slot demo goblin heist

Monster tentakel dari awal

PUPR Siap Kawal Pembangunan dan Serah Terima Meikarta Hingga 2027******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku siap jika ditugaskan untuk memastikan pembangunansampai serah terima unit apartemen Meikarta selesai hingga 2027.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menegaskan hal itu mengacu kepada putusan homologasi di pengadilan.

"Untuk kasus apartemen Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi bahwa serah terima unit akan diserahkan secara bertahap sampai 2027, PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit di 2027," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Lihat Juga : BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari

Keempat, Kementerian PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

Ia prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. Menurutnya, hunian mangkrak disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.

Padahal, kata Iwan, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.

Lihat Juga : Kementerian PUPR Buka Suara soal Kasus Mangkrak Meikarta

"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," tuturnya.

Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput dari mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.

Sebelumnya, pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027.

MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan Nomor 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta secara bertahap mulai dari 2022 hingga 2027.

"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).

PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) selaku pemegang saham PT MSU juga menegaskan mendukung pengembang Meikarta tersebut untuk memenuhi komitmennya kepada konsumen.

Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang Veronika Sitepu menyebut LPCK akan mendukung MSU memenuhi kewajibannya, sesuai putusan homologasi dengan tetap memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hal tersebut mempertimbangkan apartemen Meikarta berada dalam kawasan Lippo Cikarang, sehingga meningkatnya tingkat hunian di apartemen Meikarta pada akhirnya berdampak positif bagi kegiatan komersial Kawasan Lippo Cikarang secara keseluruhan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/2).

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Kemendag Minta Orang Kaya Tak Beli Minyakita Agar Stok Tak Langka******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.

"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).

"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.

Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.

"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Arus balik 2002

Jokowi Soal Impor Beras: Mau Tidak Mau Harus******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia tetap harus melakukan impor beras. Hal itu demi memenuhi kebutuhan beras nasional yang disebutnya tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh Bulog.

Hal itu dikatakan Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 [ribu] ton, jadi mau tidak mau harus [impor]," kata Jokowi.

"Melihat kebutuhan, kalau stoknya di sebuah provinsi kurang ya mau tidak mau ditambah, kalau tidak harga akan naik. Pilih naik atau pilih turun," ucap Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menyebut, di akhir Bulan Februari dan disusul Bulan Maret mendatang, Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Saat itulah stok beras diperkirakan akan melimpah, hingga 1,9 juta ton.

"Sehingga kalau produksi panen petani ada artinya apa? stoknya melimpah. Kalau stoknya melimpah permintaan tetap maka harganya akan turun," ucapnya.

Sementara saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya. Jokowi menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," pungkasnya.

Di awal masa jabatan, Jokowi mengaku jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak melulu impor.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia, saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Jumat (26/12/2014).

Ia menyebut, pada ASEAN Summit November 2014, Presiden Vietnam Truong Tan Sang bertanya kepadanya kapan Indonesia akan membeli beras hasil produksi Vietnam lagi.

Usai mendengar itu, Jokowi setibanya di tanah air langsung memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan memerintahkannya untuk tidak mengimpor beras lagi.

Jokowi pun menegaskan Indonesia harus swasembada beras dalam tiga tahun ke depan. "Tidak boleh ditawar!" cetus Jokowi.

Sistem ahli nujum

Kemnaker Larang Perusahaan Paksa Pekerja Korban PHK Teken Surat Resign******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melarangperusahaan memaksa pekerja korban pemutusan hubungan kerja (PHK) menandatangani surat pengunduran diri (resign).

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menegaskan PHK karena alasan pengunduran diri hanya dibolehkan atas kemauan pekerja sendiri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

"Jadi, secara normatif pengunduran diri adalah benar-benar inisiatif pekerja itu sendiri. Pengunduran diri atas dasar penawaran oleh perusahaan apalagi sampai seolah-olah 'dipaksa' mengundurkan diri dengan mengisi formulir yang disediakan oleh perusahaan, itu tidak dibenarkan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/2).

"Aku kena cut/PHK, tapi ini disuruh isi g-formsurat pengunduran diri. Terus pict (gambar) yang bawah misal nggak aku ceklis (centang), jadi nggak bisa dikirim. Baru kali ini sih kena PHK, apa emang kayak gitu ya, harus ngaku kalo seakan-akan aku yang mengundurkan diri?" tulisnya.

Dalam foto tersebut, ada dua opsi alasan pengunduran diri, yakni voluntary yang berarti mengundurkan diri atau involuntary yang berarti tidak lulus masa percobaan. Namun, ada kolom pernyataan yang menyatakan karyawan benar-benar mengajukan pengunduran diri, bukan karena PHK.

"Dengan ini saya sebagai karyawan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar saya mengundurkan diri dari perusahaan ini dan pernyataan komitmen ini dibuat sebenar-benarnya untuk dapat dipertanggungjawabkan," tulis pernyataan tersebut yang harus dicentang agar bisa mengirim formulir tersebut.

Sebenarnya, PHK karena keinginan sendiri diatur Pasal 36 PP Nomor 35 Tahun 2021, tepatnya poin g:

g. adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

1. menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam pekerja/buruh;
2. membujuk dan atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
3. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut- turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu;
4. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
5. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan; atau
6. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

[Gambas:Video CNN]

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

IHSG Diprediksi Terkonsolidasi Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan bergerak terkonsolidasi pada perdagangan Selasa (21/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola pergerakan IHSG konsolidasi saat ini berada di level wajar dengan potensi koreksi yang tak terlalu dalam untuk jangka pendek.

Hal ini dikarenakan rilis data kinerja emiten secarafull year2022 masih dapat menjadi penopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Meski begitu, ia menilai momentum koreksi ringan dapat terus dimanfaatkan investor untuk melakukan pembelian saham-saham dengan market capbesar dan fundamental kuat.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.852 dan resistance 6.988. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni BBCA, TLKM, ITMG, HMSP, SMGR, AALI, PWON, EXCL.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menilai ada peluang IHSG reboundkarena ditutup di atas garis SMA-20 pada Senin (20/2) kemarin.

Menurutnya, IHSG akan bisa berlanjut menuju 6.807 apabila kembali menembus ke bawah 6.858.

"Level supportIHSG berada di 6.858, 6.807 dan 6.760, sementara level resistennya di 6.968, 7.000 dan 7.064. Berdasarkan indikator MACD menunjukkan sinyal death cross," kata Ivan.

Untuk hari ini, saham pilihan Ivan adalah:

- BMRI (trading buy)
Holdatau trading buy pada rentang harga Rp9.950-Rp10.050 dengan target harga terdekat di Rp10.700.

- ADRO (accumulative buy)
Holdatau accumulative buypada rentang harga Rp2.750-Rp2.800 dengan target harga terdekat di Rp3.000.

- BBCA (buy on weakness)
Holdatau buy on weaknesspada rentang harga di Rp8.400-Rp8.500 dengan target harga terdekat di Rp8.900.

- EMTK (buy on weakness)
Buy on weaknesspada rentang harga Rp980-Rp1.020 dengan target harga terdekat di Rp1.150.

- HRUM (buy on weakness)
Buy on weaknesspada rentang harga Rp1.530-Rp1.560 dengan target harga terdekat di Rp1.700.

- ITMG (buy on weakness)

Holdatau buy on weaknesspada rentang harga Rp32.300-Rp32.800 dengan target harga terdekat di Rp37.000.

IHSG ditutup melemah di level 6.894 pada Senin (20/2). Indeks saham turun tipis 0,01 dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,95 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,59 miliar lembar saham.

Pada penutupan kali ini, sebanyak 203 saham menguat, 309 saham terkoreksi, dan 208 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]