ugasli

situs yang sering jp 207Jutaan kata 50757Orang-orang telah membaca serialisasi

《ugasli》

Polda Bali periksa tiga saksi dugaan ujaran kebencian oleh Senator AWK******

Denpasar (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Bali telah memeriksa tiga orang saksi atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh anggota senator Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK).

Kepala Sub Direktorat V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali AKBP Nanang Prihasmiko di Denpasar, Bali, Sabtu, mengatakan laporan tersebut masih diproses di Polda Bali dalam tahap pemanggilan saksi-saksi.

"Masih proses. Sudah diperiksa tiga saksi," kata Nanang.

Nanang mengatakan tiga saksi yang dipanggil dan diperiksa, termasuk satu diantaranya adalah pelapor atas nama M. Zulfikar Ramly.

Namun, Nanang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pemanggilan dan pemeriksaan tersebut, termasuk mengenai apa saja hal yang diperiksa dari ketiga saksi tersebut.

Terlapor dalam laporan tersebut Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) belum dipanggil oleh penyidik.

"Terlapor belum dipanggil. Masih saksi-saksi semua yang diperiksa," katanya.

Laporan terhadap senator Bali AWK terdaftar di Polda Bali dengan nomor register STTLP/B/10/2024/SPKT/POLDA BALI tertanggal 3 Januari 2024.

Dalam laporan tersebut, tercantum bahwa AWK dilaporkan atas ucapannya dalam sebuah unggahan video siaran langsung di media sosial Instagramnya yang diduga mengandung konten ujaran kebencian dan menyinggung isu SARA.

Senator Bali tersebut pun diduga melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Bali Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa atau Arya Wedakarna (AWK) menjadi sorotan publik setelah video siaran langsungnya tersebar luas.

Dalam video yang beredar luas tersebut, AWK meminta agar staf penyambut tamu atau frontliner di Bandara Ngurah Rai merupakan putra-putri asli Bali yang tidak menggunakan penutup kepala.

Hal itu diungkapkan AWK saat mengadakan rapat bersama Komite 1 DPD RI bersama jajaran Bandara Ngurah Rai, Kantor Wilayah Bea Cukai Ngurah Rai serta instansi lainnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Jumat 29 Desember 2023.

Potongan video AWK yang kini dijadikan alat bukti oleh pelapor dinilai menyebabkan perpecahan di antara umat beragama di Bali. Ucapan tersebut pun memantik unjuk rasa yang dilakukan oleh 200 Muslim di Bali beberapa hari lalu.

Laporan terhadap AWK tidak hanya di Bali. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali juga melaporkan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh AWK di Bareskrim Polri.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Seribu lebih personel gabungan jaga Hari Aksi Global untuk Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Polisi mengerahkan sedikitnya 1.400 personel keamanan guna menjaga Hari Aksi Global untuk Gaza atau 100 Hari Genosida Gaza di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, Sabtu. "Sebanyak 1.400-an personel yang dikerahkan dalam 100 Hari Genosida Gaza di depan Kedubes AS," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu. Seribu lebih personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pemda DKI dan instansi terkait itu siap mengamankan dan mengantisipasi adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum). Pengamanan difokuskan di sekitar Kedubes AS, Istana, kawasan Patung Kuda, Bundaran HI dan lapangan Banteng.

Mereka sudah mulai berjaga sejak pukul 05.45 WIB. Aksi Bela Palestina yang digelar di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini tergabung dari jutaan pejuang kemanusiaan Hari Aksi Global untuk Gaza atau Aksi Protes Global yang dilakukan di 100 kota dunia untuk menuntut penghentian genosida di Gaza, Palestina. Genosida dan pembantaian massal yang dilakukan dalam penjajahan Israel hingga kini telah menghilangkan kurang lebih 23.000 warga Palestina.

Krisis pangan di kawasan itu saat ini juga memperburuk situasi yang terjadi. Maka dari itu, berbagai komunitas internasional dari 50 negara lebih dan London, Inggris sebagai penggagas, secara serentak menggelar Hari Aksi Global untuk Gaza dengan melakukan demonstrasi di jalan-jalan, seluruh dunia.

Baca juga: PBB luncurkan aksi global bantu anak-anak Gaza
Baca juga: Amnesty: Sidang dugaan genosida di ICJ bawa harapan bagi Palestina

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Label：maxhoki99、slot gacor gampang menang terpercaya、pinjam dana di kredivo

Terkait：ramalan mimpi togel 2022、cara daftar adakami、linkaja bisa pinjam uang、cara dapat duit、manadoto、event slot gacor、mo 777 slot gacor、buku tafsir mimpi joker merah、sobat168、voucher voi

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mansion88 slot（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

slot surga 88

benua togel

rtp cici4d

pinjaman online resmi tenor panjang

lebah4d

situs slot pulsa 5000

54 togel

nama2 situs slot gacor

erek97

kotaBacaan TerkaitMore+

Saya sangat ingin mati sebagai guru

pinjaman online cepat cair tanpa ribet 2021

Polri: Kasus pengancaman Anies ditangani tim Bareskrim******

Bukan hanya karena...pemilu saja tapi karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan pemeriksaan terhadap pelaku cuitan bermuatan pengancaman terhadap calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ditangani oleh tim gabungan dari Direktorat Siber Bareskrim Polri dan Polda Jawa Timur.

"Sampai dengan saat ini ditangani tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim untuk mengungkap kasus tersebut dan proses pemeriksaan selanjutnya," kata Sandi di Mabes Polri, Jakarta, Sabtu.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, kasus tersebut akan tetap diproses oleh Ditsiber Polda Jatim dibantu asistensi Ditsiber Bareskrim Polri.

Baca juga: Menko Polhukam percaya polisi ungkap pengancam Anies di medsos

Tim gabungan telah menangkap AWK (23), pemilik akun TikTok @calonistri71600 yang membuat postingan bernada ancaman kepada Anies Baswedan.

AWK ditangkap di Pasuruan, Jawa Timur pada Sabtu (11/1) pukul 09.30 WIB. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku dibawa ke Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Dari keterangan sementara penyidik di lapangan, AWK mengakui sebagai pemilik akun tersebut, dan memposting unggahan bernada ancaman di tempat kejadian perkara (TKP) Jember, Jawa Timur.

Saat ini penyidik masih mendalami motif dari pelaku, termasuk latar belakangnya, serta profilnya.

Sandi menyebut, pelaku tidak terafiliasi sebagai pendukung atau simpatisan pasang calon presiden maupun partai politik.

Baca juga: Polri: Pemilik akun pengancam Anies ditangkap di Jember

Namun, dari hasil penelusuran akun TikTok @calonistri71600 menggunakan foto profil salah satu pasangan calon presiden nomor urut 2. Belakangan, akun tersebut sudah tidak ditemukan lagi dari mesin pencarian.

"Sampai dengan saat ini alhamdulillah tidak ada terkait masalah itu (afiliasi) informasi awal. Makanya yang kami tekankan bahwa apa benar itu akunnya. Benar itu akunnya dan apakah dia yang buat cuitan itu, beliau juga akui," kata Sandi.

Sandi menambahkan, penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jatim bekerja keras untuk menuntaskan kasus tersebut, utamanya untuk memberikan rasa aman dan nyaman buat semua pihak.

"Bukan hanya karena dalam rangka pemilu saja tapi karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian untuk bisa mencegah terjadinya kejahatan dan mudah-mudahan ini semua bisa mewujudkan bahwa Polri yang presisi sebagaimana pesan Bapak Kapolri bisa kita tindak lanjuti dan dilaksanakan," kata Sandi.

Pesan yang dimaksud adalah agar masyarakat bersama-sama aparat menjaga persatuan dan kesatuan agar dapat terwujud Pemilu 2024 yang aman, damai dan kondusif.

Baca juga: Anies Baswedan: jangan ada ancam mengancam

Baca juga: TKN apresiasi langkah cepat Polri tangkap pengancam Anies Baswedan

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Panjang umur iman

ina777

Polri: Kasus pengancaman Anies ditangani tim Bareskrim******

Bukan hanya karena...pemilu saja tapi karena ini menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

aseptoto

Anwar Usman respons soal disebut hakim konstitusi paling sering bolos******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi Anwar Usman merespons narasi yang menyebut dirinya merupakan hakim konstitusi paling sering bolos rapat permusyawaratan hakim (RPH) dibandingkan delapan hakim lainnya di Mahkamah Konstitusi (MK) RI.

Ia mengatakan dirinya bukan mangkir dari RPH, melainkan sering dinas menjalankan tugas negara. Ia mengaku kerap melakukan perjalanan dinas di luar negeri ataupun dalam negeri, terlebih saat menjabat sebagai Ketua MK.

“Jadi itu lagi dinas, dianggap bolos. Kalau dinas kan melakukan tugas negara juga. Saya kan waktu (jadi) ketua (MK), sering dinas ke luar negeri dan dalam negeri juga,” kata Anwar saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pihak yang melabeli dirinya sebagai hakim paling sering bolos hanya melihat dari dokumen putusan MK yang tidak memberikan keterangan alasan mengapa hakim tertentu tidak ikut memutus suatu perkara.

“Jadi kan begini, yang bersangkutan hanya melihat ‘Demikianlah diputus oleh sekian hakim’ (pada dokumen putusan). Memang tidak ada keterangan bahwa kok kurang satu misalnya, ke mana, kadang-kadang kurang dua (hakim),” tuturnya.

Sebelumnya, Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan HAM (PANDEKHA) Fakultas Hukum (FH) Universitas Gadjah Mada (UGM) merilis hasil analisis data bahwa Anwar Usman bolos sebanyak 28 kali dalam RPH pengambilan putusan sepanjang tahun 2023.

Angka tersebut paling banyak jika dibandingkan dengan delapan hakim konstitusi lainnya. PANDEKHA mencatat, Wahiduddin Adams absen RPH sebanyak 16 kali; Manahan M. P. Sitompul sebanyak 15 kali; dan Enny Nurbaningsih sebanyak 11 kali.

Sementara itu, M. Guntur Hamzah disebut absen sebanyak delapan kali; Arief Hidayat tujuh kali; Daniel Yusmic P. Foekh tiga kali; Saldi Isra dua kali; dan Suhartoyo satu kali.

Anwar Usman mengaku terkejut dengan data tersebut. Ia merasa dirinya bekerja tanpa kenal hari libur.

“Saya hari libur saja masuk. Bukan bela diri, fakta. Orang hari Sabtu, Minggu saja saya masuk kalau enggakada kerjaan di rumah atau enggakada acara. Itu saya. Masa 28 kali? Kaget saya, tapi saya ketawa, sih,” ujarnya.

Baca juga: Suhartoyo tekankan pentingnya kepercayaan publik bagi MK
Baca juga: Suhartoyo sebut MK sudah punya formula adili PHPU tanpa Anwar Usman
Baca juga: Sederet peristiwa menonjol 2023 di Mahkamah Konstitusi

Tenglong Melahap Langit

7upbet

Raja Juli: Dana kampanye PSI telah dilaporkan ke KPU******

Yogyakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan bahwa partainya sudah melaporkan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Dana kampanye PSI sempat menjadi perbincangan hangat setelah KPU merilis rincian total penerimaan dan pengeluaran dalam laporan awal dana kampanye (LADK) semua partai politik nasional peserta Pemilu 2024 pada 9 Januari lalu.

PSI tercatat sebagai partai politik dengan pengeluaran terkecil, yakni Rp180 ribu, sedangkan total penerimaannya Rp2 miliar.

Raja Juli mengatakan bahwa angka yang diinput itu bukan yang sesungguhnya, dan PSI sebetulnya sama sekali belum melaporkan dana kampanye lantaran laporan dari daerah yang belum lengkap.

“Rp180 ribu itu biaya bank, sekarang sudah dimasukkan kemarin Jumat (12/1) dan tunggu saja pengumuman dari KPU,” kata dia kepada wartawan di sela-sela kampanye PSI di Yogyakarta, Minggu.

Raja Juli yang juga menjabat wakil menteri agraria dan tata ruang itu enggan memberikan bocoran berapa angka pasti dana awal kampanye PSI, tetapi dia menekankan bahwa laporan yang telah disampaikan apa adanya, dan PSI adalah partai yang transparan dan akuntabel.

Anggota KPU Idham Holik pada Kamis (11/1) mengatakan bahwa partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mau mengumpulkan atau telat menyelesaikan revisi LADK dari tenggat waktu terancam dikenai sanksi. KPU juga akan mengumumkan nama partai yang tidak mau melaporkan LADK.

Tak hanya itu, ada pula sanksi berupa diskualifikasi caleg jika mereka tak kunjung melaporkan LADK kepada KPU.

KPU telah menetapkan tenggat waktu perbaikan laporan awal dana kampanye, yang semula berakhir pada 7 Januari, menjadi 12 Januari 2024.

Baca juga: Ketum PSI Kaesang bertemu dengan Sultan Hamengku Buwono X

Baca juga: Kaesang: Anak muda yang bekerja di luar negeri tetap bawa Indonesia

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

00 di erek erek

BMKG: Gempa Sumedang diduga perulangan gempa pada 14 Agustus 1955******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa Sumedang yang terjadi akhir tahun 2023 diduga merupakan perulangan gempa pada 14 Agustus 1955.

"Jangan melupakan sejarah, dalam seismologi kita mengenal konsep return periodatau periode ulang gempa, bahwa gempa yang pernah terjadi di suatu tempat, satu saat akan terjadi lagi," ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam webinar "Kupas Tuntas Gempa Sumedang M4,8 31 Desember 2023" di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan bahwa gempa Sumedang memberi pesan agar orang mempelajari sejarah gempa masa lalu di daerah masing-masing.

"Bisa jadi suatu saat gempa akan terjadi lagi menghampiri tempat yang kita anggap aman karena ketidaktahuan akan sejarah gempa merusak masa lalu," tuturnya.

Baca juga: BMKG: Gempa Sumedang beri pelajaran wujudkan rencana tata ruang aman

Ia mengatakan periode ulang gempa juga memberi pesan bahwa pentingnya kesiapsiagaan (preparedness) terhadap bencana gempa bumi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Daryono mengemukakan gempa Sumedang dipicu aktivitas sesar aktif yang belum terpetakan.

Dalam hal ini, kata dia, gempa Sumedang mirip gempa Solok M5,3 pada 2019, gempa Ambon M6,5 (2019), gempa Kalatoa Laut Flores M7,4 (2021), gempa Ampana Sulawesi Tengah M6,5 (2021), dan Gempa Cianjur M5,6 (2022).

"Gempa Sumedang menjadi human interest terkait nama sesar pembangkit gempa. Data hiposenter gempa BMKG terelokasi menunjukkan kluster seismisitas cenderung berarah Utara-Selatan, melintasi Kota Sumedang," katanya.

Baca juga: BMKG identifikasi sesar baru penyebab gempa bumi di Sumedang

Menurut dia, gempa Sumedang mirip sejumlah kota yang dilalui jalur sesar aktif seperti Palu (Sesar Palu-Koro), Sorong (Sesar Sorong), Aceh (Sesar Aceh), Gorontalo (Sesar Gorontalo), Semarang (Sesar Semarang), dan Lembang (Sesar Lembang).

"Nama sesar aktif merujuk nama tempat yang berisiko sehingga akan memberikan muatan pesan kesiapsiagaan dan edukasi mitigasi gempa bumi bagi masyarakat setempat," katanya.

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa BMKG telah mengidentifikasi sesar baru yang menjadi penyebab gempa bumi di Sumedang, Jawa Barat, pada 31 Desember 2023.

Baca juga: Badan Geologi temukan sesar baru penyebab gempa bumi di Sumedang

"Memperhatikan sebaran gempa bumi susulan, tatanan tektonik, dan analisis mekanisme sumbernya, gempa bumi tersebut disebabkan oleh sesar aktif yang melewati Kota Sumedang yang semula belum terpetakan sesuai analisis data seismisitas BMKG, maka disebut Sesar Sumedang," kata Dwikorita.

Longsheng yang santai

voucher gofood juli 2022

TKN bakal polisikan Koran Achtung karena fitnah Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Komandan Echo (Hukum dan Advokasi) Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habiburokhman, mengatakan timnya akan melaporkan Koran Achtung ke polisi karena dinilai telah memfitnah calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto.

"Kami sementara memantau dulu dalam satu-dua hari, setelah mengompilasi, mengumpulkan semua bukti, baru kami akan melaporkan secara resmi. Lapor ke mana? Ke Bareskrim karena ini murni pidana, enggak ada kaitannya dengan pemilu, dalam konteks penegakan hukumnya, ini murni pidana,” kata Habib saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Jumat.

Ia mengatakan pihaknya mendapat laporan dari masyarakat bahwa koran tersebut memuat tulisan bertajuk "Inilah Penculik Aktivis 1998" di laman utamanya, lengkap dengan foto wajah Prabowo.

"Isinya confirmed(terkonfirmasi, red) fitnah. Misalnya, ‘Inilah Penculik Aktivis 98’, ‘Inilah Korbannya’, ini gambar Prabowo, teman-teman. Foto Pak Prabowo difitnah sebagai penculik," ujar Habib.

Baca juga: Pendukung Prabowo-Gibran diminta tidak terprovokasi narasi fitnah

Ia mengatakan koran tersebut beredar dalam beberapa hari belakangan di kota-kota besar, seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Riau, Aceh, dan Sumatera Utara.

Menurutnya, kemunculan koran itu adalah salah satu indikasi upaya menggagalkan Pemilu 2024.

Namun begitu, Habib mengaku pihaknya belum bisa mengidentifikasi pembuat dan penyebar koran tersebut.

"Terduga pelaku wallahualam, tidak tahu, tidak diketahui dalam lidik, nah itu bahasanya kalau kepolisian,”" ujarnya.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran tekankan fitnah rusak cara berpolitik dan bernegara

Terlepas dari itu, Habib mengklaim isi koran tersebut adalah fitnah karena Prabowo bukanlah pelaku penculikan terhadap aktivis.

Ia juga menyebut setidaknya ada empat fakta hukum yang menguatkan hal itu. Pertama, tidak ada satu pun keterangan saksi dalam persidangan Tim Mawar yang menyebutkan adanya perintah atau arahan Prabowo untuk melakukan penculikan.

Kedua, keputusan Dewan Kehormatan Perwira dengan terperiksa Letjen (Purn) Prabowo Subianto, bukanlah merupakan putusan pengadilan dan bukan keputusan lembaga setengah peradilan. "Itu sifat putusannya pun hanyalah rekomendasi," ujarnya.

Ketiga, keputusan Presiden B.J. Habibie yang memberhentikan Prabowo secara hormat dengan menghargai jasa-jasa dan pengabdian Prabowo selama bertugas di TNI.

"Terakhir yang terpenting menurut saya adalah sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006, Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung. Padahal, menurut ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 (tentang Pengadilan HAM), waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan tersebut hanyalah 30 hari," imbuhnya.

Baca juga: Prabowo ajak kader balas fitnah dan hinaan dengan kebaikan
Baca juga: Prabowo ajak pendukungnya tidak terprovokasi fitnah

《ugasli》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，erek2 53Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ugasli》bab terbaru。