erek erek membunuh orang

Pemrograman Tiandao

Beras hingga Rokok Jadi Penyebab Februari 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2023 sebesar 5,47 persen (year on year/yoy). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi 7,23 persen menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 1,87 persen.

Lima komoditas yang dominan memberikan andil atau sumbangan inflasi secara tahunan (yoy) yaitu beras sebesar 0,32 persen, rokok kretek filter 0,20 persen, telur ayam ras 0,15 persen. Kemudian ikan segar dan cabai merah masing-masing sebesar 0,11 persen.

Sementara, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi secara bulanan (mtm) yaitu beras sebesar 0,8 persen, rokok kretek filter 0,04 persen, bawang merah 0,03 persen, cabai merah 0,02 persen. Kemudian rokok putih, bawang putih, dan kentang masing-masing 0,01 persen.

Kemudian kesehatan 2,94 persen, rekreasi olahraga, dan budaya 2,6 persen, pendidikan 2,76 persen, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 4,08 persen, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya 5,63 persen.

Berdasarkan provinsi, inflasi Februari 2023 di Sumatra paling tinggi ada di Kota Meulaboh sebesar 7,72 persen. Lalu, di Kalimantan tertinggi ada di Kotabaru sebesar 7,88 persen.

Kemudian, inflasi di Jawa tertinggi ada di Bandung sebesar 7,50 persen. Inflasi di Bali-Nusa Tenggara tertinggi ada di Kota Denpasar sebesar 6,37 persen.

Sementara itu, inflasi tertinggi di Sulawesi ada di Kota Kotamobagu sebesar 7,31 persen. Lalu, inflasi tertinggi di Maluku dan Papua ada di Manokwari sebesar 6,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Budidaya Keabadian

Harga Emas Antam Cetak Sejarah di Rp1,164 Juta, Ini Pemicunya******

Harga jual emas PT Aneka Tambang(Persero) Tbk atau Antam mencetak rekor tertinggi dalam sejarah, yakni menembus Rp1,164 juta per gram pada Senin (4/3).

Ini mempertahankan rekor harga yang dipecahkan sejak Sabtu (2/3), di mana sejak akhir pekan lalu kokoh di Rp1,164 juta per gram. Harga emas Antam per gram ini naik Rp22 ribu dibandingkan harga pada perdagangan Jumat (1/3).

Selama sepekan kemarin, harga jual emas Antam dibuka bervariasi. Emas Antam per gram dijual seharga Rp1,135 juta pada Senin (26/2), lalu turun Rp3.000 pada hari setelahnya.

Sebelumnya, rekor harga jual emas Antam tertinggi terjadi pada 2 Februari 2024. Kala itu, harga emas per gram bisa menembus Rp1,151 juta.

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan lonjakan harga emas tersebut disebabkan ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang semakin menguat. Ini ditopang oleh pelemahan data-data ekonomi Amerika Serikat (AS) yang berkaitan dengan inflasi Negeri Paman Sam, sehingga berujung pelemahan dolar AS.

"Sehingga membantu mendongkrak harga emas yang dinilai dalam dolar AS. Apalagi, ditambah pelemahan rupiah Vs dolar AS yang membuat harga emas dalam rupiah juga naik," kata Ariston kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

"Selain itu, konflik geopolitik berkepanjangan dan masih terbuka untuk konflik geopolitik berikutnya, serta potensi perlambatan ekonomi global memicu investor masuk ke aset aman emas," sambungnya.

Ariston mengatakan ini bukan akhir dari penguatan harga emas karena masih berlangsungnya sentimen tersebut. Oleh karena itu, peluang berinvestasi emas logam mulia dalam jangka panjang terlihat masih cukup bagus.

[Gambas:Video CNN]

Senada, Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan penguatan dipicu meroketnya harga emas internasional setelah data ekonomi manufaktur AS yang lebih lemah. Begitu juga dengan inflasi Personal Consumption Expenditure (PCE) AS yang mulai melamban.

"Ini memicu ekspektasi yang lebih tinggi kepada The Fed untuk memangkas suku bunga lebih awal. Dan tentunya kurs dolar ke rupiah yang masih tinggi membuat harga emas lokal mencapai rekor," terang Lukman.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp632 ribu
1 gram: Rp1,164 juta
2 gram: Rp2,268 juta
3 gram: Rp3,377 juta
5 gram: Rp5,595 juta
10 gram: Rp11,135 juta
25 gram: Rp27,712 juta
50 gram: Rp55,345 juta
100 gram: Rp110,612 juta
250 gram: Rp276,265 juta
500 gram: Rp552,320 juta
1.000 gram: Rp1,104 miliar

harapan yang tak ada habisnya

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Kapur

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Bos BUMN Tuding Malaysia Selundupkan Timah dari RI******

Direktur Utama PT Timah Tbk Achmad Ardianto menuding Malaysiamenyelundupkantimah dari Indonesia untuk diolah di smelternegara tersebut.

"Smelter timah di Malaysia sampai sekarang masih beroperasi, tapi mereka gak punya bijih timah. Mereka impor dari Australia, Myanmar, atau selundupan dari Indonesia. Ya (selundupan) dan mereka survive karena jadi murah," tegasnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Achmad menegaskan padahal Indonesia adalah produsen timah terbesar kedua di dunia dengan cadangan timah yang juga terbesar kedua di dunia. Menurutnya, Indonesia harus bisa diuntungkan dengan hal tersebut.

Dengan begitu, ia meminta pemerintah serius menyiapkan kebijakan menarik untuk mendatangkan investor ke Indonesia dan melakukan hilirisasi timah. Bos perusahaan pelat merah itu menyinggung soal capital cost atau biaya yang harus dikeluarkan investor.

Menurutnya, investor bakal datang ke Indonesia untuk melakukan hilirisasi timah jika capital cost-nya rendah. Ia juga menyinggung soal kesiapan lain selain perhitungan capital cost yang menarik untuk investor.

"Kesiapan infrastruktur, elektrik, harga gasnya bisa gak distabilkan, sumber daya manusia (SDM)-nya siap gak untuk bekerja. Itu butuh biaya bagi investor untuk masuk ke satu lokasi dan mengamankan kebutuhan itu ada serta didukung pemerintah," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]