pinjaman online terbaik cicilan 12 bulan

Peri dokter ajaib

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.

Kelahiran Kembali Shang Jiaren

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Puncak Valoran

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemanggil Loli-ku

Bahlil Akui Pemerintah Punya Masalah Ciptakan Lapangan Kerja******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan pembukaan lapangan kerjamasih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah di tengah tingginya investasi yang masuk.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi RI cukup baik. Tapi di sisi lain dunia tengah menghadapi kesulitan ekonomi. Karenanya, untuk tahun depan, atau menjelang pemilu, ia mewanti-wanti stabilitas politik harus terjaga demi merawat keberlangsungan investasi ke dalam negeri.

Bahlil menyebut itu harus dilakukan karena jika investasi terus mengalir, pembukaan lapangan kerja pun akan meningkat. Di sisi lain, ia mengakui pembukaan lapangan kerja menjadi perhatian pemerintah.

Tercatat investasi mengalir ke Indonesia pada kuartal III 2022 kemarin mencapai Rp307,08 triliun. Tapi investasi sebesar itu hanya mampu menyerap 325.570 tenaga kerja.

Nilai investasi ini tumbuh 42,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Terkait serapan tenaga kerja, Bahlil mengklaim angkanya meningkat sejak awal tahun. Pasalnya, berdasarkan data BKPM pada kuartal I, investasi hanya bisa menyerap 319.013 tenaga kerja dan kuartal II hanya 320.534.

Jika dijumlahkan, pembukaan lapangan kerja dari investasi yang masuk dari Januari hingga September 2022 telah mencapai 965.117. Dengan realisasi itu, Bahlil pun menargetkan pembukaan lapangan kerja sepanjang tahun ini mencapai 1,3 juta.

Lebih lanjut, ia mengakui Foreign Direct Investment (FDI)atau penanaman modal asing yang masuk mayoritas dengan teknologi tinggi dan padat modal.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan skillpara pekerja Indonesia agar bisa bersaing.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi memang tugas kami sekarang adalah menciptakan generasi yang ada, mempunyai skillyang sesuai dengan kebutuhan pasar," kata Bahlil.

Ia juga mengklaim pihaknya sangat selektif memberikan rekomendasi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja asing. Bahlil menyebut pemerintah hanya memberikan rekomendasi untuk pekerja yang spesifikasinya tidak dimiliki di dalam negeri, seperti tingkat manajer tertentu.

"Itu sebagai bentuk keberpihakan negara dalam memproteksi peluang-peluang lapangan pekerjaan dan kehadiran sebuah investasi," tandasnya.