petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

6d sydney paito

mangatoto 873Jutaan kata 193599Orang-orang telah membaca serialisasi

《6d sydney paito》

Kemarin, peluang Satpol PP jadi ASN******

Kemarin, peluang Satpol PP jadi ASN-PPPK hingga ambang batas
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin jalannya sidang perkara nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Minggu (3/2), mulai dari Mendagri Tito Karnavian menyebut 75.000 ppersonel Satpol PP berpeluang menjadi ASN dan PPPK hingga tanggapan DPR RI soal putusan Mahkamah Konstitusi perihal ambang batas parlemen.

Berikut rangkuman berita politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Selengkapnya di sini.

2. Panglima dan Kasad terima brevet kehormatan Hiu Kencana TNI AL

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menerima brevet Hiu Kencana dari Korps Kapal Selam TNI Angkatan Laut.

Dengan demikian, Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak resmi menjadi Warga Kehormatan Korps Hiu Kencana, yaitu sebutan untuk satuan khusus TNI AL yang mengoperasikan kapal selam.

Selengkapnya di sini.

3. Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) untuk menjaga integritas serta kepercayaan publik.

"Ini dibutuhkan untuk menjaga sekaligus meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian di Padang, Minggu.

Selengkapnya di sini.

4. Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Selengkapnya di sini.

5. Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.

"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu.

Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem.

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Korlantas mulai cek jalur Tol Jakarta******

Korlantas mulai cek jalur Tol Jakarta-Merak untuk persiapan mudik 2024
Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso mendengarkan paparan kesiapan pengaturan "delay system" di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Tangerang, Banten, Senin (4/2/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan.
Tangerang (ANTARA) - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengecek jalur Tol Jakarta-Merak untuk mempersiapkan kelancaran arus mudik pada momen Lebaran 2024. Pengecekan jalur itu dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Slamet Santoso bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga. Pengecekan jalur dimulai dari memantau situasi Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak yang disiapkan untuk skema delay system. "Pada tahun lalu sudah cukup baik, tahun ini kami wajib mempertahankan," kata Slamet di Rest Area KM 43 Tol Jakarta-Merak, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin. Slamet mengatakan bahwa pelaksanaan delay systemitu perlu pengelolaan dengan baik dengan cara memilah arus kendaraan yang perlu diarahkan masuk ke Rest Area KM 43 dan Rest Area KM 68. Adapun dua rest areaitu menjadi tempat pelaksanaan skema tersebut. Selain itu, dia juga meminta kepada polisi lalu lintas setempat guna menyiapkan kanalisasi untuk masuk ke rest areayang lebih panjang guna mencegah adanya persilangan arus kendaraan karena berpotensi menyebabkan kemacetan. "Yang penting bagaimana semuanya bisa berjalan lancar, terutama juga menjaga keselamatan," kata dia. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi di sepanjang jalur Tol Jakarta-Merak, kata dia, adalah pencegahan kendaraan parkir di bahu jalan. Selain kendaraan yang mogok, hal tersebut juga menjadi gangguan arus lalu lintas. Sementara itu, Kasatlantas Polresta Tangerang AKP Jeany mengatakan bahwa pihaknya bakal melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya soal menyiapkan Rest Area KM 43 untuk skema delay system. Kasatlantas menuturkan bahwa penambahan personel untuk kegiatan pengamanan arus mudik di ruas Tol Jakarta-Merak tersebut bakal dikoordinasikan dengan pimpinan Polresta Tangerang. "Penambahan kanalisasi akan kami laksanakan, jauh sebelum masuk rest area," kata Jeany. Selain mengecek jalur Tol Jakarta-Merak, Korlantas bersama Kementerian PUPR dan Jasa Marga akan memantau kondisi terkini Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Ciwandan guna menyiapkan pengamanan arus mudik kendaraan yang menuju ke Pulau Sumatra pada momen Lebaran 2024.

Adapun delay system adalah skema pengaturan lalu lintas dengan memanfaatkan rest area maupun yang ada di jalur arteri untuk memperlambat kendaraan pemudik menuju pelabuhan demi mencegah antrean panjang kendaraan.

Baca juga: Polri gelar Operasi Keselamatan sasar 11 jenis pelanggaran lalu lintas
Baca juga: Persiapan Operasi Ketupat 2024, Korlantas Polri survei jalur tol

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:gold slot 88

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
pulsa 303
voucher promo tiket com
slot pasti jackpot
aquatogel
slot hoki maxwin
rtp abadicash
untung138 rtp
pinjol pencairan lewat dana
mole4d
Daftar isi semua bab
Bab 1 kipas angin erek erek
Bab 2 cara transfer dana kredivo ke rekening
Bab 3 garuda999 slot
Bab 4 slot bonus new member 100 di depan
Bab 5 slot skywind terbaru
Bab 6 marontoto
Bab 7 raja slot terpercaya
Bab 8 pengemis 2d
Bab 9 bejo88 demo
Bab 10 slot gacor jamin wd
Bab 11 spin 888 slot
Bab 12 olo4d
Bab 13 cahayaqq
Bab 14 tafsir mimpi 15
Bab 15 899sport
Bab 16 kilat365
Bab 17 ambon4d
Bab 18 situs slot gacor 2022 terpercaya
Bab 19 yoyo88
Bab 20 situs judi slot gacor terpercaya
Klik untuk melihattersembunyi di tengah336bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

judi slot maxwin
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Sidang putusan sela dengan terdakwa Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 Karen Agustiawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (4/3/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria
Jakarta (ANTARA) - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas(LNG) di Pertamina pada tahun 2011—2014 Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan. Hakim Ketua Maryono menyebutkan berbagai keberatan Karen maupun tim hukum tidak berdasarkan hukum sehingga terdakwa mendapat kesempatan untuk memberikan pembuktian sesuai dengan Pasal 165 KUHAP. "Menyatakan nota keberatan dari terdakwa Karen Agustiawan dan dari tim hukum terdakwa tidak diterima," ujar Maryono saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin. Untuk itu, Maryono memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tipikor Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Selain itu, lanjut dia, biaya perkara Karen Agustiawan dinyatakan ditangguhkan sampai dengan putusan akhir. Adapun sidang dilanjutkan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi. Majelis hakim terdiri atas Maryono sebagai ketua serta Sigit Herman Binaji dan Asmudi sebagai anggota pun menjelaskan beberapa tanggapan hakim terhadap nota keberatan Karen. Tanggapan tersebut, antara lain, atas keberatan Karen mengenai penetapan terdakwa sebagai tersangka dan penahanan dalam penyidikan bukan oleh penyidik, melainkan oleh pejabat, yakni Ketua KPK 2019—2023 Firli Bahuri, majelis hakim menyatakan sependapat dengan penuntut hukum.

Baca juga: JPU KPK minta hakim tolak eksepsi Karen Agustiawan
Baca juga: Karen Agustiawan sebut dakwaan KPK dalam kasus LNG tidak jelas Sebelumnya, penuntut hukum mengemukakan bahwa secara ex officio, Firli Bahuri selaku Ketua KPK juga merupakan penyidik.

Untuk itu, dalam melaksanakan tugas penyidikan, Firli berwenang untuk menandatangani surat perintah penahanan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait dengan keberatan Karen mengenai surat dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, majelis hakim menilai surat dakwaan penuntut umum KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009—2014 Karen Agustiawan didakwa merugikan negara sebesar 113,84 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp1,77 triliun akibat dugaan korupsi pengadaan LNG di Pertamina pada tahun 2011—2014. Dakwaan tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan LNG perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) pada Pertamina dan instansi terkait lainnya Nomor: 74/LHP/XXI/12/2023 tanggal 29 Desember 2023. Selain itu, Karen didakwa memberikan persetujuan pengembangan bisnis gas pada beberapa kilang LNG potensial di AS tanpa adanya pedoman pengadaan yang jelas dan hanya memberikan izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi, analisis secara teknis dan ekonomis, serta analisis risiko. Karen juga disebut tidak meminta tanggapan tertulis kepada Dewan Komisaris Pertamina dan persetujuan rapat umum pemegang saham (RUPS) sebelum penandatanganan perjanjian jual beli LNG CCL Train 1 dan Train 2, serta memberikan kuasa kepada Yenni Andayani selaku Senior Vice President (SVP) Gas and Power Pertamina 2013—2014 dan Hari Karyuliarto selaku Direktur Gas Pertamina 2012—2014.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Ajaib Penyihir

gacor305 slot
Pemkab Kukar terapkan enam langkah atasi inflasi
Tumpukan beras di Bulog Samarinda yang segera didistribusikan ke masyarakat (ANTARA/ M Ghofar)
Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar), Kalimantan Timur, menerapkan enam langkah untuk mengatasi inflasi, sehingga melalui ini diharapkan daya beli publik stabil bahkan meningkat, untuk menuju masyarakat yang bahagia dan sejahtera.

"Enam upaya konkret dalam penanganan inflasi ini, pertama dengan melaksanakan operasi pasar murah, kedua, inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang," ujar Plt Asisten II Setkab Kukar Wiyono di Tenggarong, Senin.

Ketiga adalah kerja sama dengan daerah penghasil komoditas demi pemenuhan pasokan, keempat, memacu gerakan penanaman cabai dan sejenisnya di pekarangan rumah bagi pegawai pemkab, kelima, merealisasikan bantuan langsung tunai, dan keenam berupa dukungan transportasi dengan anggaran dari APBD setempat.

“Berbagai upaya konkret ini telah kami lakukan, sedangkan untuk 2024 ini, terutama menjelang Ramadan kembali digelar pangan murah. Semoga dengan gerakan pangan murah dapat membantu masyarakat meringankan kebutuhan sehari-hari,” ujar Wiyono.

Ia mengatakan, bahwa dalam mewujudkan enam langkah tersebut melibatkan banyak pihak seperti Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Kemudian Perum Bulog Samarinda, Dinas Koperasi dan UMKM, PT Rajawali Nusindo (RNI), KWT dan KTNA Tenggarong, Era Mart Tenggarong, Alfa Midi, SM Corner, Dinas Ketahanan Pangan, Lapak Al-Hidayah, Dinas Kesehatan, Juragan Buah, P4S Pemuda Tani Keren.

"Bahkan kami juga menggandeng Bankaltimtara. Lantas untuk keamanan dilibatkan Satpol, Dinas Perhubungan, TNI, Polri. Kami libatkan pula CV Risa Bersaudara, UPT Distanak Tenggarong Seberang, dan Perkumpulan Pedagang Makanan," katanya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga bersiap menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan melibatkan berbagai pihak terkait tersebut, termasuk pelaku usaha, yakni dengan kegiatan yang dijadwalkan pada 9-10 Maret ini, pukul 08.00-16.00 Wita di Eks Tanjung, Tenggarong.

Bahkan, katanya, kesiapan GPM ini telah dimatangkan dalam Rapat Koordinasi GPM pada Jumat, (1/3) di Kantor Bupati Kukar. GPM digelar karena indeks harga pasar di Kukar mengalami inflasi 0,19 persen pada Februari 2024.

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Komik Ragam Gadis Misaka

88 slot login
Nelayan yang hilang di Perairan Kolaka ditemukan selamat
Tim SAR Gabungan saat mengevakuasi korban. (ANTARA/HO-Basarnas Kendari)
Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup
Kendari (ANTARA) - Basarnas Kendari menyebutkan bahwa seorang nelayan bernama Munsir (35) yang dikabarkan hilang di Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.

Kepala Basarnas Kendari Muhammad Arafah di Kendari, Senin, mengatakan bahwa korban ditemukan di Pulau Lambasina Besar, yang berjarak sekitar 9,11 mil laut arah Selatan Tenggara dari lokasi terakhirnya, pada Minggu (3/3) sekitar pukul 10.30 WITA.

"Saat menerima informasi itu, Tim SAR Gabungan dari Pulau Pisang langsung menuju Pulau Lambasina Besar untuk melihat kondisi korban secara langsung," katanya.

Dia menyebutkan bahwa setelah memastikan kondisi korban, pihaknya langsung melakukan proses evakuasi dan membawa korban kembali ke rumahnya.

"Pada pukul 12.10 WITA tiba di rumah korban dan langsung diserahterimakan kepada pihak keluarga," ujarnya.

Baca juga: Basarnas berhasil evakuasi 8 penumpang kapal tenggelam di Wawonii

Dengan ditemukannya korban tersebut, katanya, Operasi SAR terhadap satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli tersebut dinyatakan selesai dan ditutup.

"Seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian korban dikembalikan ke kesatuannya masing-masing," jelasnya.

Sebelumnya, Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka, Basarnas Kendari melakukan operasi pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra)."Kami menerima informasi dari Bapak Muhammad Akbar, yang merupakan keluarga korban melaporkan bahwa satu orang nelayan hilang saat mencari ikan di sekitar Perairan Desa Wawo Tamboli," kata Muhammad Arafah.

Dia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan tersebut, pihaknya kemudian memberangkatkan Tim Penyelamat Pos SAR Kolaka menuju lokasi yang disebutkan untuk memberikan bantuan SAR terhadap korban, pada pukul 13.55 WITA.

"Adapun Jarak tempuh lokasi itu dari Pos SAR Kolaka sekitar 46 kilometer," ujarnya.

Baca juga: Wanita yang hilang di bekas galian tambang di Konawe ditemukan tewas
Baca juga: Basarnas: Nelayan yang hilang di Wawonii ditemukan di Tanjung Buton

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Pedang yang sombong mengguncang dunia

situs judi slot online terbaru
KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba
Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Era Kapur

seribu mimpi 66
Jos Verstappen nilai sikap Horner perparah kinerja tim Red Bull
Kepala tim Red Bull Christian Horner jelang start Grand Prix Belanda, Sirkuit Zandvoort. (4/9/2022) (AFP/CHRISTIAN BRUNA) (AFP/CHRISTIAN BRUNA)
Jakarta (ANTARA) - Mantan pembalap Formula 1 sekaligus ayah dari juara bertahan Max Verstappen, Jos Verstappen, menilai sikap Christian Horner dalam menyikapi dan dibebaskan dari tuduhan terkait perilakunya terhadap seorang karyawati, beberapa waktu lalu, dapat memperparah kinerja tim Red Bull.

“Ada ketegangan di sini (tim) sementara dia (Horner) tetap di posisinya,” kata Jos Verstappen, dikutip dari laporan AFP, Senin.

Menurutnya, tim terancam terkoyak dan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. “Tim bisa ‘meledak’. Dia berperan sebagai korban, padahal dia sendiri yang menyebabkan masalah,” kata pria asal Belanda tersebut.

Sebelumnya, Red Bull mengumumkan pada hari Rabu (28/2) bahwa Horner telah dibebaskan dari dugaan perilaku tidak pantas setelah penyelidikan internal atas keluhan terhadapnya, yang secara konsisten dia bantah.

Baca juga: Bos Red Bull tertekan setelah hubungan dengan karyawati bocor ke pers

Namun, tak lama kemudian, muncul adanya surat elektronik (e-mail) anonim yang dikirimkan kepada jurnalis, ofisial, dan tim rival yang berisikan pesan WhasApp yang diduga ditulis oleh Horner. Hal itu kemudian menghidupkan kembali masalah tersebut.

Jos Verstappen menolak anggapan yang beredar bahwa ia berperan dalam tuduhan yang awalnya muncul di surat kabar Belanda, De Telegraaf.

“Itu tidak masuk akal. Kenapa saya melakukan itu padahal Max baik-baik saja di sini (Red Bull)?” kata dia.

Sementara itu, beberapa tim Formula 1 juga sempat menilai dan mengecam kurangnya transparansi selama penyelidikan internal.

Horner, yang didampingi istrinya Geri Halliwell di Grand Prix Bahrain, akhir pekan lalu, menegaskan kembali setelah Max Verstappen dan Sergio Perez mengklaim kemenangan 1-2 Red Bull di grand prix tersebut merupakan bukti bahwa tim masih solid dan bersatu.

“Finis 1-2 seperti ini adalah yang optimal dan hal itu tidak akan tercapai tanpa adanya kesatuan yang mutlak, memiliki tim yang kuat dan dukungan yang besar dari mitra dan pemegang saham,” kata Horner.

“Anda tidak akan mencapai hal ini tanpa bersatu,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Putusan dugaan laku tak senonoh bos Red Bull segera dirilis

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

play slot 123
Bapanas gelar rakor lintas K/L demi pangan terjangkau
Bapanas Rakor lintas K/L demi pangan terjangkau jelang HBKN Idul Fitri di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.
Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga serta pengusaha di bidang pangan untuk mewujudkan pangan yang terjangkau bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1445 Hijriah.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa rapat tersebut untuk menyeimbangkan pangan dari sisi hulu hingga hilir sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang meminta Bapanas terus menjaga pangan sehingga bisa tetap stabil secara pasokan dan harga terjangkau di masyarakat terutama menjelang HBKN Idul Fitri.

“Kegiatan ini sangat penting tentunya karena harus menjaga pangan dari hulu sampai hilir, supaya kita bisa sama-sama memastikan harga pangan ini memang benar adanya, tidak terlalu tinggi karena biasanya baru ada kata jelang Lebaran harga sudah naik,” kata Arif.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Dia menuturkan rapat tersebut sebagai upaya membentuk sinergi secara menyeluruh antara kementerian dan lembaga bidang pangan, kepala daerah se-Indonesia, hingga pelaku usaha untuk menyeimbangkan harga pangan dengan baik, yang tidak memberatkan petani, pengusaha, hingga masyarakat.

Ia juga meminta dukungan semua pemangku kepentingan pangan terutama pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional selama menjelang puasa Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri.
 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memimpin Rapat Koodirinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 1445 Hijriah di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Harianto/am.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi upaya Bapanas menggelar rapat koordinasi untuk menyeimbangkan harga pangan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.

“Saya mengapresiasi sangat tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan ini, biasanya acara seperti ini kita laksanakan secara zoom meeting setiap hari Senin. Kita harus mencari balance antara menyenangkan produsen dan juga menyenangkan konsumen karena negara kita juga negara yang memproduksi,” ucap Tito.

 

Tito berharap melalui rapat tersebut dapat mewujudkan target inflasi hingga 2,5 persen sesuai yang diharapkan pemerintah di 2024.

“Mumpung hari ini ada bapak-bapak gubernur yang hadir, kita rapat dalam rangka menghadapi HBKN yaitu Ramadhan dan juga Hari Raya nantinya. Seperti biasa, pasti akan ada perubahan pola konsumsi pada masyarakat, (maka) ada hal yang perlu kita antisipasi di tingkat pusat kita melakukan langkah-langkah dan bisa bergulir ke daerah-daerah,” kata Tito.

Baca juga: Bapanas: GPM alternatif tekan gejolak harga pangan jelang RamadhanRapat tersebut dipimpin langsung Mendagri Tito Karnavian dan dihadiri sejumlah perwakilan Kemendag, Kemenkeu, Kemenhub, Kementan, Kementerian BUMN, Kemenko Perekonomian, Kepala PBS, Kabareskrim, Gunernur BI, Ombudsman, gubernur se-Indonesia, bupati/wali kota se-Indonesia, sejumlah pengusaha dan asosiasi di bidang pangan dan pihak terkait lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024