admin jarwo

Dunia monster

Buruh Jatim Akan 'Geruduk' Kantor Khofifah, Tuntut UMK Naik 13 Persen******

Pekerja dan buruhdi Jawa Timur (Jatim) bakal melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Khofifah Indar Parawansa di Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka mendesak UpahMinimum Kabupaten/Kota (UMK) 2023 naik 13 persen.

Aksi itu akan dilakukan 500 buruh dari Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan serta beberapa perwakilan dari Tuban, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi.

"Hari ini merupakan batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2023 di Jawa Timur," kata Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jatim, Jazuli.

Setibanya di Kantor Gubernur Jatim, buruh akan menyampaikan tuntutannya, yakni meminta kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

Buruh punya alasan kenaikan 13 persen tersebut. Angka ini didapat dari nilai inflasi sebesar 6,8 persen. Kemudian ditambah pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen dan penyesuaian akibat dampak kenaikan BBM serta naiknya harga kebutuhan pokok.

"Kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen merupakan tututan yang wajar untuk meningkatkan daya beli buruh paska terdampak kenaikan harga BBM," ucapnya.

Selain itu, menurutnya, selama tiga tahun terakhir buruh telah berkorban dengan kenaikan upah yang sedikit akibat pandemi covid-19, bahkan di beberapa kabupaten/kota tidak mengalami kenaikan UMK sama sekali.

Buruh pun menuntut Gubernur Khofifah menggunakan deskresinya untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen atau sekurang-kurangnya sebagai nilai win-win solution sebesar 10 persen.

"Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Permenaker 18 Tahun 2022," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Keinginan Iblis

Investor Siap Kucurkan Rp120 M Bangun Jembatan dan Jalan Akses KCJB******

Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengklaim akan ada kucuran dana Rp120 miliar dari investor non KCIC yaitu Delta Masdan Kota Baru Parahyangan (KBP) untuk membangun jembatan dan jalan demi kemudahan aksesibilitas dan konektivitas kereta cepat.

Dwiyana mengatakan pembangunan tersebut untuk membantu kemudahan akses Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Salah satu contohnya di Stasiun Karawang, Delta Mas siap membangun jembatan agar ada konektivitas Stasiun Karawang dengan kawasannya. Mereka mengalokasikan sekitar Rp120 miliar," katanya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana mengatakan sebenarnya sudah banyak pihak yang ingin membantu KCIC untuk membangun konektivitas dan aksesibilitas dari kereta cepat.

"Cuma kita benar-benar saring mana pihak-pihak yang memang ingin bekerja sama secara serius dengan kita," tegasnya kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Kendati, kesepakatan tersebut baru disampaikan secara lisan oleh Delta Mas dan Kota Baru Parahyangan, belum secara tertulis dalam perjanjian kerja sama (PKS).

Terlepas dari masuknya pendanaan baru yang membantu aksesibilitas kereta cepat, Dwiyana menegaskan pihaknya sedang dalam tahap pembicaraan untuk mengintegrasikan KCJB dengan moda transportasi lain.

"Betul, itu (integrasi) sedang kita bahas dengan banyak public transport lain, termasuk TransJakarta, Jak Lingko, agar ini ada konektivitas tidak hanya secara fisik, tapi juga sistem pelayanan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bai Yeyi

36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN******

Kementerian PUPR mulai membangun rumahjabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

"Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujarnya seperti dikutip dariAntara, Rabu (8/12).

Rumah dibangun dengan dua tipe desain; downslopedan upslope. Luas bangunan rumah 580 meter persegi dan lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.

Ia merinci penyedia jasa yang membangun rumah menteri di IKN itu adalah; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bekerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah menteri akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ia menambahkan pembangunan akan dilakukan dalam waktu 550 hari kalender.

"Dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menyatakan seluruh proses pembangunan rumah tapak jabatan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

36 Rumah Menteri Seluas 580 Meter Persegi Mulai Dibangun di IKN******

Kementerian PUPR mulai membangun rumahjabatan menteri di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya ada 36 unit rumah jabatan menteri yang dibangun.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menyatakan rumah itu dibangun di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (KIPP IKN).

"Mulai 7 Desember 2022 proses pembangunan rumah tapak jabatan Menteri di KIPP IKN secara resmi dimulai dan diawali dengan penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR dengan penyedia jasa," ujarnya seperti dikutip dariAntara, Rabu (8/12).

Rumah dibangun dengan dua tipe desain; downslopedan upslope. Luas bangunan rumah 580 meter persegi dan lahan 1.000 meter persegi.

"Pembangunan kontruksi rumah juga dilaksanakan secara pararel dengan landscape. Kami juga akan menanam pohon agar kondisi lokasi pembangunan tetap hijau dan rindang sehingga nyaman untuk dihuni," katanya.

Ia merinci penyedia jasa yang membangun rumah menteri di IKN itu adalah; PT Adhi Karya (Persero) Tbk. yang bekerja sama operasi (KSO) dengan PT Ciriajasa Engineering Consultant.

Sedangkan paket manajemen konstruksi pembangunan rumah menteri akan dilaksanakan oleh PT Yodya Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), PT Surya Perkasa Raya KSO.

Ia menambahkan pembangunan akan dilakukan dalam waktu 550 hari kalender.

"Dan pekerjaan sudah selesai pada Juni 2024 mendatang. Jadi semua pekerjaan harus dilaksanakan sesuai jadwal dan dilaksanakan sebaik mungkin di lapangan," katanya.

Lebih lanjut, Iwan menyatakan seluruh proses pembangunan rumah tapak jabatan tersebut akan disampaikan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.

[Gambas:Video CNN]

Aku benar-benar iblis

Faisal Basri Minta Pemerintah Setop Gerus Alam Demi Ekonomi******

Ekonom Senior Faisal Basri mengingatkan pemerintah dan semua pemangku kepentingan berubah dan tidak lagi menggerus alam untuk kepentingan ekonomi.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah melakukan pembangunan secara inklusif. Sebab, jika dalam perekonomian hanya mengandalkan sektor energi, itu hanya menguntungkan korporasi saja.

Tak hanya itu, fokus juga akan menimbulkan konflik dan kerusakan alam.

Ia mengatakan sinergi yang dimaksud adalah rakyat harus dijadikan subjek, bukan objek. Apalagi, saat ini semua pihak tengah sama-sama melawan emisi rumah kaca.

Faisal kembali menekankan jangan sampai kekayaan alam Indonesia yang merupakan anugerah berubah menjadi bencana. Menurutnya, yang paling dirugikan dari kerusakan alam adalah generasi yang akan datang.

"Kuncinya bagi perbaikan alam ini adalah kelompok anak muda. Anak muda bersuaralah lebih lantang karena kepentingan kalian lebih panjang," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan pemerintah perlu mengedepankan konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan, kata dia, merupakan konsep perlawanan terhadap ekonomi kapitalistik yang hanya mengutamakan kepentingan pemodal saja.

"Kita tahu model ekonomi sekarang yang untung besar adalah yang (pengusaha) besar-besar, yang kita sebut oligarki," ucap Faisal.

Ia mengatakan yang mendapat akses untuk sumber daya alam strategis seperti batu bara, nikel, timah hanya pengusaha besar. Sementara, rakyat hanya menjadi salah satu faktor produksi dan konsumen.

Menurutnya, jika hal ini terus dilakukan, demokrasi dan kedaulatan ekonomi tidak akan tercapai.

"Nah, ekonomi kerakyatan mencoba untuk menepis gagasan yang nyata-nyata 50 tahun terakhir menciptakan jurang kaya-miskin yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tetap miskin," papar Faisal.

Chen Pingan, Murong Xue

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]