rtp cuan123

Kaisar Suci yang Bangga

Gubernur Riau Risau Bahlil Terus Kerek Target Investasi Setiap Tahun******

Gubernur Riau Syamsuar risau karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mengerek target investasi setiap tahunnya.

Ia menyebut peringkat Riau dalam menarik investasi memang naik cukup pesat. Sebelumnya, provinsi ini berada di peringkat ke-10 nasional dalam urusan menarik investasi pada 2018.

Namun, seiring berjalannya waktu Riau melesat ke urutan 6 pada 2019 dan tahun ini berada di posisi ke-5 se-Indonesia. Bahkan, Riau menempati posisi kedua capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp18 triliun pada kuartal II 2023 ini, tepat di bawah DKI Jakarta.

"Saya bilang, 'Kita siap sajalah, yang penting bagaimana kerja kita bersama kabupaten/kota. Kita yakin senantiasa memberikan kemudahan pelayanan, baik pelaku usaha mikro kecil (UMK) maupun pelaku usaha lain," tambah Syamsuar.

Kendati risau, Syamsuar melaporkan Riau kedatangan investor anyar di sektor energi baru terbarukan (EBT). Investor tersebut menanamkan uang Rp19 triliun untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung 2027 mendatang.

Syamsuar menyebut pihak investor berjanji akan menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, sekitar 5.000 warga Riau dan sekitarnya akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi di Indonesia sudah bagus, bahkan naik terus setiap tahunnya. Semula masuk Rp800 triliun pada 2020, lalu naik ke Rp900 triliun pada 2021.

Kemudian, capaian investasi pada 2022 menembus Rp1.207 triliun dan tahun ini ditargetkan terkumpul Rp1.400 triliun. Bahlil menegaskan investasi jumbo tersebut kudu menyejahterakan para pengusaha dan tenaga kerja lokal, termasuk kelompok UMKM.

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" tutur Bahlil.

"Orang daerah juga harus dihargai investor. Kalau ini mampu kita lakukan, Insyaallah kita bisa membawa Indonesia mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri kita," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Guru Besar Wuji

Ironi BUMN Karya: Tulang Punggung Pembangunan dan Utang Rp46,21 T******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya tak henti-hentinya diterpa angin. Perusahaan-perusahaan pelat merah itu terus-menerus dihadapkan dengan masalah.

Lihat saja, belakangan PT Waskita Karya (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) atau Wika dituding manipulasi laporan keuangan.

Saham Waskita juga ditangguhkan di pasar modal, bahkan hengkang dari indeks IDX BUMN 20 atau kumpulan saham-saham perusahaan pelat merah pilihan.

Terbaru, BUMN Karya ternyata memiliki utang segudang kepada perbankan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.

Ia menyebut perbankan memberikan utang sebesar Rp46,21 triliun kepada sejumlah BUMN Karya.

"Untuk pinjaman bank-bank kepada BUMN Karya, menurut catatan yang kami miliki, secara total kredit seluruh bank kepada BUMN Karya adalah Rp46,21 triliun," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Menara Radius Prawiro OJK, Jakarta Pusat, Selasa (1/8).

Kendati demikian, Mahendra enggan merinci berapa BUMN Karya yang mendapat pinjaman sebesar itu dan porsinya. Ia berdalih data tersebut terlalu teknis.

Secara terpisah, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pemerintah berencana membatasi kredit yang disalurkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) kepada BUMN karya. Ia mengaku rencana ini tengah menjadi pembicaraan antara pimpinan bank pelat merah dan BUMN karya.

Demi membatasi pinjaman BUMN Karya, ke depan pemberian kredit akan dilakukan berdasarkan proyek alias tidak berdasarkan korporasi.

"Kami akan dukung (pinjaman) BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tapi berdasarkan proyek based. Karena (pinjaman) itu kan dibayarkan secara multiyears, itu kami coba inisiasi," ucapnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (7/8).

Erick menilai langkah tersebut juga dilakukan demi mencegah penyalahgunaan pinjaman seperti yang sudah lama terjadi. Maklum, penyalahgunaan tersebut pada akhirnya membuat kinerja keuangan BUMN Karya buruk.

"Jangan sampai di aksi korporasi di atas kita bantu, (tapi) nanti ada penyelewengan. Mestinya buat proyek, ini (malah) beli tanah, beli gedung. Itu problem lho di Karya, dan ini kembali bukan problem hari ini, ini problem beberapa tahun yang lalu," tuturnya.

Lantas, apa yang memicu BUMN Karya memiliki utang menggunung kepada perbankan?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan sejak infrastruktur menjadi sektor andalan pemerintah, BUMN Karya menjadi tulang punggungnya di tataran lapangan. BUMN Karya mendapat misi khusus atau penugasan dari pemerintah untuk membangun berbagai macam infrastruktur.

Masalahnya, tak semua proyek yang ditugaskan oleh pemerintah itu memiliki Return of Investment(ROI) yang baik. Bahkan, kata Ronny, boleh jadi sebagian dari proyek-proyek tersebut kurang layak secara bisnis. BUMN Karyanya justru mengalami rugi setelah mengerjakannya.

BUMN Karya hanya mengandalkan dukungan penuh pemerintah, dengan asumsi jika terjadi hal-hal di luar perhitungan. Dengan kata lain, jika ada proyek yang membebani keuangan perusahaan, maka pemerintah diasumsikan akan ikut turun tangan membantu.

Tak pelak, perpaduan ketidaklayakan proyek dan asumsi didukung pemerintah juga melahirkan moral hazard. Ronny menilai hal ini sangat berpeluang untuk melahirkan berbagai tindakan malapraktik, mulai dari perencanaan sampai pengerjaan proyek.

"Walhasil, proyek-proyek yang dikerjakan BUMN-BUMN Karya tersebut memang akhirnya membebani keuangan perusahaan. Bahkan sebagian malah tak mampu membayar tagihan surat utang yang telah mereka terbitkan," jelas Ronny kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

BUMN Perlu Privatisasi

patriark legendaris

Harga Beras Naik, Tembus Rp28 Ribu per Kg di Palangkaraya******

Harga beras naik di sejumlah pasar di beberapa wilayah di Indonesia. Saat ini, harga beras sekitar Rp13.600 hingga Rp28 ribu per kilogram (kg).

Berdasarkan info harga pangan Nasional, Jumat (11/8), rata-rata harga beras naik tertinggi untuk kualitas super I sebesar 0,34 persen menjadi Rp14.950 per kg.

Di Sumatera Barat misalnya, harga beras kualitas super I rata-rata Rp16.350 per kg. Di Kota Padang, harga tercatat Rp17.500 per kg dan Bukit Tinggi Rp15.650 per kg.

Bahkan, di Pasar Kramat Kota Cirebon harga beras kualitas super ini tembus Rp26 ribu per kg dan di Pasar Kahayan Palangkaraya tercatat Rp28 ribu per kg.

Tak hanya itu, rata-rata harga beras kualitas bawah juga naik sebesar 0,41 persen menjadi Rp12.100 per kg. Sedangkan beras kualitas medium tetap sekitar Rp13.350 per kg sampai Rp13.600 per kg.

Sementara, berdasarkan info pangan Jakarta, harga beras juga naik Rp12 untuk kualitas IR I menjadi Rp12.435 per kg dan IR II naik Rp59 menjadi Rp11.719 per kg.

Lebih lanjut, harga beras pera di wilayah DKI Jakarta juga naik tipis sebesar Rp89 menjadi Rp13.936 per kg sepanjang hari kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Milenial Kuasai 90 Persen Pasar Rumah Subsidi BTN******

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.

"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.

"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.

Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.

"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.

Saya satu-satunya pilot pria di dunia

Erick Thohir Buka Suara Soal Laporkan Podcast Tempo ke Dewan Pers******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai laporannya ke Dewan Pers terkait konten podcast Tempo berjudul 'Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)'.

Menurut Erick, langkah yang ditempuh adalah bagian dari demokrasi karena menganggap konten tersebut tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Sebab, tidak ada hak jawab dari dirinya dalam podcast itu.

"Saya ke Dewan Pers, kan tetap bolehlah namanya demokrasi, itu kan bagian dari keseimbangan. Demokrasi itu kita jaga, apalagi dengan sosial media begini kan kita musti saling jaga," ujarnya dalam siaran Youtube Tempo, Selasa (8/8).

"Kita harus ciptakan juga pers yang beramanah dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Jadi waktu itu saya arahnya ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, saat ini ia meyakinkan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi dendam kepada Tempo karena konten podcast yang sebelumnya dinilai menyudutkan dirinya.

"Jadi sekarang kita nggak ada isu kan. Hak jawabnya ini saja, kita sudah ketemu kan selesai," pungkas Erick.

Sebelumnya, Erick melalui Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Nezar Patria, didampingi asisten pribadi, Ratna Irsana mengadukan Tempo ke Dewan Pers.

Menurut Nezar, Erick Thohir merasa konten tersebut merugikan lantaran tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

"Menurut Pak Erick konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Nezar menyampaikan konten berdurasi 37 menit itu berisikan percakapan tiga orang wartawan Tempo.

Ia menyebut informasi yang dipaparkan dalam konten tersebut lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi.

Namun, konten itu justru ditayangkan untuk konsumsi publik. Sehingga laporan pun dilayangkan oleh tim Erick.

[Gambas:Video CNN]

Setan Langit Bersayap Hitam

Erick Thohir Rombak Susunan Dewan Komisaris Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak susunan dewan komisaris PT Angkasa PuraI (AP1).

Hal tersebut tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-227/MBU/08/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I.

Melalui surat keputusan yang ditetapkan di Jakarta pada Senin (7/8) tersebut, Erick memberhentikan dengan hormat Djoko Sasono sebagai Komisaris Utama AP I dan Tri Budi Satriyo sebagai Komisaris Independen.

"Mewakili Manajemen, kami mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Djoko Sasono dan Bapak Tri Budi Satriyo atas kontribusi dalam membina serta mengarahkan manajemen AP1 selama periode lima tahun terakhir. Kami juga mengucapkan selamat dan menyambut dengan hangat Bapak Novie Riyanto sebagai Komisaris Utama perusahaan. Dengan pengalaman dan expertise beliau yang telah malang melintang di dunia penerbangan dan kebandarudaraan nasional. Kami optimistis Pak Novie akan dapat membawa kontribusi positif terhadap perusahaan," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (8/8).

Ia mengatakan sebelum diangkat sebagai Komisaris Utama AP I, Novie Riyanto telah banyak dipercaya untuk mengemban berbagai posisi penting dan strategis di bidang penerbangan nasional, di antaranya Direktur Navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan (2015-2016), Direktur Utama Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia (2016-2020), Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (2020-2022).

Novie juga tercatat menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (2022-2023).

Dengan perombakan tersebut, berikut susunan Dewan Komisaris AP I selengkapnya:
1. Komisaris Utama: Novie Riyanto
2. Komisaris Independen: Irfan Wahid
3. Komisaris Independen: Erwan Agus Purwanto
4. Komisaris: Danang Parikesit
5. Komisaris: Elen Setiadi
6. Komisaris: Hidayat Amir