erek erek ikan lele 3d

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Sebagian Lintas KA Makassar******

Kereta Api Makassar-Parepare ditargetkan mulai beroperasi Juni 2023 untuk lintas Stasiun Mandai hingga Palanro.

Kepala Tata Usaha Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan Hasbudi Samad mengatakan dari Stasiun Palanro masih tersisa 26 kilometer (km) ke Parepare, sedangkan dari Stasiun Mandai ke Makassar tersisa 14 km.

Ia menambahkan KA Makassar-Parepare awalnya ditargetkan beroperasi pada Februari tahun ini, tetapi terlambat karena PT INKA (Persero) selaku produsen KA Makassar-Parepare belum siap.

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan KA Makassar-Parepare akan beroperasi sepenuhnya.

Ia hanya mengatakan kereta akan beroperasi setelah pergantian presiden pada 2024. Pasalnya, sumber pendanaan proyek setiap rezim kepemimpinan bisa berbeda.

"Takutnya kalau misalnya kita mulai tahun ini atau tahun depan, nanti potensi enggak dilanjutkan rezim yang baru. Kalau rezimnya dasarnya sama aman, tapi kalau tidak bahaya kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasbudi mengatakan tiket KA Makassar-Parepare akan dijual sekitar Rp5.000 hingga Rp10 ribu.

Sementara itu, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan pembiayaan proyek KA Makassar-Parepare salah satunya berasal dari kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dalam proyek KPBU ini difasilitasi Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment/AP) yaitu pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema AP, pemerintah akan membayar badan usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan penawaran badan usaha.

Badan usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik pemerintah.

Sementara itu, proyek KPBU KA Makassar - Parepare yang pembangunannya dilaksanakan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI) mengadopsi skema Build Operate Transfer (BOT) atau Bangun Guna Serah dengan nilai investasi belanja modal Rp988,5 miliar dan biaya operasi Rp971,5 miliar serta masa konsesi selama 16 tahun sejak Tanggal Operasi Komersial Tahap 1.

Proyek dengan skema Availability Payment (AP) ini akan melayani area meliputi lima kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros,
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar dan Kota Parepare.

Andre menambahkan proyek KPBU dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif, demi menjaga kestabilan APBN.

"Dalam proyek ini, PT PII memberikan penjaminan untuk beberapa jenis risiko yang dapat timbul dari pemerintah, yaitu risiko keterlambatan pembayaran AP dan risiko terminasi. Dengan melihat keberhasilan dari KA Makassar-Parepare ini, diharapkan proyek ini menjadi proyek percontohan skema KPBU untuk dapat diterapkan pada sektor transportasi lainnya," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Dunia pedang pertama

Per Januari, Progres Proyek LRT Jabodebek 88,38 Persen******

Progres pembangunan kereta api ringan (light rail transit/ LRT) Jabodebek telah mencapai 88,38 persen per Januari 2023.

Manager Public Relation LRT Jabodebek Kuswardojo mengungkapkan layanan transportasi publik itu ditargetkan rampung mulai beroperasi pada Juli tahun ini.

Ia menyebut saat ini PT KAI (persero) sebagai operator LRT Jabodebek bersama pihak-pihak terkait terus mempersiapkan berbagai aspek agar LRT Jabodebek dapat beroperasi sesuai target yang direncanakan.

Sistem CBTC merupakan sistem pengoperasian kereta berbasis komunikasi, sehingga sistem dapat mengoperasikan kereta dan memproyeksikan jadwal secara otomatis dari pusat kendali operasi serta tanpa masinis.

"Walau tanpa masinis, perjalanan LRT Jabodebek tetap terdapat petugas yang disebut train attendantuntuk memberikan pelayanan kepada pelanggan dan jika dibutuhkan untuk penanganan dalam kondisi darurat," ungkap melalui keterangan resmi, Jumat (13/1).

Dalam melayani masyarakat, kata dia, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 31 trainset atau rangkaian. Adapun setiap trainsetterdiri atas enam kereta. LRT Jabodebek pun mampu mengangkut 1.308 penumpang.

Kuswardojo menyebut moda transportasi ini akan beroperasi pukul 05.00 hingga 23.27 WIB. Nantinya, LRT Jabodebek rata-rata melayani sebanyak 434 perjalanan KA per hari dengan target awal pengguna jasa sebanyak 137 ribu.

Selain itu, LRT jabodebek juga hadir setiap empat menit di Stasiun Dukuh Atas-Cawang, setiap delapan menit di Stasiun Jati Mulya-Cawang, serta setiap delapan menit di Stasiun Harjamukti-Cawang.

LRT Jabodebek akan melayani masyarakat dengan menghadirkan 18 stasiun, yaitu Stasiun Dukuh Atas, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran, Cikoko, Ciliwung, Cawang, dan TMII.

Lalu, Stasiun Kampung Rambutan, Ciracas, Harjamukti, Halim, Jatibening Baru, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, dan Jati Mulya.

Menurut Kuswardojo, stasiun-stasiun tersebut terintegrasi dengan moda transportasi lain sehingga memudahkan masyarakat bermobilisasi.

Selain itu, stasiun LRT Jabodebek tersebar di lokasi yang strategis mulai dari kawasan perumahan, perbelanjaan, hingga kawasan bisnis.

Dalam operasionalnya, LRT Jabodebek menerapkan sistem cashlessmenggunakan Kartu Uang Elektronik (KUE) Transportasi yang sudah ada, misalnya KMT, Kartu Uang Elektronik ataupun dompet digital alias e-wallet.

"KAI juga menyiapkan petugas pengawas stasiun, petugas loket,passanger service, cleaning service, petugas kesehatan dan securityuntuk mengoptimalkan pelayanan pada pelanggan di semua stasiun LRT Jabodebek," kata Kuswardojo.

Ia menambahkan hadirnya LRT Jabodebek bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan kemacetan yang terjadi di kawasan Jabodebek.

[Gambas:Video CNN]

Sistem saya lemah. Jangan bawa saya turun gunung.

Kemendag Pelototi 40 Perusahaan Baja Tak Patuh SNI******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengawasi 40 perusahaan besi dan baja yang membuat produk tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau dan memusnahkan baja tulang beton (BjTB) di pabrik PT Long Teng Iron and Steel Product, Tangerang, Banten pada Kamis (12/1).

"Ada 40 ini pun harus kita tertibkan sesuai standar nasional," ujarnya.

Menurut Zulkifli 40 perusahaan itu mayoritas berada di Banten. Namun, ia tidak merinci perusahaan mana saja yang ia maksud.

Ia mengatakan produk baja tulang beton itu tidak memenuhi SNI dan berbahaya jika digunakan oleh masyarakat dalam membangun konstruksi, seperti gedung, jembatan, dan sebagainya.

PT Long Teng Iron and Steel Product merupakan salah satu dari 40 perusahaan yang diawasi Kemendag. Dari perusahaan tersebut, Zulkifli memusnahkan BjTB sebanyak 419.537 batang dengan berat 2.302 ton atau senilai Rp32,23 miliar.

Dalam pemusnahan ini, Kemendag menggandeng Kementerian Perindustrian, Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Tipikor Polri, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Zulkifli mengatakan tujuan pemusnahan ini supaya menjadi pelajaran agar pengusaha dapat memproduksi BjTB sesuai ketentuan SNI dan peraturan yang berlaku.

Ia pun menegaskan perdagangan produk BjTB harus memenuhi persyaratan mutu SNI. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai ketentuan.

Jika tetap dilakukan, tindakan tersebut berpotensi melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman sanksi pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Tuan yang lemah

8 Bantahan Kemnaker Soal Perppu Ciptaker: Upah Hingga Pesangon Dihapus******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.

Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:

1. Outsourcing alias tenaga ahli daya

Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.

"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.

2. Formula upah minimum bisa berubah dalam keadaan tertentu

Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.

"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.

Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.

"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.

3. PKWT seumur hidup

Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.

"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.

Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.

"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.

4. Waktu libur cuma sehari dalam seminggu

Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.

Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.

Cuti Panjang Hingga Penghapusan Pesangon

hubungan pasien

Anak Buah Luhut Respons Isu Tesla Mau Bangun Pabrik di RI******

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) angkat bicara terkait isuTeslaInc bakal membangun pabrik kendaraan listrikdi Indonesia.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan sampai saat ini belum pernah mendengar adanya kesepakatan tersebut.

"Sampai saat ini saya tidak mendengar ada kesepakatan dimaksud (Tesla bangun pabrik di Indonesia)," ujar Jodi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (12/1).

"Harap berhati-hati dalam menulis artikel yang mengutip 'sumber tanpa nama', karena sering salah," kicau Musk di akun Twitter @elonmusk di hari yang sama.

Dalam unggahan tersebut, CEO Tesla itu juga menyertakan tautan berita berjudul "Tesla Is Close to Signing Deal to Build Factory in Indonesia" yang mengutip lansiran Bloomberg.

Wacana soal pembangunan pabrik Tesla di Indonesia sudah bergema sejak tahun lalu, saat Jokowi bertemu Musk pada pertengahan Mei di markas SpaceX di Texas, Amerika Serikat.

[Gambas:Twitter]

Keduanya membicarakan potensi kolaborasi dan kunjungan Musk ke Indonesia pada November 2022.

Jokowi pada Agustus lalu menginginkan Tesla membangun pabrik mobil listrik di dalam negeri, bukan cuma pabrik baterai.

"Yang kita inginkan semua adalah mobil listriknya, bukan baterainya. Buat Tesla, kami mau mereka membangun mobil listrik di Indonesia," kata Jokowi saat diwawancarai Bloomberg Agustus 2022.

Ia mengaku ingin membangun ekosistem besar mobil listrik di Indonesia. Selain Tesla, dia mengungkap punya ekspektasi yang sama dari produsen otomotif besar lainnya seperti Ford, Hyundai, Toyota dan Suzuki.

Dalam kesempatan lain, Jokowi meyakini ke depannya Musk akan membangun pabrik baterai dan mobil Tesla di Indonesia.

"Kita masih dalam proses berbicara dengan Elon Musk dengan Tesla, masih proses. Tapi saya meyakini Tesla akan membangun pabrik baterai dan industri mobil di Indonesia," tutur Jokowi dalam wawancara dengan The Economist, November 2022.

Keyakinan tersebut mengakar pada pasar Indonesia dan ASEAN yang besar untuk industri tersebut.

"Saya meyakini itu karena Indonesia memiliki pasar yang besar dan juga pasar di ASEAN yang besar," papar Jokowi.

"Saya kira itu sebuahopportunity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]