spin dewa slot

surga memancing

Daftar Harga Acuan 6 Komoditas Pangan, Kedelai hingga Daging Sapi******

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) merilis daftar harga acuan enam komoditas pangan antara lain kedelai, bawang merah, cabai rawitmerah, cabai merahkeriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan peraturan ini bertujuan untuk mengatur harga acuan pembelian dan penjualan (HAP).

Dengan acuan ini, kata Arief, kepastian harga pembelian hasil panen para petani dan peternak bisa terwujud. Aturan ini juga diharapkan bisa mengurangi potensi gejolak dan fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat konsumen.

Peraturan ini melengkapi peraturan sebelumnya, yakni Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras, yang telah ditetapkan 5 Oktober 2022.

Dengan diundangkannya Perbadan Nomor 11 Tahun 2022, saat ini Bapanas memiliki instrumen untuk mengatur harga acuan 8 komoditas pangan strategis. Komoditas tersebut adalah jagung, kedelai, bawang, telur ayam, daging ruminansia, daging ayam, cabai, gula, dan day old chicken(DOC).

Arief mengatakan Bapenas telah melibatkan seluruhstakeholderdalam proses penyusunannya, termasuk tahap konsultasi publik.

"Semua yang tertuang dalam peraturan ini telah menjadi kesepakatan bersama, sehingga harus dijalankan dan menjadi perhatian seluruh pihak terkait," jelas Arief.

Perbadan tersebut merinci harga acuan tingkat produsen ditetapkan berdasarkan dua instrumen utama, yaitu struktur biaya produksi dan keuntungan.

Jika harga di produsen berada di bawah harga acuan, pemerintah akan menugaskan BUMN pangan untuk melakukan penyerapan sesuai dengan harga acuan tingkat produsen.

Sementara itu, harga acuan tingkat konsumen ditetapkan berdasarkan tiga instrumen utama, mulai dari biaya perolehan, biaya distribusi, dan keuntungan.

Apabila harga di konsumen berada di atas harga acuan, BUMN pangan juga akan melakukan penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga acuan di tingkat konsumen.

Perbadan Nomor 11 Tahun 2022 ini juga mengamanatkan pengelolaan komoditas kedelai khusus diberikan kepada Perum Bulog. Sedangkan komoditas bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau, dan gula pasir konsumsi dikelola oleh Bulog dan BUMN pangan.

"Dalam menjaga terlaksananya harga acuan ini, Bulog dan BUMN pangan dapat bekerja sama dengan pihak lainnya, seperti Pemda, BUMD, koperasi, dan swasta," pungkas Arief.

Berikut daftar harga acuan 6 komoditas pangan yang diatur dalam Perbadan Nomor 11 Tahun 2022:

Harga acuan produsen:
1. Kedelai lokal: Rp10.775 per kg
2. Bawang merah konde basah: Rp18.500-Rp20.000 per kg
  - Bawang merah rogol kering panen: Rp25.000-Rp30.000 per kg
  - Bawang merah konde kering askip: Rp32.000 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp25.000-Rp31.500 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp22.000-Rp29.600 per kg
5. Daging sapi hidup: Rp56.000-Rp58.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp11.500 (untuk kemasan karung 50 kg)

Harga acuan konsumen:
1. Kedelai lokal: Rp11.400 per kg, impor: Rp12.000 per kg
2. Bawang merah rogol kering panen: Rp36.500-Rp41.500 per kg
3. Cabai rawit merah: Rp40.000-Rp57.000 per kg
4. Cabai merah keriting: Rp37.000-Rp55.000 per kg
5. Daging sapi segar paha depan: Rp130.000 per kg
  - Paha belakang: Rp140.000 per kg
  - Paha depan beku: Rp105.000 per kg
  - Daging kerbau beku: Rp80.000 per kg
6. Gula konsumsi: Rp13.500-Rp14.500 per kg

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Teten Akui Kesulitan Atasi 8 Koperasi Bermasalah yang Rugikan Rp26 T******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalahyang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada payung hukum terkait pengawasan koperasi.

Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).

Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar.

"Tapi dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar besar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, tidak seideal yang diasumsikan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan koperasi itu sendiri," papar Teten.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kedelapan koperasi tersebut. Salah satunya dengan membujuk koperasi yang masih sehat untuk bersama-sama menyelesaikan koperasi bermasalah. Namun, semua koperasi enggan.

"Termasuk juga mencari investor baru untuk masuk ke koperasi, juga tidak bisa. Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah solusi jangka panjang, menengah panjang, yaitu mendorong penguatan regulasi perkoperasian," katanya.

Saat ini, ia mengaku sedang menyusun revisi UU Perkoperasian agar bisa diajukan ke parlemen tahun depan.

"Progresnya hari ini kami sudah membentuk pokja untuk membuat legal drafting atau naskah akademik, kami juga melakukan diskusi publik dengan stakeholderrelevan dan koordinasi dengan parlemen," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Binatang Misterius

Kemenhub: Perlu Ada Penyesuaian Subsidi agar Tiket KRL Terjangkau******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan besaran subsidi Public Service Obligation (PSO) perlu disesuaikan untuk memastikan tarif KRL tetap terjangkau oleh masyarakat dan layanan tetap dapat berjalan dengan baik.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan tarif KRL masih disubsidi negara lewat PSO.

Menurutnya, dengan kenaikan biaya operasional dan belum ada rencana kenaikan tarif, maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengimbau masyarakat untuk menunggu informasi lebih lanjut sampai kajian selesai dilakukan.

"Masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan kami," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023.

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

"Tapi, tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Kalau yang (tarif) average sampai 2023 kami rencanakan tidak naik," sambungnya.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Sembilan Surga

373.505 Orang Mudik Natal dan Tahun Baru dari Jawa ke Sumatera******

Jumlah penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan tembus 312.921 orang terhitung sejak H-8 hingga Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (17-25 Desember 2022).

Sedangkan penumpang dari Pulau Jawa yang menuju ke Sumatera, 373.505 orang pada periode yang sama.

General Manager PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni, Suharto mengatakan untuk 312.921 penumpang yang menyeberang ke Pulau Jawa itu, 19.154 di antaranya dengan jalan kaki dan 293.767 penumpang dalam kendaraan.

Selain penumpang, kata Suharto, jumlah kendaraan yang sudah diseberangkan ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni mencapai 72.107 unit. Dengan rincian, 6.308 unit roda dua (motor), 36.111 unit roda empat (pribadi), 3.308 unit bus dan 26.650 unit kendaraan truk/lebih.

Sementara kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 277 unit dengan total perjalanan sebanyak 909 trip.

"Jumlah arus penumpang dan kendaraan tersebut, berdasarkan dari data angkutan Nataru 2022-2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni terhitung sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022),"terangnya.

Sebaliknya, lanjut Suharto, jumlah penumpang asal Pulau Jawa yang tiba di Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 373.505 orang, baik penumpang pejalan kaki dan dalam kendaraan. Dari total itu, 21.089 penumpang pejalan kaki dan 352.416 penumpang dalam kendaraan.

"Sedangkan untuk kendaraan, totalnya mencapai 81.683 unit. Rinciannya, 8.185 unit roda dua (motor), 43.475 unit roda empat (pribadi), 3.378 unit bus dan 26.645 unit kendaraan truk/lebih," kata dia.

Kemudian kapal yang beroperasi melayani penyeberangan sejak H-8 hingga H Nataru (17-25 Desember 2022), yakni 278 kapal dengan total perjalanan sebanyak 914 trip.

"Untuk puncak arus penumpang, itu terjadi pada H-2 jelang Nataru 2022-2023. Meski ada peningkatan, namun tidak sampai terjadi lonjakan. Situasi di Pelabuhan Bakauheni, tetap berjalan lancar," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menurutnya, puncak arus balik penumpang libur Nataru, diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023 mendatang. Ia memastikan, 65 kapal yang disediakan untuk melayani angkutan penyeberangan, sangat memadai dalam pelayanan arus mudik dan arus balik Nataru. Dari 65 kapal ini, setiap harinya 35 kapal yang dioperasikan.

"Arus mudik Nataru 2022-2023 sekarang ini, jumlah penumpang dan kendaraan meningkat. Peningkatan ini, berbarengan libur sekolah dan masyarakat tidak pulang dua tahun terakhir karena kondisi pandemi Covid-19," ungkapnya.

Ia mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak dan juga sebaliknya, agar melakukan reservasi perjalanan secara mandiri melakukan pembelian tiket secara online melalui aplikasi Ferizy jauh hari atau minimal H-1 keberangkatan.

Selain itu, pengguna jasa penyeberangan agar selalu menjaga kondisi kesehatan badan dan tetap mewaspadai potensi cuaca buruk, agar perjalanan arus mudik dan balik libur Nataru berjalan lancar, aman dan selamat sampai tujuan.

"Penumpang wajib beli tiket secara mandiri via Ferizy di outlet resmi seperti Indomaret, Alfamart, BRILink dan Agen Finpay (Delima Point)," pungkasnya. 

larangan

Master Kustomisasi Mecha

BEI Tegaskan Jam Perdagangan Bursa Belum Berubah******

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan jam perdagangan bursa saham Indonesia pada tahun depan belum berubah. Artinya, waktu perdagangan masih mengikuti ketentuan saat terjadi pandemi.

Jam perdagangan bursa saat ini dimulai dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada 15.00 WIB, dengan jeda istirahat antara pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.

"Jam perdagangan masih tetap," ujar Direktur BEI Irvan Susandy dikutip dariCNBCIndonesia,Kamis (29/12).

BEI sebelumnya memang menerbitkan Surat Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia tentang Perubahan Pedoman Perdagangan tertanggal 28 Desember 2022.

Dalam surat tersebut dituliskan jam perdagangan akan seperti sebelum pandemi, yakni pukul 09.00 WIB -12.00 WIB untuk sesi I. Sementara, sesi II berlangsung pada pukul 13.30 WIB - 15.49 WIB.

Namun, Irvan memastikan bahwa jam perdagangan yang digunakan BEI masih sama seperti saat terjadi pandemi covid-19 sekarang ini.

"Dalam pedoman memang mengacu pada jam normal. Tapi, kami menggunakan masih mengacu ke jam perdagangan pandemi," jelasnya.

Irvan menambahkan jam perdagangan yang mengacu ke jam sebelum pandemi lebih karena menyesuaikan bahasa hukum yang rigid.

Dalam Pengumuman Nomor PR No: 095/BEI.SPR/12-2022 tertanggal 28 Desember, BEI juga menegaskan waktu perdagangan Sesi I adalah 09.00 WIB -12.00 WIB dan Sesi II 13.30 WIB - 14.49 WIB.

Sementara, mengenai rencana perubahan jam kembali normal masih dalam pembahasan bersama otoritas terkait.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit******

Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.

Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.

Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.

Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.

Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.

Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).

Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.

Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.

Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Reshuffle Menteri Perdagangan