bola88 com

Jalan menuju kebangkitan

Bulog Siapkan Bansos Beras untuk 22 Juta Keluarga******

Perum Bulogakan menyiapkan bantuan sosial (bansos) berasuntuk dibagikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut jumlah KPM ini merupakan tambahan 8 persen dari jumlah sebelumnya, yakni 21,4 KPM.

"Keluarga penerima manfaat dari Menko PMK sebesar 21,4 juta KPM. Ini terus dilakukan update Menko PMK, akan bertambah 8 persen jadi totalnya menjadi 22 juta KPM," imbuh Tomi dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jumat (15/12), dilansir dari detikfinance.

"Insya Allah kalau APBN cukup terus akan terealisasi sampai enam bulan ke depan," kata dia.

Saat ini, Bulog memastikan bahwa jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai, yakni 1,4 juta ton, aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil," jelas Tomi.

Bansos beras sendiri merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui CBP. Jadi, setiap KPM akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Tambahan jumlah penerima bansos beras ini juga telah diungkapkan oleh Jokowi sebelumnya. Pengkinian data ini, kata Jokowi, menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima bantuan ini secara merata.

"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog di Pekalongan (13/12) dan Malang (14/12), seperti dikutip dari keterangan resmi Bulog.

"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," sambungnya di hadapan warga.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Daftar Daerah yang Alami Kelangkaan Pupuk, Benarkah Cuma Jateng?******

Isu kelangkaan pupukmenjadi satu senjata yang dimainkan oleh calon presidenPrabowo Subianto untuk menyerang lawannya Ganjar Pranowo di debat pertama calon presiden yang dilaksanakan Selasa (12/12) lalu.

Prabowo mengaku telah menampung keluhan para petani tentang pupuk langka. Dia pun mendapat informasi petani dipersulit akibat kebijakan yang diterapkan Ganjar saat menjadi gubernur.

"Mereka mengeluh kartu tani yang Bapak luncurkan mempersulit mereka mendapatkan pupuk. Mereka ingin pengadaannya disederhanakan," kata Prabowo kepada Ganjar di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (12/12).

Dia juga menyentil pemerintah pusat tentang kelangkaan pupuk. Ganjar berkata kelangkaan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah.

"Untuk Pak Prabowo, harus saya ingatkan, Pak. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Terjadi di Sumatera Utara, Pak. Terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur," ujarnya.

Lalu siapa yang benar soal masalah kelangkaan pupuk itu, Prabowo atau Ganjar. Untuk membuktikannya, CNNIndonesia mencoba merangkum beberapa berita terkait kelangkaan pupuk. 

Berikut rinciannya;

1. Jawa Tengah

Sejumlah petani di Brebes mengeluh tidak bisa memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Penyebabnya, pembelian mereka dibatasi.

Salah seorang petani asal Desa Krasak Kecamatan Brebes, Abdul Wahid mengaku hanya memperoleh kuota pupuk 2 kuintal dalam satu tahun. Padahal, selama setahun dia membutuhkan 5 kuintal pupuk untuk 3 kali musim tanam.

"Kalau kebutuhan saya, untuk satu tahun atau tiga kali masa tanam bawang merah dan padi, kebutuhannya itu pupuk urea 5 kwintal dan NPK 5 kwintal," kata Abdul Wahid, Senin (4/12) seperti dikutip dari detik.com.

Kondisi tersebut menurutnya membuat petani harus memenuhi kebutuhannya dengan membeli pupuk nonsubsidi dengan harga yang lebih mahal. Dia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk bersubsidi tanpa kuota.

"Kalau dulu, beli pupuk subsidi tidak dibatasi, sehingga kita beli itu sesuai dengan kebutuhan para petani," katanya.

Pembatasan pembelian pupuk bersubsidi itu menurutnya muncul bersamaan dengan Program Kartu Tani.

"Sudah beberapa tahun ini pakai Kartu Tani malah ribet. Lebih mudah yang dulu," kata dia.

Ketua Gapoktan Unggul Karya Desa Krasak, Wiyono mengatakan pemberian kuota pupuk bersubsidi banyak yang tidak tepat sasaran. Dia berharap penyaluran pupuk bersubsidi melibatkan Gapoktan.

"Menurut saya itu lebih efektif dan tepat sasaran. Nanti kelompok yang mendata berapa petani dan kebutuhannya berapa, jadi itu rill. Jadi sistem penyalurannya yang harus diubah," tandas dia.

Keluhan juga disampaikan oleh petani di Kebumen saat dikunjungi Jokowi pada Maret lalu. Saat itu, Jokowi yang kebetulan berkunjung bersama dengan Ganjar dan Prabowo berdalih, kelangkaan pupuk dipicu perang antara Rusia dan Ukraina.

"Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih sekitar 13 juta ton. Pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, kemarin ada tambahan 570 ribu ton, import kita 6,3 juta ton. Artinya apa, memang kita masih kurang," sambung Jokowi.

"Tapi kita semua juga harus tahu, tempat bahan baku maupun uji pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina. Ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," jelas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

2. Kabupaten Bandung

Kelangkaan pupuk juga terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Melansir situs Pemerintah Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning mengungkapkan sumber kelangkaan pupuk berasal dari pemberlakuan Permentan No 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk bersubsidi di sektor pertanian.

"Sebelum pemberlakuan Permentan, pada komoditi tidak dibatasi, namun sesudah ada Permentan dibatasi hanya padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao dan tebu," kata Ningning.

Kemudian untuk jenis pupuknya, lanjut Ningning sebelum terbit Permentan, yaitu urea, NPK, SP-36, ZA, pupuk organik. Namun setelah Permentan itu hanya urea dan NPK.

Meski demikian, katanya, jajaran Dinas Pertanian terus melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi isu kelangkaan pupuk dengan memberikan usul ke Kementan untuk menambah daftar komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi serta menambah kuota pupuk subsidi.

3. Jawa Timur

Kelangkaan pupuk juga dikeluhkan petani di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal itu disampaikan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi pada Juli lalu.

"Keluhan warga di desa-desa tentang persoalan pupuk yang semakin sulit dicari," katanya, dikutip dari situs Kominfo Jawa Timur.

Karenanya, ia berharap pemerintah transparan dalam mengalokasikan pupuk yang subsidi sehingga petani tidak kebingungan.

"Sekarang pemerintah hanya memberikan pupuk dua jenis saja dan ini tidak diketahui oleh petani. Ini yang tidak diketahui, kalau memang tidak lagi memberikan subsidi harus terus terang sehingga mereka tidak terombang-ambing," jelasnya.

4. Sumatera Utara

Kelangkaan pupuk bersubsidi juga dirasakan petani di Sumatera Utara (Sumut).

Kelangkaan pupuk juga disampaikan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut. Dari 998.745 petani di Sumut, hanya hanya 623.425 petani yang berhasil mendapat pupuk subsidi.

Kabid Sarana dan Prasarana Dinas KPTPH Sumut Jonny Akim Purba mengatakan petani yang mendapatkan pupuk subsidi adalah mereka yang menanam sembilan komoditas sesuai Permentan Nomor 10 Tahun 2022 yakni padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, dan tebu rakyat.

Namun, ada juga petani yang sudah menanam komoditas itu, tetap tak mendapat pupuk subsidi.

"Masih ada nama petani sembilan komoditas yang belum masuk ke dalam sistem untuk mendapatkan pupuk subsidi. Banyak permasalahan di lapangan. Misalnya, KTP dan NIK berbeda dengan di KK. Jadi harus dipadu-padankan lagi dengan Dukcapil," ujar Akim, dikutip detikcom.

SVP PSO Wilayah Barat PT Pupuk Indonesia Agus Susanto mengatakan per Desember 2022 lalu, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi jenis urea di Sumut sebanyak 159.131 ton atau sekitar 94 persen dari alokasi setahun sebesar 168.487 ton.

Kemudian, untuk pupuk NPK sudah tersalur sebanyak 122.644 ton atau 97 persen dari alokasi 126.693 ton.

Sementara stok pupuk urea yang tersedia saat itu di gudang sebanyak 18.154 ton dan NPK 15.180 ton. Namun, stok itu tidak bisa dikeluarkan tanpa ada persetujuan dari pemerintah sehingga petani sulit mendapatkannya.

"Karena ini terkait dengan pembayaran ke produsen. Jadi, meski stok pupuk kita banyak kalau tidak ada persetujuan dari pemerintah untuk mengeluarkan atau menyalurkannya, kami tidak akan keluarkan," jelasnya.

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Saatnya Punya Meja Makan Baru, Beli di Transmart Cuma Rp2 Jutaan******

Lagi cari meja dan kursi makan yang harganya murah meriah tapi berkualitas? Beli aja di Transmart Full Day Sale, soalnya produk dining setlagi banting harga nih, dijamin ramah di kantong.

Kali ini, Transmart Full Day Sale berlangsung selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12) kasih diskon gede-gedean.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Soalnya ada diskon tambahan sebesar 20 persen untuk pembayaran menggunakan metode tersebut. Apa saja produk dining set yang diskon? Cek di bawah ini.

Ada Hawthorne Dining Set 4+1 harga diskon Rp2.719.200 dari harga normal Rp4.199.000 per set. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Untuk di luar Pulau Jawa, Hawthorne Dinning Set 4+1 harga diskon Rp2.879.200 dari harga normal Rp4.399.000 per set.

Selain dining set, ada juga Jenni Office Desk harga diskon Rp559.200 dari harga normal Rp899.000 per unit.

Lalu ada Winkley Glider Recliner Arm Chair Brown harga diskon Rp3.039.200 dari harga normal Rp4.999.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.

Untuk di Pulau Jawa, Winkley Glider Recliner Arm Chair Brown harga diskon Rp2.959.200 dari harga normal Rp3.699.000 per unit.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung aja kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik. Selamat belanja!

Pemain untuk Semua

Erick soal Industri Gula: Dulu Kita Raja, Sekarang Pengimpor Terbesar******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para pelaku dalam industri gula untuk dapat mencapai program swasembada gulapada 2030.

Melalui akun Instagram resminya, Erick bicara mengenai perjalanan dalam sebuah industri yang dimulai dari menanam, berjualan, hingga menjadi industri. Namun, menurutnya, Indonesia justru mengalami kemunduran.

Erick menyayangkan saat ini Indonesia banyak mengimpor gula. Padahal, kata dia, industri gula di Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan produsen dari luar negeri.

Erick mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmen mendukung program swasembada gula melalui Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Hal ini menjadi pendorong dalam meningkatkan produktivitas gula Indonesia yang hanya sebanyak 2,24 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 7 juta ton.

"Komitmen dari Bapak Presiden dan pemerintah jelas, karena di Perpres itu dilihat, jumlah lahan meningkat, rendemen dihitung, peningkatan perlahan juga terus ditargetkan, jelas di perpresnya. Tinggal kitanya mau atau tidak," tegas dia.

Oleh karena itu, ia meminta BUMN yang tergabung dalam holding pangan atau ID Food untuk berbenah dan menjalin sinergitas dengan lintas sektor, swasta, investor, hingga petani dalam meningkatkan produksi gula nasional.

"Saya menantang kita semua untuk bisa swasembada gula di 2030 dengan roadmap yang kita sepakati bersama. Dan saya berharap kita taruh semua kepentingannya di tengah. Kita jangan terus menjadi bangsa pecundang, yang akhirnya kita menjadi market saja," ucap Erick.

Menurutnya, hilirisasi pangan harus menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]

Sistem penguasaan bola paling kuat

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Makanan Tiandao

Erick soal Industri Gula: Dulu Kita Raja, Sekarang Pengimpor Terbesar******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak para pelaku dalam industri gula untuk dapat mencapai program swasembada gulapada 2030.

Melalui akun Instagram resminya, Erick bicara mengenai perjalanan dalam sebuah industri yang dimulai dari menanam, berjualan, hingga menjadi industri. Namun, menurutnya, Indonesia justru mengalami kemunduran.

Erick menyayangkan saat ini Indonesia banyak mengimpor gula. Padahal, kata dia, industri gula di Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan produsen dari luar negeri.

Erick mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan komitmen mendukung program swasembada gula melalui Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Hal ini menjadi pendorong dalam meningkatkan produktivitas gula Indonesia yang hanya sebanyak 2,24 juta ton atau lebih rendah dari kebutuhan nasional yang mencapai 7 juta ton.

"Komitmen dari Bapak Presiden dan pemerintah jelas, karena di Perpres itu dilihat, jumlah lahan meningkat, rendemen dihitung, peningkatan perlahan juga terus ditargetkan, jelas di perpresnya. Tinggal kitanya mau atau tidak," tegas dia.

Oleh karena itu, ia meminta BUMN yang tergabung dalam holding pangan atau ID Food untuk berbenah dan menjalin sinergitas dengan lintas sektor, swasta, investor, hingga petani dalam meningkatkan produksi gula nasional.

"Saya menantang kita semua untuk bisa swasembada gula di 2030 dengan roadmap yang kita sepakati bersama. Dan saya berharap kita taruh semua kepentingannya di tengah. Kita jangan terus menjadi bangsa pecundang, yang akhirnya kita menjadi market saja," ucap Erick.

Menurutnya, hilirisasi pangan harus menjadi kekuatan Indonesia dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

[Gambas:Video CNN]