pinjam kilat legal atau ilegal

Gerbang Bayangan Langit

Menlu Retno Marsudi Diisukan Mundur dari Kabinet Jokowi, Ini Kata Kemenlu******

Adapun diisukan sebelumnya, bahwa 15 menteri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) menyatakan akan mundur. Menlu Retno menjadi salah satu menteri dari 15 menteri tersebut.

Informasi tersebut kali pertama terungkap oleh Ekonom Senior Faisal Basri, yang mengatakan sejumlah menteri akan mundur dari Kabinet Jokowi lantaran presiden terlihat berpihak kepada salah satu pasangan capres-cawapres.

Sejauh ini menteri yang sudah menyatakan mundur adalah Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) RI Mahfud MD, yang memilih mundur lantaran maju sebagai cawapres.

Presiden Jokowi juga sudah angkat suara mengenai kondisi kabinetnya saat ini, dan memastikan bahwa kabinetnya berjalan seperti biasa.

“Kabinet biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja, tidak ada masalah. Yang kerja ya kerja, yang kunjungan ke daerah, kunjungan ke daerah,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi menepis isu dari sejumlah pihak yang mengaitkan mundurnya Mahfud MD dengan keretakan hubungannya dengan sejumlah menteri di kabinetnya.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Geger Menlu Retno Dikabarkan Mundur dari Kabinet Jokowi, Kemlu Buka Suara”

Apakah itu sungai atau danau?

Ahok Fokus Kampanyekan Ganjar******

Indikator kinerja (KPI) Pertamina pun sudah masuk dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) agar bisa menghemat minimal 46% dari pengadaan barang.

“Dan waktu saya tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam. Nah, itu sudah dilantik, makanya saya berani lepas,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, optimistis dengan kehadiran Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang akan fokus berkampanye di Jakarta.

Ganjar menilai, Ahok dapat meningkatkan torehan suara untuk Ganjar-Mahfud di Jakarta. Pasalnya, Ahok memiliki loyalis yang cukup banyak dan berpengaruh.

“Dan itu akan menambah suara yang ada di Jakarta. Optimistiknya pasti akan muncul karena Ahokers [pendukung Ahok] banyak di sana,” kata Ganjar.

Ahok secara resmi mengumumkan mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) untuk mendukung paslon no 3 Ganjar-Mahfud Md.

Kabar tersebut dibagikan Ahok melalui akun Instagram resmi miliknya @basukibtp, Jumat (2/2/2024). Dalam unggahan tersebut, terlihat foto Ahok sambil memegang dokumen atau surat pengunduran diri dengan tanda tangan basah yang ditujukan kepada Pertamina dan Kementerian BUMN.

“Unggahan ini merupakan bukti tanda terima Surat Pengunduran Diri saya sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina (Persero) yang saya serahkan hari ini, 2 Februari 2024,” katanya.

Empat Langkah Kuda dan Langit yang Tak Terkendali

Giliran Unpad Serukan Pilih Capres Bukan karena Uang atau Intimidasi******

Pada poin-poin tersebut, dia mengatakan pelaksanaan demokrasi harus menjunjung tinggi etika dan norma hukum yang bersandar pada Pancasila dan UUD 1945.

Hukum menurutnya tidak hanya teks semata, melainkan juga nilai dan prinsip yang ada di dalamnya serta dijalankan secara konsisten.

Selain itu, dia mengatakan negara dan pemerintah beserta aparatur harus hadir sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator pelaksanaan demokrasi yang berintegritas dan bermartabat dengan menjaga jarak yang sama dengan para kontestan pemilu.

Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi, kata dia, tidak boleh diolok-olok atau direduksi maknanya menjadi hanya sekadar prosedur memilih pemimpin.

Menurutnya, demokrasi harus dikembalikan pada jati dirinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dengan menegakkan aturan main yang adil dan transparan, membuka ruang partisipasi yang substantif bagi publik untuk memperoleh informasi yang dapat diandalkan dalam memberikan suara.

“Mendesak penegakan hukum untuk kasus-kasus pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk segera ditindaklanjuti demi terciptanya pemilu yang berintegritas dan pulihnya kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya.

Di samping itu, pihaknya juga menyerukan agar para pemimpin di pemerintahan harus menjadi contoh keteladanan kepatuhan terhadap hukum dan etika, bukan justru menjadi contoh melanggar etika..

“Praktik kuasa untuk melegitimasi kepentingan segelintir elit akan berdampak pada kegagalan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa yang menjadi tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” katanya.

Unpad juga memastikan tidak ada tekanan dalam menyerukan soal penyelamatan demokrasi di Indonesia karena hal tersebut merupakan tanggung jawab moral yang perlu dilakukan para akademisi.

Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad Prof. Susi Dwi Harijanti mengatakan seruan-seruan itu merupakan refleksi serta perwujudan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Unpad yang sudah dimiliki institusi pendidikan tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

“Seruan moral ini sesuai dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad, yaitu Bina Mulia Hukum dan Lingkungan Hidup. Kami beri judul sebagai upaya menyelamatkan negara hukum yang demokratis, etis, dan bermartabat,” kata Susi.

Susi yang sempat menjadi panelis debat calon presiden Pemilu 2024 itu mengatakan hal yang meneguhkan hati para akademisi di kampus tersebut untuk bisa menyampaikan seruan itu adalah adanya dukungan dari para pimpinan, termasuk rektor Unpad.

Dalam acara deklarasi tersebut, Susi mengatakan seruan tersebut bersifat inklusif karena disokong oleh seluruh elemen akademisi dari Unpad, mulai dari pihak rektorat, senat akademik, guru besar, dosen, mahasiswa, hingga alumni. Hal itu, tambah Susi, menjadi kekuatan untuk menyerukan seruan tersebut.

“Para guru besar, yaitu para pimpinan ada di belakang kami, Prof. Ganjar sebagai ketua senat akademik, kemudian rektor ada di belakang kami,” kata Susi.

Dia mengatakan seruan-seruan itu akan terus disuarakan oleh para akademisi Unpad agar lembaga negara tetap terselenggara sesuai dengan koridornya.

Susi menambahkan seruan tersebut merupakan fungsi dari perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah pendidikan.

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Polisi Terus Buru Jaringan Bandar Narkoba International Fredy Pratama******

Dari 46 tersangka yang ditangkap pada 2023, kata dia, salah satu tersangka dijerat dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas nama Bayu Firmandi.

“Perkara TPPU ini masih dalam proses penelitian berkas oleh JPU di Kejaksaan Agung,” ujar Mukti.

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut, Tim Operasi Escobar tidak akan berhenti untuk terus menghalau barang-barang narkoba yang dimasukkan oleh jaringan Fredy Pratama.

Sejak 2020 sampai dengan 2023, tim telah menyita barang bukti sabu dari jaringan Fredy Pratama sebanyak 10,3 ton.

“Jaringan ini tetap kami pantau, ya memang banyak modus operandi baru yang dilakukan oleh mereka,” ucap Mukti.

Modus operandi baru itu, kata dia, seperti modus keuangan dengan cara tidak lagi melalui rekening bank, tapi crypto currency atau mata uang digital. “Ini sedang kami dalami juga,” ujarnya.

Hingga kini, lanjut Mukti, pihaknya meyakini keberadaan Fredy Pratama setelah ditetapkan sebagai buron Polri masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), berada di Thailand.

Polri telah menerbitkan red noticeterhadap Fredy Pratama. Dan bekerja sama dengan kepolisian Thailand (Royal Thai Police) serta BNM Polri DEA Amerika untuk memburu Fredy Pratama.

“Kami berusaha kerja sama dengan DEA dan Royal Thai Police untuk mengetahui keberadaan Fredy Pratama yang berada di Thailand,” tuturnya.

Selain itu, tambah Mukti, pihaknya juga melacak aset-aset Fredy Pratama baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri untuk dilakukan penyitaan.

Dari hasil koordinasi dengan Kepolisian Thailand, diketahui bahwa masih banyak aset tersangka Fredy Pratama yang disamarkan dengan modus baru di negara Gajah Putih tersebut.

“Untuk melakukan pengamanan aset sudah dapat kami lacak. Mohon doanya rekan semua, insya Allah 2024 ini Fredy Pratama dan aset-asetnya bisa kami ungkap,” ujar Mukti.

Yuan Zun

Pelanggaran Kode Etik Ketua KPU di Balik Pencalonan Gibran, TKN: Tidak Penting******

“Ya bagi kami yang penting tidak memengaruhi pencalonan atau tidak memengaruhi pencapresan atau pencawapresan ya,” kata Rosan saat ditemui di hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Senin (5/2/2024).

Menurut dia, saat ini proses pencalonan sudah berlangsung dan tidak dapat diganggu gugat. Pihaknya juga merasa telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi Prabowo-Gibran untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

Lebih lanjut, dia mengaku putusan DKPP ini tidak akan mengganggu elektabilitas Prabowo-Gibran yang saat ini dia klaim mengungguli dua pasangan calon lain.

“Saya yakin (elektabilitas) tidak berpengaruh sama sekali karena ini kan proses yang sudah berjalan ya selama kampanye,” ucap dia sebagaimana dilansir Antara. 

Sebelumnya, Dewan Kehormatan KPPP memvonis Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

One Piece: Rasul Laut

PMKRI Luncurkan Peta Jalan Menuju Indonesia Emas 2045******

“Sekarang kita hidup di era digital, PMKRI punya website, nantinya semua akan dimuat di situ. Sehingga cabang juga bisa memantau kinerja PMKRI di tingkat pusat. Termasuk juga untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang harus dicapai pada tahun 2030,” tambah Pius Yolan.

Visi Strategis Roadmap PMKRI

Dikatakan dia, akuntabilitas juga menjadi salah satu upaya untuk mengontrol kinerja PMKRI. Ke depan, lanjutnya, yang dioptimalkan adalah semangat keterbukaan. “Kesetaraan, keharmonisan, dan kesinambungan aturan PMKRI baik di tingkat legislatif dan eksekutif juga sangat dibutuhkan dan menjadi bagian dari target percapaian,” urai dia.

Lebih lanjut, dia mengatakan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota (MPA) ke-XXXII PMKRI yang akan datang menjadi titik awal dari pelaksanaan roadmaptersebut. Yang pasti,  tegasnya, selalu ada evaluasi dan monitoringdari setiap tujuan indikator pencapaian sebagai bagian dari roadmapPMKRI.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Yogyakarta selaku tuan rumah penyelenggaraan kegiatan, Yohanes Tola, mengatakan visi strategis Roadmap PMKRI di bidang ekonomi kreatif adalah pada tahun 2045 PMKRI mandiri secara ekonomi.

Selain itu, dalam pembahasan pleno komisi menghasilkan beberapa poin penting menuju satu abad usia Indonesia.

“Di tahun 2024 pada MPA PMKRI XXXII akan ditetapkan visi strategis tersebut sebagai peta jalan PMKRI, dan tahun 2025 melaksanakan perintah ketetapannya. Kemudian 2026 minimal terdapat 19 cabang PMKRI sudah membuat badan-badan yang ditetapkan,” jelasnya.

Dan pada 2028, katanya, minimal sudah 19 cabang menghasilkan produk ekonomi kreatif, di tahun 2030 karya-karya ekonomi kreatif PMKRI secara nasional sudah berdampak bagi seluruh cabang PMKRI se-Indonesia. Lalu targetnya pada 2034 kader-kader PMKRI menjadi pelaku ekonomi kreatif secara mandiri.

Selain itu, di tahun 2036 PMKRI mampu memasarkan karya-karya dari cabang-cabang se-Indonesia dan mempromosikan hasil kreatif di kancah nasional. Dan kemudian pada 2038 kader PMKRI sudah mampu bersaing.

Yonas juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam menyukseskan Workshop Nasional terutama partisipasi aktif Cabang PMKRI se-Indonesia.

Pengembangan SDM, Riset, dan Teknologi

Ketua Presidium Pengurus Pusat PMKRI Periode 2022-2024 Tri Natalia Urada menerangkan sumber daya manusia PMKRI berkontribusi dalam pembangunan nasional dan global. Hal ini, lanjutnya, adalah visi strategis PMKRI menuju Indonesia Emas 2045 dengan menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten.

Pengembangan SDM di tahun 2030 yakni pembenahan struktur/kelembagaan, dalam membentuk kelembagaan profesi di semua cabang PMKRI, dan forum studi lokal dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Kebijakannya adalah optimalisasi pendidikan nonformal di setiap cabang yang berbasis minat dan bakat kader dalam kajian dan advokasi lingkungan serta penguatan hak asasi manusia (HAM) dan resolusi konflik,” ungkapnya.

Tri Natalia menambahkan kebijakan di bidang riset dan teknologi menuju tahun 2030 yaitu PMKRI sudah memiliki kanal jurnal ilmiah sendiri, aplikasi/platform dan riset sepak terjang PMKRI.

Dikatakan dia, standar utama dalam pengembangan SDM adalah membaca, menulis dan berdikusi. Tiga hal tersebut meningkatkan kecerdasan dan menjanjikan wawasan pengetahuan yang makin luas.

“Pengembangan SDM di internal PMKRI telah dilakukan, salah satunya dengan pelatihan jurnalistik di berbagai daerah. Dengan demikian, kader PMKRI juga bisa menulis di websiteyang telah dikembangkan,” ungkapnya.

Berbagai pelatihan pun telah dilakukan. Baik untuk ekonomi kreatif hingga konsentrasi riset dan teknologi. “Kolaborasi menjadi kunci utama sehingga PMKRI bisa eksis. 2045 masih lama, tetapi kita siapkan diri dari sekarang,” tegasnya.