link akulaku

Kekuatan istri

Beli Kasur Berkualitas di Transmart Hari Ini, Hematnya sampai Rp9 Juta******

Kaum rebahan saatnya merapat ke Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (19/11). Soalnya ada diskon khusus buat pembelian kasur berkualitas berbagai merek hemat sampai Rp9 jutaan.

Harga kasur hemat ini bisa kamu dapatkan dengan pembelian di Transmart menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Belanja Sekarang di Transmart, Bayar Belakangan Pakai Allo Paylater

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya! Mumpung lagi diskon langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang kasur impianmu.

Lahir pada tahun 1984

Cak Imin Janji Khitanan Ditanggung BPJS Jika AMIN Terpilih******

Calon wakil presiden nomor urut 2 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berjanji sunat atau khitan akan ditanggung BPJS Kesehatan jika ia dan Anies Baswedan menang Pilpres 2024.

Imin berpendapat khitan menjadi salah satu langkah mempersiapkan generasi muda yang sehat sehingga negara harus ikut berperan dalam hal ini.

"Kalau hari ini BPJS tidak termasuk khitan, nanti Insyaallah kalau AMIN menang, BPJS-nya termasuk khitanan," kata Imin seusai menghadiri khitanan massal di Pasar Senen, Purwakarta, Sabtu (25/11), dikutip dari detik.

"Nanti khitanan itu bagian dari prosesi gratis untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya. "Kemudahan khitanan ini menjadikan kita bisa menyiapkan generasi yang taat beragama, sekaligus generasi yang sehat sedini mungkin."

Sementara itu, pada Juli lalu BPJS sendiri melaporkan defisit bisa mencapai Rp11 Triliun pada 2025 nanti.

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Muttaqien mengatakan keuangan BPJS Kesehatan masih aman hingga 2024. Namun, defisit baru akan terjadi pada Agustus-September 2025.

"Agustus atau September itu kira-kira mulai ada defisit dari BPJS Kesehatan dana DJS Kesehatan ini. Kami hitung sekitar Rp11 triliun. Tapi di Agustus atau September 2025," kata Muttaqien pada 18 Juli lalu.

Defisit ini membuat BPJS mengkaji kenaikan biaya iuran. 

Anies-Cak Imin terdaftar sebagai pasangan calon nomor urut 1 di Pilpres 2024. Mereka akan berhadapan dengan Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud.

Sebelum menjanjikan khitanan ditanggung BPJS, Cak Imin juga pernah mengumbar janji menaikkan dana desa jika ia dan Anies terpilih, tepatnya hingga Rp5 miliar per desa per tahun.

Pecinta kuliner tidak terbatas

UMP Buruh di Jambi Hanya Naik 3,2 Persen Atau Rp94 Ribu Pada 2024******

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambihanya akan naik 3,2 persen atau Rp94 ribu dari Rp2.943.121 menjadi Rp3.037.121 pada 2024 mendatang.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jambi Sudirman mengatakan  kenaikan tersebut berdasarkan hasil rapat antara Pemprov Jambi, Dewan Pengupahan, asosiasi pengusaha, buruh dan akademisi pada Kamis (16/11).

Ia mengatakan dalam waktu dekat ini draf keputusan gubernur mengenai kenaikan UMP itu segera ditangani Gubernur Jambi Al Haris.

Sudirman menuturkan Senin ini surat penetapan UMP  akan segera diserahkan kepada gubernur untuk ditandatangani. Setelah surat UMP tersebut ditandatangani Gubernur maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi segera melaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Ketika ditanya mengenai apakah besaran kenaikan itu bisa direvisi lagi, ia mengatakan tidak ada. Pasalnya, besaran kenaikan itu sudah dimusyawarahkan bersama dewan pengupahan.

"Karena ini sudah dimusyawarahkan oleh Pemprov, Dewan Pengupahan, Asosiasi, kenaikan UMP tersebut dampak dari inflasi Jambi yang rendah coba inflasi tinggi pasti kenaikan UMP juga tinggi seperti tahun sebelumnya," kata Sudirman.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Menko Airlangga Tandatangani Perjanjian Rantai Pasok Pertama di Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama menteri ekonomi dari 13 negara mitra Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) menandatangani perjanjian rantai pasok pada Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) Ketiga di San Francisco, Selasa (14/11).

Perjanjian ini dilakukan atas dasar keinginan kuat dari negara-negara mitra IPEF untuk memiliki rantai pasok yang tangguh dan kompetitif di kawasan Indo-Pasifik. Perjanjian ini telah menghasilkan kesepakatan rantai pasok (Supply Chain Agreement) pertama di dunia.

Adapun perjanjian rantai pasok (Supply Chain) ini perundingannya dimulai pada Desember 2022 di Brisbane, Australia yang bertujuan untuk menetapkan struktur yang memungkinkan para pihak mengembangkan pemahaman bersama yang lebih mendalam mengenai rantai pasok regional.

Pasca-penandatanganan perjanjian rantai pasok, pemerintah akan melaksanakan proses domestik yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian rantai pasokan IPEF serta berkoordinasi dengan dengan pihak-pihak terkait implementasi perjanjian rantai pasok.

Tiap negara anggota IPEF akan memberikan perwakilan pejabat senior pada masing-masing badan yang bersifat tripartit (perwakilan pemerintah, pekerja, dan pengusaha).

Sebagaimana diketahui perjanjian rantai pasok mengamanatkan pembentukan tiga badan rantai pasok, yakni Dewan Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Council), Jaringan Respons Krisis Rantai Pasokan IPEF (IPEF Supply Chain Crisis Response Network), dan Dewan Penasihat Hak-Hak Buruh IPEF (IPEF Labor Rights Advisory Board).

Pada kesempatan ini, terkait Pilar III IPEF, Ekonomi Bersih, Pihak Amerika Serikat menyampaikan terdapat beberapa tangible benefits terkait Pilar III. Antara lain IPEF Catalytic Capital Fund senilai US juta, US DSC Global Climate Fund senilai US0 juta, dan IPEF Investor Forum yang akan dilaksanakan di Singapura pada April atau Juni 2024.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam Pertemuan Tingkat Menteri Ketiga (in person) IPEF, Kepala Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

270 Petani Program Sawit Terampil Sinar Mas dapat Sertifikasi RSPO******

Sinar Mas Agribusiness and Food mengungkapkan 270 petani binaan programSawitTerampil mendapat sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil(RSPO) pada Selasa (21/11).

Sertifikasi RSPO merupakan simbol kredibilitas dan bukti praktik berkelanjutan dalam operasi.

Sertifikasi itu membantu petani kecil meningkatkan hasil panen, mendapatkan eksposur ke pasar internasional, meningkatkan penghidupan mereka, dan mengurangi risiko konversi lahan.

"Yang disertifikasi harus organisasi, harus berbadan hukum, tadi baru satu dapat (sertifikasi RSPO), satu organisasi isinya 270 an petani, luas lahan yang dikelola sekitar 550 hektare (ha)," katanya saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta Selatan.

Helena menjelaskan sertifikasi RSPO itu kana berlaku selama lima tahun. Adapun setiap tahun pihak RSPO akan kembali melakukan verifikasi praktik yang petani lakukan.

Selain itu, selama mendapat sertifikat organisasi bersangkutan pun bisa menambah anggota. Dengan begitu, luas lahan kelola pun semakin lapang.

Helena pun menargetkan dua organisasi binaan Sawit Terampil bisa menyusul mendapat sertifikasi RSPO.

"Mudah-mudahan tahun depan ada dua organisasi baru di bawah Sawit Terampil yang ikut RSPO," katanya.

Lebih lanjut, Helena menuturkan saat ini sudah ada 6.500 petani yang ikut program Sawit Terampil. Para petani itu tersebar di perkebunan yang ada di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Ia menjelaskan maaf dari program Sawit Terampil membuat petani lebih memahami soal cara menanam sawit. Dengan begitu, tandan buah segar (TBS) yang dipanen lebih berkualitas.

Menurut Helena, tak banyak petani yang benar-benar paham soal cara tanam dan panen TBS yang baik. Karenanya, mereka pun kerap menjual buah yang belum matang.

Selain itu, para petani juga belum banyak yang paham bahwa tak semua TBS bisa menghasilkan minyak. Helena mengatakan jika petani bisa menghasilkan buah sesuai standar, maka harga yang mereka terima juga lebih tinggi.

"Jadi misalnya di pabrik (TBS) dibeli Rp1.700 (per kg). 'Kok yang saya Rp1.200?', 'Punya bapak mentah atau matang? Kalau mentah ya Rp1.200'" kata Helena mencontohkan permasalahan petani.

Oleh karena itu, kata Helena, program Sawit Terampil hadir dengan memberikan dukungan menyeluruh bagi petani swadaya melalui pelatihan kelompok dan dukungan individual.

Serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas dan sesi pendampingan dilakukan untuk mentransfer pengetahuan kepada para petani swadaya. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan metode budidaya serta mencapai tahapan siap untuk mendapatkan sertifikasi RSPO.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

LPEM UI: Peluang RI Jadi Negara Berpendapatan Tinggi di 2045 Kecil******

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) memperkirakan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 sulit tercapai.

Dalam sebuah publikasi terbaru LPEM UI berjudul'White Paper- Dari LPEM Bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029', mereka mengungkap alasan Indonesia sulit naik kelas menjadi negara maju.

Menurut LPEM UI, peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045 nanti menjadi titik kritis perenungan sejarah bangsa ini.

LPEM UI menggunakan the rule of 72untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Ini adalah rumus cepat dan populer untuk mengestimasi jumlah tahun yang diperlukan untuk menggandakan uang dari investasi pada tingkat pengembalian tahunan tertentu.

"Dengan asumsi batas bawah upper income country(UIC) sama dengan 2023 sebesar US.846 dengan pertumbuhan gross national income(GNI) per kapita 5 persen per tahun atau setara pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka Indonesia akan menjadi UIC pada 2044," tulis riset tersebut, dikutip Kamis (9/11).

"Semakin berkembang perekonomian maka pertumbuhan ekonomi 5 persen-7 persen sangat sulit dicapai, dengan skenario pertumbuhan yang berbeda-beda tiap periode (5 persen, 4 persen, dan 3 persen) maka Indonesia tidak akan mencapai UIC di 2045," lanjut LPEM UI.

Kemudian, aspek kemiskinan. Ini masih menjadi persoalan mendasar Indonesia, di mana angka kemiskinan tahun ini menyentuh 9,36 persen atau tak turun signifikan dari 11,25 persen di 2014.

LPEM UI khawatir obsesi berlebihan pemerintah terhadap mimpi Indonesia menjadi negara kaya di 2045 bakal mengubah orientasi kebijakan yang ada. Alokasi sumber daya dikhawatirkan hanya dipakai untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata melalui investasi besar-besaran di sektor padat modal.

Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mengurangi kemiskinan. Terlebih, jika mesin pertumbuhan dimotori sektor-sektor yang kurang melibatkan rakyat miskin.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti di Halmahera Tengah tempat hilirisasi nikel tidak serta merta menurunkan angka kemiskinan secara masif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Halmahera Tengah pada 2019-2022 sebesar 75,61 persen per tahun, tetapi angka kemiskinan pada periode yang sama hanya turun 2,12 persen poin dari 14,12 persen di 2019 menjadi 12 persen di 2022," jelasnya.

LPEM UI lantas membandingkan kondisi sosial ekonomi Indonesia dengan beberapa negara yang juga ingin berpenghasilan tinggi, seperti China, Brasil, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan.

Kondisi Indonesia pada 2022 dengan pendapatan per kapita US.580 disebut setara Korea Selatan pada 1988, Malaysia 2004, Brasil 2006, serta China dan Thailand di 2010.

Dalam kurun waktu 18 tahun, Malaysia belum mampu keluar dari middle income trapdengan penghasilan US.780. Sedangkan Thailand selama 12 tahun juga belum mampu menggandakan pendapatannya.

Malaysia kemudian berambisi menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2020, tetapi bergeser target ke 2030 karena adanya pergantian kepemimpinan. Hanya China yang dianggap mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dalam kurun waktu 13 tahun.

[Gambas:Video CNN]

"Apakah Indonesia mampu mengikuti jejak China atau Malaysia? Kondisi sosial ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dengan kondisi sosial ekonomi negara-negara lain ketika memiliki pendapatan per kapita yang sama dengan Indonesia," jelasnya.

Mereka merinci pertumbuhan ekonomi Korea Selatan di level 12 persen, China 10,6 persen, Malaysia 6,8 persen, dan Thailand 7,5 persen. Capaian tersebut jauh di atas Indonesia yang hanya berkisar 5 persen.

Di lain sisi, kemajuan ekonomi negara-negara tersebut, kecuali Brasil, ditopang sektor manufaktur yang kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 28 persen di Korea Selatan. Lalu, 3 persen di Malaysia dan 32 persen di China.

"Berdasarkan perbandingan antara kondisi Indonesia dan kondisi negara lain, peluang Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi di 2045 sangat kecil karena beberapa kondisi dasar pendorong kemajuan ekonomi belum dimiliki oleh Indonesia saat ini," terang LPEM UI.