cara dapat uang 10 juta dengan cepat

wild bandito maxwin 611Jutaan kata 975151Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang 10 juta dengan cepat》

Kemenag dorong majelis taklim dan penyuluh agama sinergi membina umat******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama mendorong Kelompok Kerja (Pokja) Majelis Taklim dan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) untuk bersinergi membina umat, sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. "Majelis taklim dan penyuluh agama dapat bersinergi. Tugas kami adalah mendukung, memfasilitasi, dan mengafirmasi peningkatan kapasitas," ujar Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Kamaruddin Amin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu. Pernyataan Kamaruddin tersebut disampaikan saat pengukuhan Pengurus Pusat Pokja Majelis Taklim di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Kamaruddin mengatakan penyuluh agama dan majelis taklim adalah dua entitas yang sangat sentral perannya dalam masyarakat. Beberapa penelitian di Litbang Kemenag menemukan bahwa diseminasi pemahaman keagamaan atau peningkatan literasi keagamaan di masyarakat bersumber dari majelis taklim.

Baca juga: MUI ajak majelis taklim dongkrak penerimaan zakat di Bali

Baca juga: Wamenag: Majelis taklim bisa ambil bagian dalam pencegahan stunting
Menurut dia, ada 97 ribu majelis taklim yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemenag berharap pengurus Pokja yang resmi dilantik dapat mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengorkestrasikan aktivitas kegiatan produktif untuk majelis taklim kegiatan nasional. "Kita harus bersama-sama. Kemenag tidak bisa sendirian. Program sebagus apa pun dari Kemenag, kalau penyuluh agama tidak melakukan ikhtiar sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya tentu tidak akan maksimal. Tujuan kita adalah meningkatkan kualitas delivery pesan keagamaan di masyarakat," kata dia. Sementara itu, Direktur Penerangan Agama Islam Ahmad Zayadi mengatakan IPARI dan Pokja Majelis Taklim selain akan melakukan gerakan bersama penguatan moderasi beragama, juga akan sekaligus penguatan bela negara. "Kita akan bersama Kementerian Pertahanan mendiskusikan tentang bagaimana format bela negara. Ini akan inline dengan kegiatan moderasi beragama dan kegiatan bela negara," kata Zayadi. Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Kemitraan Umat Islam Ali Sibromalisi juga menyatakan akan terus berkomitmen untuk mendukung peran dan fungsi Majelis Taklim dan Penyuluh Agama melalui penguatan SDM agar semakin optimal dalam proses layanan keagamaan di masyarakat. "Tantangan beragama di negeri kita semakin kompleks, maka harus ada pemetaan masalah prioritas, inovasi program, dan strategi efektif-efisien untuk implementasi layanan keagamaan," ujar Ali. Baca juga: Wapres: Pelibatan majelis taklim penting dalam sosialisasi stunting

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

Rekayasa lalu lintas Jalur Puncak berlaku hingga libur Tahun Baru 2024******

"27-29 (Desember 2023) tetap masih ada ganjil genap kita gunakan agar bisa mengatur jumlah kendaraan yang bisa naik ke Puncak,"

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro mengungkapkan bahwa pemberlakukan rekayasa lalu lintas di Jalur Wisata Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan terus berlanjut hingga libur panjang peringatan Tahun Baru 2024.

Rio di Pospol Gagog, Ciawi, Bogor, Senin, menyebutkan meski libur panjang perayaan Natal hanya berlangsung hingga 26 Desember 2023, tapi Polres Bogor tetap melanjutkan rekayasa lalu lintas dengan alasan mengantisipasi kemacetan.

"27-29 (Desember 2023) tetap masih ada ganjil genap kita gunakan agar bisa mengatur jumlah kendaraan yang bisa naik ke Puncak," ungkap Rio.

Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem ganjil genap kendaraan dan sistem satu arah atauone waysecara situasional.

Ia menegaskan pengamanan Jalur Puncak tetap diberlakukan hingga malam tahun baru 2024. Pada 31 Desember 2023 mulai pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari pukul 01.00 WIB kepolisian menerapkan car free nightatau malam tanpa kendaraan.

"Jadi kami imbau, masyarakat yang ingin berlibur saat malam tahun agar memasuki kawasan Puncak lebih awal karena pada 31 Desember pukul 18.00 WIB hingga 1 Januari 2023 pukul 01.00 WIB kami terapkan car free night," paparnya.

Polres Bogor melibatkan 875 personel untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru, terutama di Kawasan Puncak. Pelibatan ratusan personel Kepolisian itu untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan lalu lintas di beberapa titik rawan terjadi kemacetan.

Rio mengungkapkan bahwa selain mengandalkan personel Satuan Lalu Lintas, pihaknya juga berkolaborasi dengan lintas instansi seperti TNI, Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga organisasi masyarakat dan kepemudaan.

Pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Bogor juga didukung dengan pendirian pos pengamanan untuk petugas yang berjaga.

“Oleh sebab itu kami meminta dukungan seluruh masyarakat agar bisa bekerja sama kepada seluruh pemerintah daerah dan TNI Polri kita bisa sama-sama untuk menjaga pam nataru ini dengan baik,” ujarnya.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

Label：deluna4d、situs link gacor hari ini、prediksi togel untuk besok

Terkait：rtp kode4d、erek2 22、merchandise slot、slot online terbaru 2022、jam gacor 5 lions megaways、ratuking4d、gasbet88 slot、trik main gaple supaya menang、bosswin168 rtp、daftar situs resmi slot

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：game slot mudah maxwin（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

pinjol yang gampang cair

slot gacor malam ini 2023

hoki slot no 1

tafsir mimpi naik motor togel

qqbandar

game onlineBacaan TerkaitMore+

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

situs slot gacor new member 100

Kemendag dorong subsidi ongkos angkut selama Natal dan tahun baru******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan pemerintah daerah untuk mendorong dilakukannya subsidi ongkos angkutan selama periode Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, langkah ini dilakukan guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

"Subsidi ongkos angkut, khususnya dilakukan pada komoditas bawang merah dan cabai yang saat ini panennya masih sporadis di sentra tertentu," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Zulkifli menyampaikan, komoditas cabai saat ini mengalami tren penurunan harga di berbagai pasar eceran seiring panen yang mulai berlangsung di sentra produksi.

Baca juga: Kemenhub anggarkan Rp125 miliar subsidi angkutan jalan perintis

Kemendag juga memastikan kelancaran distribusi selama arus pergerakan lalu lintas Natal dan tahun baru dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kepolisian RI guna memastikan kelancaran distribusi harga barang bahan pokok (bapok).

Khusus komoditas yang pemenuhannya berasal dari impor, Kemendag memastikan manajemen importasi yang tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan koordinasi yang dilakukan antar kementerian dan lembaga terkait.

Zulkifli mengatakan, Kemendag mengintensifkan distribusi melalui program Gerai Maritim untuk wilayah Indonesia Timur, serta melakukan pengawasan distribusi barang kebutuhan pokok dengan melibatkan Satuan Tugas Pangan pangan untuk mencegah upaya spekulasi/penimbunan oleh oknum pelaku usaha menjelang dan selama Natal dan tahun baru.

"Kata kuncinya adalah kerja sama dan kolaborasi. Dengan bersinergi dengan pemangku kepentingan terkait, Pemerintah jamin harga dan pasokan bapok terkendali sehingga masyarakat dapat tersenyum," katanya.

Baca juga: Kementerian BUMN: Perlunya integrasi subsidi antar moda angkutan

Dari sisi kestabilan harga dan stok pangan, Kemendag mengintensifkan pemantauan ketersediaan pasokan dan perkembangan harga barang kebutuhan pokok pada 679 pasar di 503 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Kemudian, mendorong produsen minyak goreng memenuhi kewajiban Domestic Market Obligation(DMO) dengan proporsi Minyakita sebesar 40 persen.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kecukupan dan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri pada periode Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Kemendag juga bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog mengakselerasi pendistribusian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah di Indonesia.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

trik jitu main slot olympus

Gempa magnitudo 5,1 guncang Kupang NTT******

Jakarta (ANTARA) - Gempa bumi dengan magnitudo 5,1 mengguncang Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis, sekitar pukul 01.52 WIB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan.

Gempa tersebut berpusat di darat sekitar 15 km barat daya Kabupaten Kupang dengan kedalaman 32 km pada koordinat 10.08 lintang selatan dan 123.78 bujur timur.

Gempa dirasakan di Kota Kupang dengan skala III Modified Mercally Intensity (MMI). Artinya, getaran dirasakan nyata dalam rumah.

BMKG mengimbau warga agar waspada terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

Baca juga: BMKG catat Aceh alami 1.202 kali gempa bumi sepanjang 2023
Baca juga: BMKG: 50 gempa dangkal guncang Sulut selama sepekan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023

Aroma dingin kamar kerja musim semi

kredivo promo

KSP: Aduan Moeldoko soal Tempo bentuk penghormatan kebebasan pers******

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aduan yang diajukan oleh Kepala KSP Jenderal TNI Purn. Moeldoko soal opini yang dimasukkan Tempo ke dalam majalah edisi Minggu (24/12) yang diduga melanggar kode etik pers merupakan bentuk penghormatan terhadap kebebasan pers.

"Intinya yang dilakukan Pak Moeldoko adalah penghormatan terhadap kebebasan pers dengan mengadukan soal ini kepada Dewan Pers," kata Plt. Deputi IV KSP Rawanda Wandy Tuturoong ketika ditemui di Sekretariat Dewan Pers Jakarta, Rabu.

Di dalam aduan, Moeldoko mengaku tidak terima dengan tulisan Tempo yang menyatakan dirinya merupakan "bekingan" atau orang yang menunggangi mobil listrik Wuling karena adanya konflik kepentingan tertentu.

Padahal, mantan Panglima TNI itu hanya ingin melindungi pengguna mobil listrik dengan mengajukan pembuatan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling tipe GB/T. Hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengakselerasi penguatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia sebagaimana aturan yang berlaku di Tanah Air.

Adapun sejumlah aturan yang ia sebutkan, yakni Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden terkait dengan tugas pokok dan fungsinya hingga Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (BEV) untuk Transportasi Jalan.

"Intinya di dalamnya ini, ada editorialnya Tempo sebagai karya jurnalistik. Dalam editorialnya pun, kami sudah pelajari bahwa editorialnya ada karya jurnalistik yang bisa diadukan dalam SOP Dewan Pers sebagai jika terjadi pelanggaran kode etik jurnalistik," ucap dia.

Atas keberatannya itu, Moeldoko kemudian mendatangi Dewan Pers pada hari Rabu untuk memasukkan aduan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Jadi, semua itu ada landasan hukum dan tata kelolanya. Kira-kira itu secara garis besar," katanya.

Pada hari Minggu (24/12), Tempo menerbitkan sebuah opini dalam majalahnya yang bertajuk Beking Mobil Listrik Wuling dengan sampul depan yang menggambarkan Moeldoko memegang pengisi daya (charger) mobil listrik Wuling.

Dalam tajuk opini yang ada di halaman 92 tersebut, Tempo menulis bahwa Moeldoko diduga mengintervensi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk mengakomodasi alat pengisian baterai mobil listrik Wuling yang tidak sesuai dengan standar.

Hal tersebut dikhawatirkan akan membahayakan publik akibat adanya konflik kepentingan dalam suatu organisasi.

Baca juga: KSP Moeldoko adukan Majalah Tempo ke Dewan Pers
Baca juga: Polri minta media lapor bila ada oknum tak netral

Penginapan Youyaoqi

kapaljudi777

Polisi selidiki kasus pembakaran ruko di asrama Korem 172/PWY Waena******

Jayapura (ANTARA) - Polresta Jayapura Kota menyelidiki kasus pembakaran beberapa bangunan di kawasan Bucen III Waena, Jayapura, yang berada di kawasan asrama Korem 172/PWY, Papua.

Kebakaran terjadi Kamis (28/12) sekitar pukul 17.50 WIT menghanguskan tujuh ruko dan rumah dinas serta tempat pelayanan kesehatan, kata Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo di Jayapura, Jumat.

Dijelaskan, kebakaran yang terjadi diduga dilakukan beberapa orang massa yang ikut dalam prosesi pengantaran jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe dari Sentani menuju kediamannya di Koya Tengah Distrik Muara Tami Kota Jayapura.

Dari laporan terungkap insiden itu berawal saat rombongan massa pengantar jenazah melintas di lampu merah Waena, terjadi aksi pelemparan batu ke arah aparat keamanan yang berjaga di depan gapura masuk asrama Korem 172/PWY Waena.

Merespons aksi tersebut, anggota melakukan tembakan peringatan dan sejumlah upaya untuk mengendalikan situasi, namun ternyata aksi anarkis berlanjut dan memicu pembakaran beberapa bangunan di sekitar lampu merah Waena, termasuk kantor Denkesyah, ruko dan perumahan Korem 172/PWY Jayapura.

Api dengan cepat menjalar hingga menghanguskan bangunan di sekitarnya dan baru dapat dipadamkan pukul 20.30 WIT.

Tidak ada korban jiwa, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 2 miliar.

“Penyidik telah melakukan pendataan terkait korban yang terdampak serta melakukan penyelidikan guna mengungkap motif dan dalang di balik peristiwa ini,” kata Kombes Benny.
Baca juga: Keluarga Lukas Enembe minta maaf atas aksi pembakaran di Jayapura
Baca juga: Pangdam XVII/Cenderawasih: KNPB dalang kerusuhan di Jayapura
Baca juga: Kapolda harapkan warga nusantara jaga kerukunan di Papua
Baca juga: Pemakaman Lukas Enembe berlangsung aman

Kegilaan Evolusi Liar

hoki126

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Era Abadi: Penjaga

indo777

Wapres ingatkan penyampaian fatwa keagamaan perhatikan sejumlah aspek******

Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul ifta yang valid dan berorientasi mencari solusi masalah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan penyampaian fatwa keagamaan perlu memperhatikan sejumlah aspek yakni memberikan solusi, meringankan, dan membawa kebaikan.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka Webinar Internasional Sekolah Tinggi Ilmu Fiqih Syeikh Nawawi Tanara (STIF Syentra) secara virtual dari Kediaman Resmi Wapres di Jakarta, Rabu.

"Terus lakukan pemberian fatwa keagamaan dengan tetap memperhatikan manhajul iftayang valid dan berorientasi mencari solusi masalah -makharijiy-, meringankan -at-taysir-, dan membawa kebaikan bagi publik -rahmatan lil ummah-,” kata Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Wapres Ma'ruf juga menekankan pentingnya menyiapkan para kader ulama yang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai seorang mufti atau pemberi fatwa.

“Perguruan tinggi dan pondok pesantren memiliki peran strategis dalam penyiapan kader ulama mufti ini. Oleh karenanya, perlu mengambil inisiatif lebih proaktif melakukan program tersebut,” pinta Wapres.

Selanjutnya ia juga mendorong adanya sinergi dan kemitraan lebih kuat antara lembaga keagamaan yang menerbitkan fatwa dengan aparatur pemerintahan.

“Sehingga, kebijakan negara dapat dijalankan lebih optimal karena ada landasan fatwa keagamaan,” kata Wapres.

Wapres mengingatkan, kebijakan negara yang tidak sejalan dengan fatwa keagamaan akan dipandang sebagai kebijakan yang kurang memiliki daya dukung dari warga negara pemeluk agama tersebut. Sebab, jika ada dikotomi antara kebijakan negara dan ajaran agama, maka akan timbul problem kepatuhan.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Duta Besar RI untuk Mesir Lutfi Rauf, Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Achmad Ubaedillah, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) Brunei Darussalam Hafini bin Mahmud, Direktur Indeks Fatwa Global Darul Ifta Mesir Thariq Abu Hasyima, Ketua Bidang Ekonomi Syariah dan Halal Majelis Ulama Indonesia Sholahuddin Al Aiyub, beserta sivitas akademika STIF Syentra dan berbagai perguruan tinggi Islam lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi.

《cara dapat uang 10 juta dengan cepat》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cair188 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara dapat uang 10 juta dengan cepat》bab terbaru。