situs judi bonus new member

Porter dari kedua dunia

warung27

Dari Vladimir Putin hingga Rishi Sunak ucapkan selamat ke Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Calon Presiden RI Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari 13 kepala negara lantaran mengungguli perolehan suara dari pasangan calon lain berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count.

Ucapan tersebut diutarakan dalam akun X resmi milik beberapa kepala negara hingga media massa. Salah satu ucapan datang dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Ucapan selamat itu disampaikan melalui keterangan yang dimuat laman web Kremlin.

"Yang terhormat Tuan Prabowo Subianto, terimalah ucapan selamat yang tulus atas kemenangan meyakinkan Anda dalam pemilihan presiden," bunyi pesan selamat Putin yang dikutip dari siaran pers, Kamis.

Baca juga: Prabowo dipastikan tunggu hasil KPU sebelum umumkan jajaran kabinet 

Selain itu, Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak juga telah mengucapkan selamat kepada Prabowo sebagaimana yang diunggah di akun X @prabowo.

Ucapan tersebut dikirim Sunak melalui sebuah surat resmi dari Downing Street. Selain bertuliskan ucapan selamat, isi surat juga berisi peringatan diplomasi Indonesia-Inggris yang memasuki usia 75 tahun.

Sunak juga mengatakan bakal meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Inggris, salah satu kerja sama yang direncanakan oleh Sunak adalah pembahasan soal krisis iklim melalui upaya peralihan ke energi alternatif.

Tidak hanya itu, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong Marcos lewat akun X juga mengucapkan selamat kepada Prabowo.

"Saya berharap dapat memperdalam hubungan bilateral PH dengan Indonesia, tetangga dekat dan mitra di ASEAN, terutama saat kita merayakan 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun ini," kata Marcos.

Sebelumnya, Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese adalah salah satu yang pertama mengucapkan selamat kepada Indonesia dan Prabowo. Melalui akun X, ia mengucapkan selamat kepada Prabowo karena menjadi calon presiden terpilih Indonesia versi hitung cepat.

"Saya merasa terhormat menjadi pemimpin asing pertama yang hari ini berbicara dengan Prabowo yang memiliki keunggulan jelas dalam hal resmi dan tidak resmi, mengenai ambisi saya untuk masa depan hubungan Australia-Indonesia," tulis Albanese.

"Saya berharap dapat bekerja sama dengan presiden Indonesia yang baru setelah dilantik pada Oktober 2024."

Baca juga: Prabowo kembali terima kunjungan Jenderal Angus Campbell di Jakarta

Berikut daftar tokoh dunia yang sudah mengucapkan selamat untuk Prabowo per Rabu (21/2):

Via Telepon:
1. PM Australia, Anthony Albanese
2. ⁠DPM Australia, Richard Marles
3. ⁠PM Singapura, Lee Hsien Loong
4. ⁠PM Malaysia, Anwar Ibrahim
5. ⁠Presiden Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe
6. ⁠PM Albania, Edi Rama
7. ⁠Presiden Timor Leste, José Ramos-Horta
8. ⁠Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah
9. ⁠Mantan PM Thailand, Thaksin Sinawatra
10. ⁠Mantan PM Inggris, Tony Blair
11. Menlu Turki, Hakan Fidan
12. Presiden Nicaragua, Daniel Ortega

Via Twitter / Surat:
1. PM India, Narendra Modi
2. ⁠PM Inggris, Rishi Sunak
3. ⁠Presiden Rusia, Vladimir Putin
4. ⁠Presiden China Xi Jinping
5. Presiden Filipina Bongbong Marcos.

Untuk diketahui, berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo-Gibran mengantongi suara 58,92 persen. Di urutan ke dua ada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,09 persen. Sedangkan di posisi ke tiga ada Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara mencapai 16,99 persen.

Data tersebut dikutip hari ini pada pukul 21.00 WIB dari situs resmi https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Menhan Prabowo sebut RSPPN rumah sakit militer terbesar di Indonesia

Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

manjur bola slot login

Delapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang ditangkap polisi******

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap delapan dari 16 tahanan yang kabur pada Senin (19/2) dari Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Setelah kejadian itu (tahanan kabur, red), kami telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil menangkap kembali, setidaknya delapan orang dalam tiga hari pencarian,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro,  saat jumpa pers, di Jakarta Pusat, Kamis.

Sebelumnya, pada Senin (19/2), polisi juga menangkap dua tahanan yang berusaha kabur.

Dengan demikian, katanya, hingga saat ini, petugas telah menangkap sebanyak 10 dari 16 tahanan.

Susatyo menjelaskan, adapun nama-nama yang tertangkap adalah sebagai berikut.

Baca juga: Soal tahanan yang kabur, Kompolnas: Perlu adanya evaluasi di Polsek

1. Pinto Ramadhan A., tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Senin 19 Februari pukul 17.30 WIB di Karang Tengah Ciledug.

2. Rudiyanto, tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 16.30 WIB di Bendungan Hilir, Tanah Abang.

3. Muhamad Saripudin alias Komeng, tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari pukul 09.00 WIB di Desa Sumur Jombang, Pekalongan, Jawa Tengah.

4. Marco Syahin Adabi, tahanan titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 di Perumahan Puri Deta Ciledug, Tangerang.

5. Muhamad Hafist F., tahanan narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 11.30 WIB di Palmerah, Slipi.

Baca juga: Ini kronologi penangkapan tahanan kabur dari Polsek Kalideres

6. Sandi Saputra, titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 14.30 di Srengseng, Jakarta Barat.

7. Yatno, tahanan kasus kriminal umum, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 23.30 WIB di Tambun, Bekasi.

8. Aprizal Sabtu Aji, titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Kamis 22 Februari jam 1.30 WIB di Bintaro, Tangerang.

Kendati demikian, Susatyo tidak merinci dua nama tahanan yang langsung ditangkap pada Senin (19/2).

Sementara itu, keenam tahanan yang saat ini masih berstatus atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) adalah sebagai berikut.

Baca juga: Polisi bentuk tim khusus buru seorang lagi tahanan kabur

1. Renal, tahanan kriminal umum, laki-laki (26) warga Kebon Melati, Tanah Abang.

2. Harizqullah Arrahman, tahanan kriminal umum, laki-laki (26) warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

3. Muhammad Aqdas, tahanan kasus narkoba, laki-laki (24) warga Kemanggisan, Palmerah.

4. Hendro Mulyanto, tahanan kasus narkoba, laki-laki (36) warga Kalideres.

5. Ferdinan, tahanan titipan jaksa, kasus kriminal umum, laki-laki (24) warga Antapani, Bandung

Baca juga: Polisi tembak mati dua tahanan kabur

6. Welen Saputra Thio, titipan tahanan jaksa, kasus kriminal umum, laki-laki (34) warga Tajur Halang, Bogor.

“Kami akan terus buru dan cari kemanapun mereka dan bila masyarakat mengetahui keberadaan dari enam orang DPO ini agar bisa menghubungi kepolisian terdekat ataupun kepada pusat panggilan Satreskrim Jakpus pada nomor 081280706629,” kata Susatyo.

Tak hanya itu, Susatyo juga mengingatkan kepada pihak keluarga atau kerabat dari keenam tersangka DPO yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun, akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

1001win

Jokowi lantik Menko Polhukam dan Menteri ATR baru Rabu pagi******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN.

"Tadi malam, Mas AHY sudah bertemu Bapak SBY yang baru tiba di Cikeas, untuk memohon doa restu dalam tugas yang baru sebagai Menteri ATR/Kepala BPN," kata Ossy melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR

Dia mengatakan SBY sudah mendoakan dan memberikan restu untuk AHY dalam menjalankan tugas negara ke depan.

Menurut Ossy, SBY tidak hadir dalam pelantikan hari ini karena baru saja tiba di Cikeas dari perjalanan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyampaikan bahwa Presiden Widodo akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Rabu hari ini.

"Rabu, 21 Februari 2024, pukul 11.00 WIB, diagendakan pelantikan Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN oleh Presiden di Istana Negara,” ujar Ari dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa (20/2).

Baca juga: Mahfud sebut Hadi Tjahjanto sosok yang baik
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Benua Kelaparan

cara menggunakan akulaku di lazada

Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abu Hanifah menolak seluruh ​​​​​​permohonan gugatan praperadilan yang diajukan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait penanganan kasus Harun Masiku.

"Ditolak seluruhnya dan semua biaya dibebankan kepada para pemohon," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Abu Hanifah di Jakarta, Rabu, ketika membacakan putusan permohonan praperadilan yang diajukan MAKI.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menolak permohonan praperadilan terkait kasus Harun Masiku.

Menurut dia, alasan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) menolak karena tidak ada bukti surat perintah penghentian penyidikan terhadap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga yang dimohonkan oleh MAKI belum memiliki dasar.

"Bahwa memang betul belum ditemukan bukti adanya surat perintah penghentian penyidikan artinya secara formil. Saya menyayangkan hakim hanya bicara soal hitam di atas putih alias kertas," tuturnya.

Baca juga: MAKI gugat KPK agar sidangkan Harun Masiku secara "in absentia"
Baca juga: Nawawi tegaskan KPK tak akan berhenti kejar Harun Masiku

MAKI menyatakan permohonan praperadilan terhadap KPK dengan tuntutan agar tersangka kasus dugaan korupsi Harun Masiku disidang secara "in absentia" merupakan sebuah ikhtiar dalam pemberantasan korupsi.

Sidang "in absensia" yaitu proses suatu persidangan yang tidak dihadiri oleh pihak terdakwa dalam perkara acara pidana.

"Jadi gugatan saya ini merupakan ikhtiar, jika nanti sidang 'in absensia' bisa dilaksanakan kalau tidak bisa ditangkap," kata Boyamin.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Oke aku penjahatnya

portal138

Komnas HAM ungkap temuan kepala daerah tidak netral selama Pemilu 2024******

Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan aparatur sipil negara yang tidak netral selama Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Temuan itu didapat Komnas HAM di kalangan tingkat desa hingga gubernur yang ada di beberapa daerah.

"Temuan terkait dengan netralitas aparat negara sangat berhubungan dengan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Temuan itu, di antaranya 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta pemilu.

Selain itu, pihaknya juga menemukan adanya aktivitas rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan peserta pemilu tertentu.

"Kami juga menemukan adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta pemilu tertentu. Contoh lain juga adalah seorang ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta pemilu tertentu," kata Saurlin.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menemukan video yang berisi ajakan Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak jajaran ASN memilih calon tertentu.

"Ajakan ini disampaikan oleh Pj. Gubernur Kalimantan Barat pada peringatan HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal  24 Januari 2024," kata dia.

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa temuan juga telah masuk ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ia berharap temuan tersebut bisa menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tetap bersikap netral dalam pemilu. Dengan demikian, proses demokrasi bisa berjalan tanpa adanya intervensi pihak lain.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu
Baca juga: Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa pihaknya telah mengganti beberapa pj. kepala daerah yang tidak netral menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, penggantian itu karena berdasarkan hasil evaluasi dan pendalaman informasi bahwa beberapa pj. kepala daerah tersebut terbukti melanggar prinsip netralitas.

"Laporan-laporan mengenai tidak netral yang viral di video segala macam memang ada. Oleh karena itu, saya melakukan penggantian," kata Tito Karnavian diskusi bertajuk Ada Apa dengan Daerah Khusus Jakarta? di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, Selasa (19/12).

Ia mengatakan bahwa indikasi adanya pj. kepala daerah yang tidak netral tersebut dari laporan masyarakat, termasuk keluhan dari partai politik maupun dari peserta pemilu.

Dari laporan dan keluhan itu, Kemendagri lantas mengevaluasi dan mengambil langkah tegas dengan mencopot pj. kepala daerah tersebut.

Disebutkan pula oleh Tito bahwa salah satu pj. kepala daerah yang dievaluasi, kemudian diganti oleh Bupati Kampar Muhammad Firdaus.

"Bupati Kampar salah satunya. Salah satu alasannya itu tidak netral," kata Tito.

Sebanyak 59 penjabat kepala daerah mendapat rapor merah dalam indikator menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 berdasarkan rekapitulasi penilaian evaluasi oleh Kemendagri di Jakarta, Selasa.

Rapor merah tersebut diberikan kepada para penjabat kepala daerah yang belum penuhi indikator dalam upayanya jaga netralitas ASN dengan skor 0—59 atau masuk dalam kategori kurang.

Dalam rekapitulasi penilaian itu, kata dia, juga tercatat lima pj. kepala daerah meraih rapor kuning dengan skor 60—79. Sementara itu, 48 pj. kepala daerah lainnya mendapat rapor hijau dengan meraup skor 80—100 atau berkategori baik.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

slot gacor 24 jam

Parlemen Indonesia kembali serukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon kembali menyerukan dukungan Parlemen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. "Jadi kami menyampaikan dukungan dari masyarakat Indonesia, baik itu dari pemerintah, presiden, parlemen dan seluruh rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina," kata Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dukungan tersebut disampaikannya dalam agenda Executive Committee Meeting yang merupakan rangkaian kegiatan dari acara The 14th Asian Parliamentary Assembly (APA) Plenary Session, di Baku, Azerbaijan, Rabu (21/2) waktu setempat. Lebih lanjut, Fadli menyampaikan bahwa Parlemen Indonesia juga menjadi salah satu parlemen yang mendukung berdirinya Komisi Palestina dalam Organisasi Parlemen Asia. "Kami juga termasuk yang mendukung terbentuknya Komisi Palestina di parlemen negara-negara Asia ini, ketika itu kebetulan saya yang memimpin di Antalya. Jadi, kita berharap persoalan Palestina ini menjadi suara dari rakyat Asia dan terwakili oleh parlemen dari negara-negara Asia yang hadir pada kesempatan sidang ini di Baku Azerbaijan," kata dia.

Baca juga: Presiden Ramaphosa: Afsel sepenuhnya dukung kemerdekaan Palestina

Baca juga: Dubes Palestina dan Kota Banjarbaru suarakan kemerdekaan Palestina Selain itu, dalam forum tersebut Fadli juga menyampaikan kondisi masyarakat Palestina yang semakin terdesak karena genosida yang dilakukan Israel belum juga menunjukkan tanda-tanda berhenti. Padahal, kata dia melanjutkan, dalam waktu dekat masyarakat Muslim Palestina akan memasuki bulan Ramadhan. Oleh karena itu, ia berharap Parlemen Asia terus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Sebelumnya, seruan dukungan dari Parlemen Indonesia untuk kemerdekaan Palestina telah disampaikan oleh Fadli Zon dalam Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) di Antalya, Turki, pada 28 November 2023. Fadli mengajak parlemen negara-negara Asia yang tergabung dalam APA untuk menolak dan melawan penjajahan Israel, serta melakukan upaya bersama dalam mendorong tercapainya kemerdekaan Palestina, salah satunya melalui Komisi Palestina yang baru saja dibentuk. Sidang tersebut dihadiri kurang lebih enam belas negara anggota Executive Council APA, di antaranya Turki, China, Rusia, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Lebanon, Iran, Irak, Kamboja, Bahrain, dan Azerbaijan. Hadir pula dalam sidang tersebut Wakil Ketua Parlemen Palestina Ali Feisal yang selanjutnya dipilih sebagai Ketua Komisi Palestina.

Baca juga: HNW ingatkan utang PBB untuk kemerdekaan Palestina

Baca juga: RI-Turki sepakat dukung perjuangan kemerdekaan Palestina

Baca juga: Wapres nilai fatwa MUI diperlukan untuk dukung kemerdekaan Palestina

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024