paito carolina day

Legenda manusia pertama

Target Juni 2023, Kemenhub Pastikan Kawal Proyek KCJB Hingga Tuntas******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan akan terus mengawal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga tuntas.

Saat ini, pembangunan konstruksi telah mencapai sekitar 84 persen. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menargetkan proyek KCJB rampung pada Juni 2023, dan diharapkan dapat beroperasi secara komersial pada Juli 2023.

"Pak Luhut (Menkomarves), Pak Erick (Menteri BUMN), dan saya ditugaskan bapak Presiden untuk mengawal proyek ini. kereta ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa kita," ujar Budi saat meninjau proyek KCJB di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1).

Budi mengungkapkan, Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kereta cepat yang berkecepatan hingga 360 km/jam. Kereta ini dibangun dengan teknologi tinggi, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman SDM di bidang perkeretaapian.

"Pembangunan MRT, LRT, dan kereta cepat yang berteknologi tinggi, dapat menjadi laboratorium bagi anak bangsa untuk belajar. Di negara Eropa, Jepang, dan lainnya sudah biasa membangun. Oleh karenanya, kita harus melakukan suatu hal yang baru, agar kita memiliki pengalaman dan bisa membangun infrastruktur transportasi publik dengan lebih baik lagi ke depannya," tutur Budi.

Dalam mempersiapkan operasional KCJB, pemerintah menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia.

Pengerjaan proyek KCJB pun dipastikan terus berlangsung untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan seperti track laying, sistem listrik aliran atas, dan penyiapan akses dan integrasi antar moda yang memudahkan akses masyarakat.

Turut hadir pada peninjauan KCJB adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, dan Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi.

Budidaya Keabadian Staf

BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.

Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.

"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).

"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.

Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.

Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.

"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Seni Bela Diri Abadi

Venom Ventures Fund Berinvestasi di Blockchain Everscale US Juta******

Venom Ventures Fund telah berkomitmen untuk investasi US juta di Everscale untuk membantu tim memperluas pengembangannya dan meningkatkan jumlah proyeknya.

Investasi akan dilakukan secara bertahap, berdasarkan kemajuan yang dicapai dan indikator kerjasamanya.

Venom Ventures Fund merupakan dana inovasi Web3 dan blockchain yang dikelola oleh manajer dana investasi Iceberg Capital Limited yang berbasis di Abu Dhabi, blockchain pertama yang bertujuan untuk memecahkan masalah skalabilitas yang menghambat industri Web3.

Kemajuan Everscale di Indonesia menjadi perhatian pada musim semi tahun lalu dengan diadakannya konferensi EVERPOINT di Bali sambil merayakan anniversary-ya yang kedua. Tak lama setelah konferensi, EVER, mata uang asli Everscale, terdaftar di Indodax, salah satu bursa aset digital terbesar di Indonesia.

Teknologi sharding Everscale yang dinamis memungkinkan jaringan ini beradaptasi secara efisien dengan berbagai muatan, sehingga menjadikannya pilihan yang mudah dan praktis untuk membuat Web3 berskala besar dan jenis aplikasi lainnya.

Dengan Indonesia berada di garis depan perkembangan pasar global, sharding dinamis ini menjadikan Everscale sebagai jaringan yang ideal, mengingat potensi jumlah pengguna yang masif dan platform yang akan memuat banyak input di wilayah tersebut.

Venom Ventures Fund diluncurkan oleh Iceberg Capital Limited bermitra dengan Venom Foundation, blockchain Layer-1 berlisensi dan teregulasi pertama yang beroperasi di dalam Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Peter Knez, ketua umum Venom Ventures fund sekaligus mantan CIO BlackRock mengatakan, ini merupakan investasi strategis yang ditujukan untuk perkembangan teknologi proyek dan tim yang difokuskan dan dikembangkan secara aktif.

"Secara khusus, kita berbicara tentang proyek blockchain Venom dan ekosistemnya, yang direncanakan akan segera diluncurkan dan Everscale merupakan solusi Layer 2 yang potensial," kata Peter Knez dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Tim Venom dan Everscale akan bekerja sama dalam pengembangan lebih lanjut dari inti dan ekosistem yang membawa adopsi blockchain lebih dekat ke dalam penggunaannya di bisnis nyata.

Inisiatif saat ini seperti platform tokenisasi aset digital, kerangka kerja lengkap untuk CBDC dan stablecoin, serta solusi pembayaran dengan crypto ke gateway fiat sudah membuat kemajuan yang baik.

Mengomentari hal itu, Moon Young Lee, Anggota Dewan Everscale Foundation mengatakan, hal ini merupakan tonggak sejarah bagi jaringan Everscale dan Venom. Kemampuan teknologi Everscale sangat besar tetapi kurang dihargai oleh audiens yang lebih luas.

"Sekarang, Everscale dapat beroperasi sebagai jaringan eksperimental dimana pembaruan dan solusi teknis yang kompleks dapat diperkenalkan sebelum dibawa ke Venom. Investasi ini akan memungkinkan Everscale mendapatkan pengakuan yang layak," ujarnya.

Dirancang sebagai jaringan blockchain, Venom tidak memiliki batasan untuk jumlah jaringan tambahan lainnya di tingkat Layer-2 dan tidak ada batasan untuk jenis ekonomi atau operasi di Layer-2. Adopsi masal sekarang dapat dicapai di Venom blockchain dengan hal tersebut.

pengolahan mayat

Bulog Bakal Utamakan Beras Lokal Penuhi Pasokan Dalam Negeri******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso akan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen startnya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya GKG akan diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

Adapun jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini adalah sebanyak 594 ribu ton termasuk sisa beras impor yang sedang dalam perjalanan. Jumlah ini disebut sangat cukup untuk membanjiri pasar sampai dengan panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi.

Sementara beras impor yang sedang dalam perjalanan berjumlah sekitar 200 ribu ton yang berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar. Beras impor tersebut ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama 15 Februari 2023.

Buwas mengatakan dari awal tahun hingga sekarang Buwas udah menggelontorkan sebanyak 186 ribu ton beras operasi pasar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin ketersediaan beras di masyarakat.

"Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN