paito 03

situs online slot gacor 676Jutaan kata 21234Orang-orang telah membaca serialisasi

《paito 03》

BAKTI siapkan solusi masalah internet bagi TPS di daerah 3T******

Jakarta (ANTARA) - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan solusi masalah akses internet di tempat pemungutan suara (TPS) yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) guna mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"BAKTI Kominfo bersama KPU Pusat maupun daerah telah berkoordinasi memetakan wilayah-wilayah TPS yang belum terjangkau akses internet," kata Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar dalam keterangan persnya pada Senin.

Perempuan yang akrab disapa Indah itu menyampaikan bahwa BAKTI telah menerima usul penyediaan akses internet di sekitar 80.000 titik di daerah 3T dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan bersama oleh BAKTI dan KPU, strategi disiapkan untuk menghadirkan kombinasi solusi internet dengan teknologi yang tepat di masing-masing titik.

"KPU dan Bawaslu membutuhkan akses internet saat melakukan peng-input-an data secara online hasil penghitungan suara di TPS. Tentu diupayakan untuk bisa dilakukan BAKTI melalui penyediaan jaringan yang optimal dan memadai," kata Indah.

Baca juga: Kemenkominfo pastikan kesiapan layanan telekomunikasi untuk pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, BAKTI berkoordinasi intensif dengan KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan hadirnya solusi internet di TPS-TPS yang belum terjangkau layanan akses internet komersial.

Berdasarkan koordinasi BAKTI dengan KPU dan Bawaslu, dibutuhkan jaringan pengiriman data melalui akses internet dengan kapasitas bandwith 3 hingga 4 Mbps di tempat-tempat pemungutan suara.

BAKTI mengupayakan solusi teknologi di tempat-tempat pemungutan suara di daerah yang belum terjangkau layanan akses internet.

"Kami sedang mengusahakan semua wilayah yang sudah memiliki akses internet itu bisa dijadikan sebagai TPS. Tidak semua menggunakan BTS (Base Transceiver Station), ada juga yang fixed broadband. Untuk wilayah yang belum termasuk di dalamnya, akan menggunakan teknologi ground segmentdari SATRIA-1," kata Indah.

Dia menyampaikan bahwa tugas menghadirkan solusi masalah akses internet dalam pelaksanaan pemilu di daerah 3T merupakan bagian dari tanggung jawab BAKTI untuk menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah nonkomersial yang umumnya berada di daerah 3T.

Baca juga:
KPU RI sebut puluhan pemantau pemilu asing akan datangi TPS
Bawaslu Yogyakarta kawal ketat distribusi logistik pemilu

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KPK sebut perbaikan indeks persepsi korupsi butuh kolaborasi******

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa perbaikan indeks persepsi korupsi (IPK) membutuhkan kolaborasi seluruh kementerian, bukan hanya bertumpu pada aparat penegak hukum.

“Menganggap IPK ini tanggung jawab aparat penegak hukum, itu salah besar. Salah besar. Karena IPK ini kalau dibedah, siapa saja yang diukur, itu seluruh kementerian terlibat,” kata Pahala saat ditemui di Gedung Pusat Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis.

Pahala ingin kondisi IPK Indonesia saat ini menjadi perhatian bersama, agar perbaikannya ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Kita ingin naikkan masalah ini, sehingga semua kementerian aware(sadar, red.) bahwa IPK ini bukan hanya tentang korupsi dan bukan hanya KPK,” tuturnya.

Stagnasi skor IPK Indonesia, ucap Pahala, menggambarkan ada sistem yang tidak berjalan dengan baik, sehingga dibutuhkan perubahan masif dan signifikan.

“Bahasa saya, sudah enggak bisa lagi kita jalan, udah enggak bisa lagi perbaikannya dengan lari, harus melompat untuk kita bisa bareng lagi dengan Malaysia. Malaysia sudah 50 sekarang,” kata dia.

Terkait perbaikan sistem yang signifikan, diperlukan dorongan dan kebijakan dari kepala negara. Untuk itu, KPK pada Kamis, mengadakan diskusi publik antara perwakilan tim calon presiden dan wakil presiden, serta organisasi masyarakat sipil.

Diketahui, Transparency International Indonesia telah merilis hasil pengukuran Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023 pada Selasa (30/1). Indonesia meraih skor 34 atau stagnan dengan skor pada tahun 2022.

Terkait hal itu, Kepala Bagian Pemberitaan Ali Fikri sebelumnya telah mengatakan stagnasi skor IPK menjadi cambuk bahwa upaya pemberantasan korupsi perlu cara-cara yang luar biasa.

“Stagnasi skor IPK tentu jadi cambuk bagi kita semua, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya dilakukan dengan 'biasa-biasa' saja,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, pemberantasan korupsi butuh komitmen konkret dan dukungan penuh dari semua elemen di samping juga melakukan penguatan regulasi.

“Penguatan regulasi dibutuhkan untuk penguatan kelembagaan atau pun pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi yang akseleratif dan berdampak nyata terhadap perbaikan pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti pengesahan undang-undang perampasan aset maupun perluasan lingkup LHKPN,” kata dia.

Baca juga: KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej
Baca juga: KPK amankan uang hingga mobil dari penggeledahan di Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：thailand slot 888、bigcoin88、kaisar777

Terkait：slot terpercaya、cara mengajukan pinjaman kredivo、kredivo daftar、pragmatic88 bet、cara trik main mahjong、tutorial judi bola parlay、gacor spin、pinjol yg dilindungi ojk、dewa86、deluna4d demo

---

---

bab terbaru：rtp dogelexus（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10