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN), perusahaan patungan dengan PT Dahana Investama Corp membangun pabrik amonium nitrat.

Pabrik ini berkapasitas 75.000 matrik ton per tahun (MTPY) di Kawasan Industri PT Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang, Kalimantan Timur yang ditargetkan selesai pada tahun 2023.

Menurut dia, langkah ini merupakan bentuk dari diversifikasi usaha yang jadi bagian strategi utama PKT yang berfokus pada pemberian nilai tambah produk.
"Tentunya semua ini kami lakukan sebagai usaha mewujudkan ketahanan produk petrokimia dalam negeri dengan membantu mengurangi impor amonium nitrat," ujarnya.

Direktur Utama PT KAN, Dormatua Siahaan mengatakan, pabrik yang dibangun di Kawasan Industri PT KIE Bontang Kalimantan Timur dengan nilai investasi Rp1.17 triliun. Lokasi ini membawa banyak manfaat dan saling menguntungkan.

"Baik dari sisi bahan baku, utility, sistem pengolahan limbah, safety, dll. Jadi dengan kita membangun pabrik Amonium Nitrat di kawasan industri ini kita harpakan pabrik lebih efisien dan keamanannya aman," kata Dormatua.

Menurut dia, pembangunan pabrik yang dimulai pada akhir 2019 bersama PT Dahana sudah mencapai 95 persen. Diharapkan pada tahun ini bisa selesai dan bisa beroperasi pada awal 2023.

"Progres proyek sampai Oktober konstruksi sudah 95.55 persen. Mohon doanya kami bisa menyelesaikan proyek ini sesuai rencana, semoga April (2023) bisa beroperasi," katanya.

Pabrik ini, katanya, menggunakan teknologi SCR atau Selective Catalytic Reduction dan dilengkapi dengan katalis yang bagus. Hal itu supaya emisi NOx bisa ditekan sekecil mungkin.

"Sehingga emisi jauh di bawah yang ditetapkan pemerintah. Yang lainnya, Control Technology and monitoring dan Amonium Nitrat Condensate Process," ujar Dormatua.

Dalam kesempatan ini dia mengatakan, produk amonium nitrat yang dihasilkan PT KAN akan lebih kompetitif karena jarak distribusi ke pembeli semakin dekat.

"Kita tau Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan lebih banyak tambang batu bara, jadi memang akan sangat kompetitif, dari geografi lebih dekat, taruh lah kalau teman-teman harus impor dari korea, jadi kita fokus dalam negeri dengan segmen di Kalimantan," ujarnya.

Sementara SVP Pengembangan PKT Indardi mengatakan, kehadiran pabrik amonium nitrat ini akan berdampak pada berkurangnya importasi di bidang bahan baku peledak, dan mengurangi devisa negara yang selama ini dipergunakan untuk kegiatan importasi.

"Indonesia setiap tahun Indonesia butuh Amonium Nitrat. Tren cenderung akan naik sejalan dengan pertumbuhan industri pertambangan," katanya.

Kemudian, dari pembangunan pabrik amonium nitrat ini, bisa dilihat bahwa ke depannya PKT akan semakin memperluas bidang industrinya untuk bisa semakin mumpuni dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui pengembangan produk turunan amonium nitrat.

Dari sisi kegunaannya juga sangat luas. Misalnya di sektor pertanian, amonium nitrat bisa dimanfaatkan sebagai sumber nitrogen untuk pupuk yang dapat berfungsi menyuburkan tanah, yang di dalamnya terdapat kandungan bahan kimia amonium untuk campurannya.

"Selain itu, amonium nitrat juga dibutuhkan di industri pertambangan dan infrastruktur. Amonium nitrat memiliki nilai tambah tinggi yang mampu memberi dampak berganda bagi ekonomi Indonesia," kata Indardi.

Dengan adanya pabrik amonium nitrat ini, maka PKT juga turut mendukung pertumbuhan perekonomian lokal. Yakni dengan menyerap tenaga kerja terutama untuk operasional pabrik sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal sekitar lokasi pabrik.

Selain itu juga, kehadiran pabrik amonium nitrat ini diharapkan secara tidak langsung juga bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Jawa Barat Paling Diminati Investor untuk Tanam Duit******

Kementerian Investasi/BKPM mencatat ada lima wilayah di Indonesia yang paling diminati investoruntuk menempatkan dananya. Paling besar adalah di Jawa Barat.

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan hal ini dikarenakan Jawa Barat sedang dibangun proyek transportasi besar. Hal itu katanya, menarik banyak investor yang berminat masuk.

"Jabar pertama itu karena ada sektor transportasi di sana, kemudian perumahan, industri kendaraan, jasa dan lainnya," ujar Bahlil dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

Berdasarkan data BKPM, total investasi yang masuk Indonesia sepanjang kuartal III-2022 sebesar Rp307,8 triliun, atau tumbuh 42,1 persen.

Realisasi investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp138,9 triliun atau tumbuh 22,5 persen (yoy) dan turun tipis 0,05 persen (mtm) dan Penanaman Modal Asing sebesar Rp168,9 triliun, tumbuh 63,6 persen (yoy) dan 3,5 persen (mtm).

Dari jumlah ini, paling banyak masuk ke Jawa Barat yakni Rp44,9 triliun atau 14,6 persen dari total investasi. Posisi kedua investasi terbanyak masuk ke DKI Jakarta sebesar Rp28,4 triliun atau 9,2 persen dari total investasi.

Posisi ketiga, wilayah yang paling diminati investor adalah Riau dengan besaran realisasi investasi Rp27,5 triliun atau 8,9 persen dari total investasi.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian yang ada di posisi keempat adalah Jawa Timur dengan capaian Rp25,9 triliun, atau tercatat 8,4 persen dari total investasi.

Posisi kelima ada Sulawesi Tengah dengan capaian Rp24,3 triliun atau 7,9 persen dari total investasi yang masuk ke Tanah Air pada kuartal III-2022.

Sementara itu, lima asal negara yang berinvestasi ke Indonesia terbesar masih dipegang oleh Singapura US,8 persen, kemudian disusul oleh China sebesar US,6 miliar. Lalu ada Jepang dan RRT dengan nilai yang sama masing-masing US miliar, serta Malaysia US0 juta.