jam gacor aztec gems

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Jelang Lebaran, Satgas Pangan Polri Klaim Harga Pangan di Jatim Stabil******

Satgas Pangan Polri mengklaim hargabahan panganpokok di wilayah Jawa Timur sudah stabil menjelang hari raya Lebaran 2024.

Hal itu disampaikan langsung oleh Kasubsatgas Distribusi Pangan Mabes Polri Kombes Teddy Suhendyawan Syarif usai memantau sejumlah pasar tradisional di wilayah Surabaya pada Sabtu (23/3).

Lihat Juga : Jokowi Akui Harga Pangan Naik Saat Ramadan: Tapi Enggak Banyak

Kendati demikian, Teddy mengakui beberapa komoditas pangan, seperti telur dan daging ayam, harganya masih tinggi. Hal itu, kata dia, dikarenakan adanya tingkat permintaan yang tinggi selama bulan Ramadan.

Hanya saja, ia memastikan harga yang ada di pasaran masih dalam batas wajar dan tidak melebih angka rata-rata secara nasional.

"Enggak ada temuan kenaikan karena ini juga permintaan dari masyarakat yang tinggi, seperti sekarang bulan puasa menjelang Idulfitri," jelasnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut dari hasil pengecekan yang dilakukan di Kediri, Mojokerto, hingga Surabaya, pihaknya menjamin stok kebutuhan bahan pokok masih aman hingga Lebaran mendatang.

Lihat Juga : Kenaikan HET Beras Premium Diperpanjang Hingga April 2024

Oleh karenanya, ia berharap seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar dapat mengantisipasi potensi inflasi yang disebabkan kelangkaan pasokan, distribusi tidak merata, atau harga komoditas pangan melambung tinggi.

"Contohnya beras, SPHP untuk ketersediaan stok atau yang lainnya, harga itu tidak boleh melebihi HET. Beras SPHP Rp10.900 per kg. Kemudian terkait masalah minyak. Minyak kita ada di NET, dikomoditi itu ada TPID," pungkasnya.

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Kemnaker soal THR Driver Ojol dan Kurir Paket: Imbauan******

Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol) dankurir paket rupanya tidak wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Padahal sebelumnya, Kemnaker meminta perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Indah mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H. Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Disnaker Sulsel Siapkan Sanksi Bagi Perusahaan Tak Beri THR******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatanakan mengawasi dan memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja paling lambat H-7 lebaran nantinya.

"Perusahaan yang memperkerjakan atau ada hubungan kerja itu wajib. Jika misalnya tidak diberikan (THR) tentu ada sanksi," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan Ardiles Saggaf pada Selasa (26/3).

Menurut Ardiles, pihaknya mengawasi perusahaan untuk memberikan THR kepada pekerja sebelum Idulfitri nantinya.

Ardiles mengungkapkan pihaknya akan membentuk posko pengaduan di beberapa titik untuk membantu para pekerja yang tidak mendapatkan haknya pada lebaran nantinya.

"Nanti teman teman pekerja bisa melapor ke posko yang kami bentuk," katanya.

Kemudian, pekerja yang bekerja pada hari libur lebaran tetap akan dihitung sebagai lembur dengan kesepakatan antara pekerja dan pihak perusahaan.

"Tentu dihitung lembur, itupun juga harus dengan persetujuan pekerja. Kalau masuk, perusahaan harus menyiapkan uang lembur untuk pekerja sesuai dengan ketentuan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan penyihir

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Raja Seni Bela Diri

Isi Komentar Basuki soal Program 3 Juta Rumah Ala Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono angkat bicara terkait program 3 juta rumah pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, sampai saat ini program tersebut belum dibahas dalam rapat kabinet.

"Belum ada obrolan. Belum dibahas. Dulu program Pak Jokowi 1 juta rumah, itu sudah kami capai lebih dari 1 juta rumah," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Rabu (13/3) seperti dikutip dari Antara.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," imbuhnya.

Lanjutnya, meski program tersebut bagus, namun tentu akan berdampak pada kenaikan anggaran karena biaya yang tidak sedikit. Apalagi, targetnya 3 juta rumah atau jauh di atas target Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

[Gambas:Video CNN]

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Kemenhub Pantau Ketat Harga Tiket Pesawat Jelang Lebaran 2024******

Kementerian Perhubungan memantau ketat penjualan tiket pesawat jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H demi kenyamanan calon penumpang. Langkah ini di tengah pemanggilan 7 maskapai oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Hanya airlines low cost carrier (LCC) yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.

Ia menyebut rata-rata harian penumpang tersebut mencapai 275.416 orang. Kondisi tersebut diklaim menunjukkan pemulihan permintaan yang positif untuk rute domestik maupun internasional.

Pada bahan paparan Maria, jumlah penumpang tertinggi sebelum Idulfitri diklaim terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 178.961 orang alias 46 persen kapasitas yang terjual. Sedangkan setelah lebaran ada kepadatan di 14 April 2024, yakni 130.624 penumpang atau terjual 35 persen.

"Posisi sementara 15 Maret (2024) kemarin, jumlah tiket terjual itu (domestik) memang proyeksi kami untuk sebaran rute Jakarta, Denpasar, Kualanamu, Padang, Surabaya. Kemudian, di luar negeri, yakni Singapura dari Cengkareng ataupun Denpasar, Kuala Lumpur, dan Jeddah," tuturnya.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun

Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini. Sejauh ini, sudah ada 1.642.897 seat atau 37 persen terjual.

Di lain sisi, KPPU memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).