klikwin88

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Sandiaga Sambut Kolaborasi Lintas Kementerian******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno, menandatangani prasasti Groundbreaking Investasi PT Labersa Hutahaean di SR 5 Lahan Otoritatif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), Rabu (21/12).

Berada di ketinggian perbukitan Danau Toba, tepatnya di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pemerintah pusat bersama PT Labersa Hutahaean akan membangun resortdan hotel bintang lima pertama di Danau Toba.

Lewat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, serta sektor swasta, Sandiaga berharap Hotel dan Resort Labersa dapat menjadi tujuan wisata baru di Danau Toba.

"Rekor ada empat menteri yang menyaksikan groundbreakinghotel berbintang lima pertama di kawasan Toba Kaldera,"imbuh Sandiaga sembari menunjukkan indahnya perbukitan kaldera Danau Toba.

Menurutnya, kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga serta sektor swasta dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi bangsa. Dengan begitu, tak hanya mampu bertahan menghadapi resesi global yang diyakini terjadi pada 2023, tetapi justru membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

Nantinya, Sandiaga menambahkan, Hotel dan Resort Labersa akan menyajikan keindahan alam Danau Toba serta menjadi etalase bagi aneka produk ekonomi kreatif khas Sumatera Utara. Sehingga menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

"Ini akan menjadi resortdan waterparkkelas dunia di Toba Kaldera yang akan menciptakan peluang usaha serta membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya Danau Toba, Sumatera Utara," pungkasnya.

Raja Tianjiu

300 Ribu Ton Beras Impor Bakal Masuk RI Februari 2023******

Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) mengatakan sebanyak 300 ribu ton beras imporbakal masuk ke Indonesia pada Februari 2023.

Epi menyebut sejauh ini proses impor 300 ribu ton beras itu sudah di tahap negosiasi. Adapun negara yang menjadi ekspor beras ke Indonesia itu yakni Thailand, Vietnam, Myanmar dan Pakistan.

"300 ribu ton (beras) kita jadwalkan datang Februari (2023)," ujar Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Epi Sulandari dalam seminar daring, Jumat (23/11).

"Insyallah kami sudah mendapat komitmen, sudah kontrak 200 ribu ton sampai 31 Desember," jelas Epi.

Dia berharap cuaca di akhir tahun ini cerah sehingga tidak mengganggu proses bongkar muat di pelabuhan negara asal maupun di Indonesia.

"Mungkin minggu ini sudah cleardari negara asal dan bisa sampai ke pelabuhan masing-masing," papar dia.

Epi menjelaskan nantinya beras impor itu masuk semua ke gudang Bulog. Menurutnya, selama stok beras lokal masih tersedia, maka beras impor akan disimpan di gudang.

"Beras impor masuk ke gudang dulu dan akan dikeluarkan kalau memang sudah tidak ada stok yang (beras) lokal. Jangan sampai beras impor keluar ke pasar tapi ada beras lokal, yang jelas kita akan tahan beras impor saat panen raya," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali

Pengusaha Heran PHK 919 Ribu, Tapi Catatan Pemerintah 10 Ribu******

Asosiasi PengusahaIndonesia (Apindo) mengatakan data pemerintah terkait pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak sesuai dengan dataBPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J Supit mengatakan data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan pekerja yang mengalami PHK mencapai 919 ribu orang sepanjang Januari-November 2022.

Sedangkan pemerintah mencatat PHK baru mencapai 10 ribu pekerja.

Anton menjelaskan data PHK mencapai 919 ribu orang milik BPJS Ketenagakerjaan dilihat dari pekerja yang mencairkan jaminan hari tua (JHT) dengan alasan PHK. Sedangkan total pekerja yang mencairkan dana JHT secara keseluruhan mencapai 2,7 juta orang dengan berbagai alasan.

Anton mengatakan data PHK tersebut adalah yang paling minimal karena tidak semua pekerja yang terkena PHK mencairkan dana JHT. Ada juga pekerja terkena PHK yang tidak menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Melihat data tersebut, Anton meminta pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai pihak untuk tidak mengabaikan gelombang PHK. Ia pun membantah bahwa isu PHK sengaja didengungkan karena penetapan UMP 2023.

"Kita bawa masalah ini (PHK) ke pemerintah jauh sebelum penentuan UMP (2023)," ujar Anton.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Penambang Bitcoin Raksasa AS Bangkrut******

Perusahaan tambang bitcoin raksasa Amerika Serikat(AS) Core Scientific mengajukan pailit menggunakan UU Kepailitan AS Bab 11 di Pengadilan Texas, AS, pada Rabu (21/12), waktu setempat.

Dilansir Reuters, perusahaan babak belur karena harga bitcoin anjlok, lonjakan harga energi dan piutang senilai US juta dari Celcius Network yang belum dibayar.

UU Kepailitan AS Bab 11 memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi.

Sejak Oktober lalu, perusahaan sudah berkonsultasi terkait rencana restrukturisasi. Perusahaan juga bernegosiasi dengan kreditur tentang potensi pengajuan pailit.

Tahun ini, pasar kripto memasuki masa suram. Harga bitcoin anjlok ke US.845 per koin setelah tahun lalu menyentuh harga tertinggi US.789 per koin.

Sejumlah perusahaan kripto internasional pun bertumbangan. Mulai dari BlockFi, FTC, Three Arrows Capital, hingga Celcius.

[Gambas:Video CNN]

Cang Lei Zhi Yu

Korban Penipuan Modus Bea Cukai: Beli Koper Rp750 Ribu Bayar Rp40 Juta******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan laporan kasus penipuanmengatasnamakan pegawai Bea Cukai per November 2022 mencapai 6.958 kasus.

Salah seorang korban asal Jatiwaringin, Vien, mengaku pernah tertipu hingga Rp40 juta. Kala itu, ia melihat koper bermerek dengan harga Rp750 ribu. Tertarik dengan harga yang murah, Vien langsung membeli koper itu.

Usai melakukan pembelian, selang beberapa hari, ia dihubungi sebuah nomor yang mengatakan barangnya tertahan oleh Bea Cukai.

Merasa ketakutan, Vien pun langsung meminjam uang untuk membayar uang tersebut. Saat itu, ia diminta untuk mengirimkan uang ke nomer rekening pribadi di salah satu bank.

Meski telah mengirimkan uang, pelaku penipuan kembali meminta uang dengan mengaku nama Vien telah masuk ke Polda. Ia pun diancam dengan hukuman penjara 3 tahun dan denda Rp250 juta.

"Saya tanya lagi berapa harus saya bayar, kata dia Rp 25 juta. Saya bilang enggak punya segitu, adanya Rp 2 juta. Jadi total (uang habis) Rp 40 jutaan," ujar Vien di Kantor Pusat Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Kamis (22/12).

Tak hanya Vien, Eno dan Sandi juga mengalami hal serupa. Sandi terkena penipuan usai mengikuti program lelang dan membeli laptop dengan harga dasar Rp1 juta. Ia memasang harga Rp1,5 juta untuk laptop ini dan menjadi pemenang lelang.

Selang seminggu, ia ditelpon oleh nomer tak dikenal yang mengaku dari Bea Cukai Bandara Soetta. Lewat telepon itu, pelaku penipuan menjelaskan barang yang dibeli Sandi adalah ilegal dan tak memiliki surat-surat. Laptop itu pun disita di Bandara Soetta.

Saat itu, Sandi juga mendapat ancaman akan didatangi oleh pihak kepolisian dan militer. Jika ingin menghindari hal itu, maka Sandi diminta membayar denda.

Ketika Sandi menanyakan berapa yang harus dibayar, penipu itu memberikan surat dengan blangko Bea Cukai beserta rincian biaya yang harus dibayarkan. Sandi diminta membayar Rp3,75 juta untuk pajak kapal saja.

Di tengah kebingungan dan ketakutan, Sandi langsung mengirimkan uang kepada penipu itu. Namun tak lama, Sandi kembali diminta mengirimkan uang dengan nominal yang lebih besar yaitu Rp7 juta.

"Saya sempat mikir, kok terus-terusan minta uang. Tanya teman di Kemenkeu, bilang itu fixpenipuan. Setelahnya saya abaikan," kata Sandi.

Serupa, Eno terkena penipuan berkedok Bea Cukai usai membeli sepatu seharga Rp600 ribu. Dengan modus yang sama, Eno diminta membayar Rp2,5 juta sebab barang itu adalah sepatu ilegal. Eno pun juga mendapat ancaman akan didatangi rumahnya oleh petugas Bea Cukai dan pihak kepolisian.

"Saya transfer lah. Berapa hari kemudian ditelepon lagi, produk itu tidak sesuai standar nasional. Harus transfer lagi Rp5 juta. Deadline 5 menit," ujar Eno.

Ia mulai gusar sebab kembali dimintai uang, Eno pun menghubungi temannya di Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa itu penipuan.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana mengatakan kerugian 6.985 orang yang tertipu dengan modus mengatasnamakan Bea Cukai hingga November 2022 mencapai Rp8,3 miliar.

Berdasarkan data Oktober-November 2022, modus online shoppaling banyak digunakan dengan 264 kasus. Angka ini meningkat 33,33 persen apabila dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat 198 kasus penipuan.

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Resesi Mengintai, Ekonom Minta Pemerintah Tunda Subsidi Mobil Listrik******

Ekonom meminta pemerintah mengkaji ulang rencana subsidi kendaraan listrikdi tengah ancaman resesi globalpada tahun depan.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menyebut anggaran subsidi perlu ditinjau ulang karena APBN tahun depan masih membutuhkan anggaran untuk antisipasi resesi, misalnya untuk meningkatkan dana ketahanan pangan dan perlindungan sosial.

"Ruang fiskal makin sempit terlebih besaran defisit APBN tidak boleh di atas 3 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (22/12).

"Itu lebih berguna bagi masyarakat sekaligus mengurangi emisi karbon," kata Bhima.

Bhima juga khawatir jika mobil dan motor listrik disubsidi bisa menambah kemacetan terutama di kota kota besar. Jumlah kepemilikan kendaraan bermotor disebut sudah tembus 150,7 juta unit, artinya lebih dari setengah total mempunyai kendaraan bermotor.

Sebelum menyalurkan subsidi kendaraan listrik, Bhima juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan efek dari banjirnya impor komponen dan kendaraan listrik jadi. Saat ini, banyak mobil dan motor listrik berasal dari impor, begitu juga suku cadangnya.

Maka dari itu, besaran tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sebagai kategori subsidi kendaraan listrik perlu ditekankan. Ia menekankan jangan sampai pemerintah menyubsidi barang impor menggunakan dana APBN.

"Karena masih lempar wacana, sebaiknya dikaji dulu bentuk subsidi yang ideal tanpa jadi beban APBN sekaligus tepat sasaran ke transisi energi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mempertanyakan dasar yang digunakan pemerintah dalam menentukan kriteria penerima subsidi mobil dan motor listrik. Ia mengatakan harga kendaraan listrik sangat mahal, sehingga yang menikmati subsidi bisa saja hanya orang kaya..

"Kalau masyarakat yang kelas menengah ke bawah enggak bisa beli, apalagi untuk roda empat yang harganya hanya orang kaya yang mampu membeli," ujar Mamit.

[Gambas:Video CNN]