rumtar365 439Jutaan kata 88918Orang-orang telah membaca serialisasi
《trik judi tanpa kalah》
KPU soal percepatan jadwal pilkada: Itu domain pembentuk UU******
"Berkaitan dengan rencana pemajuan pemilihan serentak nasional, itu merupakan domain dari pembentuk UU," kata Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.
Dia menegaskan KPU tidak punya kapasitas berbicara dalam tatanan tersebut. KPU pun tengah fokus mengefektifkan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pilkada Serentak 2024.
Sebelumnya, Kamis (28/2), Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Guspardi Gaus menyatakan belum ada perubahan jadwal pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024, yang akan dilaksanakan pada November 2024.
”Sampai detik ini belum ada perubahan jadwal pelaksanaan pilkada dari November ke September 2024," ujar Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Diketahui, DPR RI telah menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Pilkada sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) usulan DPR, dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.
RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pilkada, DPR mengusulkan percepatan Pilkada 2024. Pilkada yang sedianya dilaksanakan pada November diusulkan untuk dimajukan menjadi September 2024.
"Kalau mau buat undang-undang, tidak bisa hanya DPR, tetapi juga harus ada pemerintah. Pemerintah tanpa DPR juga tidak bisa. Jadi, artinya tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” ucapnya.
Dia mengatakan jika pemerintah tidak juga mengirimkan surat presiden (Surpres) dan daftar inventaris masalah (DIM) terkait RUU Pilkada, kemungkinan besar jadwal pelaksanaan pilkada tak berubah.
Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".
Baca juga: Kemendagri dorong pemda percepatan alokasi anggaran Pilkada 2024
Baca juga: F-PKB DPR beri klarifikasi soal tolak percepatan Pilkada 2024
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo******
Direktur Utama Perum BulogBayu Krisnamurthi buka suara soal kabar berasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.
"Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP," ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.
Lihat Juga :ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin? |
Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.
Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.
"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.
[Gambas:Video CNN]
Label:playking、rtp boy303、link slot terpopuler
Terkait:lampu188、kay4d、slot depo 5k dana、pinjam bank bri tanpa jaminan、paito zona sd、rtp klik4d、mission 777 slot、168jacpot、gaming slot gacor、parisklup
bab terbaru:rtp live indobet(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Melalui pendidikan anak-anak dapat belajar cara menjadi seorang pemimpin yang baik, adil, bertanggung jawabTimika (ANTARA) - Akademisi asal Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Leonardus Tumuka mengatakan bahwa pendidikan merupakan landasan utama dalam membentuk karakter pemimpin masa depan bangsa.
Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal heboh beras Bulogditempeli stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.
Lihat Juga :Isi Lengkap 'Amarah' Luhut ke Tom Lembong soal Contekan-Nikel Jokowi |
Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.
"Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun," tuturnya.
Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melalukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.
Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.
Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.
"Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran," tulis dia dalam unggahannya.
[Gambas:Video CNN]
PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) akan mengubah sistem tarif Kereta Cepat Whooshdengan skema dynamic pricing.
Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan pihaknya sudah menemukan pola perjalanan penumpang Whoosh dari Halim-Tegalluar maupun sebaliknya. Oleh karena itu, tarif Whoosh akan dipatok tinggi saat ramai dan murah ketika sepi.
"Kami tidak ngomong tarif normal atau promo. Pokoknya, kapan kita ada demandyang tinggi ya kita kasih tarif tinggi, kapan ada demandyang rendah kita kasih tarif rendah," ucap Dwiyana usai menandatangani nota kesepahaman dengan Setjen DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (25/1).
Kendati, Dwiyana belum bisa merinci kapan skema tarif anyar itu diberlakukan. Ia hanya menegaskan sesegera mungkin skema tarif dinamis diumumkan oleh KCIC di tahun ini.
"(Dynamic pricing) sudah kayak KAI hingga hotel, di peak(hours) tarifnya premium, di lowerya lowertarif. Memang dinamika dan demandpasarnya meminta seperti itu, jadi benar-benar kita ikuti pola perjalanan dan permintaannya," tuturnya.
"Kita sebagai operator harus tahu pola seperti itu, kapan menerapkan tarif tinggi, kapan tarif rendah. Yang penting pelayanannya maksimal, bagaimana prinsip kami bisa memindahkan polusi jalan raya ke kereta cepat," imbuh Dwiyana.
Berdasarkan aplikasi Access by KAI, tarif Kereta Cepat Whoosh pada weekday masih Rp200 ribu dari Stasiun Halim-Tegalluar. Sedangkan pada akhir pekan dipatok dengan harga Rp250 ribu untuk rute yang sama.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha emoh menemui Kementerian Keuangansoal sengkarut kenaikan pajak hiburanmenjadi 40-75 persen.
Ketua Gabungan Industri Paris Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani sebenarnya sudah bersafari ke kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kemenko Marves agar pajak hiburan batal naik.
Ia membawa para pelaku usaha di bidang jasa hiburan, mulai dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea hingga penyanyi dan pemilik tempat karaoke Inul Daratista.
"Kita belum ketemu (Kemenkeu), tapi kan menurut pandangan kami, kalau ketemu Kemenkeu percuma. Kan sudah jadi uu," kata Hariyadi usai bertemu Menko Marves Luhut di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).
Hariyadi menegaskan penyusunan UU HKPD sedari awal sudah tidak tepat. Menurutnya, justifikasi soal range pajak hiburan 40-75 persen tidak jelas.
Ia juga mempertanyakan dalih Kemenkeu soal kenaikan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Menurutnya, keadilan mana yang dimaksud kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.
"Ini kan berbeda dengan pajak barang mewah, ya kan? Barang mewah itu orang membeli sesuatu yang bersifat personal. Lah, ini kan (menyangkut) lapangan kerja, lahan yang berbeda," kritiknya.
"Jadi, kalau kitachallengeuntuk hal ini, menurut saya banyak yang bisa ditanya. Karena justifikasinya dari mana? Itu kemungkinan besar kalau kita buka debat publik tentang ini, mungkin saya rasa agak sulit untuk memenangkan, karena kami tahu persis kok angka-angka itu justifikasinya sangat lama," tutup Hariyadi.
Sementara itu, Hotman Paris mendesak pemerintah daerah kembali menetapkan pajak hiburan dengan mengacu tarif lama. Ia mengutip pasal 101 UU HKPD yang memperkenankan adanya insentif fiskal.
Selain itu, Hotman mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024
《trik judi tanpa kalah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol cepat cair tanpa ribetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《trik judi tanpa kalah》bab terbaru。