ptogel

Perjuangan Cannon Fodder

Jadwal Terbaru LRT Jabodebek Berlaku Mulai Sabtu Besok******

LRT Jabodebek akan menambah jadwal perjalanan mulai besok, Sabtu (16/9). Penambahan perjalanan dilakukan untuk melayani jumlah pengguna yang semakin meningkat.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan jumlah perjalanan ditambah dari 158 menjadi 202 perjalanan.

"Selain itu, jarak waktu kedatangan antar kereta (headway) pun menjadi lebih singkat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (14/9).

Kuswardoyo mengatakan sejak diresmikan pada 28 Agustus hingga 13 September 2023, animo masyarakat terus meningkat hingga LRT sudah melayani 629.929 pelanggan. Karenanya, ia mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal keberangkatan kereta.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek sebagai moda transportasi. Semoga dengan bertambahnya jumlah perjalanan, LRT Jabodebek dapat melayani masyarakat dengan lebih baik ,"tutup Kuswardoyo.

Adapun jadwal keberangkatan baru LRT Jabodebek yang akan diterapkan mulai 16 September yaitu:

Jadwal keberangkatan awal LRT Jabodebek:

Jati Mulya - Dukuh Atas: pukul 05.10
Harjamukti - Dukuh Atas: pukul 05.06
Dukuh Atas - Harjamukti: pukul 05.59
Dukuh Atas - Jati Mulya: pukul 06.08

Jadwal keberangkatan terakhir:

Jati Mulya - Dukuh Atas: pukul 18.26
Harjamukti - Dukuh Atas: pukul 18.58
Dukuh Atas - Jati Mulya: pukul 19.27
Dukuh Atas - Harjamukti: pukul 19.51

[Gambas:Video CNN]

Permainan online Raja Fajar

Siapa Pemilik Proyek Rempang Eco City yang Memanas Belakangan Ini?******

Sejumlah warga menolak pengembangan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-city di Pulau Rempang. Akibatnya, penolakan itu berujung bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pada Kamis (7/9).

Proyek pengembangan Rempang Eco-city sebetulnya mencuat pada 2004. Saat itu, pemerintah melalui BP Batam dan Pemerintah Kota Batam, menggandeng PT Makmur Elok Graha menandatangani perjanjian kerja sama. Berdasarkan konfirmasi dari salah satu pegawai di PT Makmur Elok Graha, perusahaan tersebut adalah anak usaha dari Artha Graha Group milik taipan Tomy Winata.

Dalam perkembangannya, proyek ini masuk daftar Proyek Strategis Nasional 2023. Hal itu tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Mengutip situs BP Batam, kawasan ekonomi ini rencananya dikembangkan di lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen dari total luas Pulau Rempang 16.500 hektare.

Pengembangan Pulau Rempang mencakup kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi di sana agar bisa bersaing dengan negara tetangga, Singapura dan Malaysia.

BP Batam memperkirakan investasi pengembangan Pulau Rempang mencapai Rp381 triliun dan akan menyerap 306 ribu tenaga kerja hingga 2080. Hal ini diharapkan bisa berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi setempat.

Kawasan Rempang juga akan menjadi lokasi pabrik kaca terbesar kedua di dunia milik perusahaan China Xinyi Group. Investasi proyek itu diperkirakan mencapai US,6 miliar atau sekitar Rp174 triliun.

Pada Juli lalu, Xinyi International International Investment Limited dan PT Makmur Elok Graha telah menandatangani nota kesepakatan (Memorandum of Agreement) terkait rencana investasi itu di Chengdu, China.

Kendati demikian, sejumlah warga terdampak harus direlokasi demi pengembangan proyek Rempang Eco-City. Sebagai kompensasi, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengungkapkan pemerintah menyiapkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah 500 meter persegi.

Pemerintah juga memberikan keringanan lainnya berupa bebas biaya uang wajib tahunan (UWT )selama 30 tahun, gratis pajak bumi dan bangunan (PBB) selama 5 tahun, BPHTB, dan SHGB.

"Lokasinya berada di tepi laut. Sehingga memudahkan masyarakat yang umumnya berprofesi sebagai nelayan untuk melaksanakan aktivitas. Dengan momentum pembangunan ini, saya berharap nasib masyarakat bisa berubah menjadi lebih baik," ujar Rudi dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9) lalu.

Masyarakat yang terdampak pembangunan akan dialihkan pemerintah ke lokasi yang sudah disiapkan. Mereka akan mendapat biaya hidup Rp1,03 juta per orang dalam satu KK.

Bagi masyarakat yang memiliki tinggal di ditempat lain akan mendapat bantuan biaya sewa Rp1 juta per bulan.

[Gambas:Video CNN]

Pasangan abadi yang lahir di surga

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.

Dandani pakaian wanita, Laksamana

Gula Industri Naik, Harga Makanan dan Minuman Bakal Terkerek 5 Persen******

Harga makanan dan minuman diprediksi akan terkerek kurang lebih sekitar 5 persen imbas kenaikan harga gula industri pada awal 2024.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S. Lukman memprediksi harga gula industri akan naik di atas Rp13 ribu per kg pada awal tahun depan.

Kenaikan harga gula tersebut, imbuhnya, jelas akan berdampak terhadap produk makanan dan minuman yang menggunakan komoditas tersebut.

"Misalnya kalau industri sirup itu kadar gulanya bisa sampai 50-an persen, tentunya dia kenaikan, bahan baku gulanya aja 50 persen, kemudian dia naik sekitar, katakan 10 persen lagi, berarti akan pengaruh sekitar 5 persen dari harga pokok," ujar Adhi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Sementara pada industri minuman ready to drink (RDT) yang kadar gulanya sekitar 12 persen, kenaikan harga gula bisa mempengaruhi harga produk sekitar 1,2 persen.

"Saya agak sulit mengatakan berapa persen kenaikan harga jualannya. Tergantung formula, tergantung jenis produknya dan lain sebagainya," lanjut dia.

Menurut Adhi, kenaikan harga gula industri juga berpengaruh secara berbeda terhadap perusahaan industri besar dan kecil.

Bagi perusahaan besar yang memegang kontrak dengan pemasok gula sampai pertengahan tahun, Adhi menyebut dampak yang didapatkan tidak akan terlalu besar karena perusahaan tersebut masih bisa mempertahankan harga lama.

Sementara bagi perusahaan kecil dengan daya tahan stock yang rentan, mereka tentu akan langsung berdampak.

"Makanya kalau saya amati kalau perusahaan-perusahaan kecil industri rumah tangga itu mereka akan langsung menaikkan harga atau mengurangi ukuran jualnya untuk menyesuaikan kondisi harga-harga bahan bakunya," jelas Adhi.

"Tapi bagi perusahaan besar, biasanya kenaikan harga itu tidak biasa dilakukan di tengah-tengah tahun. Mereka selalu menekankan kenaikan harga itu biasanya di akhir atau awal tahun," sambung dia.

Adhi memperkirakan dampak yang diterima industri makanan dan minuman ini bakal dipertimbangkan untuk kenaikan harga gula di akhir atau awal tahun.

"Sekaligus ada pertimbangan harga-harga lainnya termasuk harga bahan baku lainnya, harga energi, ada kenaikan UMP dan sebagainya," kata dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Bos Bappenas Ungkit Penyakit Ekonomi RI: Biaya Logistik Mahal******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan biaya logistik domestik RI masih jauh lebih mahal dibanding ekspor.

Ia menuturkan saat ini biaya logistik domestik mencapai 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor 8,98 persen terhadap PDB.

"Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas untuk domestik 14,1 persen dan ekspor logistic cost8,98 persen," kata Suharso dalam acara 'Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis (14/9).

Suharso lantas mengungkapkan pengiriman barang antar wilayah Indonesia juga menghadapi berbagai kendala.

Pertama, skala ekonomi yang rendah. Menurutnya, ketersediaan kapal kecil dan muatan rendah, sehingga mengakibatkan mahalnya ongkos angkut.

Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga,terbatasnya kawasan ekonomi.

Keempat,belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima,ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Keenam,skor logistic performance index(LPI) yang semakin menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

Meski demikian, Suharso tetap optimistis. Ia mengatakan pemerintah menargetkan biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045 mendatang.

Menurutnya, hal itu bisa dicapai dengan cara mengintegrasikan ekonomi domestik dan konektivitas global.

Ia menyebut langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir penyakit aneh

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]