asiahoki77

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Pupuk Kaltim Pastikan Gas Bumi untuk Pabrik Urea di Papua Barat Aman******

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) memastikan pasokan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak, Papua Barat aman.

Hal ini menyusul penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi antara PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan Genting Oil Kasuri Pte Ltd (GOKPL) di Sheraton Surabaya.

GOKPL merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang energi yang memiliki potensi sumber daya gas bumi yang cukup besar.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik penandatangan HoA ini sebagai salah satu upaya yang dilakukan dalam mendukung pembangunan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

"Hal ini dilakukan sehubungan dengan adanya penambahan potensi produksi gas di Lapangan Asap, Merah dan Kido wilayah Kasuri Papua Barat. Gas ini diperuntukkan untuk membangun satu pabrik pupuk di Papua," kata Arifin Tasrif, Rabu (8/2).

Arifin juga berharap HoA antara Genting Oil dan Pupuk Kalimantan Timur selalu memberikan nilai tambah. "Berkontribusi kepada penerimaan negara di masa mendatang untuk kemakmuran masyarakat kita," ujar Arifin.

Sementara Direktur Utama PKT Rahmad Pribadi mengatakan, kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya pembangunan pabrik pupuk urea di Papua Barat sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah Indonesia. Yang kemudian diamanatkan kepada PKT.

"PKT tentunya siap melaksanakan tugas yang sudah diamanahkan. Kita harapkan dengan kerja sama ini, nantinya dapat dipastikan bahwa pasokan gas bumi aman guna memenuhi kebutuhan proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat.

Menurut dia, pembangunan Pabrik Papua Barat ini menjadi langkah besar yang sudah ditargetkan PKT dalam fase pertumbuhan 40 tahun kedua.

"Insyaallah, pada HUT ke-50 nanti, pengantongan perdana Urea di kawasan industri ini bisa terealisasi," ujar Rahmad Pribadi.

Mengingat gas bumi merupakan salah satu komponen yang sangat diperlukan dalam industri petrokimia dan pupuk, kata dia, maka kerja sama antara PKT dan Genting Oil ini tentunya akan membantu memastikan stabilitas dan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri.

"Kami harapkan pembangunan pabrik ini akan menjadi salah satu penopang kemandirian pupuk dalam negeri dan memastikan tercapainya ketahanan pangan nasional," tambah Rahmad.

Foto: PT Pupuk Kaltim

Proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini nantinya akan memiliki kapasitas produksi pupuk Urea sebesar 1,15 juta ton dan 660 ribu ton untuk Amoniak.

Ini merupakan salah satu pengembangan di fase kedua pertumbuhan PKT, yang ditarget mampu terealisasi dalam lima tahun ke depan. Melalui proyek pembangunan ini juga diharapkan bisa membawa PKT menempati peringkat atas Pabrik Pupuk Urea di Asia Pasifik.

General Manager Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., Ngakan Ketut Nurcahya Sentanu menyampaikan, kerja sama ini merupakan kerja sama yang baik untuk mendukung program pemerintah.

"Kami menyambut baik kerja sama ini, terutama dalam mendukung proyek strategis nasional di Papua. Tentunya kami berharap dari kerja sama ini nantinya bisa menjadi salah satu bagian yang menyukseskan terjadinya proyek pembangunan kawasan industri pupuk di Fakfak Papua Barat ini," ujarnya.

"Kami berharap juga target-target yang sudah ada bisa berjalan dengan baik dan pasokan gas untuk pabrik di Papua Barat ini bisa tercukupi," katanya.

Dunia monster

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Buwas Sebut Beras Impor Sudah Masuk 300 Ribu Ton******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso atau Buwas mengatakan beras imporyang telah masuk ke Indonesia hingga saat ini berjumlah 300 ribu ton dari target 500 ribu ton.

Sisa beras impor disebut sedang dalam perjalanan dan paling lama masuk ke Indonesia pada 15 Februari mendatang.

"Impor yang sudah masuk 300 (ribu) lebih dari 500 (ribu), sisanya ini sekarang di lautan dan pelabuhan, tunggu bongkar. Sebenarnya sudah diprioritaskan hanya karena cuaca, kalau enggak berasnya bisa rusak" ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menjelaskan target CBP rencananya dipenuhi dengan 500 ribu beras dalam negeri dan beras impor 500 ribu ton.

Sementara itu, Bulog ditugaskan memenuhi target CBP tahun ini sebanyak 2,4 juta ton. Untuk memenuhi target itu, Buwas mengatakan pihaknya akan memenuhi dengan beras dalam negeri.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen start-nya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas.

Bulog menargetkan saat panen raya nanti bisa menyerap gabah untuk memenuhi 70 persen target CBP tahun ini dan kemudian sisanya diharapkan dapat dipenuhi saat panen gadu.

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya, GKG diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Sarjana Shenwu

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

DPR Sindir BPKH Soal Biaya Haji: Jadi Kasir Kemenag Aja******

Anggota Komisi VIII DPR kompak mengkritik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengaku sependapat dengan usulanbiaya haji Kementerian Agama (Kemenag).

Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) itu, BPKH mengaku setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.

"Menyetujui komposisi rasio BIPIH 70 persen sebagaimana usulan Kemenag," bunyi rekomendasi tersebut.

"Sepertinya BPKH ini jadi kasir aja dari Kementerian Agama, belum apa-apa sudah loyo. Ejakulasi dini. Sependapat dengan Menteri Agama, kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Tamliha berpandangan BPKH seharusnya memiliki jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara, kesan yang disampaikan BPKH saat ini seolah-olah menunjukkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.

Menurutnya, jika BPKH bersikukuh menerapkan rasio 70:30, maka terbuka peluang banyak jemaah tunggu yang akan menarik setoran awal mereka.

"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkapnya.

Kritik serupa juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR John Kenedy Azis yang mengaku tergelitik dengan paparan BPKH. Pasalnya, dalam paparan itu dicantumkan tulisan 'BPKH sependapat dengan usulan Kementerian Agama RI karena sejalan dengan sustainabilitas keuangan haji, keadilan, dan istitha'ah keuangan'.

Azis menilai seharusnya tidak ada yang bisa bersepakat tanpa melalui Panja BPIH.

"Tidak ada kesepakatan sebelum Panja ini selesai, kalau sudah gitu (sepakat), ya selesai aja kita rapat, Bang. Sudah sependapat kok Kemenag sama BPKH, kita (DPR) tinggal tanda tangan saja," sindir Azis.

Tak sampai di situ, menurutnya BPKH hanya memunculkan nilai-nilai yang pesimis selama ini.

"Kok bisa-bisanya sependapat, kami di Panja itu apa? Dilepehin? Dianggap tidak ada? Kalau konteks demikian sudah pas, ketok aja. Biar aja BPKS sama pemerintah, mau diapain lagi juga sudah akur barang ini," lanjutnya.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana J menyahuti cecaran itu sebagai salah paham. Menurutnya, BPKH bersepakat dengan nilai-nilai yang diusung yakni berkelanjutan, adil, dan istitha'ah.

"Salah tulis saja itu," ujar Acep.

[Gambas:Video CNN]