admin jarwo slot bocoran

gacor slot 138 449Jutaan kata 692746Orang-orang telah membaca serialisasi

《admin jarwo slot bocoran》

Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik******

Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik

Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk
menjaga integritas serta kepercayaan publik.

"Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut mengatakan Satpol PP dan Satlinmas merupakan profesi mulia dalam memberikan perlindungan, dan keamanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kepercayaan publik harus terus dikedepankan.

"Tolong rekan-rekan jaga betul integritas, memegang kode etik dan disiplin dalam melaksanakan tugas serta tetap dekat dengan rakyat," ujar Mendagri.

Ia mengatakan di negara demokrasi yang menempatkan kekuasaan di tangan rakyat, kepercayaan dan dukungan publik menjadi modal penting bagi setiap instansi untuk bisa bertahan. Namun, apabila sebuah organisasi atau instansi tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari publik, maka berdampak pada penurunan eksistensi.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah

Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

"Peringatan HUT Satpol PP dan Satlinmas menjadi momentum untuk melakukan introspeksi dan evaluasi terhadap berbagai kerja yang dilakukan," ucap dia.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga menyampaikan beberapa unsur yang perlu dimiliki Satpol PP maupun Satlinmas. Setiap anggota instansi itu harus memiliki kemampuan yang andal, baik diperoleh melalui pendidikan formal maupun informal.

"Selain itu, Satpol PP dan Satlinmas juga harus menjunjung kode etik, karena ini merupakan salah satu ciri dari profesi," kata dia.

Pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional itu Mendagri juga memberikan penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP kepada sejumlah kepala daerah. Di antaranya Gubernur Sumbar Mahyeldi, Penjabat (Pj) Gubernur Bali S. M. Mahendra Jaya, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hemengku Buwono X, Bupati Sintang Jarot Winarno, dan Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Partai Gelora: Ambang batas parlemen dan presiden harus dihapus******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold)dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.
 Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang. "Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold,sebenarnya presidential thresholdjuga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu," kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat. "Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya. "Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak," ucapnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot yuk、harimau 96 slot、slot gacor hari

Terkait：cara belanja di tokopedia dengan kredivo、survey menghasilkan uang、alexiztogel、jasa pelunasan pinjaman online、qqslo、premiumslot、trik dan pola bermain slot、kasih slot、viptoto、penangguhan cicilan kredivo

---

---

bab terbaru：mpo008（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01