dapat dollar dari google

Dunia Dewa Bela Diri

2 Harapan Pengusaha Pada Pemilu dan Presiden Terpilih 2024******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyampaikan harapan bagi perekonomian menjelang pemilu 2024, yakni stabilitas politik dan keamanan.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid mengatakan dua stabilitas tersebut perlu dijaga. 

Menurutnya, dengan terjaganya stabilitas politik, maka ekonomi akan tumbuh positif. Tak hanya itu, jika pemilu 2024 nantinya berjalan damai, maka akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

Ia mengatakan terciptanya lapangan kerja merupakan tantangan yang dihadapi Indonesia. Apalagi RI akan mengalami bonus demografi pada 2030. Maka dari itu, dibutuhkan investasi yang masuk demi terciptanya lapangan kerja.

Arsjad menambahkan presiden terpilih selanjutnya harus membawa kemajuan. Untuk mencapai kemajuan, diperlukan adanya kesinambungan dari pemerintahan sebelumnya.

"Bukan berarti semua harus diikuti, tapi kontinuitas itu penting supaya investor atau dunia usaha enggak bingung tiba-tiba, 'aduh diubah lagi, kok gini ya, kan dulu katanya gini'. Jangan dong. Kalau yang kurang diperbaiki, jangan fundamentalnya diubah," kata Arsjad.

Arsjad berharap presiden terpilih di 2024 mendatang melihat apa yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Lalu, meneruskan apa yang sudah baik dan memperbaiki apa yang kurang secara cepat karena dunia saat ini bergerak dengan cepat

"Jadi kecepatan menjadi kunci. Karena ujungnya dengan cepat dan kita mempertahankan ekonomi larinya untuk rakyat," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pedang Tanpa Jiwa

Pengusaha Mal Buka Suara DKI Uji Coba 2 Sesi Jam Masuk Kantor******

Pengusaha mal buka suara soal rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal menguji coba pengaturan dua sesi jam masuk kantor, yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menyebut pembagian jam masuk kantor ini membuat dunia usaha semakin tidak efisien.

Lihat Juga : Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi

Menurutnya, bisa jadi masyarakat malah memanfaatkan perbedaan jam masuk kerja tersebut untuk kegiatan lain. Dengan begitu, kemacetan tetap tak terurai.

Alphonzus meminta Pemprov DKI Jakarta peka. Pasalnya, berbagai kegiatan atau aktivitas usaha tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait satu dengan yang lain.

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Sebelumnya Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah membahas usulan dua sesi jam kerja tersebut dengan sejumlah pihak, mulai dari Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, hingga ahli transportasi melalui diskusi grup terfokus (focus group discussion/FGD).

"Hasilnya dari ahli-ahli transportasi diberikan kepada kami dan nanti tentunya setelah ini ada uji coba apakah ini bisa dan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak mengganggu kenyamanan dalam bekerja, ya kita teruskan dan kita akan laporkan kepada Kementerian Perhubungan," ujar Heru di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (6/7).

Heru menyebut kondisi lalu lintas pada pukul 06.00 WIB bak air bah karena warga dari sejumlah daerah penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, hingga Depok mengarah bersamaan menuju ke Jakarta.

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

PT Pos Akui Sewakan Aset Negara Jadi Minimarket Hingga Kos Elite******

PT Pos Indonesia (Persero) mengakui beberapa aset perusahaan disewakan menjadi minimarket hingga kos-kosan elite seharga Rp4 juta per bulan.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI, Anggota Komisi VI Fraksi PDIP Harris Turino mencecar Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi soal penggunaan aset perusahaan.

"Lokasi-lokasi strategis Kantor Pos, semua lokasinya strategis, banyak dipakai untuk minimarket dan ini strategi yang tidak tepat," kritik Harris di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Merespons kritikan DPR, Faizal mengakui penggunaan aset Pos Indonesia kini bermacam-macam, tidak hanya untuk operasional kantor. Bahkan, ia menyebut ada salah satu kantor Pos di Bali yang kini dijadikan mal.

"Memang betul ada juga yang jadi Alfamart dan Indomaret, ini termasuk yang harus kami reviu kembali," aku Faizal.

"Ada juga kos-kosan premium, Rp3 juta sampai Rp4 juta per bulan. Kami sebutnya Point Homey, bekas rumah direksi," sambungnya.

Faizal mengatakan Pos Indonesia saat ini sangat terbuka untuk kerja sama. Namun, memang ada persyaratan khusus dari perusahaan pelat merah tersebut kepada pihak swasta.

Ia mencontohkan untuk bangunan milik Pos Indonesia yang sudah ada sebelum masa kemerdekaan tidak bisa sembarangan dipakai atau disewa swasta. Faizal menyebut pemanfaatan gedung tersebut tidak boleh hanya fungsional, melainkan harus juga memikirkan aspek keindahan.

"Kami pilih pengusaha-pengusaha yang tidak hanya fungsi, tapi juga bisa attract(menarik) anak muda," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

Ekonom Bank DBS Ramal Indeks Saham Akan Positif saat Pemilu 2024******

Head of Research DBS Group Maynard Priajaya Arif meramal performa indeks harga saham gabungan (IHSG) masih akan positif saat Pemilu 2024. 

Hal ini tercermin dari pengalaman tiga persta demokrasi sebelumnya. Saat itu kinerja IHSG masih tetap kinclong. 

Ia berharap kinerja positif tersebut bisa terulang di Pemilu 2024. Meski begitu, ia menegaskan sektor pendulang cuan bisa berbeda-beda di setiap tahun politik.

Maynard mencontohkan gelaran Pemilu 2014 membuat sektor konsumer hingga pertambangan mendulang cuan. Namun, sektor konsumer malah lesu di Pemilu 2019 lalu.

"Padahal, tahun pemilu diharapkan uang-uang kampanye bisa membantu konsumsi, tapi ternyata tidak direfleksikan di harga saham," tuturnya.

Di lain sisi, Maynard mewanti-wanti soal sentimen negatif jelang Pemilu 2024. Pasalnya, investor diklaim cenderung wait and seemenanti siapa The Next President pengganti Joko Widodo (Jokowi).

Lihat Juga : Menteri ESDM Tak Mau Jokowi Longgarkan Ekspor Nikel Cs Lagi

Berkaca dari kontestasi politik tahun sebelumnya, ia mengatakan investor asing amat memelototi program-program kerja calon presiden. Program baru hingga yang berubah akan sangat menentukan sikap investor ke depan.

Senada, Senior Economist DBS Radhika Rao menyebut investor bakal bergerak pasif jelang kontestasi politik tersebut. 

"Kami pikir investasi asing agar bergerak perlahan, tidak melambat, tetapi tidak ada penyegaran. Mereka (investor) umumnya akan menunggu hasil pemilu," ramal Randhika.

[Gambas:Video CNN]

Jin Ke Ru Giok

Kemenhub Masih Uji LRT Jabodebek, Belum Terbitkan Izin Operasi******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum bisa menerbitkan izin operasional LRT Jabodebek karena masih dalam serangkaian tahap pengujian.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan serangkaian pengujian LRT Jabodebek dilakukan dari berbagai sisi, mulai dari kesiapan sarana, prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM).

Lihat Juga : Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Satgas Hilirisasi RI-Papua Nugini

Teranyar, Menhub Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjajal LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menuju Stasiun Halim pada 22 Juni 2023 lalu.

Adita mengatakan progres kesiapan LRT Jabodebek secara keseluruhan sudah mencapai rata-rata 97 persen. Namun, harus segera diperbaiki dan disempurnakan jika ditemukan kekurangan.

Lihat Juga : Bea Cukai Incar Jemaah Haji Asal Makassar Pamer Emas dari Arab Saudi

Jika seluruh rangkaian pengujian sudah rampung, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) bakal mengeluarkan sertifikat hasil pengujian. Setelah itu, barulah izin operasi dari Menhub Budi Karya Sumadi terbit.

LRT Jabodebek dijadwalkan beroperasi secara komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. Sebelum itu, akan ada uji coba dengan tarif Rp1 pada 12 Juli hingga 15 Agustus 2023.

Adita menegaskan pihaknya bersama operator LRT Jabodebek tengah menggodok skema uji coba terbatas itu. Beberapa yang dipersiapkan, yakni waktu operasi alias berapa trip dalam sehari, kapasitas maksimal penumpang, rute perjalanan, dan beberapa aspek lain.

"Kami terus berkoordinasi intensif dengan operator LRT, konsultan pengawas, dan pihak terkait lainnya untuk mempersiapkannya dengan matang. Sehingga pada saat uji coba nanti dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan sampai nantinya beroperasi secara komersial," ujarnya.

Menjadi seorang Buddha

Kemendag Buka Suara soal Impor Beras dan Potensi Subsidi Jagung******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara soal impor beras yang dilakukan pemerintah pada 2023 hingga kenaikan harga telur ayam dalam beberapa waktu terakhir.  

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan impor beras tahun ini dilakukan untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Isy menyebut CBP akan digunakan untuk intervensi guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga beras di pasar.

"Hingga saat ini, impor beras dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi produksi beras di dalam negeri," kata Isy kepada CNNIndonesia.com, Jumat (7/7).

Isy menjelaskan berdasarkan Neraca Pangan yang disusun oleh Badan Pangan Nasional, jumlah ketersediaan beras pada 2023 diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Pasokan beras dari beberapa wilayah di dalam negeri berasal dari hasil produksi pada musim panen yang terjadi dua kali dalam setahun.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Pangan Mulai Landai Tapi Cabai Tetap Mahal

Pada tahun ini, Bulog diketahui mendapat tugas mengimpor 2 juta ton beras yang akan digunakan untuk intervensi dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

Di sisi lain, Kemendag juga merespons kenaikan harga telur dan daging ayam beberapa waktu terakhir. Isy menyebut salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah dengan memberikan subsidi jagung yang merupakan pakan ayam.

Lihat Juga : Kemendag Siapkan Subsidi Jagung Imbas Harga Pakan Ayam Melonjak

Langkah tersebut, kata Isy, mungkin bisa dilakukan kembali untuk stabilisasi harga daging dan telur ayam. Namun, diperlukan pertimbangan dari segala aspek dan diputuskan bersama melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

"Saat ini, mengingat kewenangan stabilisasi harga telah beralih ke Bapanas, Kemendag terus berkoordinasi dengan Bapanas untuk finalisasi mekanisme pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung baik melalui mekanisme penugasan pengadaan maupun melalui penguatan Cadangan Jagung Pemerintah sebagai instrumen untuk stabilisasi harga sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 125 Tahun 2022," kata Isy.