jaya slot 77

tanda ukiran

rajajp88

Rajawali Medan takluk 75******

Medan (ANTARA) - Tim basket tuan rumah Rajawali Medan harus mengakui keunggulan tamunya Pelita Jaya dengan skor 75-94 pada laga lanjutan Indonesia Basket League (IBL) 2024 di Gedung Serbaguna Universitas Negeri Medan (Unimed), Minggu.

Sebagai tim tuan rumah, Rajawali Medan tentu tidak ingin malu di hadapan pendukungnya sendiri. Meski berat, mereka berusaha untuk tetap memberikan perlawanan sengit terhadap Pelita Jaya Jakarta.

Untuk laga kali ini, Rajawali menurunkan starting five berisi Wendell Lewis, Hendra Thio, Adrian Danny Christianto, Quintin Dove, dan Padre Hosbach. Sedangkan Pelita Jaya menurunkan Thomas Robinson, M. Arighi, Malachi Richardson, Andakara Prastawa Dhyaksa, dan M. Reza Fahdani Guntara.

Meski sudah mencoba mengimbangi permainan lawan, namun permainan tim tamu Pelita Jaya terlalu sulit untuk dipatahkan dan akhirnya Rajawali Medan harus menerima kekalahan di depan publiknya sendiri dengan skor 75-94.

Baca juga: Rajawali Medan kembali menang dengan tundukkan Hangtuah 81-77

Pelita Jaya tampil dominan di bawah ring dengan mencetak 52 points in the paint, 42 rebound, 17 second chance points. Tetapi yang paling mencolok adalah poin dari fast break yang mencapai 30 poin. Sedangkan dari 26 turnovers Rajawali, dikonversi menjadi 35 poin oleh Pelita Jaya.

Sebaliknya dari tim Rajawali, Jabari Bird mencetak 27 poin sebagai pemain cadangan. Dua pemain asing lainnya mencetak double-double, yaitu Quintin Dove (21 poin dan 11 rebound), serta Wendell Lewis (10 poin dan 11 rebound).

Rajawali tidak bisa menahan serangan Pelita Jaya, khususnya di kuarter pertama dan keempat. Mereka sempat tertinggal 20 angka sebelum menyerah.

Hasil ini menjadi kekalahan kedua berturut-turut di kandang sendiri bagi Rajawali Medan. Selanjutnya, Rajawali Medan akan kembali bertanding di kandang sendiri. Kali ini lawan yang dihadapi adalah RANS Simba Bogor, pada hari Minggu, 3 Maret 2024.

Baca juga: Format laga kandang-tandang IBL tingkatkan jumlah penonton
Baca juga: Dua mata pisau aturan pemain asing IBL

Pewarta: Juraidi
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Ada pintu ke ruang bawah tanah

gacor57

Pemkot Tangerang kedepankan pengelolaan sampah berbasis masyarakat******

fokus pada siklus pembuatan pupuk dan solusi inovatif lainnya

Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang Banten mengedepankan upaya kolaborasi dan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat dalam menangani jumlah produksi yang terus meningkat.

"Saat ini produksi sampah di Kota Tangerang mencapai sekitar 1.300 ton per hari, jumlah yang sangat besar. Kita harus kolaborasi, dengan mengedepankan prinsip pengelolaan sampah berbasis masyarakat,” kata Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin dalam acara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2024 di Aula SMPN 1 Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan upaya membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan terus ditingkatkan, karena kerja keras dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kota Tangerang yang bersih dan bebas sampah.

"Diperlukan upaya kolaboratif dan komprehensif dari semua pihak dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan," ujarnya,

Ia juga mengatakan Pemkot Tangerang terus meningkatkan pengelolaan sampah dengan mendorong pengelolaan sampah melalui berbagai metode seperti pemeliharaan maggot, bank sampah, sedekah sampah, dan lainnya.

"Hasilnya didistribusikan kepada masyarakat serta membantu sekolah adiwiyata dalam pembuatan pupuk,” kata dia.

Baca juga: Wali Kota Tangerang dorong pengelolaan sampah organik dengan maggot
Baca juga: DLH Tangerang buat tempat pembuangan sampah darurat

Ia mengatakan, Pemkot Tangerang juga akan terus membangun kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mengurangi sampah, mulai dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan sekolah.

“Lakukan pengelolaan sampah secara masif, memperluas dan meningkatkan program pengelolaan sampah di seluruh wilayah Kota Tangerang, dengan fokus pada siklus pembuatan pupuk dan solusi inovatif lainnya,” katanya.

Oleh karena itu, Wali Kota mengajak seluruh masyarakat Kota Tangerang untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan mengelola sampah secara masif.

“Mari kita jadikan HPSN 2024 sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dan aksi nyata dalam menjaga lingkungan hidup, demi masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Pelajar SMP di Singaraja daur ulang sampah wujud cinta lingkungan 
Baca juga: Jateng beri penghargaan 48 Desa Mandiri Sampah
Baca juga: Bantul kembangkan TPST sebagai industri bangkitkan unit ekonomi

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

demenslot

Menko Airlangga bahas kerja sama strategis dengan Menteri Inggris******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membahas kerja sama strategis bersama Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Anne-Marie Trevelyan dan mengapresiasi dukungan Inggris kepada upaya Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

“Pertemuan juga membahas beberapa isu kerja sama lainnya, misalkan di bidang kesehatan dan produk farmasi, pertanian termasuk pengembangan komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan, serta sektor maritim dan perikanan,” ujar Airlangga dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai reformasi World Trade Organization (WTO) dalam pertemuan WTO's 13th Ministerial Conference (MC13) yang berlangsung di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, 26-29 Februari lalu.

Selain itu, kedua menteri tersebut membicarakan perkembangan perjanjian dagang Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris resmi menjadi anggota ke-12 CPTPP pada pertengahan tahun lalu.

Airlangga menyatakan bahwa jika nantinya Indonesia jadi bergabung ke dalam CPTPP, hal tersebut dapat dimanfaatkan Indonesia untuk meningkatkan perdagangan, investasi, serta kerja sama teknis dengan negara mitra kawasan lainnya.

Trevelyan pun menyampaikan bahwa pemerintah Inggris siap memberikan dukungan kepada Indonesia jika bergabung menjadi anggota CPTPP.

“Mungkin butuh waktu sekitar dua tahun dari proses pengajuan hingga resmi menjadi negara anggota CPTPP. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu disiapkan, untuk itu Pemerintah Inggris juga siap untuk memberikan dukungan kepada Indonesia untuk bergabung dalam CPTPP,” ucapnya.

 

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

nenektogel

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Jangkar yang lucu

cara menggunakan limit 12 bulan kredivo

Pj Gubernur Banten raih penghargaan program bangun jalan mantap******

Serang (ANTARA) - Pejabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar meraih Ekbispar Award 2024 kategori Perencanaan Pembangunan Instansi/Lembaga Terbaik melalui program Bangun Jalan Mantap untuk Rakyat (Bajamantra), pada Jumat (1/3) malam. “Pengakuan ini bukanlah suatu tujuan. Ini adalah efek dari kita menyiapkan langkah kerja Pemerintah, mengimplementasikan dan melakukan pelayanan masyarakat," katanya di Serang, Banten, Sabtu. Al mengatakan Infrastruktur jalan jembatan serta berbagai sarana prasarana lainnya pendidikan dan kesehatan, itu kata kunci dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan dalam tata ekonomi, kata Al Muktabar, memiliki nilai tambah. Semakin besar nilai tambah yang didapatkan berarti makin efektif. Semakin terencana dengan baik dari infrastruktur yang disiapkan. “Infrastruktur ini kita siapkan dalam rangka jangka panjang untuk menjawab dinamisasi dari proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kita tata kelolakan dalam dua kelompok besar pembangunan fisik dan pembangunan mental harus sejalan antara fisik dan mental,” katanya. Dikatakan, menuju Indonesia Emas 2045 adalah sumber data yang disiapkan sekarang baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. “Untuk Provinsi Banten, kita punya sumber daya yang komplit untuk menuju ke sana. Kita punya sumber daya manusia yang cukup," katanya. Menurutnya infrastruktur akan menjadi dasar dari berbagai tata kehidupan. Dengan infrastruktur yang kuat, sarana pendidikan yang baik, sarana kesehatan dan berbagai pendukung lainnya, mempunyai relevansi yang kuat dengan penanganan stunting. "Kemandiriannya dalam menyelesaikan masalah stunting peran individu bisa berjalan dengan baik. Ditopang oleh peran infrastruktur yang baik," katanya.*

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Dewa Bela Diri

rtp coloksgp

DKI sepekan, Banjir kepung Jakarta sampai kasus DBD meningkat******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemberitaan di DKI Jakarta dalam sepekan mulai Senin (26/2) sampai Sabtu (2/3) menjadi sorotan warga mulai dari Jakarta kembali dikepung banjir hingga peningkatan kasus demam berdarah dengue (DBD) pada bulan Februari 2024.

Berikut lima pemberitaan DKI Jakarta selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi di akhir pekan ini.

1. Sebanyak 34 ruas jalan di Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan bahwa
34 ruas jalan di wilayah Jakarta terendam banjir pada Kamis pagi pukul 10.00 atau mengalami peningkatan jumlah dibanding pukul 06.40 dan 09.00 WIB.

"BPBD mencatat saat ini terdapat 34 ruas jalan tergenang yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Baca berita selengkapnya di sini


2. Pemprov DKI bangun empat JPO di Jakarta bernuansa moderen pada 2024

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun empat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan konsep bernuansa moderen pada 2024 untuk mewujudkan visi Jakarta menuju kota global.

"Alasannya pembangunan JPO dengan konsep moderen ini tidak hanya memperhatikan estetika dan fungsionalitas, tetapi juga keberlanjutan untuk berkontribusi mewujudkan visi Jakarta menuju kota global," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta Wiwik Wahyuni saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya ada di sini


3. Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjamin ketersediaan bahan pangan untuk masyarakat menjelang datangnya Ramadhan dan meminta masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara panik (panic buying).

"Kami memastikan, stok pangan di Jakarta menjelang Ramadhan pada kondisi yang aman," kata Heru saat meninjau bazar murah di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis,

Baca berita selanjutnya di sini


4. PUPR lanjutkan normalisasi Ciliwung untuk tangani banjir Jakarta

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung-Cisadane, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melanjutkan normalisasi Ciliwung untuk menangani banjir di Jakarta.

"Kita harapkan bisa 500 meter, kalau misalkan lebih juga bagus," kata Kepala BBWS Ciliwung Cisadane Bambang Heri Mulyono saat ditemui di Rumah Pompa Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis.

Berita selengkapnya dapat dibaca di sini


5. Jaksel akui kasus DBD naik 100 persen lebih pada Februari 2024

Pemerintah Kota Jakarta Selatan (Pemkot Jaksel) mengakui, kasus demam berdarah dengue (DBD) selama Februari tahun ini di daerah itu naik hingga 100 persen lebih dibandingkan bulan sebelumnya.

"Berdasarkan data ada 149 kasus DBD sepanjang Februari," kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan (Sudinkes Jaksel) Yudi Dimyati di Jakarta, Sabtu.

Selengkapnya dapat dibaca di sini
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024