wangsit88 465Jutaan kata 59438Orang-orang telah membaca serialisasi
《capung 2d》
Jalur Kereta Cepat Mulai Dialiri Listrik Tegangan Tinggi******
PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) menyebut empat substation traksi Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah dialiri listrikdengan tegangan 27,5 kV. Dengan itu, mereka mengatakan penyaluran daya listrik melalui Overhead Catenary System (OCS) atau Listrik Aliran Atas Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai.
General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry merinci total panjang kabel kontak yang teraliri listrik tersebut mencapai 384,6 kilometer. Kabel itu terpasang pada jalur KCJB sepanjang 142,3 km.
"Hari ini seluruh jaringan OCS KCJB telah dialiri listrik dengan tegangan 27,5 KV. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat harus berhati-hati jika beraktivitas di sekitar Jalur KCJB karena dapat tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Rahadian dalam keterangan yang diterima CNNIndonesia.com pada Kamis (18/5) malam.
"Dengan dialirkannya listrik kepada OCS, hal ini juga menandakan bahwa tahapan-tahapan awal Tes Commissioning berjalan lancar. Melalui OCS yang sudah dialiri listrik, maka rangkaian Comprehensive Inspection Train (CIT) juga sudah mulai dipersiapkan karena dalam waktu dekat akan melintas di jalur KCJB untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh," katanya.
Ia meminta masyarakat tidak mendekati jalur KCJB karena sangat berbahaya bagi dirinya maupun kelangsungan tes commissioning KCJB.
"Masyarakat dilarang untuk beraktivitas di jalur KCJB, melempar benda asing, bermain layangan atau balon di sekitar jalur KCJB, masuk ke dalam jalur rel, terowongan, dan jembatan KCJB, serta masuk ke area-area terlarang lainnya," katanya.
Rahadian menambahkan KCIC telah bekerja sama dengan TNI-Polri dalam rangka mencegah gangguan yang berpotensi membahayakan tes commissioning hingga operasional KCJB.
[Gambas:Video CNN]
Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******
Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).
Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.
Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.
Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Label:erek kuburan、cara pinjam uang di shopee、paito kentucky midday
Terkait:id slot88、airasiabet、aplikasi kredit aman、pinjol ilegal 2021 cepat cair tanpa verifikasi、rtp omtogel、slot gacor jepang、pinjol hanya modal ktp、mekar77、wg4d、webslot gacor
bab terbaru:game baru slot(2024-07-02)
Perbarui waktu:2024-07-02
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.
Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.
"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).
Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.
"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.
Lihat Juga :![]() |
Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.
Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.
"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).
[Gambas:Video CNN]
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tak peduli dirinya terus menerus dituding pro-China.
"Orang bilang China ngontrol kita. Dari Hong Kong, China ngontrol kita?" bantah Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).
Luhut lantas memamerkan data perdagangan Indonesia dengan China. Ia mengatakan RI sudah bisa mencatatkan surplus dengan Negeri Tirai Bambu itu.
"Orang hantamin saya soal China, gak peduli, emang saya pikirin? Yang penting gak ada conflict of interest, I don't care, saya akan kerjakan," tegasnya.
Menurut Luhut, sudah tidak penting membeda-bedakan kelompok tertentu. Luhut menegaskan perbedaan adalah hal alami yang diciptakan Tuhan.
Luhut juga menyinggung politik yang membicarakan perbedaan adalah buang-buang energi. Padahal, yang perlu diperjuangkan adalah hidup damai di dunia.
"Jangan buang energi kita bicara politik, bicara perbedaan. Tuhan tuh sudah menciptakan kita beda-beda kok. Kalau Tuhan tuh mau sudah dibikin uniform,bisa saja kalau Tuhan mau. Tapi kita hidup dengan perbedaan, bagaimana sekarang kita hidup damai," jelas Luhut.
[Gambas:Video CNN]
PT GA Tiga Belas alias Toko Buku Gunung Agung membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 350 karyawannya, seperti yang dituduhkan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek).
Direksi Gunung Agung menegaskan sudah menerima surat dari Aspek tertanggal 24 Maret 2023 dan telah memberikan seluruh balasan sesuai kondisi perusahaan. Namun, pihak Gunung Agung mengklaim tidak mendapat balasan dari Aspek maupun para eks pekerja.
PT GA Tigas Belas menyinggung 16 orang eks pekerjanya yang diklaim mengajukan tuntutan kepada perusahaan melalui Aspek. Namun, para pekerja tersebut sejatinya telah habis kontrak pada 2022.
Gunung Agung mengklaim menjunjung proses bipartit dan tripartit di setiap perselisihan hak ketenagakerjaan. Namun, mereka tidak menampik adanya penutupan toko di beberapa daerah, bahkan menyusul di seluruh outlet Gunung Agung di Indonesia.
"Terkait pemberitaan yang beredar, di mana Toko Buku Gunung Agung seolah-olah dianggap telah melakukan PHK massal sebanyak 350 orang secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar, karena kami selalu mengikuti pelaksanaan proses efisiensi dan efektivitas usaha sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," tandas perusahaan.
Sebelumnya, Presiden Aspek Mirah Sumirat menyebut pihaknya mendapat laporan pengaduan dan permohonan advokasi terhadap kasus PHK sepihak dan massal di Gunung Agung. Aduan tersebut diklaim mencakup proses PHK hingga hak-hak normatif yang wajib dibayarkan perusahaan.
"Ironisnya para pekerja yang di-PHK tersebut tidak mendapatkan hak-hak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, karena hanya diberikan kompensasi sebesar 1 bulan gaji," ungkap Mirah dalam keterangannya.
Mirah juga mengungkapkan manajemen Toko Buku Gunung Agung telah mempekerjakan karyawan kontrak yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan berlaku selama bertahun-tahun. Pekerja dikontrak berulang-ulang dengan masa kerja terus-menerus.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.
Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.
Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.
Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.
"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).
Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.
"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.
[Gambas:Video CNN]
Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.
Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).
Ketiga, PT KAI.
(mrh/agt)PT Freeport Indonesia (PTFI) melanjutkan kerja sama dengan American Indonesian Exchange Foundation (AMINEF) untuk menyediakan beasiswa bagi pelajar Papua, belum lama ini.
Kerja sama yang berjalan selama lima tahun itu disepakati langsung oleh Direktur PTFI, Tony Wenas, dengan Direktur Eksekutif AMINEF, Alan Feinstein. Melalui program Community College Initiative, PTFI menyediakan 50 beasiswa, masing-masing untuk 10 pelajar per tahun.
Sebelumnya, dalam 25 tahun terakhir PTFI telah memberikan beasiswa bagi 12 ribu masyarakat Papua, mulai tingkat sekolah dasar (SD) hingga program doktor. Tony menjelaskan, program beasiswa selama dua semester ini sekaligus mengokohkan komitmen perusahaan di bidang pendidikan.
"Kami ingin memberikan kesempatan kepada orang-orang, khususnya orang Papua yang mempunyai kesempatan lebih rendah untuk mengakses pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan kesempatan yang lebih sedikit untuk belajar di luar negeri," ujarnya.
![]() |
Nantinya, para pelajar yang mendapatkan beasiswa program CCI dapat memilih sendiri program studi yang diikuti. Saat ini, penerima beasiswa telah mencapai 99 orang, baik dari Papua maupun Indonesia bagian Timur lainnya, dengan 73 di antaranya mengikuti program CCI.
Ruth, salah seorang penerima beasiswa PTFI, mengaku memperoleh banyak ilmu dan pengalaman selama belajar di AS.
"Selama di Amerika, saya mendapat banyak sekali pengalaman, baik profesional maupun pengembangan diri. Antara lain, saya bisa bekerja sama dengan berbagai profesor, kita di sana diajar level profesor, bukan S1 S2. Saya belajar mengembangkan diri," tutur Ruth.
Tony kemudian menambahkan, dalam program beasiswa ini, PTFI berperan sebagai sponsor korporat swasta terbesar.
(rea/rea)Rancangan Undang Undang (RUU) Kesehatan dinilai banyak mengubah pasal pada Undang-Undang (UU) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Sehingga, RUU Kesehatan disebut akan mengintervensi BPJS dan menyebabkan penyimpangan berbagai kebijakan.
Ketua II Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan (P3HKI) Ahmad Anshori memberi contoh draf RUU Kesehatan pasal 425 yang menyatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.
Menurut Anshori, ada potensi penyelewengan dari pasal tersebut. Saat ini, BPJS Kesehatan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab kepada Menteri Ketenagakerjaan.
"Artinya, kemudahan intervensi yang dilakukan kementerian dulu terhadap BPJS, itu mengakibatkan kebijakan yang salah, penyimpangan-penyimpangan terjadi yang terkemas dalam regulasi, dan itu akan kembali terulang terjadi jika RUU Kesehatan ini disahkan," ungkap Anshori.
Dia menyebut, penentuan sikap buruh sebaiknya bukan disebabkan BPJS sebagai lembaga, tetapi karena masyarakat yang direpresentasikan oleh fungsi jaminan sosial yang dikelola dan dilaksanakan oleh BPJS berpotensi kacau.
Selanjutnya, Anshori menyinggung draf RUU Kesehatan pasal 23 ayat 2 yang menyebut bahwa BPJS wajib menerima kerja sama yang diajukan fasilitas kesehatan yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Tidak ada UU yang seperti ini, UU mana yang menyatakan anda wajib menerima swasta," ujar Anshori.
Anshori menilai, RUU Kesehatan memiliki tujuan lain. Sebelumnya, BPJS berdasarkan UU SJSN dan UU BPJS, memiliki posisi strategic purchaser, di mana atas nama seluruh peserta BPJS akan bernegosiasi dengan fasilitas kesehatan.
Untuk itu, Anshori mendorong serikat pekerja agar bergerak, sehingga RUU Kesehatan menjadi lebih baik.
"Namun hal tersebut sebentar lagi akan dirampok dengan RUU Kesehatan ini. BPJS hanya akan tahunya bayar-bayar saja, bahkan ketika misalnya ada rumah sakit yang fraud, maka BPJS tidak bebas untuk bertindak," paparnya.
(rea/rea)《capung 2d》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,civic188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《capung 2d》bab terbaru。